Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Insentif Pajak: Ya atau Tidak?

Insentif pajak baru dari pemerintah ditengarai kurang memicu multiplier effect. Indonesia harus lebih proaktif, fleksibel dan selektif dalam mengakomodasi investasi asing.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) segera merombak kebijakan insentif pajak yang tidak diminati investor. Langkah pemerintah itu disambut baik oleh Wakil Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaya. Meskipun begitu, menurutnya, jumlah insentif yang diberikan masih tergolong besar.

''Rp500 milyar itu sekitar US$36 juta. Sebenarnya tidak banyak investasi yang memiliki nilai sebesar itu,'' kata Shinta kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA, Selasa siang lalu. Investasi sebanyak itu, ia menambahkan, lebih banyak pada sektor hulu migas dan industri besar seperti otomotif.

Menurut Shinta, investasi sebesar itu hanya sedikit yang masuk ke Indonesia. Dalam setahun terakhir bisa dihitung dengan jari. Jika insentif pajak dimaksudkan untuk menggenjot investasi dan penciptaan lapangan kerja, ia menyarankan pemerintah menawarkan insentif dengan jangka waktu dan dengan persyaratan lebih mudah.

''Misalnya, pemotongan atau penghapusan PPh Badan untuk investasi mulai dari Rp50 milyar selama 10 tahun ke depan,'' katanya. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, ia melihat jumlah investasi kebanyakan di angka US$1 juta-US$10 juta. Langkah tersebut, menurutnya, akan lebih dapat mendorong banyak investasi dalam waktu singkat serta memicu multiplier effect dalam waktu yang lebih singkat dan terukur.

Dengan paket yang lebih menarik, Shinta yakin investor potensial akan tergoda. Ia mencontohkan, pengusaha yang tadinya hanya mau investasi US$800.000, karena adanya kebijakan itu akan menaikkan jumlah investasinya. ''Berbeda bila kebijakan mainnya di angka US$50 juta, untuk menaikkan jumlah investasi lagi pertimbangan pengusaha akan lebih banyak,'' katanya.

Soal efektivitas insentif pajak dalam mendorong investasi, menurut Shinta, sangat tergantung faktor lain seperti kepastian dan kemudahan berusaha serta iklim investasi. ''Kedua hal inilah yang diidamkan baik oleh pengusaha lokal maupun asing,'' ujarnya.

Jika dibandingkan dengan insentif pajak di sejumlah negara di dunia, Shinta melihat ada sejumlah perbedaan mendasar. Kebanyakan negara cenderung ke sektor spesifik yang sejalan dengan rencana pembangunan mereka. Di Vietnam, misalnya, insentif pajak ditujukan untuk industri yang memproduksi baja high-grade serta peralatan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Lebih jauh, menurut Shinta, negara yang paling baik dijadikan sebagai contoh untuk insentif pajak adalah Cina. Dia menjelaskan, di satu sisi mereka memberikan insentif investasi yang bersifat in kind. ''Artinya, memberikan hak pakai lahan untuk periode waktu tertentu dengan harga sewa yang fixed, atau bahkan free untuk investasi-investasi yang dianggap potensial atau penting bagi perekonomian Cina,'' katanya.

Sebab itu, Shinta berharap Indonesia harus lebih proaktif dan fleksibel dalam mengakomodasi investasi asing. Karena dalam hal investasi menurutnya, ''Indonesia is not the only attractive country for investment. We are competing with our neighbours too, yang lebih mau mengakomodasi dan fleksibel menyambut investor asing.''

Pakar pajak dari Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, Eko Suwardi, menyatakan bahwa insentif pajak bukan satu-satunya instrumen untuk menarik investasi. Menurut Eko, untuk menarik investor, hal-hal di luar pajak seperti kepastian berusaha, perizinan, infrastruktur, dan ketersediaan pangsa pasar juga ikut menentukan.

''Insentif pajak akan berguna kalau investor mempunyai laba dan pajaknya terkurangi,'' kata Ketua Forum Dosen Pajak ini saat dihubungi GATRA.

Prinsip insentif pajak, menurut Eko, sebenarnya hanya merupakan penundaan pelaksanaan saja. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar pemberian tax holiday harus selektif. Misalnya, hanya kepada investasi yang sangat strategis, antara lain industri berorientasi ekspor, membuka lapangan kerja secara besar, memberikan nilai tambah, serta industri substitusi impor.
Dengan cara selektif seperti itu, insentif pajak tak melihat apakah investor dari dalam atau luar negeri. Alhasil, insentif pajak ikut membuka peluang investor nasional untuk berinvestasi menggunakan dana pinjaman asing. ''Jadi insentif pajak apa pun bentuknya itu normal, asalkan selektif demi perkembangan ekonomi,'' kata Eko.

