Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian: Kalau Petani Menghasilkan Garam, Kita Sedot

PP tentang pergaraman yang bernomor 9 Tahun 2018 ini memang sudah lama ditunggu-tunggu dunia usaha. PP ini diharapkan bisa mengakhiri polemik soal pemenuhan kebutuhan, penetapan kuota, dan juga penerbitan izin impor garam industri.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri mendapat perlakuan istimewa dari Presiden Joko Widodo. Sesaat setelah diajukan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada 15 Maret lalu, Rancangan peraturan pemerintah tersebut langsung ditandatangani Presiden di hari yang sama.

Keputusan Presiden Jokowi itu bisa jadi merupakan salah satu langkah tercepat yang pernah diambilnya. Berkaca pada beberapa peraturan lain, Presiden butuh waktu untuk meneken sebuah peraturan pemerintah (PP). Misalnya, PP Pembentukan Induk Usaha (holding) Sektor Migas, PP itu baru diterbitkan setelah rancangannya masuk meja kerja Presiden satu bulan lebih.

PP tentang pergaraman yang bernomor 9 Tahun 2018 ini memang sudah lama ditunggu-tunggu dunia usaha. PP ini diharapkan bisa mengakhiri polemik soal pemenuhan kebutuhan, penetapan kuota, dan juga penerbitan izin impor garam industri. Selama ini, peraturan tentang ketentuan pergaraman menjadi bahan perdebatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Dengan PP ini, kewenangan impor garam industri menjadi ranah Kementerian Perindustrian semata.

"Industri kan tidak bisa, saat membutuhkan garam, lalu tidak diberikan. Industri kan suatu kepastian," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 3 April lalu. PP ini menegaskan impor garam industri tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana berlaku selama ini.
Untuk mengetahui lebih jauh persoalan ini, wartawan GATRA Fitri Kumalasari mewawancarai pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Berikut petikannya:

PP No 9 sangat cepat ditandatangani Presiden. Apa urgensinya bagi Industri?
Kami ikut UU Industri dan UU Investasi. Salah satu hal pokok dalam UU Investasi adalah investor menanamkan modal dan negara menjamin ketersediaan bahan baku. Mana ada orang mau investasi tapi tidak ada bahan baku? Itu kan sesuatu yang normal dalam berinvestasi. Dalam master list di UU Investasi disebutkan bahwa bahan baku dijamin pemerintah. Demikian juga dalam UU Industri, sumber daya bahan baku baik domestik maupun impor, dijamin pemerintah.

Bagaimana kondisi pasokan garam domestik saat ini?
Barangnya sekarang ada nggak? Kalau ada, tunjukkan ke saya, barangnya di mana. Kalau barang itu tidak ada dan tidak boleh impor, bagaimana? Rusak semua investasi kita. Terus yang kerja di industri berhenti semua. Orang diinfus kan pakai garam. Kalau garam tidak ada, gimana?

Bagaimana peta jalan industri garam di Kemenperin?
Kita ada [peta jalan industri garam]. Pada rapat di Kemenko Perekonomian hadir semua, juga dari KKP. Kita sudah bilang kalau petani menghasilkan garam ya, kita sedot, yaitu oleh industri pengolah garam untuk makanan. Kebutuhan industri pengolah garam untuk makanan kira-kira 750.000 ton. Itu yang bisa menyedot garam domestik. Asumsi produksi garam katanya 1,5 juta ton. Tapi, pertanyaan saya dari Januari sampai sekarang, barangnya mana? Sementara industri nungguin. Harus menunggu sampai akhir tahun. Kan tidak bisa begitu.

Apakah Kemenperin memiliki persiapan membangun industri pengolahan garam, tambang garam seperti di Australia, misalnya?
Di Australia itu tambang, sementara di kita itu, garam dihasilkan petani. Selain itu, di sepanjang pantai belum tentu bisa ada garam. Di sepanjang pantai selatan Jawa apa ada garam? Jadi, jangan dibilang bahwa semua garis pantai kita panjang dan itu bisa menjadi tambak garam semua. Ada kondisi khusus, pengaruh cuaca, dan sebagainya yang harus kita lihat.
Toh, produksi di teluk Kupang, ada tidak yang mau investasi di situ? Tidak ada. Ada tidak perusahaan yang membebaskan tanah untuk garam? Tidak dapat juga. Jadi melihatnya harus konkret.

Apa kendala di Kupang sehingga belum bisa dilaksanakan?
Pembebasan lahan kan tidak mudah. Yang menguasai siapa? Madura dan Kupang yang ada (proyeksi untuk garam).

Sebelum lahirnya PP No 9 Tahun 2018, rekomendasi impor harus dari dua kementerian, apakah proses izin impor menjadi lebih sulit?
Ya bagaimana. Pemerintah Jepang sampai protes kan. Industri kan tidak bisa butuhnya sekarang, lalu tidak diberikan. Industri kan suatu kepastian. Apalagi kita sedang mendorong iklim investasi. Ease of doing bussiness harus jelas.

Apa ada kekhawatiran pemerintah akan digugat karena dianggap menabrak UU?
Kita sih tidak ada kekhawatiran. Kita kan berbasis pada UU Investasi dan UU Industri. Kita kan mengurus industri, bukan nelayan. Nelayan saja kita tidak ikut campur. Kenapa sekarang ini jadi mengurus yang lain. Semua harus sesuai dengan bidangnya.

Ada asumsi pemerintah sedang obral impor di tahun politik. Bagaimana tanggapannya?
Industri kan tumbuh. Ada ekspansi. Pokoknya, selama dua bulan berturut-turut tidak ada garam, bagaimana? Kalau soal politik, aku juga dipolitisasi (tersenyum). Pada rapat tentang PP itu kan koordinasi semua bidang.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com