Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LINGKUNGAN

Restorasi Pasca-Operasi Tambang

Selain menjamin pengembalian fungsi lingkungan hidup lahan bekas tambang minyak, aturan baru yang terkait abandonment and site restoration juga memperjelas pertanggungjawaban atas pembiayaannya. Mayoritas perusahaan kontraktor migas telah mencadangkan dana untuk kegiatan pasca-operasi.

Perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia kini punya kewajiban baru. Pasca-beroperasi, mereka diwajibkan mengembalikan kondisi bekas lokasi tambang seperti kondisi semula. Ketentuan yang dikenal sebagai abandonment and site restoration (ASR) ini merupakan konsekuensi migrasi mekanisme platform kontrak kerja sama pertambangan migas dari skema cost recovery ke gross split.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, bulan lalu mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca-Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Peraturan yang ditandatangani pada 23 Februari 2018 lalu itu memang berbeda dari ketentuan sebelumnya, ketika skema cost recovery masih digunakan. Saat itu, kegiatan pasca-operasi bisa diklaim dananya oleh pemegang kontrak kepada negara. Kali ini, mekanisme itu diubah. "Dia (perusahaan) yang harus membiayai," kata Menteri Jonan.

Kewajiban ASR, atau ditinggalkannya fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, serta restorasi terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi, merupakan hal yang penting. Karena, tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, tapi juga menyangkut pertanggungjawaban atas pembiayaannya. Selama ini, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR ini, menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan pada masa mendatang. Terutama ketika kegiatan operasi mereka telah selesai dan ketika perusahaan migas tersebut meninggalkan Indonesia. Sehingga melalui aturan baru ini, pemerintah mewajibkan KKKS untuk melakukan kegiatan setelah operasi dengan menggunakan dana kegiatan pasca-operasi.

Dana kegiatan pasca-operasi ini wajib dicadangkan oleh kontraktor sesuai dengan perkiraan biaya dari rencana kegiatan pasca-operasi. Dana tersebut harus disetorkan ke rekening bersama SKK Migas dan kontraktor. Di Pasal 16 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2018 ini disebutkan, untuk product sharing contract (PSC) yang masih menggunakan skema cost recovery, sisa dana menjadi milik negara dan wajib disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara jika kontrak menggunakan skema gross split, sisa dana dikembalikan ke kontraktor.
Dari catatan Kementerian ESDM, ada 80% dari seluruh kontraktor yang berproduksi secara komersial, mencadangkan dana untuk kegiatan pasca-operasi. Beberapa perusahaan mengaku sudah melaksanakan ketentuan tersebut. Bahkan, meski masih memakai skema cost recovery seperti Santos (Sampang) Pty Ltd. "Mekanisme cost recovery untuk biaya operasional, namun dana ASR tetap disetorkan di awal secara berkala," kata Alwi Anwari, juru bicara Santos.

Dengan aturan yang baru memang diharapkan polemik yang terjadi antara kontraktor dan pemerintah bisa dihindari. Seperti pada kasus Blok East Kalimantan, di Kalimantan Timur. Ketika pengelolaannya dialihkan ke Pertamina dari Chevron Indonesia, biaya pemulihannya otomatis dibebankan kepada perusahaan migas pelat merah itu.
Chevron tidak memberikan dukungan dana bagi kegiatan ASR yang diprediksi mencapai US$ 1 milyar tersebut. Perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak menempatkan iuran ASR untuk pemulihan blok tersebut. Padahal, selama ini iuran ASR memang menjadi kewajiban semua kontraktor kontrak kerja sama, tetapi aturannya tidak jelas. Apalagi, jika perjanjian kontrak kerja samanya dibuat sebelum ada ketentuan tentang ASR yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

Akibatnya, Pertamina sebagai penerima mandat, ketiban sial. Mereka tentu merasa terbebani dengan kewajiban baru yang sebenarnya peninggalan kontraktor sebelumnya. Buntutnya, pengelolaan Blok East Kalimantan jadi kurang ekonomis.

Sumber GATRA di Kementerian ESDM menyebut biaya sebesar itu bisa saja masuk akal. Karena diperlukan berbagai alat untuk bisa menyegel situs tambang lepas pantai yang sudah ditinggalkan."Kan juga perlu kapal untuk mengambil bornya sampai aman untuk dilewati," kata sumber itu. Untuk tarif sewa kapal bisa mencapai US$ 60.000 per hari. Estimasi waktu penyelesaian bisa mencapai 20 hari. Karena seperti penempatan bor juga di kedalaman yang jauh. "Jadi untuk kapal, biayanya saja bisa mencapai US$ 1,2 juta. dan US$ 60 ribu itu (jumlah) minimal. Belum peralatan," katanya.
.
Menurut Deputi Operasi SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman, pemerintah memang mulai serius menata permasalahan lingkungan pasca-operasi perusahaan minyak. Karena, selama ini belum tentu ada yang mau bertanggungjawab dalam pemulihan lingkungan situs bekas tambang. "Residu tambang, liabilitis siapa, itu sebelumnya masih dispute," katanya.

Selain itu, karena semua operasional sebelumnya menggunakan dana cost recovery, seharusnya peralatan yang digunakan, dikembalikan ke negara karena menjadi milik negara. Fatar mencontohkan, Total Indonesia yang sudah selesai beroperasi di Blok Mahakam, yang akan meninggalkan banyak peralatan, yang seharusnya juga dibalikkan ke negara. "Apakah alat-alat itu 100% masih berfungsi dengan baik, itu yang perlu diaudit. Namun, selama ini SKK Migas belum sempat melakukannya. Kemarin itu kita sibuk untuk masalah transisi. Yang penting produksinya tidak turun, platformya tetap jalan," katanya.

Soal kasus di East Kalimantan, Chevron memang meninggalkan beberapa jenis platform. Ada rig monoport, ada tripor bahkan ada yang empat kaki. Sekarang, dengan alih wilayah kerja pertambangan, seperti di Kalimantan, maka dana ASR harus ditanggung Pertamina. Namun agar tidak terlalu memberatkan, SKK Migas sudah mencari alternatif penyelesaian.

Salah satunya dengan penggunaan teknologi Coiled Tubing. Teknologi ini dikenal murah, karena menggunakan sumur-sumur yang tidak memiliki tekanan. Sehingga, SKK Migas memperkirakaan biaya ASR Blok East Kalimantan hanya US$ 300 juta, atau 70% lebih murah.

Jalan penyelesaian lain, SKK Migas menawarkannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Jangan-jangan mereka mau pakai," kata Fatar. Jadi, bekas situs operasi migas di Kalimantan Timur itu nanti bisa dilelang. Menurut Fatar, jika top side-nya sudah diangkat, dan sudah dipotong, maka beberapa bagian seperti jaketnya masih bisa dimanfaatkan. "KKP bisa gelar jaring di atasnya. Kita sedang bikin roadmap-nya," kata Fatar.

Mukhlison S Widodo, Hendry Roris P. Sianturi dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)

Cover Majalah GATRA edisi No.20 / Tahun XXIV / 15 - 21 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com