Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Sejumlah Nama untuk Jokowi

PDI Perjuangan mulai menjajagi dialog dan lobi untuk mencari cawapres pendamping Joko Widodo. Opsi Jusuf Kalla dikaji, inisiatif AHY ditanggapi. Survei menawarkan banyak nama.

''Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Insinyur Joko Widodo!'' kata Megawati Soekarnoputri di bagian akhir pidatonya. Serentak hampir semua peserta Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan berdiri, bertepuk tangan, dan jari-jari mereka membentuk simbol ''salam metal'' --yang mewakili nomor urut 3 milik partai berlambang Banteng sebagai kontestan Pemilu 2019. Deklarasi itu membuat rakernas ''berakhir'' pada hari pembukaan.

Rakernas berlangsung di Hotel Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, 23-25 Februari 2018. Jauh hari sebelum digelar, telah muncul isu dan spekulasi soal deklarasi itu dalam rakernas. Ditambah lagi, tiga hari sebelumnya, Megawati bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis, Bogor. Presiden mengakui bahwa salah satu materi pembicaraan dengan ketua umum partainya saat itu adalah soal Pilpres 2019.

Meski begitu, dalam jadwal acara resmi rakernas tidak tercantum soal dekralasi tersebut. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Krsitiyanto, menegaskan hal itu dalam siaran persnya sebelum rakernas. Itu sebabnya, sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan mengaku terkejut saat Megawati resmi mengumumkan hal itu di pembukaan. ''Ada sisi surprise-nya,'' kata Hasto.

Hasto tidak termasuk pengurus yang terkejut itu. Sebab, setelah pertemuan Batu Tulis, ia mengaku telah diminta Megawati untuk menyusun rencana deklarasi di pidato pembukaan rakernas.

Keputusan Megawati untuk lebih awal mendeklarasikan Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2019, menurut Hasto, adalah perpaduan antara urusan ''rasa'' dalam menyusun momentum dan respons terhadap realitas. Seperti diketahui, PDI Perjuangan meraih 18,9% suara nasional dalam pemilu legislatif 2014. Sementara itu, syarat presidential threshold (PT) adalah 25% suara sah nasional atau 20% jumlah kursi di DPR-RI.

Artinya, PDI Perjuangan butuh berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung kembali Jokowi sebagai capres. Karena itu, Hasto melanjutkan, diperlukan waktu untuk menjalin dialog dan melakukan lobi-lobi dengan parpol lain untuk memastikan lebih banyak dukungan terhadap pencalonan petugas partainya itu. Untuk diketahui, tahapan pencalonan dalam pilpres 2019 akan dimulai pada Agustus 2018.

***

Sebelum PDI Perjuangan, sudah ada empat partai perserta pemilu 2014 yang resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. Diawali oleh Partai Golkar (Juli 2016), lalu PPP (Juli 2016), disusul Partai NasDem ( November 2017) dan Partai Hanura (Desember 2017). Total modal suara dari lima partai tersebut lebih dari 52%.

Komposisi tersebut menyisakan lima parpol lain yang hingga hari ini belum mendeklarasikan capresnya, yaitu Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Dengan ketentuan PT dan mempertimbangkan sejumlah variabel pembentuk koalisi, sejumlah lembaga survei memprediksikan maksimal terbentuk tiga koalisi yang memunculkan tiga pasangan calon yang bakal berlaga di Pilpres 2019.

Pertama adalah koalisi parpol pendukung Jokowi sebagai capres. Kedua, koalisi Gerindra dan PKS yang diprediksikan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Dua parpol itu punya modal lebih dari 20% suara. Keduanya sama-sama berstatus ''oposisi'' dan punya preseden hasil kerja sama yang oke di pilkada DKI 2017. Koalisi ketiga, jika memungkinkan, terjalin antara Demokrat, PKB, dan PAN dengan modal lebih dari 26% suara.

Namun jika merujuk pada modal elektabilitas capres yang didapat dari berbagai simulasi, maka kompetisi paling memungkinkan terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Dibandingkan dengan sejumlah nama lainnya yang disorongkan kepada responden, hanya dua nama itu yang elektabilitasnya mencapai dua digit.

