Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Mengusik Koruptor di Pilkada

Pemerintah mengimbau KPK menunda proses hukum bagi calon kepala daerah. KPK menolak, dan proses hukum tetap dilakukan. Pernah terjadi, tersangka menang pilkada.

Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menepati janjinya. Pada Jumat keramat, lembaga pemburu koruptor itu mengumumkan penetapan tersangka salah satu calon kepala daerah yang berlaga dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). ''KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka AHM (Ahmad Hidayat Mus)," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat menggelar jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Ahmad Hidayat Mus, mantan Bupati Sula, Maluku Utara, periode 2005-2010, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula, Maluku Utara, tahun anggaran 2009. Dalam pilkada serentak yang digelar Juni nanti, Hidayat Mus maju sebagai calon Gubernur Maluku Utara. Pasangan Hidayat Mus-Rivai Umar diusung koalisi PPP dan Partai Golkar.

Sebelumnya, Selasa dua pekan lalu, ketika menghadiri rapat kerja teknis (Rakernis) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa KPK mengantongi beberapa nama pertahana yang ikut kembali bertarung dalam pilkada tahun ini yang berpotensi menjadi tersangka. ''Beberapa nama yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat. Mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu (saat menjabat sebagai kepala daerah),'' kata Agus. Namun, Agus enggan membeberkan siapa saja calon kepala daerah yang bakal ditersangkakan oleh KPK.

Pernyataan KPK ini menyedot perhatian publik. Maklumlah, proses tahapan pilkada sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum juga telah menetapkan para calon kepala daerah yang maju dalam pilkada, mulai tingkat wali kota, bupati, hingga Gubernur. Berdasarkan data KPU, ada 48 pertahana yang maju kembali dalam pilkada 2018. Ada yang bertarung kembali dalam pilkada dengan jabatan yang sama. Ada pula yang bertarung untuk pilkada yang tingkatnya lebih tinggi.
Sejak proses pilkada mulai bergulir pada Januari lalu hingga akhir Maret ini, berturut-turut KPK menetapkan lima calon kepala daerah sebagai tersangka karena terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus suap. Yakni, Nyono Suharli (calon Bupati Jombang), Marianus Sae (calon Gubernur Nusa Tenggara Timur), Mustafa (calon Gubernur Lampung ), Asrun (calon Gubernur Sulawesi Tenggara), serta Imas Aryumningsih (calon Bupati Subang). Terbaru, KPK menetapkan Hidayat Mus sebagai tersangka kasus korupsi yang merupakan pengembangan dari penyelidikan KPK (lihat: Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka).

Langkah KPK membidik para calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi ternyata dilakukan dengan serius. Satu pekan kemudian, Agus menjanjikan bahwa dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan nama calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. "Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu Insya Allah minggu ini kami umumkan," kata Agus di Gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta, Senin pekan lalu.

Pernyataan Agus langsung mendapat reaksi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Usai melaksankan rapat koordinasi khusus pilkada 2018 di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin pekan lalu, Wiranto menggelar jumpa pers. Ia meminta KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah hingga pelaksanaan pilkada selesai. "Kami dari penyelengara minta ditunda dulu ya, penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia (calon kepala daerah) sebagai saksi atau tersangka," kata Wiranto.

Peryataan Wiranto mendapat kritik dari para penggiat antikorupsi. Dianggap sebagai upaya mengintervensi KPK. ''Jadi KPK tidak perlu menanggapi permintaan Pak Wiranto itu, syukur kalau malah menolaknya secara tegas," kata mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

Tak mau membuat kegaduhan, sehari kemudian, Wiranto meluruskan pernyataannya. Menurut pendiri Partai Hanura itu, permintaan penundaan hanya sebatas imbauan, bukan paksaan. ''Kalau kemudian enggak mau, ya silakan saja. Namanya bukan pemaksaan kok. Ini kan suatu komunikasi, yang kita jamin agar pilkada itu aman, tidak diwarnai kericuhan-kericuhan,'' Wiranto membeberkan.

Wiranto membantah tudingan bahwa pemerintah berupaya mengintervensi tugas KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. "Penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syak wasangka, tidak menimbulkan suatu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik. Tujuan kita baik, bukan mencegah untuk penindakan, bukan untuk mencegah pengusutan, silahkan saja," ujarnya.

Berbeda dengan KPK yang tetap memproses hukum para calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, dua institusi penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan, justru mengamini permintaan penundaan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kabareskrim Polri mengeluarkan surat edaran tentang penundaan proses hukum tersebut. ''Esensi dari proses demokrasi itu adalah pemilihan umum. Oleh sebab itu, kita harapkan pemilihan umum bisa berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman,'' kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto.

Dalam surat edaran tersebut, Setyo melanjutkan, ada pengecualian. Ketika ada calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) melakukan tindak pidana pemilu, maka kasusnya langsung diproses dalam gelar perkara oleh sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). "Khusus yang OTT dan terlibat undang-undang tidak pidana pemilu tetap diproses, karena tindak pidana pemilu itu hanya 14 hari. Jadi harus segera diproses. Itu yang sudah pasti," ucap Setyo kepada Dara Purnama dari GATRA.

Argumen serupa disampaikan pihak kejaksaan. Menurut Jaksa Agung M. Prasetyo, kejaksaan akan tetap pada sikapnya, yakni menunda sementara proses hukum bagi calon kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak. Namun, setelah proses pilkada selesai, proses hukum tetap dilanjutkan. ''Supaya tidak mengganggu pelaksanaannya, tidak mengurangi nilainya, kalau ada masalah hukum prosesnya ditunda dulu. Bukan dihentikan, ditunda dulu. Setelah pilkada selesai baru kita lanjutkan," Prasetyo menerangkan.

