Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Quo Vadis Perang Dagang?

Keputusan Trump dalam strategi perdagangan disebut sebagai taktik finding the balance of power atau mencari titik keseimbangan baru seru Paul Keating, Mantan Perdana Menteri Australia.

Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF

Perang dagang semakin memanas setelah Cina membalas Amerika Serikat dengan membuat daftar 106 barang yang akan dikenai bea masuk hingga 25%, salah satunya anggur merah (wine) dan daging babi. Aksi balasan Cina merupakan hal yang sifatnya defensif ketika Donald Trump lebih dulu memasukkan Cina sebagai negara yang dicurigai melakukan kecurangan dengan strategi dumping dan pelemahan nilai tukar yuan. Trump tak segan-segan membuat daftar 1.300 jenis barang dari Cina senilai US$50 milyar yang bakal dihambat masuk ke negaranya.

Titik Keseimbangan Baru
Apakah Trump dan Cina sebenarnya serius ingin melakukan perang dagang? Ternyata hal ini agak disangsikan oleh Larry Kudlow, penasihat ekonomi presiden, dalam keterangan persnya pada 5 April lalu. Di tengah memanasnya hubungan ekonomi AS dan Cina, Kudlow justru berniat melakukan negosiasi secara bilateral untuk mendinginkan suasana. Artinya, risiko berlanjutnya perang dagang akan menurun, karena Trump sendiri gencar mendapatkan protes dari pengusaha yang terkena dampak trade war. Asosiasi Besi dan Baja di AS mengecam keputusan Trump sebagai langkah yang mematikan industri hilir (downstream) besi dan baja domestik.

Keputusan Trump dalam strategi perdagangan disebut sebagai taktik finding the balance of power atau mencari titik keseimbangan baru seru Paul Keating, Mantan Perdana Menteri Australia. Sebelumnya ketika Trump menaikkan tarif bea masuk besi, baja dan aluminium sebesar 25%, Pemerintah Australia, Kanada, dan Korea Selatan langsung melakukan perundingan tertutup dengan AS. Hasilnya ketiga negara tersebut dibebaskan dari kebijakan proteksionisme AS. Selama ruang diplomasi bilateral masih terbuka, banyak negara mitra strategis AS yang dikecualikan dari proteksionisme Trump.

Tapi, berbeda dengan Australia, Trump merasa posisi AS terpojok akibat defisit perdagangan dengan Cina yang mencapai US$375 milyar hingga 2017. Selain itu, ketergantungan surat utang Pemerintah AS pada investor Cina juga membuat posisi tawar AS melemah di hadapan Cina. Berdasarkan data Reuters, investor Cina memegang US$1,7 trilyun surat berharga Pemerintah AS. Sementara itu, cadangan devisa Cina sebesar US$3,13 trilyun per Februari 2018 sebagian besar ada di surat utang AS. Tapi upaya Trump menaikkan bargaining power-nya terhadap Cina bisa pupus ketika Pemerintah Cina mungkin mengancam akan melakukan sell-out alias aksi jual obligasi AS secara besar-besaran. Perang dagang bisa berubah menjadi krisis utang AS. Hal ini tentu bunuh diri bagi kelangsungan Pemerintahan Trump. Artinya, kebijakan mencari titik keseimbangan baru harus dilakukan secara hati-hati.

Mitigasi Risiko
Ketidakpastian strategi perang dagang yang dimainkan oleh AS dan Cina tentunya berdampak sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Pada 2017, misalnya, akibat proteksionisme AS dengan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD), ekspor produk biodiesel Indonesia di AS akhirnya disetop. Lain lagi soal bea masuk produk besi baja ke AS, meskipun porsinya di bawah 2% dari total ekspor Indonesia, efek tidak langsung yang dirasakan cukup besar, yakni tergerusnya ekspor komoditas sekaligus jadi tempat pelarian barang murah dari Cina.

