Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Urusan Garam Masih Panjang

Pemerintah kembali direpotkan urusan garam. Ada perbedaan data soal kebutuhan industri. Pemberian izin impor ditengarai bermasalah. Produksi dalam negeri tak kunjung lebih baik.

Akhir Januari lalu, petani garam Pulau Madura bergejolak. Mereka kaget, ketika sebuah perusahaan pengasinan ikan yang baru berdiri pada Oktober tahun lalu tiba-tiba, hanya dalam waktu empat bulan, mampu mendatangkan ribuan ton garam dari Australia. Unjuk rasa pun digelar di pekan pertama Februari. Gedung dewan di Surabaya digeruduk petani garam dan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kericuhan sempat terjadi.

Sebelumnya, anggota DPRD dan pengunjuk rasa juga sempat mendatangi gudang PT Mitra Tunggal Swakarsa, yang mengimpor garam itu. Namun, mereka mendapati perusahaan ini tidak punya gudang sendiri. Padahal kepemilikan gudang dan IMB atas nama sendiri menjadi satu syarat utama untuk bisa mengimpor garam. ''Ini kok seperti simsalabim,'' kata Faishal Baidlawi, seorang petani garam, kepada GATRA.

Selain itu, yang disesalkan para petani garam di Madura, usaha pengasinan ikan seharusnya bisa memanfaatkan garam produksi lokal. Tak perlu impor. Apalagi, lokasi pabriknya di dekat sumbernya. ''Selama ini kalau pengasinan dipenuhi dalam negeri, mengapa mau dipenuhi dari impor, ini kan lucu,'' kata Faishal lagi.

Kecurigaan bertambah, karena gudang yang digunakan PT Mitra berada di Manyar, Gresik, kepunyaan PT Garindo Sejahtera Abadi, perusahaan yang sebelumnya bermasalah. Mei tahun lalu pihak kepolisian menggerebek gudang milik PT Garindo ini, karena disinyalir melakukan pengolahan garam impor, yang kemudian didistribusikan untuk keperluan konsumsi.
Kepada wartawan, Manajer Pemasaran PT Mitra Tunggal Swakarsa, Arya Sugiata Mulyono, menyatakan pihaknya sudah resmi mendapat izin impor garam industri dari Kementerian Perdagangan. PT Mitra Tunggal Swakarsa juga mengaku menyewa gudang penyimpanan garam kepada PT Garindo Abadi Sejahtera. Tetapi hal itu adalah hal yang biasa dan tidak dilarang.

Perusahaan juga mengelak bila hanya menggunakan garam impor. PT Mitra Tunggal Swakarsa, kata Arya, sudah menyerap 15.000 ton garam lokal. ''Dan harganya juga sangat tinggi Rp 2.700 per kilo itu dari Februari sampai Maret. Jadi semua sudah clear," kata Arya seperti dikutip kumparan.com.

Meski bicara atas nama PT Mitra, dari penelusuran GATRA saat beberapa kali menghubungi kantor PT Garindo, penerima telepon membenarkan bahwa Arya berkantor di sana. Namun, saat dimintai waktu untuk wawancara, melalui resepsionis Arya menolak memberikan jawaban.

PT Mitra adalah salah satu perusahaan yang mendapat izin pembelian garam dari Australia, yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan 4 Januari lalu. Selain PT Mitra ada tujuh perusahaan aneka pangan dari 21 perusahaan yang sudah mendapatkan izin impor garam.

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono, membenarkan bahwa izin yang dimiliki PT Mitra dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Karena memang diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan pada pihaknya untuk membuat rekomendasi impor garam ke perusahaan. ''Jadi tanya Kemendag saja,'' katanya.

Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia, Jakfar Sodikin, melihat izin ke PT Mitra ini jelas-jelas mengakali pemerintah. Apalagi perusahaan ini tidak punya gudang, juga izin pengolahan. Namun malah mendapat izin dan alokasi impor 70.000 ton. ''Perusahaan lama kalah sama dia. Kementerian Perindustiran, juga Kementerian Perdagangan, tidak mengambil tindakan,'' kata Jakfar.

Kesalahan seperti inilah, menurut Jakfar, yang bisa membuat garam impor merembes ke pasar konsumsi. Karena ada perusahaan yang bergerak di dua bidang bersamaan, pengolahan garam konsumsi, dan memasok garam industri diberi kewenangan mengimpor garam. Sehingga sulit untuk memantau kebutuhan dan keluarannya. Sementara itu, godaan untuk membocorkannya besar. ''Potensi keuntungan besar kalau dijual ke pasar konsumsi,'' kata Jakfar.

***

Sengkarut tak hanya di Madura, tapi juga di Jakarta. Pemerintah sejak awal tahun sudah menerima peringatan terkait kelangkaan garam untuk keperluan industri. Banyak perusahaan menyatakan bisa berhenti operasi, hingga mengancam memindahkan pabriknya ke luar negeri bila kebutuhan garam ini tidak tertutupi.

