Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Tak Goyang Diterjang Beragam Kasus

Nama politikus Golkar Setya Novanto lagi-lagi dikait-kaitkan dengan kasus hukum. Saksi kasus suap impor daging sapi, Yudi Setiawan, mengaku pernah memberikan uang Rp 1,035 milyar kepada Setya Novanto untuk memuluskan proyek dana block grant pendidikan senilai Rp 120 milyar. Nama politikus Golkar lainnya, Happy Bone Zulkarnain, juga disebut menerima US$ 20.000 untuk proyek yang sama. Partai Golkar menilai pengakuan Yudi bohong besar.

Seperti biasa, sosok Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, selalu irit bicara, apalagi kalau ditanya soal kasus-kasus yang diduga melibatkan dirinya. Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Riau, Senin kemarin, politikus senior Golkar itu tak banyak berkomentar. "Nggak ada yang lain seperti yang dulu dan seperti yang disampaikan di bawah sumpah di pengadilan Lukman Abbas," ujarnya sembari masuk ke dalam mobil Toyota Camry warna hitam bernomor polisi B-8-EQ.

Selain irit bicara, politikus senior Golkar itu juga mendadak sulit ditemui. Saat pembukaan masa sidang DPR-RI tahun 2013-2014, yang juga diisi dengan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Agustus lalu, misalnya, wartawan Gatra Aditya Kirana mencoba menemui Setya Novanto. Namun yang bersangkutan langsung cabut usai acara. Demikian pula saat Gatra mencoba menemuinya di DPP Golkar pada hari yang sama, Setya tak menampakkan batang hidungnya.

Sepanjang Senin-Selasa kemarin, Setya Novanto juga tak muncul di ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR-RI. Padahal, saat dicari ke rumah dinasnya di kompleks perumahan anggota DPR, Jalan Kalibata Blok F-1 Nomor 417, dan rumah pribadinya di Jalan Kartika Utama PU 17, Pondok Indah, keduanya berada di Jakarta Selatan, penjaga rumah mengatakan bahwa Setya tak ada di tempat.

Gatra berupaya menemui Setya Novanto untuk melakukan konfirmasi terkait pengakuan Yudi Setiawan tentang aliran dana Rp 1,035 milyar dari Yudi kepada Bendahara Umum Partai Golkar itu. Ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, 16 April lalu, Yudi mengaku pernah memberikan uang kepada beberapa politikus, termasuk Setya Novanto, melalui Dedi Yamin.

Dedi Yamin adalah Direktur Utama (Dirut) PT E-Farm Bisnis Indonesia sekaligus karyawan PT Sang Hyang Sri yang kini ditahan Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengucuran kredit Bank Jabar-Banten (BJB) Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo (CIP) sebesar Rp 55 milyar. Kasus ini juga melibatkan Yudi selaku Dirut PT CIP. Seturut cerita Yudi di depan penyidik, selain mengalirkan uang kepada Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, ia juga pernah menyerahkan uang tunia Rp 5,244 milyar melalui Dedi Yamin kepada beberapa politikus.

Dari jumlah itu, kata Yudi, sebanyak Rp 1,035 milyar di antaranya diserahkan kepada Setya Novanto pada 29 Agustus 2012. Uang itu dialirkan ke Setya Novanto untuk mengurus sebuah proyek. Ceritanya, saat Yudi menghelat acara ulang tahun ke-34 pada 29 Juni 2012, Elda Devianne Adiningrat, Komisaris PT Radina Niaga Mulia yang juga menjadi tersangka kasus suap impor daging sapi, ikut hadir dalam acara itu. Dalam satu kesempatan, menurut pengakuan Yudi, Elda menghampirinya dan meminta uang US$ 20.000.

