Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Ongkos Wara Wiri Sertifikasi Lahan

Ada jutaan hektare lahan beserta legalisasinya yang masuk dalam agenda reforma agraria. Tapi program besar ini masih juga aterganggu kerikil dari kasus-kasus kecil.

Sejak lahir, Alimin, 52 tahun, bermukim di rumah yang berdiri di atas lahan seluas 150 meter persegi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. ''Ini warisan dari orang tua,'' kata Alimin kepada GATRA. Meski ia sudah tinggal di sana sejak separuh abad lebih, lahan yang ditempatinya itu belum bersertifikat. ''Ngurus-nya susah, jadi saya tidak pernah urus,'' kata Alimin lagi.

Belakangan, ia mendengar bahwa pemerintah sedang menggalakkan program sertifikasi tanah secara cuma-cuma. Biayanya memang gratis, tapi setelah dilakoni, Alimin kesulitan karena harus wara-wiri. Pada proses pengurusan itulah ia mendengar bisik-bisik bahwa sertifikasi bisa dibantu pihak RT. Syaratnya, ada uang lelah. ''Yang penting harganya tidak memberatkan dan seikhlasnya, saya ikut saja,'' Alimin menambahkan.

Walhasil, Alimin memberikan "mandat" kepada ketua RT di lingkungannya untuk mengurus sertifikat. ''Saya dibebankan uang Rp 2,5 juta,'' katanya. Selain itu, Alimin juga memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk sertifikasi seperti akta jual-beli (AJB), surat pemberitahuan tahunan pajak bumi dan bangunan (SPT PBB) yang harus lunas sampai tahun 2017, kartu tanpa penduduk, dan kartu keluarga.

Cerita yang sama juga terdengar dari Jon, warga Citayam, Kabupaten Bogor. Lahan yang ia tempati sejak 1991 itu belum disertifikasi. ''Saya bangun rumah modal AJB dan IMB saja,'' kata Jon kepada GATRA. Dirinya enggan mengurus sertifikat hak milik untuk lahannya, karena sudah kadung pusing membayangkan proses yang berbelit-belit. ''Apalagi katanya mahal, bisa sampai Rp5 jutaan,'' kata Jon.

Pikiran itu berubah kira-kira pada September 2017 lalu. Ketika itu, Jon mendengar bahwa di wilayahnya akan diadakan program sertifikasi tanah kolektif secara gratis. Akan tetapi, dalam prakteknya, program itu tidak benar-benar gratis. Jon mengaku dipatok tarif Rp1 juta dari RT. Uang ia berikan kepada RT, meski tak mendapat kuitansi. Setelah uang diberikan, kira-kira berselang dua minggu, datang orang dari Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran.

Maret kemarin, Jon kembali mendapatkan surat pemberitahuan dari RT. Isinya, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sertifikat rumahnya, di Sentul, Bogor. Bersama dengan ratusan warga lainnya, Jon pun ikut serta menerima sertifikat dalam seremoni tersebut. Bukan tidak mungkin, ratusan warga lain itu bernasib seperti Jon. Dipungli aparat yang ambil untung dari porgram gratis dari pemerintah. Karena sudah banyak berita beredar mengenai praktek pungli sertifikasi, khususnya di Bogor.

Kepada GATRA, Direktur Jenderal Penataan Agraria Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan Saleh, menegaskan bahwa program sertifikasi harusnya gratis. Tidak ada pungutan sama sekali untuk masyarakat. ''Kalau ada yang menjual-belikan atau membebankan biaya pungutan, misalnya, maka segera laporkan,'' katanya kepada GATRA.

Pungutan liar atau pungli dalam sertifikasi lahan milik masyarakat sebenarnya cuma masalah kecil bila dibandingkan dengan target besar yang dipasang pemerintah pada program reforma agraria. Sampai 2019 nanti, pemerintah menargetkan 9 juta hektare tanah masuk dalam program reforma agraria. Seluas 4,5 juta hektare masuk dalam program legalisasi aset yang menjadi ranah utama BPN. Sementara itu, 4,5 juta hektare sisanya adalah redistribusi tanah yang menjadi tugas KLHK. Itu belum termasuk 12,7 juta hektare kawasan yang rencananya diberlakukan skema perhutanan sosial.

