Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LINGKUNGAN

Pengelolaan Sampah Tanpa Terbosan

Produksi sampah nasional terus bertambah. Padahal status darurat sampah telah ditetapkan setahun lalu, tidak ada terobosan signifikan dalam penanganannya.

Mewujudkan Indonesia Bebas Sampah pada 2020 mendatang nyatanya perlu upaya ekstra. Sampah masih jadi persoalan yang belum teratasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memproyeksi, timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya terus meningkat. Pada 2017, jumlah sampah mencapai 65,8 juta ton. Jumlah itu diproyeksikan menjadi 66,5 juta ton pada tahun ini, meningkat menjadi 67,8 juta ton pada 2020, dan 70,8 ton pada 2025.

Pada 2018, KLHK menjalankan kebijakan program “Tiga Bulan Bersih Sampah” sebagai bagian dari upaya pencapaian target pengurangan sampah sebesar 30% atau setara dengan 20,9 juta ton pada 2025. Itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017. Namun, kebijakan ini justru dikritik sebagai langkah mundur penanganan sampah.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, menilai “bersih-bersih” merupakan level paling mendasar. Seharusnya, pemerintah melangkah ke tahap selanjutnya, tak sekadar bersih-bersih belaka. “Pemerintah punya otoritas membuat kebijakan pembatasan sampah, termasuk berwenang untuk memaksa,” kata Dwi.

Sebenarnya, upaya memaksa ini pernah diuji coba pada sampah plastik dengan melarang penggunaan kantong keresek. Sayang, program itu tidak dilanjutkan dengan regulasi yang mengikat seperti peraturan menteri (permen). “Harusnya, dilanjutkan dengan permen agar tidak hanya uji coba lagi, tapi langsung ke pelaksanaanya,” katanya kepada M. Egi Fadliansyah melalui sambungan telepon, Senin lalu.

Uji coba sampah plastik, menurutnya, sangat efektif, karena dapat megurangi sampah plastik di kota-kota besar hingga 50%. Bahkan, jika perlu, pada tahap selanjutnya pemerintah pusat harus berani menekan pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mau mengalokasikan dana lebih dalam pengelolaan sampah. “Hal terpenting berikutnya, ada mekanisme reward and punishment dalam hal inovasi pengelolaan sampah di daerah,” tutur Dwi.

Menurut Dwi, banyak pemda yang masih menganggarkan 2% saja dari APBD untuk pengelolaan sampah atau sekitar 25.000 per ton. Bahkan yang lebih miris, menurutnya, ada yang lebih rendah. Hanya DKI Jakarta dan Surabaya saja yang menurutnya cukup besar mengalokasikan dana. “Untuk mengangkut saja anggarannya tidak cukup, apalagi memproses sampah tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dwi menilai, sampai saat ini pengelolaan sampah di Indonesia masih minim terobosan. Kebijakan pengelolaan sampah masih sentralisasi dan dikelola menggunakan paradigma lama. Sehingga kesannya, permasalahan sampah ini hanya memindahkan lokasinya. “Dikumpulin, diangkut, dan terus di buang di dalam satu tempat itu. Lalu tidak diapa-apakan lagi,” katanya.

Walaupun Dwi tidak memungkiri ada beberapa yang sudah terdesentralisasi. Misalnya, sampah itu diambil dari unit terkecil. Surabaya, Makassar, dan Balikpapan dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Kota-kota tersebut melakukan pengurangan dari unit terkecil, mulai dari TPS hingga sampah rumah tangga.

Dwi mengingatkan pemerintah untuk segera memikirkan sampah setelah dikumpulkan hendak dijadikan produk apa, agar program bersih tanpa sampah menjadi efektif. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh berhenti disisi pembersihannya-, namun menyentuh sumber utamanya seperti pengendalian konsumsi sampah.

Dwi lebih mendukung agar kegiatan bersih-bersih sampah dilembagakan di institusi pendidikan, sebagai kurikulum pendidikan karakter, dan lingkungan. Permasalahan sampah menurutnya tidak bisa diselesaikan satu generasi saja.