Uang itu, kata Elda, akan diserahkan kepada politikus Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, untuk menggolkan proyek dana block grant pendidikan sebesar Rp 120 milyar. Kepada Yudi, Elda juga mengaku akan mengurus proyek itu di DPR melalui Setya Novanto. Singkat cerita, Yudi tertarik dan menyerahkan uang yang diminta kepada Elda. Belakangan, entah terkait atau tidak dengan janji Elda mengurus proyek itu di DPR lewat Setya Novanto, selain memberikan uang US$ 20.000 kepada Elda, Yudi juga mengaku menyerahkan uang Rp 1,035 milyar kepada Setya Novanto lewat Dedi Yamin.

Sayangnya, meski uang yang telah digelontorkan cukup besar, proyek yang diharapkan ternyata tak kunjung datang. Rupanya, hingga Oktober 2012, Elda tak pernah lagi melaporkan perkembangan pengurusan proyek block grant pendidikan itu kepada Yudi. Karena itu, pada 8 Oktober 2012, Yudi menelepon Ahmad Fathanah untuk menanyakan soal ini. Kepada Fathanah, Yudi menanyakan nama Direktur Kredit Bank BJB Cabang Surabaya. Tujuannya, kata Yudi, ingin minta dibantu pengucuran dana terkait proyek block grant pendidikan yang dijanjikan Elda yang diurus lewat Setya Novanto di DPR, yang ternyata anggarannya tidak turun.

Belakangan Yudi mengaku, uang US$ 20.000 yang menurut Elda akan diserahkan kepada Happy Bone Zulkarnaen itu malah digunakan untuk deklarasi Partai Golkar di Jawa Barat. Tak jelas, apa yang dimaksud Yudi dengan deklarasi itu, apakah terkait deklarasi pencalonan kembali Happy Bone sebagai caleg Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat I atau acara lainnya. Yudi juga mengklaim, Elda tak melaksanakan kewajibannya, membayar Rp 8 milyar kepada dirinya.

Pengakuan Yudi soal adanya aliran dana kepada politisi Golkar terkait pengurusan dana block grant itu memang belum terang benderang benar tali-temalinya. Dalam pemeriksaan itu, Yudi memang sekadar menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Pengakuan bahwa ia memberi uang kepada Setya Novanto, misalnya, adalah jawaban Yudi ketika ditanya penyidik kepada siapa saja ia pernah menyerahkan uang.

Penyerahan uang-uang itu diakui Yudi terkait untuk mengijon beberapa proyek, termasuk impor daging sapi. Pasalnya, melalui PT CIP miliknya, Yudi berhasil mendapat plafon kredit modal kerja (standby loan) Rp 250 milyar, yang diakui Yudi bisa didapat atas bantuan beberapa petinggi PKS. Nah, uang ini dapat dicairkan bila PT CIP mendapat proyek yang didanai dari APBN. Karena itulah, ia mengaku royal menebar duit untuk mengijon proyek yang didanai APBN.

***

Pengakuan Yudi soal adanya aliran dana ke politisi Partai Golkar itu sebenarnya belum disentuh KPK. Namun pengakuan itu belakangan mulai ramai diperbincangan, lantaran kuasa hukum Luthfi Hasan Ishaaq, terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Zainuddin Paru, pernah menyinggung masalah ini di persidangan Lutfi, 1 Juli lalu. "Dalam berita acara pemeriksaan Yudi Setiawan disebutkan orang-orang dekat Aburizal Bakrie," kata Zainuddin saat membacakan eksepsi Luthfi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Nama-nama yang disebut dalam berita acara pemeriksaan Yudi Setiawan itu, menurut Zainuddin, antara lain, Setya Novanto dan Happy Bone Zulkarnaen. Zainuddin mempersoalkan KPK yang hanya menyentuh kliennya, tapi tidak menindaklanjuti pengakuan Yudi terkait keterlibatan politisi Golkar dan beberapa politikus lainnya. "Semua tokoh di luar PKS tidak muncul dalam dakwaan," katanya.

Bagi kubu Luthfi, tidak disebutnya nama-nama itu mengindikasikan adanya motif politik KPK dalam menangani perkara. "Kami keberatan dengan proses hukum terhadap terdakwa, didasarkan lebih pada faktor di luar hukum untuk mendiskreditkan, terkesan bertujuan menghancurkan atau merusak PKS," tutur Zainuddin Paru. Dari pernyataan itulah, kemudian nama Setya Novanto dan Happy Bone mulai dikaitkan dengan kasus yang membelit Luthfi dan Yudi Setiawan.

