Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Rayuan Terbaru bagi Investor

Demi menggairahkan iklim investasi, Kementerian Keuangan menebar insentif pajak yang menyasar tumbuhnya industri hulu. Selain berdampak pada penciptaan lapangan kerja, juga langkah strategis untuk mengurangi impor pada masa mendatang. Dinilai sebagai kebijakan yang paling realistis dilakukan pada saat ini.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepanjang tahun 2017 realisasi investasi yang masuk sebesar Rp692,8 trilyun. Pencapaian tersebut lebih tinggi Rp14 trilyun dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah, sebesar Rp678,8 trilyun. Namun, sepanjang 2017, fasilitas insentif pemicu investasi, seperti tax holiday dan tax allowance, tidak terserap.

Peminat tax allowance, menurut Endang Supriyadi, Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal BKPM, masih cukup banyak. ''Ada peminat, yang konsultasi ada, tapi khusus tax holiday persyaratannya cukup berat,'' kata Endang, Selasa lalu. Di bawah rezim PMK 159 Tahun 2015, setelah kewenangannya diterima dan diproses di BKPM, pihaknya belum pernah menerbitkan usulan kepada Menteri Keuangan.

Persyaratan untuk mendapat tax holiday, untuk perusahaan telekomunikasi, misalnya, adalah nilai investasi minimal Rp500 milyar. Sedangkan untuk perusahaan non-telekomunikasi, nilai investasinya minimal Rp1 trilyun. Persyaratan lainnya, perusahaan haruslah industri pionir.

Nah, menentukan apakah perusahaan pionir atau bukan saja sudah terbilang sulit. Dalam penentuan itu harus ada diskusi khusus dengan menghadirkan pemerintah, asosiasi pengusaha, bahkan akademisi. Rapatnya bisa berkali-kali. Kriteria pionir antara lain, memiliki keterkaitan dengan industri hulu dan hilir, ekternalitas, ekspor, bidang usaha baru, dalam proses produksinya memerlukan teknologi baru.

Setelah semua itu selesai, diadakan lagi rapat untuk menentukan berapa lama periode tax holiday oleh komite verifikasi. Rapat ini diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) guna menentukan layak-tidaknya perusahaan mendapat tax holiday dan jangka waktunya. Setelah mendapatkan keputusan, masih perlu meminta konsultasi Presiden.

Selain terbatas di sektor industri tertentu, keluhan lain yang muncul dalam upaya mendapat insentif adalah beratnya batas minimal nilai investasi yang harus ditanamkan. Syaratnya memang turun dari Rp1 trilyun hingga minimal Rp500 milyar asal investor memperkenalkan teknologi tinggi. Sayang, insentif yang diberikan hanya pengurangan pajak penghasilan (PPh) paling banyak 50%.

Vice President PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., Suhat Miyarso, mengatakan bahwa dalam peraturan lama, walaupun sudah lolos di tim gabungan, investor diperiksa kembali di Kementerian Keuangan. Proses pemeriksaan ulang tersebut, menurut Suhat, membutuhkan waktu 12 hingga 18 bulan. Selama ini, jangka waktu tax holiday yang diberikan tidak memiliki standar yang jelas. ''Standarnya tergantung keputusan Kemenkeu,'' ujarnya.

''Instrumen yang dikenal tidak efektif. Tax holiday dan tax allowance kriterianya tidak clear, terlalu rigid,'' kata Sri Mulyani pekan lalu, ketika memaparkan rencana penerbitan revisi PMK Nomor 159 Tahun 2015 kepada sejumlah pimpinan media massa.

***

Perbaikan efektivitas kebijakan fiskal memang tak bisa ditunda-tunda lagi. Insentif seperti tax holiday dan tax allowance sangat penting guna menjaga momentum investasi yang tumbuh 7,1% pada kuartal III tahun lalu. Tax holiday merupakan fasilitas pengurangan PPh badan dalam jangka waktu 5-15 tahun (bahkan bisa 20 tahun jika disetujui Menteri Keuangan) bagi investor yang memenuhi persyaratan. Sedangkan tax allowance adalah insentif bidang tertentu di wilayah tertentu yang diperuntukkan bagi investor baru atau lama yang melakukan ekspansi.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pembenahan aturan tentang insentif fiskal sudah menjadi keharusan. Airlangga mengacu pada regulasi yang dibuat di beberapa negara lain. Ia menceritakan adanya perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia tapi tidak melanjutkan bisnisnya karena negara lain menawarkan keringanan yang lebih menarik. ''Itu kan sayang,'' ujarnya.