Survei Poltracking Indonesia periode 27 Januari-3 Februari 2018, misalnya, dari pertanyaan terbuka (top of mind) mendapati elektabilitas Jokowi (45,4%) dan Prabowo (19,8%) jauh di atas belasan nama lainnya dengan elektabilitas nol koma sekian persen. Dan responden yang belum memutuskan pilihan berkisar 29%.

Meski unggul jauh atas Prabowo, peluang Jokowi sebagai petahana untuk terpilih kembali masih di bawah 50% alias belum aman. Karena itulah, pasca-deklarasi dukungan PDI Perjuangan tempo hari --yang kian memperkuat fakta bahwa hingga saat ini baru Jokowi yang telah diusung resmi sebagai capres oleh sejumlah parpol-- perhatian publik kini tengah tertuju pada sosok cawapres pendamping sang petahana di pilpres mendatang.

***

Dalam daftar cawapres, Jusuf Kalla punya elektabilitas paling tinggi berdasarkan temuan Poltracking Indonesia. Keunggulan itu didapat lewat pertanyaan terbuka juga lewati simulasi yang mencantumkan nama JK sebagai cawapres. Tidak mengherankan, Ketua DPP nonaktif PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya akan mengkaji kemungkinan JK menjadi cawapres Jokowi di 2019.

Kendalanya bagi JK adalah Pasal 7 pada Amandemen Pertama UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu yang membatasi jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode. Menyadari hambatan konstitusi itu, Hasto Kristyanto, menyebut partainya lebih pada posisi meminta pendapat dan pertimbangan JK --dalam kapasitasnya sebagai tokoh nasional dan negarawan berpengalaman-- tentang keriteria dan sosok cawapres yang cocok dan tepat mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Namun tidak sedikit kalangan yang menilai pendekatan PDI Perjuangan kepada JK, sebagai upaya untuk meredam manuver politik pemilik Grup Kalla itu. Seperti diketahui, dalam Pilkada DKI, JK dinilai punya peran penting di balik keberhasilan Anies Baswedan hingga mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang didukung PDI Perjuangan.

''Saya berterima kasih sekali, tetapi semua kembali ke konstitusi,'' kata JK menanggapi tawaran untuk jadi cawapres pendaping Jokowi di 2019. Itu dikemukakannya usai menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Institut Lembang Sembilan, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin kemarin.

Sumber GATRA dari lingkaran dekat JK menyebut posisi JK saat ini cenderung wait and see. Menurutnya, semua opsi masih memungkinkan. Di antaranya, memenuhi tawaran sebagai cawapres dengan terlebih dahulu menyelesaikan problem konstitusinya. Juga opsi JK maju kembali tapi kali ini sebagai capres, seperti yang dilakukannya pada 2009. Atau ambil peran sebagai kingmaker, ''Dengan meng-endorse AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Anies Baswedan,'' ujarnya.
***
Selain opsi JK, PDI Perjuangan telah merespons permintaan dialog dari AHY selaku Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat. Permintaan tersebut diketengahkan putra sulung SBY itu langsung kepada Megawati di acara pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Ahad pekan lalu.

Megawati telah menugaskan Hasto dan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP PDI Perjuangan, Prananda Prabowo, untuk berdialog dengan AHY.

Seperti diketahui, dalam sejumlah sigi yang dilakukan lembaga survei, AHY masuk dalam daftar kuat cawapres. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia 7-14 Januari 2018, menyebut AHY sebagai kandidat cawapres berlatar belakang militer dengan tingkat pengenalan tertinggi, mengungguli Gatot Nurmantyo dan Moeldoko.

Survei Indo Barometer periode 23-30 Januari 2018 mendapati AHY dalam daftar penyumbang elektabilitas paling tinggi jika dipasangkan dengan Jokowi dalam simulasi berhadapan dengan Prabowo-Anies.

Dengan modal itu dan pengalaman di pilkada DKI, wajar jika SBY disebut-sebut cukup aktif ''menawarkan'' AHY kepada Jokowi. Bahkan kabarnya, Presiden ke-6 RI itu beberapa kali menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, antara lain untuk urusan cawapres itu, ''Wajar presiden ke-6 bertemu dengan presiden ke-7, saling bertukar pikiran untuk kepentingan bangsa,'' kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Djoko Udjianto, ketika dikonfirmasi oleh wartawan GATRA Andhika Dinata soal frekuensi kunjungan SBY ke Istana Bogor belakangan ini.