Khusus Setya Novanto, bukan sekali ini saja namanya dikait-kaitkan dengan kasus hukum. Di luar pengakuan Yudi Setiawan soal aliran dana Rp 1,035 milyar ke Setya Novanto terkait proyek block grant pendidikan, Setya sendiri saat ini masih terus diperiksa KPK terkait kasus korupsi dana PON XVIII di Riau tahun 2012. Pemeriksaan atas Setya Novanto ini terkait adanya pengakuan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas.

Lukman dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, beberapa waktu lalu, mengaku menyerahkan uang US$ 1.050.000 (sekitar Rp 9 milyar) kepada anggota Komisi X DPR-RI dari F-PG, Kahar Muzakir, untuk memuluskan permintaan bantuan tambahan dana PON dari APBN sebesar Rp 290 milyar.

Penyerahan duit itu, kata Lukman, merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Riau, Rusli Zainal, dengan Setya Novanto pada awal Februari 2012. Lukman yang mengaku ikut menemani Rusli Zainal mengatakan, saat itu Rusli menyerahkan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 milyar kepada Setya Novanto.

Terkait kasus ini, Setya sendiri membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan Rusli Zainal di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR-RI. Hanya saja, menurut Setya, pertemuan itu tidak membicarakan masalah PON, tetapi acara di DPP Partai Golkar. Setya Novanto juga membantah tudingan bahwa dirinya menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau dari Rusli Zainal.

Pada 2012, Mabes Polri telah pula menerima laporan dari Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) terkait kasus dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan Setya Novanto. Polri lalu melimpahkan dugaan kasus tindak pidana perpajakan ini ke Dirjen Perpajakan. Sebelum itu, nama Setya Novanto juga pernah dikait-kaitkan dengan kasus e-KTP, proyek pengadaan baju hansip untuk pengamanan Pemilu 2009, dan proyek pengadaan pesawat Merpati MA-60.

Tudingan itu muncul dari mulut terpidana kasus suap Wisma Atlet yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. "Itu yang bertanggung jawab Setya Novanto," kata Nazaruddin ketika itu. Nazaruddin mengaku, semua bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus-kasus itu sudah diserahkan ke KPK.

Pada 2005, Setya Novanto juga pernah diperiksa Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus impor limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari Singapura dan ditimbun di Pulau Galang Baru. Dalam kasus ini, Setya diperiksa sebagai saksi karena sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Asia Pacific Eco Lestari, yang mengimpor limbah B3 itu dari Singapura.

Tahun 2003, nama Setya Novanto dikait-kaitkan pula dengan kasus penyelundupan beras dari Vietnam yang menyeret Ketua Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Nurdin Halid, ke tahanan. Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudohusodo, ketika itu, Inkud hanya diperalat PT Hexatama Finindo milik Bendahara Partai Golkar itu sebagai pengimpor 60.000 ton beras senilai Rp 180 milyar dari April hingga Juli 2003. Pada 1999, nama Setya Novanto juga dikait-kaitkan dengan kasus pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali, yang merugikan negara Rp 546 milyar.

Meski terus dikaitkan dengan berbagai kasus hukum, Setya Novanto tetap saja seperti tak tergoyahkan. Dalam kasus PON Riau, misalnya, hingga saat ini status Setya Novanto masih sebagai saksi. Demikian pula soal tudingan Nazaruddin terkait kasus Merpati, pengadaan baju hansip, dan e-KTP yang hingga kini tak ada kelanjutannya. Kasus dengan bukti laporan Nomor 010/KOALISI-LSM-LP/X/2011, yang dilaporkan sejak 4 Oktober 2011, itu ternyata masih mengendap di bagian pengaduan masyarakat KPK.

