Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Para Pengkhianat Rakyat

Korupsi, misalnya, saat ini bukan saja nilainya yang meningkat begitu dahsyat, yang dalam hitungan para pengamat, misal saja, tak kurang dari 30% dana APBN dirampok oleh nafsu bengis

Oleh: Radhar Panca Dahana *

Tentu kita mafhum bersama, mengacu pada dasar epistemologis, sejarah, teori, tujuan dasar, hingga fatsoennya, demokrasi memiliki pemahaman yang mulia pada inti pemaknaannya: rakyat adalah pemilik kekuasaan, karena rakyatlah pemilik tunggal kedaulatan. Maka, siapa pun mereka yang pada akhirnya dianggap atau dikategorikan sebagai ''penguasa'', sebuah pemerintahan (government) atau kabinet misalnya (termasuk lembaga yudikatif dan legislatif di dalamnya), sesungguhnya adalah peminjam atau pihak yang dipinjamkan (ke)kuasa(an)nya oleh rakyat.

Jadi frasa yang benar bagi semua pejabat negara atau publik sebenarnya bukan ''penguasa'' tapi ''peminjam kuasa'' atau orang yang untuk sementara ''diberi kuasa'' oleh pemilik orisinalnya: rakyat. Jumlah pemilih (votes) atau sebuah S(urat) K(eputusan) penunjukan jabatan (sebagai menteri, misalnya) tidak lebih berposisi sebagai surat kuasa, lengkap dengan periode atau masa berlaku, batasan kuasa yang dimiliki, dan implikasi moral dan juridis bagi pelanggaran atas norma-norma (aturan) dalam surat kuasa itu.

Prinsip dasar atau fatsoen yang kemudian diadopsi oleh para pencetus dan pemikir demokrasi ini semestinya menjadi pegangan etis dan juridis bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan sang penguasa sesungguhnya, rakyat. Tidak ada pilihan lain, afirmatif juga imperatif, semua pejabat publik atau negara memiliki sekurangnya tiga tugas wajib (main duties): menyatakan kesetiaan penuhnya pada kehendak rakyat, menyatakan kesediaannya berjuang sekuat tenaga untuk kehendak itu, dan memasrahkan diri pada hukuman atau sanksi rakyat atas penyelewengan tugas/amanah yang ia lakukan. Tak bisa lain.

Semua pelaksanaan tugas, dalam ruang yang dibatasi hukum dan penjagaan moral sebagai pengganti-kuasa-lunak rakyat (soft representative of people), akan menentukan seberapa tinggi kualitas seorang pejabat atau wakil rakyat. Kenegarawanan seseorang dinilai dari detail pelaksanaan itu. Sebaliknya, mereka (kaum elite penyelenggara negara) yang tidak menjalankan tiga tugas-wajib di atas, atau menjalankannya secara minimalis, apalagi mengingkari terlebih menentangnya, dapat dikatakan sebagai pejabat yang buruk, busuk, bahkan kriminal atau pengkhianat rakyat.

Maka jelas, bila ada seseorang yang dengan kekuasaanya berlaku despot atau menyusun struktur kekuasaannya secara nepotik atau kolutif, memanipulasi ''surat kuasa'' atau amanah yang diberikannya, menggunakan kekuasaan itu demi kepentingan keluarga atau kelomppk, mencuri uang negara (rakyat) yang dipercayakan padanya atau korupsi, sudah tentu mereka tergolong kriminal kelas berat, termasuk para pengkhianat itu. Sejarah semua bangsa di atas muka bumi ini sepakat menuliskan dengan tinta hitam dan merah kemarahan pada praktik-praktik ''penguasa'' semacam itu.