Menurut peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, Demokrat berpeluang gabung dengan koalisi PDI Perjuangan dalam mengusung Jokowi itu dengan membawa AHY sebagai bagian dari kesepakatan. Jika terealisasi, kesepakatan tersebut akan memberikan dua keuntungan bagi partai berlambang bintang Mercy itu. Pertama menguatkan peluang AHY sebagai capres di pilpres 2024, "Kedua, untuk mendongkrak suara partai pada pemilu serentak 2019,'' ujarnya kepada Dara Purnama dari GATRA.

Selain AHY, kader Demokrat yang juga masuk dalam bursa cawapres adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau akrab dipanggil Tuan Guru Bajang. Tuan Guru kini menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat NTB. Namanya masuk dalam bursa berdasarkan sigi LSI dan Indo Barometer.

Recananya, Demokrat akan memutuskan arah koalisinya di pilpres 2019 dalam momen rapat pimpinan nasional yang akan digelar pada digelar pada 10-11 Maret 2018 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi masuk dalam daftar undangan di rapimnas itu.

***

Bersama AHY ada beberapa nama yang dianggap potensial dalam bursa cawapres di pilpres 2019 seperti diketengahkan dalam laporan sejumlah lembaga survei dua bulan terakhir. Daftarnya disusun dalam beragam variabel. Ada yang ketua umum partai, tokoh militer, profesional, tokoh Islam, akademisi, dan lainnya.

Dari banyak yang beredar, ada beberapa nama yang punya modal elektabilitas tinggi saat survei berlangsung. Antara lain, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Khofifah Indar Parawansa.

Dalam simulasi 10 nama bakal cawapres versi Poltracking Indonesia, keenamnya muncul di posisi teratas. Dan dari keenamnya hanya ada dua nama yang merupakan figur partai politik, yaitu AHY dan Cak Imin. Partai politik yang punya kursi di DPR RI saat ini punya posisi strategis sebagai pemegang tiket pencalonan di Pilpres 2019.

Meski PKB belum resmi mendeklarasikan dukungan terhadap capres, namun Cak Imin telah digadang-gadang oleh kader partai maupun elemen masyarakat Islam di Jawa Timur untuk maju sebagai cawapres. Baliho atau papan reklame raksasa dengan wajah Cak Imin dan teks ''Cawapres 2019'' sudah muncul di sejumlah tempat.

Dalam hitungan Wasekjen PKB, Maman Imanulhaq, sejak Oktober tahun sudah lebih dari 70 dukungan kelompok masyarakat di berbagai kota di Indonesia yang mendekralasikan Cak Imin sebagai cawapres.

PKB masih terikat dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, namun Cak Imin selalu punya cara untuk bernegosiasi. Itu tercermin misalnya dari perbedaan sikap pada beberapa isu penyusunan produk legislatif, hingga soal perbedaan dukungan dalam pilkada. Di pilkada DKI Jakarta, misalnya, PKB ikut gerbong pendukung AHY, berbeda dengan dukungan sebagian besar partai koalisi dan ''dukungan'' Jokowi ke Ahok.

Atau di pilkada Jawa Tengah. Setelah upaya menyorongkan kadernya sebagai cawagub pendamping Ganjar Pranowo ditolak PDI Perjuangan dan koalisi gemuknya, PKB banting setir mendukung koalisi pendukung Sudirman Said (Gerindra, PKS, dan PAN). PKB berhasil menempatkan kadernya, Ida Fauziah, sebagai cawagub pendamping Sudirman.
PKB rencananya akan mengumumkan arah dan posisi dukungannya lewat forum musyawarah kerja nasonal yang akan digelar Juni mendatang. Sebelum momen itu tiba, peluang Cak Imin menjadi pendamping Jokowi, sama besarnya dengan kemungkinannya menjadi cawapres pendamping Prabowo, jika ada.

Bambang Sulistiyo, Anthony Djafar, dan Bernadetta Febriana
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.18 / Tahun XXIV / 1 - 7 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com