Dalam regulasi lama, tidak ada kepastian mengenai besaran persentase dan jangka waktu keringanan bagi perusahaan. Insentifnya pun diberikan setelah pabriknya beroperasi. ''Kalau sekarang akan diberikan di awal. Orang invest apa, berapa, pasti dapat. Itu lebih menarik,'' katanya.

Meski begitu, pertimbangan investor tidak melulu soal pajak. Faktor pasar dan sumber daya manusia juga menjadi hitung-hitungan penting. Harus ada jaminan ketersediaan bahan baku pula.

***

Keinginan untuk mendongkrak investasi tersebut mendorong Kementerian Keuangan untuk membenahi peraturan. Kementerian ini tidak bisa mengubahnya melalui undang-undang pajak karena memang belum menjadi agenda prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akhirnya, pembenahan dari sisi administratif pun menjadi pilihan.

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa perubahan kebijakan insentif dilakukan demi ekonomi makro yang lebih baik. Tahun ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun sumber pengerek pertumbuhan sebagian besar sektor konsumsi. Investasi dan ekspor diperkirakan meningkat mulai semester dua. Hanya saja, selalu ada kecenderungan kenaikan impor ketika ekspor naik. ''Ini penyakit juga. Kita impor bahan baku dan modal karena gak punya industri penyedia bahan baku dan modal,'' katanya.

Nah, dengan aturan pemberian tax holiday yang baru, lanjutnya, diharapkan industri hulu, seperti migas, kimia dasar, ada investasi yang masuk untuk mengantisipasi ketergantungan pada impor dalam 3-10 tahun mendatang. ''Kalau industri lebih baik, indeks harga bahan baku dan modal stabil,'' katanya.

Dalam peraturan Menteri Keuangan terbaru ini, Sri Mulyani menekankan perubahan paradigma dalam memandang investasi baru yang masuk. Proses pengurusan insentif akan dipermudah, kompensasi lebih jelas bagi investor, kriteria lebih clear. Semakin besar investasi, makin banyak tax holiday dan tax allowance yang diberikan.

Jadi, lanjut Sri Mulyani, pergerakan arah kebijakan ini di antara dua sisi. Memperbaiki dan memudahkan pelaku usaha yang legitimate dengan memberi sinyal pada perusahaan agar menjadi pelaku usaha yang taat. ''Be a good player, kami beri pelayanan VIP,'' katanya. Ia juga mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak ada kesan diperketat.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan beberapa poin penting dari PMK baru ini. Pertama, definisinya pada penanaman modal baru. Tax holiday bisa diajukan penanam modal lama yang hendak berekspansi melakukan investasi baru. Dulu, yang boleh mendapat tax holiday hanyalah pajak baru, PT baru.

Kemudian, yang kedua, persentase pengurangan pajak menjadi lebih presisi. Di aturan lama, pengurangan pajak sebesar 10%-100%. ''Yang terkini sangat presisi, tax holiday dapatnya 100%,'' katanya dalam acara konferensi pers tentang ''Kemudahan dan Insentif Terkait Perpajakan dan Kepabeanan'' di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin lalu, yang dihadiri wartawan GATRA, M. Egi Fadliansyah.

Ketiga, PMK-baru mengatur jangka waktu tax holiday lebih pasti, berdasar nilai investasi. Rentang waktunya 5-15 tahun. Misalnya, untuk 5 tahun rencana investasi sebesar Rp500 milyar hingga kurang dari Rp1 trilyun. Sedangkan jangka waktu 7 tahun untuk rencana investasi Rp1 trilyun hingga kurang dari Rp5 trilyun.

Namun, tax holiday tidak diberikan kepada investor pada masa komitmen karena industri belum beroperasi. Robert menambakan, tax holiday ditetapankan berdasarkan komitmen. Karena itu, setelah realisasi, dicek komitmennya.

Poin berikutnya yang juga penting adalah jangka waktu pengurusan. Di dalam aturan lama, prosesnya cukup panjang, butuh waktu 125 hari. Investor harus melaporkan ke BKPM, selanjutnya BKPM mengcek dokumentasi, setelah itu baru dari BKPM secara resmi menyampaikan surat kepada Menkeu. Lalu, Menkeu membuat komite, membahas proposal, dianalisis cocok atau tidak, kemudian komite membuat usulan ke menteri.

