Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Opsi Gila Meredam Gaduh

Duet Jokowi-Prabowo digadang-gadang agar Pilpres 2019 berlangsung adem, jauh dari kegaduhan. JK terganjal beleid yang membatasi dua kali masa jabatan. Terbuka peluang bagi calon muda untuk bersanding dengan Jokowi. Mengapa Gerindra menolak opsi itu?

Tak ada yang tak mungkin dalam politik. Maka pasca-pencalonan kembali Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu presiden 2019 oleh PDI Perjuangan lewat rapimnas III di Bali, 23-25 Februari lalu, sejumlah nama yang selama ini dipetakan berseberangan dengan Jokowi pun turut meramaikan bursa calon wapresnya. Wacana menduetkan Jokowi-Prabowo Subianto, misalnya, bergulir kencang di ranah partai politik juga di sejumlah hasil survei. Prabowo yang seteru Jokowi pada Pilres 2014 malah digadang-gadang jadi pendamping ideal Jokowi.

Kubu PDI Perjuangan bahkan tidak "alergi" dengan wacana tersebut. Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP nonaktif, menyatakan terbuka kemungkinan Jokowi berduet dengan Prabowo pada pemilihan presiden 2019. Menurut Puan, dinamika politik yang begitu ligat membuat peluang duet Jokowi-Prabowo bukan hal musykil. "Mungkin saja [diduetkan] karena di politik itu enggak ada yang enggak mungkin. Sangat dinamis politik," kata Puan, Ahad lalu. Meski demikian, PDIP baru merumuskan kriteria yang oke untuk "jodoh" Jokowi.

Puan juga menegaskan keputusan akhir soal cawapres Jokowi itu tetap berada di tangan ibunya, Megawati dan akan diumumkan pada pejaka yang tepat. Peserta rakernas memberikan mandat pada Megawati untuk menunjuk cawapres pendamping Jokowi. "Itu merupakan prerogatif Ibu Ketua Umum memutuskan siapa," katanya. Dalam rangka mencari pasangan untuk Jokowi, PDIP siap berembuk dengan partai lain. Terutama mitra koalisi yang mendukung pemerintah di parlemen.

Namun juga tidak tertutup kemungkinan dialog dengan partai di luar koalisi pendukung pemerintah Jokowi seperti dengan Partai Demokrat dan Partai Gerindra. "Setelah Rakernas ini kami akan mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan parpol (non koalisi) pemerintah termasuk Demokrat dan Gerindra," kata Hasto Kristyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto menegaskan, PDIP akan memprioritaskan partai politik pendukung koalisi dan partai yang memiliki kursi di parlemen untuk diajak berkomunikasi membahas pilpres 2019.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana duet Jokowi-Prabowo. Menurut Asrul Sani, Sekretaris Jenderal PPP, wacana itu hangat menjadi perbincangan di internal PPP. "Itu pernah didiskusikan antara Pak Jokowi dan Ketum PPP Mas Romy (Romahurmuziy)," katanya. Formasi itu dianggap aman, tidak bising, dan berpotensi menang. "Akan terhindar dari potensi perpecahan antar kelompok masyarakat," Asrul menambahkan..

Asrul menilai, jika Jokowi dan Prabowo terbagi dalam dua kutub, pertarungan menjadi sangat sengit seperti Pilpres 2014. Untuk itu, PPP lebih memilih mengeliminasi perpecahan antar-keduanya. "Ada kepentingan yang lebih besar, katanya. Namun, wacana ini ditolak Gerindra, partai yang dibidani Prabowo. Pencapresan Prabowo di pilpres 2019 adalah harga mati.

Daya endus para politisi sepertinya sejalan dengan keinginan publik. Survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) memberikan pilihan kepada responden mengenai bersandingnya Jokowi-Prabowo dalam pilpres 2019, hasilnya, 66,9% memberikan tanggapan positif. "Mereka (responden) menyatakan setuju dengan kombinasi pasangan Jokowi-Prabowo sebagai capres-cawapres 2019. Hanya 28,4% yang tidak," kata Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan, di kantornya di Jakarta Pusat, awal Januari lalu.