Akibat turunnya permintaan energi dari Cina, bukan tidak mungkin harga minyak mentah justru terkoreksi turun. Hal ini makin membuat ekspor Indonesia terpukul karena penurunan harga minyak mentah menyeret harga minyak kelapa sawit, dan batu bara yang juga ikut turun.

Di sisi yang lain, pasar Indonesia terancam banjir produk impor dari Cina. Tercatat, periode Januari-Februari 2018 menurut data BPS nilai impor non-migas dari Cina naik signifikan sebesar 49,12% (year-on-year) atau setara dengan US$7,2 milyar. Secara spesifik nilai impor barang konsumsi pun tumbuh 44,3% dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya. Jelang Lebaran, secara musiman impor barang konsumsi pun dipastikan naik. Imbasnya jelas produsen lokal terutama makanan minuman akan kerepotan dengan gempuran produk impor Cina yang dijual murah.

Bukan hanya impor barang konsumsi. Cina sudah lama mempraktikkan strategi dumping bagi produk baja. Beberapa pengusaha di Asosiasi Baja Indonesia mengeluhkan produk baja asal Cina seharusnya kena bea masuk antara 10% dan 15%, lalu --karena HS code-nya diganti menjadi jenis baja dengan campuran-- hanya dikenai tarif 5%. Strategi dumping tersebut jika dibiarkan hal tersebut akan merugikan produsen baja lokal, terutama yang bermain disektor konstruksi.

Karena itu, ada beberapa cara mitigasi risiko dari anjloknya ekspor dan banjir barang impor. Pertama, untuk dongkrak ekspor pencarian pasar ekspor alternatif sudah tidak bisa menunggu lagi. Lebih dari 20 tahun, pasar ekspor Indonesia bergantung pada Negara yang sama. Terlebih 15% pasar ekspor Indonesia ditujukan ke Cina. Apabila Cina menurunkan permintaan barang khususnya komoditas dari Indonesia, nilai dan volume ekspor langsung turun signifikan. Pasar-pasar baru yang belum optimal dijamah seperti Afrika bagian Utara, Eropa Timur, Rusia, dan Asia Selatan bisa dicoba. Asalkan seluruh aparatur birokrasi perdagangan mulai dari Kementerian hingga Atase Perdagangan di luar negeri sigap, Indonesia bisa selamat dari bencana perang dagang.

Kedua, argumentasi bahwa pengalihan produk ekspor yang terhambat ke dalam negeri sangat mungkin untuk dilakukan. Tapi sebagian besar ekspor yang terkena imbas perang dagang bentuknya adalah komoditas mentah. Sementara itu, di dalam negeri hilirisasi industri berjalan lambat kalau tak mau dibilang macet. Jadi momentum perang dagang ini harusnya membuka kesempatan untuk dorong hilirisasi industri secara besar-besaran.

Ketiga, guna menanggulangi serbuan barang impor dari Cina, pemerintah perlu tingkatkan hambatan non-tarif. Bukan berarti menjadi protektif tapi kebijakan hambatan non-tarif atau non-tariff measures ini ternyata sudah lama dipraktikan oleh Negara maju yang mensponsori liberalisasi perdagangan. Buktinya data WTO tahun 2016 mengungkapkan jumlah hambatan non-tarif Cina sebanyak 2.194 jenis, Amerika Serikat 4.780, dan Uni Eropa 6.805 jenis. Nahas, Indonesia hanya punya 272 jenis hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang ideal adalah memperketat pengawasan barang impor melalui SNI dan menyelidiki dugaan dumping.

Harapannya, dengan mitigasi risiko tersebut, perang dagang justru menjadi peluang bagi bangkitnya ekspor dan industri manufaktur. Asalkan siap hadapi kondisi terburuk, Indonesia bisa melewati perang dagang tanpa menjadi korban permainan AS maupun Cina dalam mencari titik keseimbangan baru.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com