Garam untuk industri memang tak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Karena memerlukan kadar NaCl hingga 97%, ini sulit dipenuhi produk lokal, yang hanya bisa memproduksi garam paling banter dengan kadar NaCl 94%. Kementerian Perindustrian telah mengajukan kebutuhan bahan baku garam untuk industri nasional sekitar 3,7 juta ton untuk 2018.

Kebutuhan tersebut akan disalurkan kepada industri chlor-alkali plant (CAP), untuk memenuhi permintaan industri kertas dan petrokimia sebesar 2,488 juta ton. Selain itu, bahan baku garam juga didistribusikan kepada industri farmasi dan kosmetik sebesar 6.846 ton serta industri aneka pangan 535.000 ton.

Namun, data ini berbeda dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti ini mendata, impor garam yang dibutuhkan untuk industri tahun ini cuma 2,2 juta ton. Perbedaan data ini kemudian diputuskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dengan memilih data yang diajukan Kementerian Perindustrian. Karena data itu juga sesuai dengan data Badan Pusat Statistik.

Lalu, Presiden pada 15 Maret lalu juga meneken Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, yang memberikan kembali kewenangan rekomendasi impor garam industri kepada Kementerian Perindustrian, setelah selama dua tahun belakangan dipegang KKP.

Hal inilah yang memicu polemik baru, karena peraturan baru tersebut dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Aturan baru ini juga dianggap bisa mengabaikan nasib petani garam lokal, karena bisa kalah bersaing dengan garam impor.

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdhalifah, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas yang diambil berdasarkan pertimbangan dari tiap-tiap kementerian. Dan sudah mempertimbangkan dampak bagi sektor industri hulu hingga hilir.

Perpindahan kewenangan, menurut Musdhalifah, juga tidak melanggar aturan, dan tak ada yang diambil kewenangannya. ''Peraturannya tetap di KKP, tetapi impor garam industri tidak perlu rekomendasi setiap impor,'' kata Musdhalifah kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Musdhalifah juga menolak adanya anggapan perbedaan data antar Kementerian tersebut. Perbedaan data tersebut, ujarnya, tidak ada. Hanya cara mengambil datanya yang berbeda.

***

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Cucu Sutara, mengatakan angka kebutuhan impor 3,7 juta ton bukan angka yang muncul tiba-tiba. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. ''Setiap tahun kebutuhan industri ini juga meningkat. Di semua sektor makanan minuman, chlor-alkali plant, dan farmasi itu meningkat terus,'' ujar Cucu.

Data Kementerian Perindustrian, pertumbuhan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mencapai 6,85% tahun 2017, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% pada periode yang sama. Demikian juga dengan nilai investasi di sektor ini yang meningkat hingga 35,65%, di mana tahun 2017 tercatat penambahan investasinya mencapai Rp 5,8 trilyun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Bramantyo Satyamurti Poerwardi, juga membantah bila terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh KKP maupun Kemenperin. Malah dia membenarkan, kebutuhaan garam industri secara keseluruhan berkisar 3,7 juta ton. ''Karena kita juga perlu lihat neracanya,'' katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA. Dalam neraca 2017-2018 terdapat carry-over stock. Artinya, kebutuhan tahun 2017 masih tersisa sekitar 340.000 ton yang dapat dialokasikan 2018.

Soal data, ia mengungkapkan, KKP, Kemenperin, dan BPS setiap tahun selalu melakukan survei lapangan. Dan setelah dikolaborasikan berdasarkan data BPS, kebutuhan garam industri maupun garam rumah tangga sekitar 3,9 juta ton.

***

Senin lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka. Jokowi meminta agar garam industri tidak bocor ke pasar.

Setelah pertemuan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengklarifikasi, garam yang akan diimpor sebesar 3 juta ton. Izin impor garam diterbitkan pada 4 Januari sebanyak 2,37 juta ton dan sebesar 676.000 ton pada 16 Maret lalu. Rencananya, garam impor akan tiba pada April ini. Pemerintah menjamin bahwa garam impor tidak merembes ke pasar. ''Ya kalau merembes, tergantung hujan,'' kata Airlangga, bercanda. Ia menjelaskan bahwa polemik antar kementerian mengenai kebijakan impor juga sudah selesai.

Menurutnya, pemerintah memiliki perspektif pada undang-undang Investasi dan menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri. ''Bu Susi sepakat bahwa ini untuk industri, kami juga, untuk pemberdayaan petani sepakat. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya,'' katanya.

Penyelesaian sengkarut garam, salah satunya kini menunggu suksesnya pemberdayaan petani. Selama ini pembenahan petani garam jadi tanggug jawab KKP. Namun, Bramantyo Satyamurti Poerwardi membantah anggapan bahwa pihaknya tidak maksimal dalam pemberdayaan petani untuk bisa menghasilkan garam berkualitas.