Dalam kasus impor limbah B3, Setya Novanto juga hanya berstatus sebagai saksi. Demikian pula dalam kasus cessie Bank Bali, Setya Novanto seperti tak tersentuh. Bahkan tersangka utama kasus ini, Tjan Kok Hui alias Joko Soegirto Tjandra, taipan yang kabur dan dinyatakan buron, belakangan dinyatakan bebas di semua tingkat pengadilan lewat proses panjang pengadilan selama 10 tahun.

Dalam kasus impor beras pun, meski di persidangan Nurdin Halid mengungkapkan peran Setya Novanto, lagi-lagi status politikus senior Golkar ini mentok hanya menjadi saksi. Dari berbagai kasus itu, Setya Novanto seolah tak tersentuh tangan-tangan hukum, lantaran bukti keterlibatannya selalu dianggap sumir.

***

Dalam menghadapi tudingan Yudi Setiawan kali ini pun, Setya Novanto tampaknya sangat percaya diri. Kuasa hukum Setya Novanto, Rudy Alfonso, mengatakan bahwa pengakuan Yudi terkait aliran dana kepada Setya itu hanya kebohongan yang dibesar-besarkan. "Jika saja si Yudi Setiawan itu tidak dipenjara, sudah saya laporkan ke polisi," katanya kepada Gatra. Ia menyatakan, Setya Novanto tak pernah mengenal Yudi Setiawan ataupun Elda Devianne Adiningrat.

Bantahan serupa keluar dari mulut Happy Bone Zulkarnen. "Di keluarga saya heboh, tuh," kata Happy Bone Zulkarnaen kepada Gatra terkait munculnya pengakuan Yudi Setiawan di KPK itu. Ia mengaku tak pernah mengenal Yudi Setiawan, meski mengakui bahwa dirinya mengenal Elda Devianne Adiningrat. "Dulu saya sama-sama di organisasi sama dia," ujarnya. Happy Bone dan Elda sama-sama aktif di HKTI versi Oesman Sapta Odang.

Meski kenal, kata Happy Bone, dia tak pernah menerima sepeser pun uang dari Elda, lebih-lebih duit itu berasal dari Yudi Setiawan dan digunakan untuk deklarasi Golkar di Jawa Barat. Karena itu, tak lama setelah munculnya pengakuan Yudi Setiawan terkait aliran dana US$ 20.000 kepada dirinya, Happy Bone kemudian mencari Elda. "Mendengar berita kayak gitu, saya crosscheck-lah sama yang namanya si Elda," tuturnya.

Pada Selasa 16 Juli lalu, Happy Bone berhasil menemui Elda di rumahnya, di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Ketika itu, hadir pula John Pieter Nazar, kuasa hukum Elda. Saat ditanya soal pengakuan Yudi Setiawan, kata Happy, Elda pun bingung dan mengatakan bahwa pernyataan Yudi Setiawan itu tidak benar. "Dia (Elda --Red.) tidak pernah memberikan uang dalam konteks apa pun kepada saya," kata Happy Bone.

Karena itu, kemudian Elda membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh dirinya, Denny Pramodia Adiningrat (suami Elda), dan John Pieter Nazar. Dalam surat itu, Elda menyatakan tidak pernah menyebut nama Happy Bone Zulkarnaen dalam berita acara pemeriksaan maupun pembicaraan lain terkait perkara tersebut, baik kepada Yudi Setiawan maupun kepada pihak lain.

Ihwal pembuatan surat pernyataan itu dibenarkan kuasa hukum Elda, John Pieter Nazar. "Kalau versi klien saya, itu (pernyataan Yudi --Red.) nggak benar. Makanya, dia (Elda --Red.) berani bikin pernyataan tertulis itu," kata John. Elda sendiri tak bisa ditemui Gatra untuk dikonfirmasi soal ini lantaran sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Terkait tudingan Zainuddin Paru bahwa KPK punya motif politik karena tak menyentuh politisi Golkar, pihak KPK membantahnya. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa seluruh informasi dari saksi dan tersangka akan ditindaklanjuti. Hanya saja, KPK perlu waktu untuk melakukan verifikasi. "Semua informasi yang muncul dalam kesaksian, baik dari tersangka maupun saksi, tentu akan ditindaklanjuti oleh KPK, sejauh mana kevalidan informasi atau pengakuan itu," kata Johan.