Pakar ekonomi bidang energi dari UGM, Fahmy Radhi, berharap agar insentif pajak, baik berupa tax holiday maupun skema lain seperti pengurangan pajak serta bebas pajak impor, dapat meningkatkan investasi di sektor migas. Menurut Fahmy, Singapura memberikan fasilitas pajak yang besar. Langkah ini diikuti Malaysia dan kemudian Vietnam.

Insentif pajak ini berpengaruh besar dalam investasi bidang energi. Ia mencontohkan, Aramco tidak jadi membangun kilang minyak karena tidak ada fasilitas pajak. Padahal, keberadaan kilang minyak bisa menurunkan harga bahan bakar minyak. ''Untuk itu, insentif pajak ini penting dan harus dimainkan sebagai alat menciptakan multiplier effect,'' katanya.

Dengan semakin baiknya iklim investasi di Indonesia, penggunaan insenitf pajak sebagai jurus untuk mendatangkan investasi asing akan semakin efektif. Hal ini menurut pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sesuai dengan penelitian James and Van Parys (2009) yang menemukan bahwa tax incentive tidak efektif menarik investasi jika iklim usaha negara tersebut buruk.

Meski demikian, Yustinus menambahkan, beberapa survei oleh MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, lembaga dibawah naungan Bank Dunia) dan UNIDO (2010) menemukan pajak bukanlah faktor utama bagi investor untuk melakukan investasi. Lalu penelitian Chen Chien-Hsen (2015) dalam studi kasus Tiongkok, juga membuktikan bahwa pajak bukanlah determinan penting dalam keputusan berinvestasi.

''Bahkan, saat terjadi simplifikasi tarif PPh badan di Tiongkok yang menyebabkan kenaikan tarif PPh bagi PMA (penanaman modal asing), arus modal asing ke Tiongkok malah terus meningkat,'' kata Yustinus.

Untuk itu, menurut Yustinus, pemberian insentif harus ditargetkan antara return of investment yang dihasilkan dan social benefit-nya terhadap perekonomian. "Semakin tinggi return of investment yang dihasilkan dari sektor itu, semakin tidak layak diberi insentif pajak. Semakin tinggi social benefit yang dihasilkan, maka semakin layak sektor atau industri tersebut diberi insentif pajak," ia menjelaskan.

Alhasil, sektor yang layak diberikan insentif pajak adalah sektor yang memiliki return of investment kecil namun social benefit-nya besar. Oleh sebab itu, insentif fiskal perlu diberikan ke sektor ekonomi digital, terutama para startup. Sampai kini, ekonomi digital yang berasal dari luar negeri (cross border) masih sulit dipajaki, terutama atas penghasilannya.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Yustinus, semestinya insentif fiskal dapat diberikan kepada para pelaku bisnis ekonomi digital lokal agar mereka dapat bersaing dengan para pelaku yang berasal dari luar negeri yang selama ini punya advantage belum terpajaki. "Jika para pelaku bisnis digital lokal dapat menguasai pasar Indonesia maka lebih mudah untuk memajaki penghasilannya dikemudian hari," katanya.

Selain iklim investasi, menurut Yustinus, permasalahan dari insentif fiskal di Indonesia adalah karena terbatasnya kriteria penerima insentif, persyaratan dan prosedur pengajuan, serta birokrasi pengajuan permohonan.

Ia mencontohkan, minimnya peminat tax allowance dalam sektor hulu migas disebabkan proses pengajuan pemohonan insentif harus melewati sejumlah tahapan yang melibatkan sejumlah instansi dan/atau lembaga. Untuk itu, ia berharap ada pemangkasan prosedur sehingga insentif pajak bisa mendorong pelaku usaha untuk menambah investasinya.

Selain iti, dalam pemberian insentif pajak, Yustinus melihat perlu ada benchmarking. Jika dibandingkan, tampak ada satu jenis insentif fiskal yang belum diberikan Indonesia namun banyak diberikan oleh negara OECD dan Asia Timur serta Pasifik, yaitu insentif riset dan pengembangan alias R&D incentive. "Apakah R&D incentive akan efektif, kita dapat berkaca dari kegemilangan industri otomotif Thailand," katanya.

Keberhasilan industri otomotif Thailand adalah adanya R&D incentive bagi pabrikan yang membangun pusat riset di sana. Pada 2002, Toyota merelokasi produksi truk pickup untuk pasar global dari Jepang ke Thailand.

Berdasarkan penelitian IMF, dukungan fiskal bagi R&D sebesar 0,4% mampu mendorong GDP sebesar 5%. "Meskipun demikian, untuk Indonesia mendesain R&D incentive sangatlah penting, agar hasilnya efektif," ia memungkasi.

G.A. Guritno, Fitri Kumalasari, dan Arif Koes Hernawan
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.23 / Tahun XXIV / 5 - 11 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com