Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Petani Kreatif, Garam Produktif

Pemerintah membidik lahan baru untuk dijadikan sebagai ladang garam. Petani dituntut kreatif mengembangkan garam berkualitas tinggi. Harga garam impor masih jauh lebih murah daripada garam lokal yang berkualitas jelek.

Ladang garam terhampar luas di sisi utara jalan raya pantai utara (pantura) Desa Purworejo, Kaliori, Rembang. Di desa ini ada 106 hektare dari total 1.700-an hektare lahan garam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Namun, lahan-lahan itu masih menganggur menunggu butiran garam. ''Bulan depan, menunggu kemarau. Kemarau tahun ini akan panjang dan panen pada Oktober,'' kata Rasmani, 54 tahun, salah satu petani dan pemilik lahan garam di desa itu, akhir Maret, kepada GATRA.

Harga jual saat ini Rp2.200 per kilogram. Untuk kelas garam premium, Rp2.500 per kilogram. Garam petani Rembang langsung diserap usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) setempat. ''Kalau di Rembang, garam rakyat dan UMKM-nya tidak kurang, saking banyaknya,'' ujarnya.

Umumnya, produksi tersebut untuk garam konsumsi. Sebagian mengolah menjadi garam industri dengan perlakuan khusus agar jumlah NaCl mencapai 97%. Bahkan, kata Rasmani, garam lokal punya kualitas lebih bagus untuk diolah menjadi garam industri. ''Industri lokal di sini juga memanfaatkan garam industri, seperti industri pembuatan ikan asin dan penyamakan kulit.''

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus berupaya menangani permasalahan garam, utamanya untuk menangani polemik garam rakyat yang tidak dapat terserap oleh kalangan industri.

''Karena memang standarnya berbeda. Salah satu cara meningkatkan garam rakyat ini adalah dengan bagaimana garam rakyat ini bisa dimanfaatkan,'' katanya.
Petani garam di Indonesia diimbau agar bisa menghasilkan garam berkadar 94% agar bisa bersaing dengan garam impor. ''Petani garam di Indonesia harus lebih kreatif, semisal menciptakan kristal garam agar dapat dipakai industri spa. Garam impor untuk industri dan garam rakyat tidak bisa didikotomikan,'' katanya.

Agung mengungkapkan, harus diakui kualitas garam lokal belum dapat memenuhi kualitas garam untuk industri yang membutuhkan garam berkadar NaCl minimal 97%. Saat ini kualitas garam lokal hanya mengandung NaCl 88%-94%. Karena itu, impor garam industri masih dibutuhkan, terutama oleh sekitar 400-an industri yang masih bergantung pada garam impor khusus industri tersebut.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kewenangan rekomendasi untuk impor garam ada di Kementerian Perindustrian. ''Yang paling mengerti garam industri dibutuhkan itu adalah Menteri Perindustrian. Hal kedua, kita tidak pernah kekurangan garam makan,'' katanya.

Namun, Luhut melanjutkan, impor garam industri ini akan dikontrol secara ketat oleh pemerintah hingga 2021. ''Setelah itu mestinya kita tidak ada lagi garam impor karena sekarang kita sedang melakukan pembangunan industri untuk memproduksi garam industri,'' Luhut berjanji.

''Kita terus meningkatkan pembinaan kepada petani rakyat. KKP mempunyai target integrasi lahan,'' kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bramantyo Satyamurti Poerwardi, kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Menurut Tyo, demikian ia akrab disapa, tahun ini target integrasi lahan akan dilakukan di 21 kapubaten dengan rencana 180 hektare untuk berbagi lahan. Dari sisi pendekatan kualitas industri, KKPsudah lakukan melalui bantuan teknologi terkini, semisal di Indramayu, Jawa Barat.

Strategi ekstensifikasi lahan juga dilakukan oleh Ketua Asosiasi Petani Garam (Apgasi) Jawa Barat, M. Taufik. Guna menambah jumlah garam industri, Taufik mencoba untuk melakukan ekstensifikasi dengan perluasan lahan selebar 98% lebih. Saat ini sudah berjalan 500 hektare. Ia berharap dapat meningkatkan kuantitas sebanyak 160 ton per hektare. Selain itu, memperbaiki kualitas juga.