Khianat Demokrasi
Di dalam negeri sendiri, kita tentu tidak luput dari praktik-praktik sejenis: para pejabat yang berakhir sebagai pesakitan atau residivis, atau pengkhianat yang dalam periode tertentu sejarah Indonesia pantas/pernah diberi hukuman terberat, mati atau ditembak di tempat. Perilaku penguasa seperti itu masa awal kemerdekaan akan mendapat timpalan hukum dan moral yang keras. Berlanjut hingga masa Suharto sampai era reformasi zaman kini, perilaku ternyata tidak terkikis atau memudar.

Malah, reformasi kemudian menjadi semacam milestone peningkatan secara radikal praktik-praktik menyimpang, jahat, bahkan sesat dari duties atau tugas-wajib di atas. Korupsi, misalnya, saat ini bukan saja nilainya yang meningkat begitu dahsyat, yang dalam hitungan para pengamat, misal saja, tak kurang dari 30% dana APBN dirampok oleh nafsu bengis para peminjam kuasa di seluruh negeri. Itu adalah angka yang luar biasa, 600 trilyun rupiah, dalam besaran 2.000 trilyun angka APBN. Belum lagi yang terjadi pada APBD di tingkat daerah, dana-dana hibah, dana masyarakat, dan lainnya. Mereka sesungguhnya adalah pengkhianat (amanah) rakyat, pengkhianat demokrasi dalam arti teoritisnya.

Bahwa ada lembaga-lembaga antirasuah, dari ad hoc macam KPK hingga yang konstitusional-permanen seperti kepolisian dan kejaksaan, kenyataannya penumpasan tindak kriminal korupsi hanya menyentuh puncak dari iceberg. Artinya, gunung para kriminal atau tumpukan para pengkhianat ini sesungguhnya masih belum tertangani, bahkan bisa jadi tidak terdeteksi. Karena milestone di atas tidak hanya mempromosikan secara radikal nilai atau jumlah korupsi, tapi juga mendispersinya begitu rupa sehingga ia begitu masif ketika semua kalangan, golongan, dan tingkatan turut melakukannya. Keterlibatan masif ini juga membawa ikutan di mana bentuk, moda, atau modus korupsi pun kian beragam, kian ''kreatif'', sehingga pembuat aparatus penegakan hukumnya hanya bisa menyentuh puncak itu.

Ekplanasi di atas hanya melukiskan perihal korupsi, alias pencurian atau perampokan dana atau harta negara (rakyat). Penyimpangan atau pengkhianatan terhadap duties di atas juga memiliki bentuk-bentuk lain yang intensitas, kualitas hingga dampaknya setara, bahkan mungkin lebih dalam (berat). Kekuasaan yang despot, nepotis hingga kolutif merupakan kategori-kategori penyimpangan yang frekuensi serta intensitas atau kualitasnya meninggi pesat belakangan ini. Praktik peralihan kekuasaan di daerah pada anggota keluarga (anak, istri, atau kerabat) atau munculnya banyak calon tunggal dalam pilkada, misalnya, adalah gambaran dari praktik penyimpangan tersebut. Demokrasi mendeteksi, namun ternyata tak bisa berbuat apa-apa.

Demokrasi bukan saja dikhianati, tapi ditipu, dimanipulasi, dan dengan gampang dikhianati. Fenomena yang juga terjadi secara global. Di Amerika Serikat, sebagai contoh di mana demokrasi tulen dan terbaik berada, seorang presiden hanya bisa mendapatkan susunan kabinetnya setelah ditetapkan nomenklaturanya oleh Kongress dan pilihan orang-orang yang mengisinya disetujui oleh Senat. Namun dalam kenyataannya, Donald Trump dapat memecat menteri seenak hatinya, tanpa harus meminta kesepakatan atau persetujuan dari dua lembagai representatif itu. Sehingga peran kedua lembaga legislatif itu pun segera sumir. Bahkan tak bermakna. Inilah manipulasi juga khianat demokrasi. Begitu halusnya karena ia secara formal legal.

