Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Menata Ruang dengan Kawasan Strategis

KKP menargetkan pembentukan tujuh Kawasan Strategis Nasional dan dua puluh Kawasan Strategis Nasional Tertentu pada 2018. Upaya mengatur zonasi ruang nasional.

Kaliwungu adalah suatu wilayah yang berpopulasi sekitar satu juta jiwa. Kecamatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang berbatasan dengan kota Semarang ini terkenal dengan sebutan "Kota Santri" karena terdapat banyak pondok pesantren.

Di kecamatan ini juga bermukim salah satu ulama kharismatis yang sangat terkenal di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu K.H. Dimyati Rois atau yang populer dipanggil Mbah Dim. Presiden Joko Widodo beberapa kali mengunjungi Kaliwungu untuk bertemu Mbah Dim, yaitu semasa kampaye pemilu presiden pada 2014 dan setelah resmi menjadi presiden.

Pada Agustus 2017 lalu, nama kecamatan ini muncul dalam sebuah perpres yang diteken Jokowi, yaitu Perpres Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi (Kedungsepur). Nama Kaliwungu muncul dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 18 yang menyatakan bahwa Kaliwungu memiliki status tata ruang sebagai "pusat kegiatan industri, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pertanian, dan pusat kegiatan agro."

Apa urusannya hingga tata ruang sebuah kecamatan diatur dengan perpres? Tentu bukan karena Jokowi hendak membalas budi kepada Mbah Dim, yang di 2014 lalu merestuinya maju menjadi presiden --yang tentunya membuat ribuan santri Mbah Dim ikut mendukung Jokowi.

Melainkan karena Kaliwungu, sebagai salah satu kecamatan dalam wilayah Kedungsapur, merupakan kawasan strategis nasional (KSN) sehingga pengaturan zonasinya ditentukan berdasarkan perpres. Pasal 2 Perpres No 78/2017 itu menetapkan kawasan Kedungsapur sebagai "kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi", dengan kota Semarang sebagai kawasan inti dan lima kota lain di sekitarnya (Kendal, Demak Ungaran, Salatiga) sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya. Kaliwugu dan 19 kecamatan lain di wilayah kabupaten Kendal pun otomatis tercakup dalam kategori KSN tersebut.
Perpres yang diteken Jokowi pada 3 Agustus 2017 ini bisa dibilang merupakan langkah maju dalam penerapan konsep KSN yang pertama kali digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008 itu.
Saat itu, pemerintahan SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WiIayah Nasional. PP itu menetapkan sebanyak 76 KSN di seluruh Indonesia berdasarka lima kategori, yaitu kawasan strategis nasional ekonomi, lingkungan, sosial budaya, sumber daya alam, dan pertahanan-keamanan.

Kawasan perbatasan terluar RI, antara lain meliputi daerah pulau-pulau terluar seperti Pulau Jiew dan Pulau Budd, ditetapkan sebagai KSN pertahanan-keamanan dalam PP tersebut. Itu berarti paradigma tata ruang di kawasan pulau-pulau terluar tersebut akan mengikuti kepentingan pertahanan-keamanan.

Rencananya, dari 76 KSN itu, zonasi tiap kawasan akan diatur secara lebih rinci dengan perpres tersendiri. Dengan demikian akan ada 76 perpres. Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang ditetapkan oleh provinsi lewat peraturan daerah harus selaras dengan Perpres KSN tersebut.

Tapi, tidak mudah menerbitkan 76 perpres. Butuh waktu. Dalam catatan GATRA, hingga 2017 baru 15 KSN yang sudah diatur oleh perpres. Ini berarti Jokowi masih 'berutang' 61 perpres.

Di luar KSN, ada juga kawasan strategis nasional tertentu (KSNT). Perbedaan antara KSN dan KSNT bukan cuma pada kata "tertentu", tapi juga lokasi wilayah. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menjelaskan KSNT sebenarnya adalah pulau-pulau terluar yang keberadaannya strategis dari segi pertahanan-keamanan karena berlokasi di perbatasan negara. "Kita perlu bikin pulau-pulau terluar sebagai kawasan strategis nasional supaya pulau itu tidak diambil alih orang lain dan tetap dikuasai negara," katanya kepada wartawan GATRA, Dara Purnama.

Isu penguasaan pulau terluar oleh asing memang bukan hal baru. Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), misalnya, menyatakan bahwa sejak 2014, sebanyak 16 pulau terluar di Indonesia rentan dikuasai asing. Modusnya, biasanya investor asing menyulap keseluruhan pulau itu menjadi resor wisata.

Pemeritah memang sudah bertindak cepat. Pada Maret 2017 lalu, Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 yang menetapkan jumlah pulau terluar Indonesia, yaitu sebanyak 111 pulau. Sebanyak 111 pulau terluar itulah yang kini menjadi target besar KKP untuk ditetapkan berstatus KSNT. "Tahun [2018] ini kita bikin 20 KNST, ke depan kita targetkan hingga 111," kata Brahmantya
KKP memang sangat berkepentingan dengan penetapan KSN dan KSNT. Pasalnya, dari 76 KSN yang tercantum dalam PP Nomor 26 Tahun 2008, sebanyak 36 kawasan bersinggungan dengan wilayah laut.

Menurut Brahmantya, pada 2018 ini mereka akan mengupayakan lima KSN segera mendapat perpres dari Jokowi, antara lain KSN Medan-Binjai-Deli-Sedang-Karo (Mebidangro), KSN Makssar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) dan KSN Bima, Nusa Tenggara Barat.

Brahmantya juga menjelaskan, penetapan KSN lewat perpres akan sangat bermanfaat karena juga akan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam menetapkan RTWR dan RZWP3K, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih. "Misalnya di daratnya ada hotel, enggak mungkin di laut dekatnya kita bikin tambang," katanya.

Di atas kertas, penetapan zona KSN dan KSNT yang diatur berdasarkan perpres memang memberi perlindungan hukum sehingga tercipta pengaturan zonasi yang lebih baik. Terlebih RTRW dan RZWP3K propinsi juga harus selaras dengan Perpres KSN ini.

Tapi kritik tentu tetap ada. Sekjen Kiara, Susan Herawati, mengatakan bahwa praktiknya selama ini penetapan RZWP3K oleh provinsi masih banyak yang belum memikirkan kepentingan nelayan. Banyak nelayan yang justru tergusur di ruang laut oleh kepentingan pemodal. "Banyak RZWP3K belum bicara atas nama masyarakat pesisir," katanya.

Basfin Siregar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.16 / Tahun XXIV / 15 - 21 Feb 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com