Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Kalkulasi Politik Diplomasi Nuklir

Banyak pihak cemas terhadap hasil pertemuan Trump-Jong-un nanti, yang tentu berkait-kelindan dengan kepentingan strategis AS, Cina, dan Korut. Ketiga negara tersebut tentu punya kalkulasi politik terhadap rencana pertemuan Trump-Jong Un. Menjadi pertanyaan, bagaimana melihat neraca politik antara AS, Cina dan Korea Utara dalam diplomasi nuklir ini?

Oleh: Darmansjah Djumala
Dubes RI untuk Austria

Dunia dikejutkan oleh kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Cina untuk menemui Presiden Xi Jinping, akhir Maret lalu. Media internasional baru merilis beritanya ketika kunjungan itu berakhir. Bukan karena nama kedua tokoh itu yang membuat dunia kaget, Tapi lebih karena pemilihan waktu kunjungan itu. Bayangkan, beberapa bulan lalu, Kim Jong-un baru saja usai perang kata-kata dengan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump terkait senjata nuklir Korut.

Ketika para analis politik internasional masih belum dapat menduga apa yang akan terjadi setelah perang kata itu, Jong Un memainkan manuver diplomasi olahraga. Korut mengirim kontingen ke Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan. Diplomasi tidak berhenti di situ saja. Jong Un juga menerima kunjungan pejabat tinggi Korsel di Pyongyang dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

Gayung bersambut: Trump setuju. Waktu direncanakan Mei nanti. Perang kata seketika berubah keinginan untuk bertemu. Ada apa? Belum jelas jawaban atas pertanyaan ini, Jong-un menemui Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan Jong-un ke Beijing ini membuat lanskap diplomasi nuklir di kawasan Asia-Pasifik menjadi jelas: ketika bicara nuklir dan keamanan kawasan, di sana ada AS, Cina, dan Korut. Dalam ingar-bingar nuklir akhir-akhir ini, suara Cina memang nyaris tidak terdengar. Yang sering nyaring bersuara adalah Trump dan Jong-un.

Banyak pihak cemas terhadap hasil pertemuan Trump-Jong-un nanti, yang tentu berkait-kelindan dengan kepentingan strategis AS, Cina, dan Korut. Ketiga negara tersebut tentu punya kalkulasi politik terhadap rencana pertemuan Trump-Jong Un. Menjadi pertanyaan, bagaimana melihat neraca politik antara AS, Cina dan Korea Utara dalam diplomasi nuklir ini?

Dalam tataran teoretik, setidaknya ada tiga cara untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Pertama, mengatur peningkatan kemampuan teknologi nuklir sedemikian sehingga kegunaannya sebagai deterrent factor terkendali. Kedua, menerapkan konsep pertahanan bersama (collective defence) terutama terhadap negara yang berpotensi mengembangkan rudal balistik. Kemudian terakhir, cara yang lebih komprehensif berupa penguatan rezim internasional pelarangan pengembangan senjata nuklir (Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, 2001).

Terkait dengan isu nuklir Korut, dunia tampaknya lebih menggunakan pendekatan kedua, yaitu pertahanan bersama. Terbukti dari dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB nyaris setiap tahun. Meski serangkaian resolusi dikeluarkan, bahkan didukung oleh Cina dan Rusia (negara yang selama ini dicitrakan pendukung Korut), Korut bergeming. Program nuklir tetap berjalan, dunia pun semakin terancam. Setelah yakin teknologi rudal balistiknya sudah mencapai tingkat yang ia idamkan, yang konon mampu menjangkau benua Amerika, bisa jadi Jong-un mulai bersikap realistis. Dari sinilah diplomasi nuklir Korut bermula.

Setidaknya ada beberapa keuntungan politik bagi Korut dengan gerak diplomasinya beberapa bulan terakhir. Pertama, sebagai pemimpin muda yang sering dianggap anak kemarin sore oleh Trump, Jong-un tergoda untuk menaikkan pamornya di dunia internasional. Caranya? Mungkin Jong-un percaya pada ungkapan "You are who your enemies."

Seperti halnya Jong-un dengan frontal menantang Trump pemimpin negara adidaya, dan mencuri perhatian media internasional --terlepas dari substansi yang mereka perdebatkan. Aksi itu mengukuhkan citranya sebagai tokoh yang memiliki sikap kepemimpinan, bukan sekadar anak muda yang karena takdir biologis terlempar ke singgasana.

Kedua, sanksi ekonomi PBB yang dijatuhkan 12 kali sejak 2006 telah menyengsarakan rakyat Korut. Nestapa itu akan bertambah jika sanksi terbaru PBB tahun lalu diterapkan. Dengan adanya pelarangan ekspor-impor untuk beberapa produk, Korut kehilangan arus dana masuk sebesar US$1,3 milyar. Untuk ekspor tekstil saja Korut akan merugi US$800 juta per tahun. Secara keseluruhan, sanksi ekonomi PBB itu berdampak hampir pada 90% produk ekspor. Melihat kondisi ekonomi tersebut, Jong-un berusaha memperbaiki hubungan dengan Cina yang memburuk belakangan ini.

Ketiga, kunjungan ke Cina sebelum bertemu Trump dapat dibaca sebagai upaya Jong-un untuk menigkatkan daya tawar vis a vis AS. Bagi Korut memang tak ada tempat lain untuk berpaling selain Cina jika nanti dalam perundingan AS berupaya menekan Korut sampai ke titik yang tak bisa diterima. Pada titik inilah, Cina, yang memiliki hak veto di PBB dan juga partner dagang terbesar Korut, dapat memainkan perannya mengurangi tekanan AS atas Korut.