SMRC tiga kali melemparkan uji petik daya jual duet Jokowi-Prabowo ssepanjang 2017, hasilnya kurva terus menunjukkan tren positif. "Mei 2017, 48,1% setuju, berbanding 32,1% yang tidak. Lalu survei kami pada September 59,1% setuju ini meningkat, dengan 25,1% yang tidak," katanya. Karena itu, bila benar keduanya disandingkan kelak, Jokowi sebagai presiden dan Prabowo adalah wakilnya, survei merujuk angka 66,9% yang menyatakan publik setuju.

Namun jika duet itu dirokade menjadi Prabowo-Jokowi, maka suasana hati masyarakat pun langsung jeblok. "Tren menurun hanya ada di angka 28,4%," katanya. Survei SMRC menggunakan metodologi multistage random sampling, dengan margin of error 3,1%. Dilakukan pada 7-13 Desember 2017, dan total responden 1.220 orang.

Lembaga survei PolMark Research Center (PRC) juga telah mencoba mencarikan pasangan untuk Jokowi lewat sigi. Hasilnya, duet Jokowi-Budi Gunawan sebagai pasangan paling moncer. Jokowi-BG unggul tipis dibandingkan dengan pasangan lain berdasarkan survei periode 13-25 November 2017. Dalam survey yang menjaring 2.600 orang itu, Jokowi-BG meraup 65%. Unggul tipis dari duet Jokowi-Muhaimin Iskandar (64%), Jokowi-Chairul Tanjung (64,6%), Jokowi-Agus Harimurti Yudhoyono (63,5%), Jokowi-Gatot Nurmantyo (63,1%).

Meskipun para politisi menyodorkan duet "gila" Jokowi-Prabowo, bagi Eko Bambang Subiantoro, Direktur Riset PolMark Indonesia, itu hanya sebatas lontaran-lontaran politik para politisi. Dan itu wajar sebelum terjalinnya koalisi. Jika pernyataan itu tidak memiliki landasan yang kokoh, maka sulit untuk mengatakan bahwa sinyal duet ke arah Jokowi-Prabowo akan semakin kuat.

Namun, semua kemungkinan bisa saja terjadi karena politik sangatlah dinamis. Pernyataan politik menurutnya haruslah dilihat dari segala aspek dan harus memiliki basis analisis yang baik dalam proses terbentuknya koalisi hingga mengusung satu pasangan calon. "Harus lihat dulu basis ideologinya, basis pertarungan politiknya dan segala macam itu masih harus diuji nanti. Akan tetapi bahwa semua kemungkinan itu terjadi, bisa saja, katanya kepada wartawan GATRA Dara Purnama, Selasa lalu.

Menurutnya masih sangat jauh untuk melihat peta kekuatan ketika menduetkan dari masing-masing tokoh yang ada. Namun semuanya tentu memiliki peluang. Tidak hanya sebatas duet Jokowi-Prabowo. "Apakah itu Jokowi-JK, Jokowi-Anies, Jokowi-AHY, Jokowi-Zulhasan, semuanya sangat mungkin. Semua peluang bisa terjadi," katanya. Eko juga mengatakan sah-sah saja jika responden memberikan respons positif terhadap duet Jokowi-Prabowo.

Namun, partai politik ketika mencalonkan pasangan calon baik kepala daerah hingga calon presiden bersama wakil presiden tidak hanya merujuk dari hasil survei. Banyak variabel penentu untuk menyatukan pasangan calon dan penentuan mitra koalisi. Misalnya, karakter politik hingga basis massa dan dukungannya. "Kalau banyak orang berharap seperti itu (duet Jokowi-Prabowo), silakan saja. Cuma parpol pasti punya arah kebijakan politik sendiri, katanya.

Itu pula yang nampak dari komentar kubu Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa partai Gerindra belum kepikiran untuk menduetkan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019 mendatang. "Gerindra tetap akan solid, mendukung Prabowo menjadi calon presiden," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan.

Fadli mengatakan bahwa dukungan Gerindra terhadap Prabowo menjadi capres tak bisa ditawar lagi. "Ya, sudah [harga mati] jadi calon presidenlah," katanya.Saat ini, kata Fadli, Gerindra akan menggelar konsolidasi untuk mengukuhkan Prabowo jadi capres dalam rapat konsolidasi nasional Gerindra yang sedianya berlangsung pada Maret mendatang.