Yang terbaru, tidak perlu komite. Investornya yang wajib pajak menyampaikan ke BKPM, lalu dicek industri cocok tidaknya, bagaimana dengan janji investasi. Setelah itu langsung rekomendasi Kemenkeu. Total, waktu yang dibutuhkan hanya 5 hari. Setelah mendapatkan izin prinsip, investor bisa mencari sumber kredit dan sebagainya.

Kemudian, bila sebelumnya cakupan industri yang diatur dalam peraturan lama hanya 8 industri pionir yang berhak mendapatkan tax holiday, pada peraturan terbaru terdapat 17 industri pionir.

***

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaya Kamdani, menyambut baik peraturan soal pemberian insentif pajak yang baru. Meskipun begitu, menurutnya, jumlah insentif yang diberikan masih tergolong besar. ''Rp500 milyar itu sekitar US$36 juta. Sebenarnya tidak banyak investasi yang memiliki nilai sebesar itu,'' katanya melalui sambungan telepon kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA, Selasa siang lalu. Investasi sebanyak itu, lanjutnya, lebih banyak dilakukan oleh sektor hulu migas dan industri besar seperti otomotif, yang terbilang sedikit masuk ke Indonesia.

Senada dengan Shinta, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI), Wargono Soenarko, menyebut persoalan mendasar yang dihadapi APMI bukan soal pajak, melainkan ketiadaan kerja pengeboran. ''Kami enggak ada kerjaan. Jangankan pajak, yang mau dibor saja enggak ada,'' kata Wargono kepada Fitri Kumalasari dari GATRA.

Kondisi ini terjadi sejak harga minyak terus turun pada akhir 2014 hingga sekarang. Peraturan baru yang diharapkan segera keluar, menurut Wargono, bagus bagi perusahaan kilang minyak dengan modal di atas Rp5 trilyun.

Sementara itu, pengamat pajak Bawono Kristiaji menilai, kebijakan mempermudah akses tax holiday dan tax allowance bukan murni masalah fiskal. Meski begitu, cukup positif di tengah upaya tax reform Amerika Serikat yang juga membuat negara lain bereaksi terhadap peraturan pajaknya. ''Kebijakan ini paling realistis dilakukan Indonesia saat ini,'' katanya. Setidaknya, kebijakan tersebut tepat daripada menanti revisi UU KUP di DPR yang tak kunjung dibahas dan sepertinya tak akan selesai tahun ini.

Bawono berkeyakinan adanya peraturan baru akan berdampak positif dan jauh lebih menarik jika dibanding dengan negara lain. Ia tidak sepakat jika dikatakan pemerintah mengobral insentif. Secara global, insentif pajak biasanya tidak terlalu elastis. Investor melihat faktor lain. Tapi, ketika kondisi non-pajak membaik, elastisitas akan meningkat.

Indonesia, menurutnya, sudah waktunya menerapkan elastisitas pajak karena ada banyak perubahan yang mendukung iklim investasi. ''Peluang [investor] lebih banyak lagi dan berdampak positif,'' kata Bawono.

Sandika Prihatnala, Putri Kartika Utami, dan Umaya Khusniah

***

Strategi Menggeser Singapura
Indonesia punya saingan berat soal tarif pajak. Negara tetangga, yakni Singapura, bukan hanya menerapkan tarif pajak rendah di Asia Tenggara. Negara itu juga menggoda investor dengan berragam fasilitas berinvestasi, baik pajak pribadi maupun pajak badan diberi tarif yang rendah.

Pajak pribadi dikenai tarif 2%-20% maksimal. Sementara pajak badan 17%. Karena itu jangan heran, kalau uang dari berbagai negara parkir di sana. The Economist Inteligence Unit pada 2014 lalu menempatkan Singapura sebagai negara paling pas untuk berusaha.

Data badan statistik Singapura menunjukkan total investasi asing di negeri itu mencapai Sing$1.024 milyar pada 2014, tumbuh 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam UU Pajak Pendapatan, perusahaan yang memiliki keuntungan kotor Sing$300.000 dikenai pajak 8,5%. Jika lebih besar keuntungannya, dikenai tarif normatif sebesar 17%. Tapi pada praktiknya, mereka tidak harus membayar sebesar itu, bisa lebih rendah lagi karena ada diskon.