''Sepertinya agar dijawab dengan tindakan. Ini sedang dalam proses perluasan lahan. Memang garam memiliki high efect. Kita harus siap dan mampu. Kalau belum siap, pengangguran di mana-mana,'' kata Taufik kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

Pada 2018 terjadi high demand, meskipun produksi juga meningkat. Menurut Taufik, garam produksi sudah mencukupi, namun garam industri masih belum memenuhi. Oleh karena itu, yang perlu lebih diperbanyak adalah garam industri. Meski demikian, Taufik mengeluhkan mudahnya pemerintah memberikan izin impor, alih-alih menggenjot produksi dalam negeri. ''(Pemerintah) seharusnya tidak terlalu banyak melakukan impor. Selama ini, izin sangat mudah untuk didapatkan, padahal seharusnya dilarang,'' kata Taufik.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusahan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, yakin persoalan impor garam ini tidak memiliki indikasi politis melainkan murni untuk memenuhi kebutuhan industri.

Berapa kebutuhannya pun jelas. GAPMMI punya data tentang kebutuhan setiap perusahaan. Jumlah ini diverifikasi oleh Kemenperin sehingga sulit untuk mengarang bahkan melebihkan nominalnya. ''Jadi kebutuhan jelas sekali, tidak ada kira-kira atau rekayasa,'' ujarnya.

Dampak kelangkaan garam sebagai bahan baku industri makan-minum (mamin) bikin gusar investor. Adhi menyebut sektor biskuit dan snack sudah berhenti beroperasi beberapa waktu lalu. Sektor bumbu masak dan mi cepat saji juga kritis dan nyaris menyetop operasi. Cara mengatasai pemenuhan garam, dengan saling pinjam stok.

Saat ini, yang mendapatkan izin impor garam adalah industri pengolah garam, bukan mamin karena sektor itu membeli dari industri pengolah garam. Industri mamin mengajukan kebutuhan sebesar 535.000 ton tahun ini. Tetapi, impor yang disetujui sebesar 460.000 ton. Sisanya, industri diminta menyerap produksi lokal. Maka, industri pengolah garam diberi waktu maksimum Mei untuk mendatangkan garam luar karena Juni-Juli diperkirakan petambak lokal mulai panen. Jika cuaca tetap hujan, bisa jadi angka kebutuhan impor naik lagi.
Adhi menyangkal harga jadi pertimbangan penting di atas mutu. Tapi ia mengakui bahwa harga garam impor jauh lebih murah. Ia mengutip data dari Tony Tanduk, Ketua Asosiasi Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). Garam impor harganya US$ 40 per ton atau kurang-lebih Rp 600 per kilogram. Bandingkan dengan garam lokal kualitas jelek saat ini dihargai Rp2.600-Rp2.700 per kilogram.

Maka, Asosiasi mendorong pembuatan peta jalan garam. Di dalamnya mencakup bagaimana kita meningkatkan daya saing produk lokal.

Flora Libra Yanti, Anthony Djafar, Putri Kartika Utami, dan Arif Koes Hernawan (Rembang)

***

Bramantyo Satyamurti Poerwardi,Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Tidak Ada Berbeda Data

Jadi bagaimana ihwal kejadian soal terbitnya aturan terbaru impor garam ini?
Terkait dengan PP Nomor 9 itu, karena saya ada di rapat, ya saya pelajari dulu. Intinya begini, (bicara soal) industri, industri apa dulu. Industri ada bermacam-macam. Dari tahun-tahun sebelumnya semisal pengasinan ikan, aneka pangan, itu sudah dilakukan. Malah untuk pengasinan ikan, malah bagus pakai garam rakyat.

Apakah aturan ini berbahaya bagi petani?
Pembinaan pada petani tetap kita lakukan. Kita punya target integrasi lahan. Kita mau bagi untuk biomembran untuk memperbaiki kualitas. Artinya, tahun ini kan ada 21 kabupaten, rencana kita sekitar 180 hektare untuk berbagi lahan. Kalau pendekatan kualitas industri, kita sudah lakukan best check-in di Indramayu.

Apakah memang ada perbedaan data kebutuhan garam dari KKP dan kementerian lain?
Jadi begini. Impor itu selama ini avarage adalah 1,8 juta sampai 2,1 juta ton. Kalau (impor) 3,7 juta ton, ya tentu saja akan berdampak kepada petani kita. Tidak ada berbeda data. Kebutuhan industri memang 3,7 juta ton total. Kita kan harus lihat neracanya. Neraca itu ada stok carry over di tahun 2017-2018 sekitar 340.000 ton.

Lalu kenapa sempat di awal data yang disebutkan berbeda-beda?
BPS, KKP, dan Kemenperin kita kan membuat survei. BPS mengatakan kebutuhan total garam kita 3,9 juta ton, termasuk rumah tangga. Dari total itu, kebutuhan rumah tangganya 313.000 ton. Dari data itu, artinya ada garam rakyat yang carry over, artinya yang di 2017 masih ada di 2018. Estimasi program rakyat 2018 1,5 juta ton.

M. Egi Fadliansyah
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com