Menurut Fadli Zon, tipisnya wacana untuk menyandingkan Prabowo sebagai cawapres Jokowi tentu akan menjadikan pilihan lain bagi masyarakat. Artinya tidak ada alternatif manakala Prabowo dicalonkan sebagai cawapres Jokowi. Tidak akan ada kekuatan penyeimbang. "Saya kira ini juga akan memberikan satu opsi, jangan sampai terjadi sebuah oligarki maupun upaya-upaya untuk membonsai demokrasi," katanya.

Fadli mengklaim sebagian rakyat Indonesia menginginkan sosok presiden yang baru."Saya membuat polling di Twitter, masyarakat menginginkan presiden baru. Saya kira banyak kebijakan [pemerintah] mempersulit dan mempersusah kehidupan rakyat," katanya. Jadi, "perjodohan" Jokowi-Prabowo sepertinya sangat bergantung pada keputusan partai.

Sehingga membutuhkan simulasi-simulasi lain. Misalnya, pasangan Jokowi-Anies Rasyid Baswedan. Dalam Survei PolMark pasangan ini cukup lumayan dengan 62,9%. Hubungan Jokowi dengan Anies dinilai cukup akrab, hingga dirusak Paspampres saat seremoni penyerahan Piala Presiden kepada Persija Jakarta sebagai juara. Ketika itu, Anies ditahan untuk tidak mendampingi presiden yang menjadi viral di media sosial.

Beruntung, gaduh itu hanya sejenak. Sejak itu hubungan Jokowi dengan Anies kembali mesra. Terakhir Jokowi dan Anies terlihat runtang-runtung meninjau persiapan Asian Games 2018. Dalam peninjauan itu, Jokowi dan Anies pun semobil. Jokowi dan Anies sama-sama duduk di mobil kepresidenan berpelat nomor RI 1 untuk melihat rute perjalanan kendaraan dari Wisma Atlet menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan menuju Stadion Senayan.

Keduanya ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang duduk di kursi depan. "Saya mau mengajak Pak Gubernur dan Pak Menteri PUPR untuk melihat rute dari sini menuju Bandara dan Senayan," katanya di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin lalu.

Ajakan Jokowi terhadap Anies meninjau kesiapan Asian Games ini bisa menjadi sinyal baik hubungan keduanya. Termasuk jika didorong berduet pada pilpres 2019. Perbincangan di kalangan kelompok alumni 212, duet Jokowi-Anies cukup santer. Bahkan, ada yang mengklaim, saudagar muslim siap di belakang duet itu. Anies dianggap pantas mendampingi Jokowi, karena JK terhalang konstitusi setelah dua periode menjadi wakil presiden.

Wacana pencalonan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pendamping Presiden Joko Widodo di pemilu 2019 disebut terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu, tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Meskipun terganjal beleid, ada saja upaya untuk mendorong Jusuf Kalla manggung dalam kontestasi pemilu/pilpres 2019. Wartawan senior John McBeth mengulas bahwa nama Jusuf Kalla berpeluang untuk kembali digandeng Jokowi. McBeth mengaku mendapatkan konfirmasi dari sumber terdekat JK bahwa tawaran sebagai cawapres itu pernah ada.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk dicalonkan kembali sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pilpres 2019. Sedikitnya JK pernah menyampaikan kepada GATRA tentang penolakan menjadi cawapres. Dia beralasan sudah cukup tua, dan waktunya untuk mengemong cucu. "Jadi wapres itu mau makan harus dicicipi dulu. Kamu pikir enak? Wapres itu makan makanan sisa," ia berseloroh.

Emohnya JK membuka peluang tokoh lain untuk masuk menjadi calon wakil presiden. Misalnya, Muhaimin Iskandar, Wiranto, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan Prabowo. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai Jokowi butuh cawapres yang dapat menambah tingkat keterpilihannya pada pilpres 2019.

Menurutnya, pilihan yang paling baik saat ini adalah Jokowi disandingkan dengan Prabowo. "Kalau tidak dimungkinkan (Jokowi-JK), yang paling bagus buat bangsa kita supaya tidak ada lagi pertarungan tajam antara para capres yang menyisakan luka dan recovery-nya lama, ya sudah yang ideal adalah pasangan Jokowi-Prabowo," katanya. Jokowi-Prabowo dapat meminimalkan pertarungan sengit yang berpotensi menimbulkan goresan luka lama.

Rohmat Haryadi, Anthony Dja'far, Bernadetta Febriana, dan Hidayat Adhiningrat P.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.18 / Tahun XXIV / 1 - 7 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com