Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Gestur Politik Jokowi Menjaring Cawapres

Gestur-gestur politik Jokowi belakangan ini dianggap menandakan kecenderungan kriteria cawapres yang ia butuhkan: berbasis Islam dan tokoh parpol. Semakin banyak politikus yang berlomba-lomba menjadi calon pendamping Jokowi, elektabilitas Jokowi terkerek. Belum ada "kode keras" dari Jokowi untuk berkoalisi dengan Demokrat dan menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Seusai menghadiri acara pernikahan cucu K.H. Maimoen Zubair di Cirebon, Presiden Joko Widodo kembali ke Jakarta menggunakan pesawat CN-295 milik TNI Angkata Udara. Selain disertai staf protokol kepresidenan, Presiden mengajak serta antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, bersama istri; dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Gus Romy.

Sebelum pesawat lepas landas, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengambil foto-foto Presiden dengan tiga tamu-nya di kompartemen VIP itu. Menjelang pendaratan, Romy meminta izin Presiden untuk mengunggah foto-foto itu di akun media sosial miliknya. Presiden mengizinkan.

Foto-foto itu lantas dibicarakan lewat berbagai sudut pandang. Terkait Romy, ajakan Presiden Jokowi untuk pulang satu pesawat dan duduk berdampingan itu disebut sebagai bagian gestur politik petahana dalam upaya mencari calon wakil presiden yang pas untuk mendampinginya di pilpres 2019.

Itu bukan pertama kalinya Jokowi ''membiarkan'' kebersamaannya dengan Romy terpublikasikan secara luas. Pada Sabtu pagi, 3 Februari lalu, Presiden mengundang Romy dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk mendampinginya dalam peresmian lapangan tenis di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Siang harinya, Jokowi bertolak ke Situbondo, Jawa Timur, untuk menghadiri acara Zikir dan Doa untuk Bangsa dalam rangka Peringatan Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo. Di Situbondo, Jokowi berbusana sama dengan Romy: bersarung dan berpeci. Dalam satu momen, Romy juga mengunggah foto dia yang berada dalam satu mobil dengan Presiden dan Ibu Negara.

''Politik itu ada jejaknya, tidak ujug-ujug,'' kata Romy ketika ditanya perihal momen-momen kebersamaannya dengan Jokowi dalam sejumlah kesempatan itu.

Menurut politikus kelahiran Sleman, Yogyakarta, 43 tahun lalu itu, sejak 2005 dirinya sudah berhubungan dengan Jokowi. Saat itu, Romy masih menjabat sebagai staf khusus di Kementerian Koperasi dan UKM dan Jokowi duduk sebagai Wali Kota Solo. Momen intens keduanya terjalin pada kerja sama proses revitalisasi sejumlah pasar di Solo yang ikut mengangkat nama Jokowi, ''Itu salah satu sebab mengapa hari ini saya akrab dengan Pak Jokowi,'' ujarnya.

Romy tidak menampik pendapat yang menyebut ada pembahasan seputar cawapres dalam momen kebersamaannya dengan Jokowi. Menurutnya, saat ini, Jokowi tengah belanja gagasan dengan menjalin serangkaian praktik komunikasi dengan partai politik dalam upaya memilih cawapres yang dianggap ideal, ''window shoping,'' ujarnya.

Itu sebabnya, gestur politik Jokowi tidak hanya tertuju kepada Romy. Sebelumnya, pada awal Januari lalu, Jokowi mengajak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau akrab dipanggil Cak Imin, dalam acara peresmian kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Saat itu, ''panggung'' yang disediakan Jokowi untuk Cak Imin cukup besar. Politikus yang mengemban julukan ''Panglima Santri Nusantara'' itu ikut menekan tombol peresmian dan duduk tepat di samping Presiden saat menjajal kereta dari Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Sudirman Baru.

''Saya lama dengan beliau (Cak Imin) tidak bertemu. Terus kemarin saya telepon, saya bilang bertemu di bandara saja sambil naik kereta bandara," kata Jokowi, soal alasannya mengundang Cak Imin dalam acara dengan protokoler resmi itu.