Tentang polemik soal perlu atau tidaknya penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah, KPU angkat bicara. Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, calon kepala daerah yang menjadi tersangka sebaiknya didiskualifikasikan dari pilkada. Langkah itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesalahan memilih pemimpin. ''Itu jika kita mau lebih maju, progresif,'' ujarnya. Dengan adanya sanksi diskulifikasi, partai politik dituntut lebih berhati-hati dalam menentukan calon. ''Nanti parpol akan sangat selektif dalam mengusung calon kepala daerah,'' ia menerangkan.

Meski mengusulkan sanksi diskualifikasi, Arif pesimistis bahwa sanksi ini dapat diberlakukan pada pilkada tahun ini. Sebab, KPU masih harus menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada seluruh calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, termasuk kasus hukum yang ditangani KPK. Sebab, peluang bagi para calon kepala daerah yang menjadi tersangka masih terbuka untuk mengambil pra peradilan. ''Selain itu, mereka juga bisa tetap melakukan kampanye selama tidak keluar dari tahanan KPK,'' ujar Arief.

Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi, sepakat dengan KPU yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebagai partai pengusung Hidayat Mus dalam pilkada, PPP, kata Baidowi akan tetap all out mendukung calonnya meski berstatus tersangka . ''Itu (status tersangka) tidak berpengaruh sama sekali kepada kami. Apalagi masih ada ruang bagi Pak Hidayat Mus untuk mengajukan pra peradilan,'' katanya. ''Tapi, apakah [praperadilan] itu mau diambil atau tidak, itu hak yang bersangkutan.''

Keputusan PPP yang tidak menarik dukungannya kepada Hidayat Mus, Baidowi melanjutkan, juga bagian dari kepatuhan PPP melaksanakan amanat Pasal 191 UU Pilkada. Isi klausul itu menyebut bahwa partai politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya untuk mengundurkan diri dalam pilkada akan dipidana penjara paling lama 60 bulan. Parpol juga terancam saksi denda hingga Rp 50 milyar. ''PPP kan termasuk yang merumuskan UU itu, kalau bukan kita yang menghormati siapa lagi,'' kata Baidowi.

Status tersangka juga tidak mengendurkan dukungan partai terhadap Marianus Sae, calon Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bahkan, PDI Perjuangan selaku partai pengusung tetap memberikan dukungannya dalam kampanye pasangan Marianus Sae dan Emilia Julia Nomleni. ''Marianus ditahan KPK justru memicu semangat kami untuk menang,'' kata Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, saat menyampaikan orasi dalam kampanye terbuka di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sabtu pekan lalu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mendukung langkah KPK yang tetap memproses calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, jika proses hukum dihentikan hanya karena calon sedang maju dalam pilkada, menurut Titi itu mencederai proses demokrasi.

Titi mencontohkan Samsu Umar Abdul Samiun, yang menjadi calon Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, dalam pilkada 2017. KPK telah menetapkan Samsu sebagai tersangka kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Samsu juga ditahan di rutan KPK di Jakarta pada Januari 2017. Meski Samsu ditahan, proses pilkada tetap berjalan.

Ironisnya, Titi melanjutkan, Samsu memenangkan pilkada dengan prolehan suara 55% melawan kotak kosong. Agustus 2017, Samsu dilantik sebagai Bupati Buton, setelah pelantikan hari itu pula Samsu dinonaktifkan sebagai bupati. Di persidangan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Samsu terbukti bersalah dan dihukum 3 tahun 9 bulan. ''Ini akan berisiko. Kita bertaruh dengan situasi abnormal di mana calon yang tersangkut kasus pidana bisa berpeluang sebagai pemenang pilkada,'' kata Titi.

Sujud Dwi Pratisto, Anthony Djafar, Aditya Kirana, Hidayat Adhiningrat P., dan Antonius Un Taollin (Kupang)

+++

Calon Kepala Daerah Bersatus Tersangka Korupsi

1. Nyono Suharli (Calon Bupati Jombang)
Partai Pengusung Partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Partai Nasdem. Kelima parpol tersebut menguasai 27 kursi dari 55 kursi di DPRD Jombang.
3 Februari 2018
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terjaring OTT KPK terkait suap perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan komitmen suap sebesar USD 9.800 dan Rp 25.550.000.

***

2. Marianus Sae (Calon Gubernur NTT)
Partai pengusung PDI Perjuangan dan PKB
11 Februari 2018
Marianus Sae terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK terkait dugaan kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Ngada, Nusa Tenggara Timur.

***

3.Imas Aryumningsih (Calon Bupati Subang)
Partai Pengusung :
PKB dan Golkar
14 Februari 2018 :
Imas terjaring OTT oleh KPK yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perizinan penggunaan lahan untuk pembangunan pabrik di Subang.

* * *

4. Mustafa (Calon Gubernur Lampung )
Partai pengusung Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKS
15 Februari 2018
Mustafa tekena OTT KPK karena terkait kasus suap ke DPRD Lampung Tengah.

***

5. Asrun (Calon Gubernur Sulawesi Utara)
Partai pengusung PAN, PDI Perjuangan, PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra
28 Februari 2018:
KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. KPK jug amenciduk calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Diduga Asrun dan beberapa pihak menerima uang suap dari swata terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018.

* * *

6 Ahmad Hidayat Mus (Calon Gubernur Maluku Utara)
Partai pengusung Golkar dan PPP.
16 Maret 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.

*Diolah dari berbagai sumber
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.21 / Tahun XXIV / 22 - 28 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Ragam
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com