Ada banyak insentif yang diberikan. Sebagai ilustrasi, jika perusahaan untung Sing$1 juta, belum tentu harus membayar pajak terutang Sing$ 170.000. Bisa jadi, hanya membayar Sing$84.000 atau sekitar 8,4% dari keuntungan kotor. Ada sistem pengecualian pajak berjenjang (tiered exemption) yang diterapkan di sana, yang membuat ada beberapa tahap pengurangan yang dilakukan sebelum akhirnya muncul pajak terutang.

Salah satu bentuk diskon di pajak badan, mereka juga menerapkan diskon pajak korporasi terhadap dana pensiun. Dokumen kontribusi pajak corporate pension fund (CPF) sebuah perusahaan di Singapura yang dimiliki GATRA menunjukkan, mereka mendapat tarif pajak 17%-20%. Dari tarif itu, mereka bisa mendapat diskon sehingga hanya membayar pajak 8,4%.

Beragam insentif yang diterapkan Singapura, tentu mengancam strategi pajak yang digulirkan pemerintah. Meski begitu, Sri Mulyani tak gentar dengan pajak rendah yang diterapkan Singapura. Ia tak malu-malu menyebut kebijakan negara lain, termasuk Singapura menjadi bahan yang dipelajari. Baginya untuk mengalahkan kompetitor, strategi "Pelajari-Tiru-Kalahkan" menjadi pilihan agar investor lebih memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Toh, Indonesia saat ini adalah salah satu primadona investasi.

Ia yakin, kebijakan baru itu akan berdampak nyata pada industri. Jika peraturan tersebut berjalan lancar akan mampu mengalahkan negara tetangga. ''Kita melakukan ini untuk mengalahkan negara tetangga. Pelajari policy negara lain yang dekat dan kompetitor. Kita pelajari, kita tiru, kita kalahkan,'' ujarnya.

Sandika Prihatnala

***

17 sektor industri sasaran Tax Holiday
1. Industri logam dasar hulu
2. Industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, batu bara dengan atau tanpa turunannya
4. Industri kimia dasar anorganik
5. Industri kimia dasar organik
6. Industri bahan baku farmasi
7. Industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya
8. Industri pembuatan peralatan komunikasi
9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan
10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik
11. Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, silinder head, dan sebagainya
12. Industri pembuatan komponen robotik
13. Industri pembuatan komponen utama kapal
14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, seperti engine, dan propeller.
15. Industri pembuatan komponen utama kereta api, termasuk mesin atau transmisi
16. Industri mesin pembangkit tenaga listrik
17. Infrastruktur ekonomi

***

Poin Penting Aturan baru
- Diperuntukkan bagi penanam modal baru
- Persentase pajak lebih presisi, pelaku usaha-baru bisa dapat tax holiday 100 persen
- Tax holiday tidak diberikan kepada investor pada masa komitmen karena industri belum beroperasi
- Jangka waktu tax holiday lebih pasti.

Investasi Rp500 milyar
- Rp1 trilyun mendapat tax holiday 5 tahun, Investasi Rp1 trilyun
- Rp5 trilyun mendapat tax holiday 7 tahun, Investasi Rp5 trilyun
- Rp15 trilyun mendapat tax holiday 10 tahun, Investasi Rp15 trilyun
- Rp30 trilyun dapat tax holiday 15 tahun, Investasi minimal Rp30 trilyun dapat tax holiday 20 tahun

***

Mekanisme Pengajuan Tax Holiday
- Pemohon melengkapi dokumen melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pastikan kriteria dan persyaratan terpenuhi
- Investor mendapat rekomendasi BKPM
- Penetapan Menteri Keuangan
Semua proses berlangsung 5 hari. Sebelumnya prosesnya 45 hari dan melalui komite, bahkan persetujuan presiden.

***

Ilustrasi diskon tarif dana pensiun perusahaan di Singapura
Corporate Pension Fund (CPF) Contribution
Employee : 20%, Company : 17%
Sing$10.000 -75% (A) Remaining Balance -50% (B) Net Taxable 17% (C) Contoh :
Gross Profit PT X (Singapura) : Sing$ 1.000.000 - (A) = Sing$ 7.500 Remaining profit: Sing$1.000.000 - 10.000 : 990.000 - (B) = Sing$495.000 Total exemption = Sing$502.500 Tax Payable = Sing$1.000.000 - (Sing$502.500) = Sing$497.500 X (C) = Sing$84.575
Artinya, pajak yang harus dibayar dari keuntungan profit Sing$1.000.000 = Sing$84.575 (8,45%)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com