Bagi AS sendiri, jika pertemuan antara AS-Korut pada Mei nanti benar-benar terjadi, maka hal itu lebih diasosiasikan pada figur Trump. Trump, yang sejak menjadi presiden dikenal sebagai tokoh kontroversial dan unpredictable, tahu betul bagaimana memainkan isu nuklir Korut ini untuk meningkatkan citra kepemimpinnnya di dunia. Perlu dicatat, belum pernah ada presiden AS bertemu pemimpin Korut membahas isu nuklir, mulai Bill Clinton, George Bush, sampai Barack Obama.

Di tengah stigma negatif dan kontoversi berbagai kebijakannya, Trump ingin mendobrak pakem politik luar negeri pendahulunya, sehingga dengan begitu dicatat sejarah sebagai pemimpin yang berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman perang nuklir. Dilihat dari perilaku Jong-un dan kemampuan teknologi yang dipertontonkannya akhir-akhir ini, para analis menilai ancaman nuklir Korut itu sudah nyata. Karena itu, bagi Trump, mengajak Jong-un ke meja perundingan saja sudah prestasi, terlepas dari apa hasilnya.

Dalam perspektif Cina, isu nuklir Korut bukan semata masalah ancaman akibat meningkatnya kemampuan teknologi pengembangan senjata nuklir. Lebih penting dari itu, nuklir Korut terkait dengan masalah geostrategis dan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Bagi Cina, Korut adalah halaman muka dalam menghadapi Korea Selatan, dan Jepang yang memiliki kerjasama militer dengan AS di kawasan Asia Timur.

Dalam konteks kepentingan geostrategis seperti inilah, Cina menerima kunjungan Jong Un. Memang Cina sempat tidak suka dengan perilaku politik Jong Un yang dinilai terlalu agresif dan cenderung mengurangi pengaruh Cina di dalam politik domestik Korut. Sikap tersebut sering membuat posisi Cina rikuh di forum PBB, karena mendapat tekanan Barat dan sekutunya.

Tetapi, dengan munculnya dinamika baru dalam diplomasi nuklir Korut, Cina berkenan "menerima kembali si anak nakal". Dalam kalkulasi politik perimbangan, Cina lebih membutuhkan Korut bernuklir tapi setia padanya daripada Korut tanpa nuklir dan bersatu dengan Korsel tapi berada di bawah payung kerja sama militer dengan AS. Lebih spesifik, Korut dibutuhkan Cina sebagai deterrent factor sekaligus pengimbang bagi Korsel dan Jepang dalam memuluskan ambisi teritorialnya di Asia-Pasifik, termasuk di Laut Cina Selatan.

Dengan neraca politik seperti di atas, tidak mudah menduga hasil dari perundingan Trump-Jong Un nanti. Jamaknya setiap perundingan, kedua pihak punya target maksimum yang ingin dicapai, di samping bersiap dengan skenario terburuk. Di pihak AS, tuntutan maksimum adalah Korut menghentikan program nuklirnya. Sementara itu, Korut mendesak agar AS, PBB, dan negara anggota mencabut sanksi ekonomi.

Disadari, perundingan semacam itu butuh waktu lama. Namun dalam jangka pendek bisa dibayangkan beberapa capaian yang mungkin (Michael Fuchs, The North Korea Deal, Why Diplomacy is Still Best Option, Foreign Affairs, Desember 21, 2017). Pertama, jika pertemuan itu benar terjadi berarti kedua negara berhasil membangun ruang dialog untuk mengurangi risiko bahaya nuklir. Tanpa liputan media yang luas, diketahui bahwa pertemuaan antara AS dan Korut pada tingkat pejabat telah berlangsung secara informal di Helsinki, Finlandia, pertengahan Maret lalu. Spekulasi yang berkembang mengindikasikan persiapan pertemuan Trump-Jong-un sedang berlangsung.

Kedua, sebagai prasyarat dimulainya perundingan, Korut diminta untuk menghentikan percobaan dan pengembangan nuklirnya. Hal ini bisa jadi dipertimbangkan oleh Korut jika AS juga bersedia mengurangi intensitas latihan militer bersama dengan Korsel dan Jepang, yang di mata Korut lebih merupakan provokasi.

Ketiga, menyusun rezim pelarangan pengembangan nuklir untuk menjamin agar Korut tidak mengekspor bahan dan teknologi nuklir kepada negara lain. Sebenarnya, untuk mengikat Korut untuk tidak melakukan hal itu bisa dilakukan dengan membujuknya kembali untuk menjadi pihak pada T raktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT/Non-Proliferation Treaty), yang ditinggalkannya pada 2003, sebab Pasal 1 NPT secara jelas melarang hal itu.

Diplomasi nuklir yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir ini sepintas terkesan sebatas pertikaian antara Trump dan Jong-un. Namun kunjungan Jong-un ke Beijing sebelum bertemu dengan Trump membentangkan lanskap geopolitik dan geostrategis yang lebih luas: perebutan pengaruh antara dua negara besar di kawasan Asia-Pasifik, AS, dan Cina.

AS dan Korut boleh saja berunding soal pelarangan senjata nuklir dan pencabutan sanksi ekonomi. Tetapi sebelum kedua negara itu menuju meja perundingan, dua negara digdaya, AS dan Cina, sudah pasti akan melakukan kalkulasi politik dengan menimbang kepentingan mereka di kawasan Asia Pasifik, baik dalam bidang politik maupun militer.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com