Ikhsan menjelaskan bahwa objek legalisasi aset adalah tanah transmigrasi di luar kawasan hutan yang belum bersertifikat dan legalisasi aset lahan masyarakat lain. Pada 2017 lalu, Ikhsan mengatakan bahwa BPN telah melegalisasi 262.189 bidang tanah. Pada 2018 ini, Ikhsan menjelaskan bahwa pemerintah berencana melegalisasi 350.000 bidang tanah, yang berasal dari tanah transmigrasi, pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah milik negara lainnya. Sedangkan 2019 nanti, pemerintah menargetkan bisa melegalisasi hingga 1,5 juta bidang.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan juga bahwa program reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi lahan, melainkan juga menjadikan wahana pemerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, selain ada tanah objek reforma agraria (TORA) yang terdiri atas redistribusi HGU yang habis serta tanah terlantar seluas 0,4 juta hektre dan pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektare, ada juga program perhutanan sosial yang memungkinkan masyarakat mendapat izin pengusahaan kawasan hutan negara atau hutan hak/adat. ''Per Februari 2018 ini, ada 778.000 hektare yang sudah bisa dilepaskan kepada masyarakat,'' kata Siti.

Lebih lanjut, Siti menekankan bahwa pada periode ini, pemerintah akan berlaku lebih "adil" pada perusahaan-perusahaan besar. ''Swasta direm, masyarakat dilonggarkan,'' kata Siti. Sebagai contoh, saat ini luas unit kawasan hutan produksi diberikan lebih kecil. ''Dulu mungkin bisa dikasih langsung 100.000 hektare, sekarang mungkin 20.000 atau 6.000 hektare,'' kata Siti.

Pun pelepasan kawasan hutan kepada masyarakat juga akan disertai dengan pendampingan. Misalnya, ada pendamping khusus yang bisa membantu masyarakat mengurus administrasi, perizinan, hingga permohonan bantuan subsidi kepada pemerintah setempat. Hal itu disampaikan Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK. ''Kalau perlu, dibantu sampai pengajuan kredit usaha rakyat ke bank atau minta CSR ke perusahaan,'' kata Bambang kepada GATRA.

Dari penelusuran GATRA, program redistribusi lahan dalam rangka reforma agraria dan skema perhutanan sosial juga tak lekang dari noda. Sebagai contoh, di hutan Perhutani kawasan Subang hingga Indramayu, Jawa Barat, masih ada oknum yang menarik pungli dari masyarakat untuk izin pengelolaan hutan. Besarannya sekitar Rp2,5 juta per hektare. Dalam konteks ini, pihak KLHK bersikap sama seperti BPN, yakni menyarankan agar masyarakat melaporkannya kepada aparat hukum. ''Lapor saja,'' kata Bambang kepada GATRA.

Pakar reforma agraria Noer Fauzi Rachman mengakui, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari program redistribusi dan legalisasi lahan oleh pemerintah saat ini. Karena dalam prakteknya, pemerintah terdahulu juga melakukan program serupa, meski dengan nama berbeda. Perbedaan mendasar mungkin bisa terlihat dari besaran luas lahan yang pernah diberikan oleh pemerintah sebelumnya, bila dibandingkan dengan pemerintah sekarang. Datanya bisa dilihat di Tabel Rekapitulasi Pelepasan Kawasan Hutan.

Pun untuk legalisasi lahan, atau yang lebih dikenal dengan seremoni bagi-bagi sertifikat oleh Presiden Joko Widodo, adalah urusan yang seharusnya dikerjakan BPN. ''Pemerintah memang wajib menyediakan layanan tersebut. Karena tidak ada lembaga lain yang bisa lakukan itu,'' kata mantan staf khusus bidang agraria di Kantor Staf Presiden itu kepada GATRA.

Akan tetapi, Noer juga mengapresiasi iktikad baik pemerintah mempercepat legalisasi aset atau redistribusi lahan. Karena saat ini, pemerintah punya program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang didukung dengan Instruksi Presiden (Inpres) sehingga didukung juga oleh lintas kementerian. ''Itu kerjaannya Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN),'' kata Noer. Sehingga proses sertfikasi lahan tidak lagi mengandalkan inisiatif pemilik lahan, tapi juga didorong oleh pemerintah. Prosesnya lebih cepat dan gratis. Meski masih saja ada pungli.

Cavin R. Manuputty dan Anthony Djafar

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com