Jika dikalkulasikan, gestur politik Jokowi tersebut, dalam tiga bulan terakhir, telah lengkap melibatkan tiga pimpinan parpol Islam yang sampai saat ini berstatus sebagai pendukung pemerintahan, yakni PKB, PPP dan PAN. Banyak ulasan serta opini yang menghubungkan gestur itu dengan upaya Jokowi mencari sosok cawapres dari kalangan santri muda.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, rangkaian pendekatan politik itu menandakan bahwa kebutuhan Jokowi hari ini adalah menghadirkan sosok pendamping dari kalangan santri. Elektabilitas petahana, dalam temuan Survei Indo Barometer yang dipublikasikan Februari lalu, ada di kisaran 45,4% atau belum mencapai batas aman calon incumbent yang biasanya ada di angka 60% ke atas.

Sebab itu, menurut Qodari, Jokowi masih mengedepankan unsur elektabilitas dalam memilih pasangan. Namun, gestur politik Jokowi tersebut belum mengarah pada kesimpulan definitif atau menonjolkan tokoh-tokoh tertentu, ''Tapi sudah ada gambaran mengenai isu yang dianggap penting dan relevan,'' kata Qodari.

Dalam hitungan Qodari, sekurang-kurangnya ada dua isu krusial yang dihadapi Jokowi menjelang pilpres 2019, yaitu isu ekonomi dan agama. Di lapangan, lanjut Qodari, yang lebih mudah dimainkan adalah isu keagamaan. ''Karena isu ekonomi secara teknis agak rumit dan secara emosional tidak sedalam isu agama,'' katanya.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandez, sependapat dengan Qodari. Menurutnya, gestur politik Jokowi setahun belakangan lebih cenderung mendekat kepada basis Islam, seperti berkunjung ke pesantren, sowan kepada kiai, ulama, dan mengundang pimpinan parpol Islam untuk terlibat dalam kegiatannya. ''Namun, hal itu masih belum menjamin Jokowi untuk menjatuhkan pilihannya sesuai kecederungan itu,'' ujarnya kepada Riana Astuti dari GATRA.

Sementara itu, sumber GATRA dari kalangan elite parpol Islam pendukung pemerintahan mengemukakan, sekurang-kurangnya ada empat sudut pandang dalam menanggapi gestur politik Jokowi itu.

Pertama adalah pandangan berbaik sangka atau husnuzan. Yaitu menilai Jokowi telah mengerucutkan kriteria pendampingnya lewat variabel ''santri NU muda'' yang tinggal menyisakan dua nama: Cak Imin dan Romy.

Pandangan kedua, berbau buruk sangka, atau suuzan. Pandangan ini menempatkan gestur yang ditujukan Jokowi terhadap kalangan santri itu hanya semacam langkah akomodasi dan distribusi politik lain lagi, padahal sebenarnya sudah ada calon tertentu yang sudah disiapkan petahana.

Pandangan ketiga, Presiden memang sedang mendorong semua orang yang punya potensi menjadi calon wakil presiden untuk segera tampil. Pandangan ini bukan hanya terkait dengan sosok santri, melainkan juga menjangkau figur-figur dengan kriteria lain. Misalnya teknokrat seperti Sri Mulyani yang diminta menonjolkan pencapaian sebagai menteri terbaik dunia, atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan elektabilitasnya yang naik terus.

Pandangan keempat, semua kalkulasi yang dibuat oleh pihak kedua, ketiga, dan seterusnya sebenarnya tidak relevan lagi buat Jokowi. Sebab petahana sudah menyusun kriteria dibenaknya sendiri dan sudah ada nama yang dia pilih. Semua gestur politik digunakan untuk mengangkat elektabilitas Jokowi sebagai capres, ''Ketika semua orang berlomba ingin menjadi calon wakil presiden siapa yang diuntungkan? Pak Jokowi dong,'' ujar sumber GATRA itu.

Gestur politik Jokowi dalam usahanya menjaring cawapres masih kelihatan implisit, hati-hati, dan belum terbuka. Jokowi baru dalam tahap membuka diri mendengarkan ke arah mana wacana politik soal cawapres ini berkembang, ''Pernyataan yang disampaikan secara terbuka belakangan ini belum bisa diindikasikan ke arah siapa,'' ujar peneliti Centre of Presidential Studies (CoPS), Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Muhammad Taufik Rahman.

CoPS fokus pada kajian peran dan fungsi lembaga kepresidenan; pelaksanaan standar kompetensi politik, profesionalitas dan komunikasi seorang pesiden dan wakil presiden; dan kajian interaksi politik presiden dan wakilnya dengan berbegai elemen kebangsaan dalam perspektif komunikasi yang luas.

