Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

INTERNASIONAL

Lansia Melambung Pajak Membubung

Rencana Singapura menaikkan pajak barang dan jasa tak terbendung. Antisipasi mengatasi pembengkakan anggaran akibat pertumbuhan populasi lanjut usia. Kenaikan 2% dinilai realistis dan mampu mendongkrak PDB

Demi mengantisipasi tekanan fiskal pada masa datang, Pemerintah Singapura melirik untuk menaikkan pajak. Negeri 1001 Larangan ini berencana meningkatkan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST).

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, di gedung parlemen, Senin lalu. ''Ada kebutuhan untuk memperkuat pijakan fiskal kita," kata Heng seperti dilansir Bloomberg.

Menurut Heng, ada sejumlah kenaikan pajak dalam anggarannya, termasuk kenaikan 2% pungutan GST. Rencananya, pemerintah akan menaikkan pajak barang dan jasa dari 7% menjadi 9% . Peningkatan pajak tersebut mulai diberlakukan pada 2021 sampai 2025. Pada dekade berikutnya, tahun 2026 sampai 2030. "Jika tidak mengambil tindakan lebih awal, pendapatan kita tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat," kata Heng.

"Waktu yang tepat akan tergantung pada keadaan ekonomi. Berapa banyak pengeluaran kita tumbuh dan seberapa besar pajak yang masuk. Saya berharap, kita melakukannya lebih awal," kata Heng seperti dilansir Reuters.

Peningkatan GST ini, menurut Heng, muncul setelah mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mengelola pengeluaran masa depan Singapura. ''Sebab, melalui pengeluaran, penghematan, dan peminjaman infrastruktur secara prudent, masih ada celah," katanya.

Apalagi, dengan peningkatan GST sebesar 2% akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah Singapura hampir 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Dalam catatan pemerintah, GST diperkenalkan sejak 1994 dengan nilai 3%. Persentase pajak tersebut naik menjadi 4% pada 2003 dan 5% pada 2004 sebelum akhirnya melambung menjadi 7% pada 2007.

Kenaikan pajak barang dan jasa tersebut sudah diperkirakan pemerintah. Sebab, pada tahun mendatang, mereka harus meningkatkan pengeluaran sosial untuk memenuhi kebutuhan populasi usia lajut yang terus menanjak.

Persoalan itu, sudah menjadi perhatian khusus Singapura selama setahun terakhir. ''Ke depan, pengeluaran kesehatan jelas akan meningkat. Kita harus melihat opsi menaikkan pajak,'' kata Menteri Senior Negara Bagian Keuangan, Indranee Rajah.

PBB sebelumnya sudah memprediksi, penduduk Singapura berusia 65 tahun ke atas meningkat menjadi 23,2% pada 030, dari 13% saat ini. Singapura sedang menghadapi krisis penduduk lanjut usia (lansia). Pada tahun ini, proporsi jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas sama dengan penduduk berusia 15 tahun ke bawah.

Belanja perawatan kesehatan pemerintah pada tahun fiskal berjalan sampai akhir Maret 2018 diperkirakan meningkat menjadi Sing$ 10,7 milyar. Artinya, hampir 3 kali lipat dari total dana yang dikeluarkan pada 2010 lalu, yang mencapai Sing$ 3,7 milyar.

Secara keseluruhan, dalam anggaran fiskal 2017, GST menyumbang pendapatan sekitar 16% bagi Singapura. Dengan kenaikan 1 poin persentase pada GST setidaknya dapat menghasilkan SGD 1,6 milyar atau 2,3% dari total pendapatan. Heng juga telah menetapkan pajak karbon sebesar Sing$ 5 per ton, dan akan mengenakan retribusi pada layanan yang diimpor, seperti video online dan situs streaming musik. Pemerintah kabarnya juga akan menaikkan pajak mobil serta mempertimbangkan pungutan pajak baru untuk e-commerce.

Seperti dilansir The Straits Times, per 1 Januari 2020, para konsumen dan pebisnis yang membeli jasa impor dari pemasok yang berbasis di luar negeri, yang tidak memiliki perusahaan di Singapura, harus membayar pajak barang dan jasa.

