Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS II

Mewaspadai Duopoli Go-Jek dan Grab

Akuisi Grab terhadap Uber memunculkan kekhawatiran resiko terciptanya pasar duopoli transportasi online. Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha waspada.

Haryadi, seorang pengemudi Go-Jek, cuma bisa mengeluhkan perang harga yang membuat rezekinya berkurang. Ketika pria berusia 33 tahun ini bergabung dengan Go-Jek tiga tahun lalu, tiap kilometer dikenai tarif Rp 2.000. Tapi, terutama sejak 2016 lalu, ketika mulai terjadi perang tarif melawan Grab, tarif per kilometer Go-Jek turun menjadi Rp 1.500. Sejak praktik itu dimulai, kata Haryadi, pendapatan kotornya pun cuma Rp 700.000 per minggu. Sehari rata-rata Haryadi menarik sampai 20 order.

Karena itulah Haryadi ikut berdemonstrasi ke Istana Negara, akhir Maret lalu, menuntut perbaikan tarif. "Yah, karena kebutuhan kita juga banyak, untuk bensin, pulsa, ataupun makan itu semua kita penuhi sendiri," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Tapi sebentar lagi nasib Haryadi mungkin akan berubah. Pasalnya, kompetisi di sektor transportasi online makin berkurang. Akhir Maret lalu, Grab membeli bisnis Uber di wilayah Asia Tenggara, dengan nilai diperkirakan hampir US$100 juta. Ini memuat peta industri berubah, menjadikan Go-Jek dan Grab sebagai dua sekawan penguasa pasar transportasi online di Indonesia.

Kekhawatiran terjadinya duopoli alias sistem pasar dengan hanya dua penjual pun menguat. Sebab, dikhawatirkan Grab dan Go-Jek akan mendikte pasar dalam dari segi tarif dan sebagainya. Meski bagi pengemudi seperti Haryadi itu mungkin bisa menaikkan pendapatan, dampaknya ke konsumen sebaliknya.

Kementerian Perhubungan pun bergerak. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan pihaknya akan memanggil manajemen Grab, membahas pembatasan jumlah driver, moratorium, dan sebagainya. "Monopoli itu menimbulkan satu level of service yang tidak berimbang. Pengusaha bisa menetapkan level of service tertentu sesukanya," katanya kepada para wartawan di Istora Senayan, akhir Maret lalu.

Kekhawatiran, atau mungkin lebh tepatnya kewaspadaan, akan tercipta sistem pasar duopoli juga disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf. Syarkawi juga mengingatkan bahwa Grab selaku pihak yang melakukan akuisisi wajib melaporkan berbagai detil akuisisi tersebut kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi itu berjalan efektif.

Bahkan, Syarkawi juga mengatakan telah berkomunikasi dengan komisi pengawas persaingan usaha di negara ASEAN lain seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. "KPPU mencatat bahwa transaksi tersebut tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi juga beberapa negara ASEAN," katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.
Menurut Syarkawi, sebenarnya duopoli Grab dan Go-Jek bisa disebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini karena realitasnya memang cuma mereka berdua pemain besar di pasar transportasi online di Indonesia. Meski demikian, tetap terdapat aturan yang harus dipatuhi kedua demi iklim usaha yang sehar sehat.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Danang Parikesit, ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus segera mewaspadai kemungkinan terjadinya fare fixing (penyesusian tarif) atau tarif sewenang-wenang yang ditetapkan pengusaha kepada konsumen.

Danang merasa kemungkinan itu patut diwaspadai, karena selama ini para pengemuda Go-Jek dan Grab sudah berulang kali tertekan akibat terjadi perang harga. Hilangnya satu pemain dari iklim kompetisi serta bertambahnya armada Grab setelah akuisisi membuat mereka dalam posisi sangat menguntungkan. "Kalau kompetitif dan tidak ada kartel, konsumen akan menikmati manfaat," katanya.

Danang juga mengakui bahwa selama ini, terutama sejak Go-Jek dan Grab melancarkan perang harga, para pengemudi sebenarnya dalam kondisi tertekan. Ia juga termasuk pihak yang merasa tarif ojek online yang dipatok baik Grab dan Go-Jek sebenarnya sudah terlalu rendah dan sangat menekan driver. Terlebih, jumlah driver juga terus bertambah hingga makin mempersulit mereka meraup keuntungan. "Dengan tarif murah, meski konsumen menikmati, driver sangat tertekan," katanya.

Namun bila upaya untuk menaikkan kesejahteraan driver itu dilakukan dengan mendikte tarif yang sangat membebani konsumen, ia juga tidak setuju. "Kita meminta KPPU untuk melakukan pengawasan yang ketat," katanya.

Saat ini, selain mengantisipasi terciptanya pasar duopoli, pemerintah sebenarnya juga memiliki rencana tersendiri untuk perusahaan transportasi online, yaitu memaksa mereka beralih status menjadi perusahaan transportasi. Ini disampaikan Budi Karya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin lalu, setelah mengadakan pertemuan dengan staf presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selama ini, status Grab dan Go-Jek sebagai perusahaan aplikasi memang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi, wilayah bisnis mereka yang bergerak di sektor transportasi sebenarnya berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Karena itu, kedua kementerian ini pun memang terus berkoordinasi mengatur industri yang memang bersifat lintas sektoral ini.

