Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

AGAMA

Kontrol Produk Halal Belum Maksimal

Kasus Viostin DS dan Enzyplex jadi pelajaran, pengawasan produk halal belum efektif. Menjelang pewajiban sertifikasi halal pada 2019, BPJPB masih lemah akibat banyak regulasi pelaksana belum kelar.

Terkuaknya kandungan DNA babi dalam suplemen makanan Viostin DS dan obat lambung serta saluran cerna Enzyplex membuat geger. Kabar itu hasil sampel uji rujuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dirilis Rabu, 31 Januari lalu. Simpulannya positif. Produk keluaran PT Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboartories itu terdeteksi mengandung DNA (deoxyribonucleic acid) babi.

“Hasil pengujian pada pengawasan post-market (yang beredar di pasaran) menunjukkan positif DNA babi," kata Penny Lukito, Kepala BPOM RI, kepada pers, Senin, 5 Februari lalu. "Sementara data yang diserahkan dan lulus evaluasi BPOM RI pada saat pendaftaran produk menggunakan bahan baku bersumber sapi.”

Ada inkonsistenan informasi antara data pre-market dan post-market. BPOM memberikan peringatan keras. PT Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories diperintahkan menghentikan produksi dan distribusi produk bernomor bets yang terkontaminasi itu. Penny mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penarikan produk tersebut. Kalau masih ditemukan dua produk tersebut di pasaran, masyarakat diminta melaporkan.

Director of Corporate Communications PT Pharos Indonesia, Ida Nurtika, menjelaskan bahwa Viostin DS menggunakan bahan baku DNA sapi (chondroitin sulfate). Bahan baku ini diperoleh dari supplier luar negeri yang mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dalam perjalananya, kata Ida, diduga bahan baku itu tercemar DNA babi, yang belakangan diketahui lewat pengujian postmarket oleh BPOM pada November 2017.

“Jadi kami tegaskan, Viostin DS tidak mengandung babi dan tidak pernah menggunakan bahan baku dari babi," kata Ida dalam keterangan tertulis kepada GATRA. "Yang terjadi adalah bahan baku yang dipasok ternyata tercemar oleh DNA babi.” Menurut Ida, ada perbedaan mendasar antara “mengandung” kontaminan dan “tercemar” kontaminan.

Dari hasil uji internal Pharos, menggunakan mesin uji yang sama dengan milik BPOM, ditemukan chondroitin sulfate pada bets tertentu yang telah tercemar DNA babi. Ida menjelaskan, setelah warning dari BPOM, PT Pharos menarik produk Viostin DS di seluruh Indonesia.

Produk kemudian dimusnahkan. Prosesnya diawasi BPOM dan masyarakat. Konsumen yang telanjur memiliki Viostin DS dapat mengembalikan ke outletuntuk diganti dengan produk terbaru yang sudah steril. “Kami juga menghentikan seluruh proses produksi, promosi dan penjualan,” kata Ida.

Perusahaan farmasi penyedia obat dan suplemen kesehatan berusia 45 tahun ini, Ida menerangkan, menerapkan standar operasi baku dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam seluruh rangkaian produksinya. “Untuk itu, kami meminta maaf kepada seluruh konsumen dan masyarakat Indonesia atas ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa Viostin DS belum bersertifikat halal dari MUI. Ia bercerita, pada 2015, laboratorium LPPOM MUI pernah dipakai untuk menganalisis chondroitin sulfate apakah mengandung babi atau tidak, sebagai syarat untuk mendapatkan izin edar.

"Viostin DS mengirim sampel ke LPPOM MUI, untuk dianalisis di lab LPPOM MUI. Waktu awal bukan babi (tidak mengandung babi) sehingga keluarlah izin edar," ujarnya. Tapi PT Pharos bukan klien LPPOM. Tidak ada kewajiban mereka melaporkan apa pun ke LPPOM.

"Kami juga tidak punya kewenangan melakukan pemeriksaan lapangan secara rutin, karena mereka bukan klien sertifikasi halal MUI," ujar Lukman. Menurut PT Pharos, Chondroitin Sulfate, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Halal Certification Services (HCS) Switzerland.

Menurut Lukman, halal dan haram suatu produk tidak hanya sekadar analisis laboratorium. Aspeknya banyak. Jika bahannya dari sapi, perlu diperiksa apakah sapinya disembelih dengan cara halal atau tidak.

"Produk yang berasal dari hewan atau mengandung bahan baku hewan, harus menginformasikan jika mengandung babi atau pernah bersentuhan dengan babi," kata Lukman di kantor MUI, Jakarta, Selasa pekan lalu. Saat ini, sertifikat halal masih sukarela. Baru pada 2019 menjadi wajib, persis lima tahun sejak UU Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan pada Oktober 2014.

Kasus ini menunjukkan mekanisme kontrol produk halal perlu mendapat perhatian serius. Dalam UU JPH, pengawasan menjadi tugas Badan Pengelola JPH (BP JPH). "Di BPJPH ada pusat yang melakukan pengawasan dan pembinaan," kata Prof Sukoso, Kepala BPJPH Kementerian Agama.

Pengawasan masyarakat juga diberi ruang oleh UU JPH. "Masyarakat punya hak melaporkan kepada BPJPH terhadap keraguan produk," kata Sukoso kepada Riana Astuti dari GATRA. "Tapi masyarakat tidak boleh memublikasikan temuan, karena dia bukan otoritas. Kalau melaporkan, dia benar."

Saat ini, BPJPH Kemenag belum beroperasi menjalankan tugas pengawasan. Karena masih banyak peraturan pelaksana UU JPH yang belum tuntas, dan sudah lama dikritik luas. Peraturan pelaksana itu terdiri satu peraturan presiden, delapan peraturan pemerintah, dan 11 peraturan menteri.

Sementara ini, fungsi pengawasan produk halal seolah diperankan BPOM, ketika BPJPH belum banyak bisa berbuat. Lukman menjelaskan, BPOM sebenarnya tidak memiliki otoritas dalam tata regulasi produk halal. "Tetapi BPOM terlibat melindungi konsumen, dalam hal ini konsumen muslim, dengan mandatory informasi label," kata Lukman.

Ia memuji tindakan BPOM. "Kami apresiasi BPOM. Apresiasi ini juga harus diikuti perusahaan, dalam konteks ini, produk-produk yang berbasis hewan, dengan cara memublikasikan kandungannya," ujar Lukman.

Gandhi Achmad dan Andhika Dinata

=== Infografis ===

Produk Terkontaminasi Babi

Viostin DS = NIE POM SD.051523771; Nomor bets BN C6K994H
Enzyplex = NIE DBL 7214704016A1; Nomor bets 16185101

*NIE = Nomor Izin Edar

=== Infografis ===

MEKANISNE PENGAWASAN PRODUK HALAL
Dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

• Pengawasan jaminan produk halal dilakukan BP JPH
• Pengawasan, antara lain, terhadap:

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
2. Masa berlaku Sertifikat Halal
3. Kehalalan Produk
4. Pencantuman Label Halal
5. Pencantuman keterangan tidak halal
6. Pemisahan tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, serta penyajian Produk Halal dan tidak halal

• Ketentuan detail pengawasan diatur dalam peraturan pemerintah (belum ada).
• Masyarakat dapat berperan mengawasi produk halal yang beredar, dengan mengadu atau melapor ke BPJPH.
• Tata cara peran serta masyarakat diatur dalam peraturan menteri (belum ada)

Cover Majalah GATRA edisi No.16 / Tahun XXIV / 15 - 21 Feb 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com