GST yang tidak berlaku pada e-commerce seperti belanja online akan dikenai pada dua jenis layanan: business to business (B2B), seperti layanan pemasaran, jasa akuntansi dan layanan TI. Kemudian, pada bisnis ke konsumen (B2C), termasuk layanan video streaming dan musik, aplikasi dan biaya langganan online.

Adapun pemasok atau distributor luar negeri yang memiliki perusahaan di Singapura tidak perlu membayar pajak. Langkah tersebut ditempuh Pemerintah Singapura setelah Kementerian Keuangan mengadakan rapat konsultasi industri dengan Inland Revenue Authority of Singapore (Iras).

Jadi, nantinya, layanan yang diimpor B2B akan dikenai pajak melalui mekanisme reverse charge, sedangkan layanan impor B2C akan dikenai pajak di bawah model registrasi vendor luar negeri. Reverse charge dan registrasi vendor luar negeri biasanya digunakan di tempat lain yang menerapkan GST pada layanan yang diimpor. Misalnya Australia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru.

Dengan mekanisme reverse charge B2B, bisnis lokal yang terdaftar GST diminta memperhitungkan GST kepada Iras mengenai layanan yang diimpornya, seolah-olah mereka adalah pemasok. Bisnis yang menggunakan layanan impor untuk membuat barang dan jasa kena pajak dapat mengajukan klaim penuh atas pengembalian GST. Namun, bisnis yang menggunakan layanan yang diimpor untuk membuat barang dan jasa non-pajak hanya dapat membuat sebagian klaim pengembalian GST untuk layanan tersebut.

Bisnis-bisnis tersebut, yang utama adalah perbankan, perusahaan keuangan, perusahaan properti, dan perusahaan induk atau holding, perlu menerapkan biaya reverse. Layanan B2C yang diimpor akan dikenai pajak melalui model registrasi vendor luar negeri.
Dengan model ini, vendor-vendor luar negeri yang omzet global tahunannya melebihi US$ 1 juta dan yang menghasilkan lebih dari US$ 100.000 dalam penjualan layanan digitalnya kepada konsumen di Singapura harus membayar GST.

Pemasok luar negeri dan operator pasar elektronik seperti toko aplikasi yang membuat persediaan layanan digital yang signifikan ke pelanggan Singapura harus mendaftar ke Iras. Begitu terdaftar, mereka akan mengumpulkan GST untuk Iras pada persediaan B2C layanan digital mereka. Misalnya, layanan streaming musik luar negeri GST yang terdaftar di luar negeri tanpa kantor di Singapura harus membebankan GST pada penjualannya ke konsumen Singapura yang membeli langganan musik online.

Perusahaan kemudian akan menghubungi Iras untuk GST yang dikumpulkan. Selanjutnya, Iras akan merilis draf panduan tentang e-tax pada akhir bulan ini. GST dikenakan atas impor semua barang ke Singapura, kecuali barang yang nilainya kurang dari US$ 400 diimpor via udara atau pos, seperti melalui belanja online.

Pemerintah sedang mengkaji perkembangan internasional sebelum memutuskan langkah-langkah yang harus diambil mengenai pengumpulan GST pada barang impor bernilai rendah tersebut. Itu seperti halnya Pemerintah Australia yang akan menerapkan pajak kepada barang bernilai rendah yang dijual melalui e-commerce mulai Juli nanti. Pemasok luar negeri diwajibkan mendaftar dan mengumpulkan GST pada barang-barang yang nilainya di bawah ambang batas A$ 100.

Kit Wei Zheng dari Citigroup menilai, kenaikan pajak tersebut memang tidak bisa dibendung. ''Kami tidak dapat mencegah kemungkinan [Pemerintah Singapura] menggunakan rebound pertumbuhan baru-baru ini untuk mengejar kebijakan fiskal melalui kenaikan GST,'' ujar Kit.

Gandhi Achmad
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.17 / Tahun XXIV / 22 - 28 Feb 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Internasional
Kesehatan
Kolom
Lain-lain
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com