Menurut Taufik, gestur politik Jokowi terhadap pimpinan parpol Islam menunjukkan petahana dalam posisi yang tidak mudah dalam menentukan pilihan. Pasca-pilkada DKI tempo hari, isu agama menjadi perihal sensitif dan dianggap perlu menjadi pertimbangan dalam memilih cawapres.

''Saya membaca pilihan Jokowi agak sulit; apakah lebih memproyeksikan popularitas, kapabilitas, akseptabilitas geografis atau akseptabilitas agama. Jika isu agama yang dijadikan pertimbangan kuat Jokowi, cawapres berbasis parpol Islam akan diprioritaskan,'' kata Taufik yang menjadikan gestur politik Jokowi sebagai kajian penelitiannya itu.

Dengan prioritas itu, maka, menurut Taufik, sekurang-kurangnya ada dua nama yang diuntungkan. Yaitu Cak Imin dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot sukses mengindentikkan diri dengan kalangan muslim dalam rangkaian Aksi Bela Islam beberapa waktu lalu. Kedua nama itu, Cak Imin dan Gatot, punya bekal elektabilitas yang masuk daftar lima besar cawapres versi sejumlah lembaga survei.

Ada satu lagi nama yang elektabilitasnya paling menonjol dalam bursa bakal cawapres pendamping Jokowi, menurut lembaga survei, yaitu AHY. Masalahnya, menurut Taufik, gesture politik Jokowi terhadap Demokrat dan AHY juga belum gamblang.

Taufik menilai, gestur-gestur politik penting Jokowi belakangan ini menandakan kecenderungan kriteria cawapres yang ia butuhkan. Di dataran simbolik atau di level wacana, saat ini tren media sedang mengarah kepada AHY. Tetapi di level praksis, kedekatan Jokowi dengan Muhaimin Iskandar sangat layak diperhitungkan. Intensitas kedekatannya juga lebih tinggi.

Dalam Rapimnas Demokrat kemarin, Taufik belum melihat ada ''kode keras'' dari Jokowi untuk mengajak Demokrat ke arah koalisi. Pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya sebagai seorang demokrat di ajang Rapimnas Demokrat itu, lebih pada pernyataan high context bertujuan mencairkan suasana dan membangun kedekatan komunikasi saat itu saja.

Demikian halnya dengan komentar Jokowi, masih di Rapimnas Demokrat, yang menyebut penampilan SBY dan AHY yang lebih 'necis' dibandingkan dirinya. ''Ini semacam basa-basi politik dan pernah dilakukan Jokowi dalam Rapimnas Golkar sebelumnya,'' kata Taufik.

Gestur Jokowi itu bertolak belakang dengan gestur SBY yang secara terang-terangan menyampaikan niat dukungan kepada Jokowi. Dalam sambutannya, SBY mengatakan secara terbuka bahwa jika Allah menghendaki, partainya akan berjuang bersama Jokowi.

''Ini ajakan koalisi secara terbuka. Ada kata kunci 'Demokrat-Jokowi' dan 'berjuang bersama'. Tentu konteksnya pilpres.'' kata Taufik. Tapi tidak ada kejutan politik pada hari itu. Dalam inti pidatonya Jokowi hanya menekankan dua hal penting kepada Demokrat: meluruskan persepsi kepemimpinannya yang dianggap otoriter dan perlunya etika, kesantunan, serta keberadaban dalam politik.

Rapimnas Demokrat seolah berjalan antiklimaks. Saat basa-basi politik di awal pidato sambutan Jokowi itu selesai dan masuk inti pidato, SBY menampilkan banyak ekspresi wajah datar dan sesekali menunduk. Taufik membaca bahwa harapan SBY soal kesamaan persepsi dengan Jokowi soal koalisi, tidak tercapai di forum itu.

Membaca gestur tidak bisa dilihat dari satu subjek saja, tetapi dalam kerangka stimulus respons. Jokowi, menurut Taufik, paham betul wacana yang berkembang sebelum Rapimnas Demokrat. Paham betul maunya Demokrat. Itulah kenapa AHY menjanjikan kejutan dan SBY menawarkan stimulus koalisi. Namun respons Jokowi, gestur politiknya, ternyata belum mengarah ke sana.

Bambang Sulistiyo, Aditya Kirana dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.21 / Tahun XXIV / 22 - 28 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Ragam
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com