Meski demikian, aturan terkait perusahaan transportasi ini hanya akan mengikat roda empat saja, yaitu Grabcar atau Go-Car, karena berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua seperti ojek belum diatur.

***

Sebenarnya bukan cuma Indonesia yang berwaspada terhadap akuisis ini. Negara lain yang memiliki reaksi serupa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Singapura (Competition Commission of Singapore --CXSC), misalnya, bahkan menduga ada aturan yang dilanggar dalam UU Persaingan Usaha Singapura. Karena itu, mereka pun sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait akuisisi tersebut.

Berbeda dari Indonesia yang memiliki pemain lokal cukup besar seperti Go-Jek, di Singapura posisi Grab sangat dominan. Akuisisi Grab terhadap Uber, karena itu, berpotensi memunculkan pasar monopoli transportasi online di Singapura.

Reaksi waspada serupa juga dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Malaysia dan Filipina. Bahkan, yang agak unik, di Filipina, pimpinan Dewan Majelis Rendah Filipina, Luis Campos Jr., meminta Go-Jek untuk memasuki pasar Filipina. Ini karena Filipina tidak memiliki pemain besar yang cukup bisa bersaing dengan Grab.

Akuisisi Grab terhadap Uber, sama seperti kasus di Singapura, berpotensi membuat pasar transportasi online Flipina rentan monopoli. "Untuk mengimbangi merger dan memicu kompetisi, kita mungkin harus mendorong pemain seperti Go-Jek untuk datang," kata Campos, seperti dilansir The Inquirer.

Akuisisi atau merger memang hal lazim dalam bisnis. Meski hal itu dilakukan lebih karena terpaksa, karena tidak mampu lagi eksis di pasar. Dalam kasus Uber, perusahaan transportasi online asal Amerika Serikat ini melihat tidak lagi efektif untuk mempertahankan pasarnya di kawasan Asia Tenggara.

Penyebabnya karena di pasar Asia Tenggara, pemain lokal seperti Grab sudah lebih dulu eksis. Daripada terus menghabiskan sumber daya untuk bersaing --dan belum tentu menang-- Uber akhirnya lebih memilih menjual unit bisnis di Asia Tenggara kepada Grab. Dengan penjualan ini maka Uber pun mendapat 27,5% saham Grab.

Ini bukan pertama kalinya Uber mengaku kalah dan menjual unit bisnisnya ke pesaing. Sebelumnya Uber juga sempat melakukan hal sama dengan Didi Chuxing di Cina dan Yandex di Rusia. Asia Tenggara, dengan demikian, menjadi tempat ketiga kekalahan Uber melawan pemain lokal.

Sebelum dijual ke Grab, Uber tercatat memiliki sampai sekitar 6.000 mitra pengemudi di Indonesia. Pasca-akuisisi itu, para pengemudi memang akan ditampung di Grab. Tapi tidak semua bersedia. Ada yang lebih memilih bergabung ke Go-Jek atau perusahaan transportasi online lainnya yang baru.

Salah satu pemain baru itu, misalnya, PT Anterin, yang baru memasuki pasar transportasi online pada akhir 2017 lalu. Meski baru setahun, saat ini, menurut CEO Anterin, Imron Hamzah, mereka sudah memiliki sampai 70.000 driver. "Kami akan mencari celah untuk melawan dominasi Grab dan Go-Jek," katanya kepada GATRA.

Basfin Siregar dan Hendri Roris P. Sianturi

***

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan
Kami Ingin Mereka Berdua Tetap Berkompetisi
Kementerian Perhubungan memang sudah mewaspadai kemungkinan duopoli Grab dan Go-Jek. Kemehub bahkan juga masih menyusun aturan agar perusahaan aplikasi berubah menjadi perusahaan tranportasi. Berikut petikan wawancara wartawan GATRA Hendri Roris P. Sianturi dengan Budi Karya Sumadi.

Apa dampak akuisisi Grab atas Uber bagi pelayanan transportasi online di Indonesia?
Menurut saya pasti ada dampak. Tapi kita mengambil hikmahnya saja, bahwa ada ekuilibrium baru dengan jumlah itu. Dengan begini, head to head, ada dua. Dan kami menginginkan mereka berdua itu tetap eksis, tetap berkompetisi dan melayani semua.

Terkait dengan potensi duopoli?
Kami akan mulai berlakukan perusahaan transportasi. Kami akan ajak aplikator untuk menyusun apa saja syarat yang harus dilakukan. Supaya sama tarif atas dan tarif bawah, tentang diskon dan sebagainya. Dan itu lebih memberikan iklim yang sehat, khususnya untuk driver.

Ada tenggat waktu untuk menjadi perusahaan transportasi?
Kita belum menetapkan tenggat waktu. Harapannya bisa satu sampai dua bulan. Kami akan berdiskusi dan minta masukan dari para stakeholder, agar ada format yang memberikan tatanan yang lebih baik, memberikan ruang baru, tapi juga tidak menyudutkan aplikator.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com