Tiada Adab
Di Indonesia, kondisinya setali-tiga-talen. Manipulasi atau penipuan demokrasi atau rakyat dalam arti yang lebih orisinal, terjadi dalam pelbagai bentuk yang lebih variatif dan kreatif. Konspirasi elite politik terbentuk dan bekerja efektif untuk melakukan tipuan demokratis pada kuasa dan kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang diraih dari hasil pemilu atau pilkada, misalnya, dijadikan sebagai semacam meterai untuk melakukan transaksi alias dagang sapi untuk membagi-bagi kekuasaan-pinjaman itu di antara para konspiran alias parpol-parpol pendukung pemenang kuasa.

Di tempat lain, parpol alias partai politik juga mengalih-rupa (transform) dukungan konstituen (rakyat) untuk memenangkan kepentingan-kepentingan sempit (vested) dari para pemimpin (elite)-nya. Mereka bisa memilih ketua, misal saja, tidak berbasis pada dukungan konstituen namun melulu karena jumlah gizi alias fulus atau kedekatan relasionalnya dengan penguasa. Alih-alih memperjuangkan amanah rakyat atau konstituen, sang pemimpin pun mendagangkan kuasanya untuk mengejar jabatan atau menempatkan kolega atau keluarganya dalam jajaran pimpinan partai.

Pengkhianatan rakyat semacam ini mendapatkan bentuk yang paling halus, formal, bahkan legal, ketika digunakan untuk menyusun atau menciptakan regulasi, juga undang-undang, hanya untuk mengamankan status quo, kekuasaan yang kini digenggamnya. Pengkhianatan ini biasa terjadi di negeri totaliter, macam di beberapa negara komunis atau diktatorial. Sukses Xi Jinping, Presiden Cina, dalam memuluskan amandemen yang membuatnya dapat berkuasa seumur hidup adalah salah satu contoh mutakhirnya.

Apa yang diperbuat pemimpin terkuat Cina setelah Mao itu, oleh parlemen kita, terjadi pada penyusunan, pengesahan, dan akhirnya pemberlakuan UUD MD3 (mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Inilah regulasi yang membuat parlemen Indonesia menjadi impuni, menjadi lebih sulit bahkan kebal dari hukum betapapun kriminal dan khianat mereka lakukan. Bahkan tersebut Pasal 122 huruf k, antara lain, yang memuat sebuah frasa ''mengambil... langkah lain'' yang karena begitu obskur dan relatifnya memberikan peluang kesewenangan parlemen dalam mengambil tindakan juridis pada-pada pihak yang menentang atau tidak menyukainya.

Aksi politik seperti ini tentu saja bentuk manipulasi dari ''surat kuasa'' yang diberikan rakyat pada mereka, karena sekurangnya ia membuat lumpuh rakyat itu sendiri untuk melakukan koreksi, apalagi sanksi pada penyelewengan yang mungkin dilakukan para anggota parlemen yang mereka titipkan amanah dan kuasa itu. Arti lain, ia mempermanensi ''kuasa'' sehingga tetap dalam genggamannya, betapa pun sang pemberi kuasa hendak mencabut bahkan menggugatnya.

Apa di balik ini semua, di balik pengkhianatan pada tujuan mulia, fatsun, dan dasar eksistensial politik dalam kehidupan manusia ini? Jawabnya tidak lain, jika tidak absennya budaya luhur politik, ia menunjukkan pudar habisnya adab dalam diri para pemilik jabatan atau kuasa pinjaman. Dari semula ia seharusnya menjadi malaikat pewujud harapan rakyat, ia berubah jadi monster yang setiap saat siap merampok atau mengeksploatasi secara kerjam harapan itu. Inikah yang kita sebut demokrasi? Inikah yang kita sebuat budaya (dalam hidup) politik kita? Tentu saja, bukan. Ini cuma bukti lain betapa demokrasi hanya menjadi permainan (game) segelintir penguasa, dalam praktiknya. Bukan suara Tuhan yang adalah suara rakyat, sebagaimana idealnya, sebagaimana teorinya.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com