Dia mencontohkan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pembinaan garam industri untuk aneka pangan maupun pengasinan ikan tetap dilakukan. ''Malah untuk pengasinan ikan, lebih bagus pakai garam rakyat,'' katanya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas petani garam rakyat, ungkap Bramantyo, KKP terus meningkatkan pembinaan kepada petani rakyat, karena itu, KKP mempunyai target integrasi lahan. ''Kita mau bagi untuk biomembran untuk memperbaiki kualitas,'' ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim, Lubut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa revitalisasi industri garam nasional saat ini sedang dilakukan. ''Pemerintah telah menyiapkan 30.000 hektare lahan ladang garam di Provinis Nusa Tenggara Timur,'' katanya. Menurut Luhut, industri garam di NTT akan memakai teknologi yang lebih baik, sehingga produksinya bisa lebih bagus, dengan kadar NaCl mencapai 98%. ''Jadi tahun 2021 kita tidak perlu lagi impor garam industri. Di sana 30% pemilik lahan adalah rakyat,'' ia memaparkan.

Mukhlison S. Widodo, Putri Kartika Utami, Anthony Djafar, dan Hendry Roris P. Sianturi

***

Produksi Garam Nasional vs Impor (ton)
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produksi 1,6 juta 2,5 juta 1,2 juta 2,5 juta 2,9 juta 118.000 75.000
Impor Garam 2,8 juta 2,2 juta 1,9 juta 2,3 juta 1,8 juta 2,1 juta 2,3 juta

***

Kuota Impor Garam Industri 2018 (ton)
Petrokimia 1.780.000
Pulp dan kertas 708.500
Aneka pangan 535.000
Pengasinan ikan 460.000
Pakan ternak 50.000
Industri penyamakan kulit 50.000
Tekstil dan resin 30.000
Sabun dan detergen 30.000
Farmasi dan kosmetik 6.846
Industri lain-lain 50.000
Total 3.730.346

***

Persetujuan Impor Garam Industri
Penerbitan izin impor untuk 21 perusahaan oleh Kementerian Perindustrian (per Januari 2018)
Jenis Industri Jumlah Perusahaan Jumlah (Ton)
Farmasi dan Kosmetik 12 4.000
Chlor alkali plant 8 2,3 juta
Pengasinan ikan 1 70.000

***

Kuota Tujuh Importir Garam Aneka Pangan, 2014, 2015, 2018*
PT Saltindo Perkasa: 2018: 45.000 ton 2015: 25.000 ton 2014: 50.800 ton
PT Unichem Candi Indonesia: 2018: 160.000 ton 2015: 60.000 ton 2014: 77.941 ton
PT Sumatraco Langgeng Makmur: 2018: 82.500 ton 2015: 40.000 ton 2014: 49.400 ton
PT Susanti Megah: 2018: 100.000 ton 2015: 55.000 ton 2014: 110.000 ton
PT Cheetham Garam Indonesia: 2018: 75.000 ton 2015: 40.000 ton 2014: 49.542 ton
PT Niaga Garam Cemerlang: 2018: 45.000 ton 2015: 20.000 ton 2014: 26.500 ton
PT Garindo Abadi Sejahtera: 2018: 70.000 ton afiliasi dengan PT Mitra Tunggal Swakarsa 2015: 116.000 ton 2014: 82.000 ton

*Rekomendasi Kementerian Perindustrian (Januari-Mei)

***

Perusahaan Penerima Izin Impor Garam 2018:
1 Susanti Megah
2 Saltindo Perkasa
3 Novell Pharmaceutical
4 Emjebe Pharma
5 Cheetam Garam Indonesia
6 Unichemcandi Indonesia
7 Sumatraco Langgeng Makmur
8 Tanjungenim Lestari Pulp and Paper
9 Darya-Varia Laboratoria Tbk
10 Actavis Indonesia
11 Tempo Scan Pacific Tbk
12 Satoria Aneka Industri
13 Riau Andalan Pulp and Paper
14 Unilever Indonesia Tbk
15 Abbott Indonesia
16 Kusuma Tirta Perkasa
17 Sambe Farma
18 Petropack Agro Industries
19 Bayer Indonesia
20 B.Braun Pharmaceutical Indonesia
21 Kimia Farma (Persero) Tbk

***

Sengkarut Aturan Terkait Kewenangan
Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016: ''Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.''
Bisa diartikan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian teknis berwenang memberikan rekomendasi impor garam.
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri."
Pasal 33 ayat (3): ''Ketentuan mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA akan diatur dalam peraturan pemerintah."
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
''Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong Industri, penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.''
Aturan ini menghapus kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan rekomendasi impor garam industri. Sebagai penggantinya, Kementerian Perindustrian diserahi kewenangan memberikan rekomendasi impor garam.
Sumber: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan, AIPGI, Kementerian Kelautan dan Perdagangan
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com