Direktur Pengolahan Sampah KLHK Sudirman mengatakan, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 dibuat untuk menindaklanjuti UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, perpres ini juga mengatur pengurangan sampah secara signifikan pada 2025. “Prinsipnya, perpres ini mengatur pengurangan dan penanganannya,” katanya ketika ditemui di kantornya, Senin sore lalu.

Karena itu, Sudirman membantah jika program tiga bulan tanpa sampah dianggap sekadar aksi bersih-bersih. Lebih jauh, program itu berupaya menggerakkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran baru agar peduli sampah. “Jika sampah ini di-manage oleh masyarakat, pasti akan lebih baik hasilnya,” katanya.

Buktinya, untuk 2017 saja, menurut Sudirman, ada pengurangan sampah sekitar 12 juta ton atau 18%, sedangkan untuk penanganannya ada 48,5 juta ton atau 73%. Karena itu, perpres ini dipertajam dengan roadmap penanganan sampah. Saat ini, rangkuman roadmap-nya sudah ada dan disusun berdasarkan hasil kerja sama dengan kampus Universitas Indonesia (UI). “Bukan masalah tiga bulan tanpa sampah saja, tapi gerakan masif masyarakat bagaimana dalam peduli sampah ini,” katanya.

Tempat-tempat yang biasa diramaikan dengan aktivitas publik, menurutnya, bisa menjadi lokasi strategis membangkitkan semangat komunitas dalam penanganan sampah. Misalnya, di car-free day. Di fasilitas publik, terminal, pelabuhan, pasar, dan permukiman bisa dilihat komitmen masyarakat secara masif dalam pengelolaan sampah.

Toh, Sudirman menyatakan KLHK tentu membuka diri terhadap evaluasi program tersebut. “Evaluasi ini penting, untuk melihat sejauh mana peran pemerintah, peran pengusaha daerah, dan tentunya masyarakatnya,” katanya.

Sudirman mengaku, memang ada sejumlah tantangan yang terus menghantui. Misalnya, warga sudah tahu dan sadar untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Eh, pemdanya malah mencampur sampah pilahan tersebut di tempat pembuangan akhir. Selain itu, sarana dan prasarana pemda saat mengolah sampah yang menggunung memang masih terbatas.

Kedua, sarana dan prasarana yang dimiliki pemda juga masih belum cukup memadai. “Memang, tiga bulan pertama ini kita evaluasi. Tapi setelah ini, jika terbukti masif, kita akan jadikan contoh yang baik dan menjadi acuan untuk nasional,” kata Sudirman. Evaluasi akan difokuskan di 12 kabupaten/kota. Namun, soal reward and punisment selama tiga bulan itu, KLHK belum siap. “Nanti pada Hari Lingkungan saja. Tapi bentuknya pengakuan sajalah,” katanya lagi.

Masih menurut Sudirman, di dalam roadmap tersebut nantinya akan dijabarkan bagaimana penanganan sampah pada masing-masing provinsi serta menargetkan berapa persentase pengurangan sampah di perkotaan besar dan kecil. Angka-angka didapat berdasarkan hasil riset tim Universitas Indonesia (UI), sehingga nanti tiap provinsi memiliki kewenangan pengurangan sampah.

“Kota metropolitan harus 22%, kota besar 11%, dan kota kecil 47%,” kata Sudirman. Jadi, antara Kota Banda Aceh dan Jayapura, misalnya, dapat berbeda saat menangani sampah di daerahnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menyusun kebijakan strategis daerah dalam pengeloaan sampah.

Jika skema ini berjalan baik, timbunan sampah yang saat ini perkapitanya mencapai 7,2 kilogram per orang tiap hari bisa berkurang sesuai dengan target 2025 sebesar 0,5 kilogram per orang setiap hari.

Sandika Prihatnala

Cover Majalah GATRA edisi No.16 / Tahun XXIV / 15 - 21 Feb 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com