Johan menegaskan, KPK tidak memiliki motif politik dalam menangani kasus ini. "Adalah tidak beralasan menuduh KPK bermotif politik dalam menyusun dakwaan kepada LHI dan AF," katanya.

M. Agung Riyadi, Cavin R. Manuputty, dan Ade Faizal Alami

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rudy Alfonso: Itu Kebohongan yang Dibesar-besarkan

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar sekaligus pengacara Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR-RI, Setya Novanto, Rudy Alfonso, sepekan belakangan ini benar-benar dibikin sibuk oleh kliennya. Senin lalu, misalnya, ia mesti mendampingi Setya Novanto yang diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PON XVIII Riau tahun 2012. Selain itu, dia sibuk melayani berbagai permintaan wawancara dari wartawan yang ingin mengonfirmasikan kasus-kasus yang melibatkan Setya Novanto.

Wartawan Gatra Aditya Kirana, usai pemeriksaan Setya Novanto di KPK, juga mewawancarai Rudy Alfonso terkait adanya pengakuan Yudi Setiawan tentang adanya aliran dana kepada Setya Novanto dalam pengurusan proyek dana block grant pendidikan. Kepada Gatra, Rudy menyebut pengakuan Yudi itu hanya sebuah kebohongan. Berikut petikannya wawancara itu:

Apa tanggapan Anda terkait pengakuan Yudi Setiawan di depan penyidik KPK soal adanya aliran dana Rp 1,035 milyar?

Setya tidak mengenal siapa Yudi Setiawan dan Elda Adiningrat, apalagi persoalan uang. Pernyataan Yudi terkait aliran dana kepada Setya hanya kebohongan yang dibesar-besarkan. Jika saja si Yudi Setiawan itu tidak dipenjara, sudah saya laporkan ke polisi.

Nama politikus Golkar lain juga ada yang dikait-kaitkan dengan kasus ini....

Ada beberapa pihak yang sengaja menggunakan para terdakwa korupsi untuk menjatuhkan citra Partai Golkar. Nazaruddin dan Yudi Setiawan merupakan contoh kaki tangan yang mencoba menjeblokkan Partai Golkar, mengingat perhelatan politik semakin dekat.

Anda tahu siapa di balik semua ini?

Saya tidak bisa mengatakan siapa di balik ini, tapi bisa dilihat dari aktor yang berusaha mencemarkan nama baik Golkar. Nazar-lah, Yudi-lah.

Golkar siap membuktikan bahwa pernyataan Yudi itu bohong?

Golkar siap menjawab tudingan Yudi terhadap elite Golkar, dalam hal ini Setya Novanto. Tidak ada masalah, justru semakin bagus kalau KPK menindaklanjuti pernyataan dia, untuk membuktikan bahwa dia memang orang gila.

Setya Novanto banyak dikaitkan dengan kasus hukum, apakah Golkar akan meninggalkan Setya Novanto jika terus dibelit masalah?

Partai Golkar tidak akan meninggalkan Setya Novanto. Golkar tidak akan mengenakan sanksi kepada Setya ketika belum ada fakta yang jelas. Sebelum semuanya terbukti, Setya belum dapat dikatakan bersalah. Kami menghormati pengadilan untuk menguji kebenaran. Kalau dibutuhkan, saya siap mendampingi Setya Novanto untuk memberikan pembelaan dan bantuan hukum.

Pernyataan Yudi itu dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan....

Menghukum seseorang dengan opini dan pernyataan yang belum jelas kebenarannya sungguh perbuatan yang tidak menghargai pengadilan. Bagaimana mengembalikan martabat dan kedudukannya kalau belum ada fakta tapi sudah seperti diadili oleh opini dan pernyataan?
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 42 / XIX 22-28 Agustus 2013 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Fotografi
Hukum
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Perspektif
Ragam
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com