Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Mewaspadai Risiko Perang Dagang

Perang dagang Amerika Serikat-Cina bisa berdampak buruk terhadap stabilitas keuangan negara berkembang. Rupiah harus hati-hati agar tidak terkena peluru nyasar.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebenarnya tidak ingin cari perkara dengan Cina. Dia hanya ingin melindungi kepentingan ekonomi nasional AS. Sesuai janji kampanye, American First, Trump berniat mengembalikan kejayaan ekonomi AS. Maka itu, defisit neraca perdagangan menjadi fokus dan Cina menjadi target utama. Pasalnya, Cina adalah penyumbang defisit itu.

Pada 2017, defisit dagang AS-Cina bahkan mencapai US$375 milyar atau setara dengan Rp5.153 trilyun. Trump tidak bisa menerima hal itu. "Apakah ini perdagangan bebas dan adil? Bukan, ini perdagangan bodoh, dan berlangsung bertahun-tahun!" tulisnya di akun Twitter-nya @realDOnaldTrump, Ahad pekan lalu.

Karena itulah, perang dagang terhadap Cina diluncurkan, awal April lalu. Sebanyak 1.300 produk impor asal Cina, mulai LCD, alat rumah tangga, alat kesehatan, hingga komponen pesawat terbang, dikenai tarif bea masuk 25% dari harga barang. Menurut hitungan Trump, dengan menaikkan tarif bea masuk secara semena-mena seperti itu, defisit perdagangan akan berkurang sampai US$50 milyar atau setara dengan Rp 687 trilyun.

Tarif bea masuk terhadap 1.3000 produk impor asal Cina ini juga merupakan langkah lanjutan setelah Trump menaikkan tarif bea mauk impor baja dan aluminium asal Cina, dua pekan sebelumnya.

Cina pun tidak tinggal diam. Hanya 11 jam setelah Trump mengumumkan tarif baru terhadap 1.3000 produk itu, Cina ganti mengumumkan tarif balasan terhadap 120 produk impor asal AS. Produk yang diincar antara lain kedelai, daging babi, anggur, wiski, hingga produk otomotif, dengan tarif 15%-25%.

Perang dagang pun memanas. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa berbagai kesepakatan internasional tentang harmonisasi tarif, misalnya forum Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), sering tidak berarti apa-apa ketika AS berulah.

***

Sebenarnya, perang dagang tidak akan masalah seandainya AS-Cina cuma negara kecil. Persoalannya mereka adalah ekonomi terbesar di dunia. Ibarat dua gajah berkelahi, hutan bisa berantakan dan pelanduk bisa mati di tengah.

Australia misalnya termasuk yang dirugikan. Negeri Kanguru ini merupakan salah satu pengekspor bijih besi terbesar di dunia, dengan Cina sebagai konsumen utama. Biji besi Australia merupakan bahan baku bagi ekspor baja Cina. Kenaikan tarif bea masuk terhadap produk baja Cina juga akan memukul ekspor bijih besi Australia.

Jepang juga akan terseret. Negari Matahari Terbit ini memiliki industri di Cina--elektronik, produk teknologi tinggi--yang banyak mengekspor ke AS. Perang dagang itu akan merusak global supply chain dan membuat Jepang terpukul. Belum lagi, penurunan ekspor juga akan memukul mata uang yen yang bisa berdampak pada stabilitas keuangan Jepang. "Bukan cuma para kombatan perang dagang saja yang akan menderita, negara-negara lain juga akan terseret," kata Shujiro Urata, ekonom Universitas Waseda, Tokyo, seperti dilansir The Wall Street Journal.

Namun, saling berbalas tarif ini sebenarnya bukan skenario terburuk. Sebab perang dagang ini masih berpotensi untuk lebih ganas lagi. Kedua negara belum mengeluarkan kartu as masing-masing.

Amerika Serika, misalnya, belum terang-terangan menyerang konsep "Made in China 2025 Plan". Banyak analis menilai bahwa konsep ini sebenarnya adalah "inti" dari perang dagang yang dilancarkan Trump. Made in China 2025 adalah kebijakan Pemerintah Cina yang disahkan oleh China State Council pada 2015 lalu. Inti dari konsep ini adalah menjadikan Cina sebagai negara manufaktur di sektor hi-tech yang mampu memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri pada 2025. Di dalam konsep ini terkandung gagasan bagi perekonomian Cina untuk "naik kelas", yaitu meninggalkan ekonomi berbasis tenaga buruh murah ke manufaktur produk hi-tech.

Untuk mencapai ambisi ini, Pemerintah Cina banyak melakukan akuisisi terhadap perusahaan asing, yang juga berarti mengakuisisi teknologi mereka. Pemerintah juga menegakkan aturan transfer teknologi sebagai syarat investasi di Cina. Dengan strategi ini, Cina berharap bisa sejajar dengan negara ekspotir produk hi-tech seperti AS, Jepang, Jerman, atau Korea Selatan.

Amerika Serikat merasa terancam oleh visi ini. AS mengklaim bahwa banyak kemajuan teknologi Cina dicari dengan cara "mencuri hak kekayaan intelektual", alias sekadar mengkopi. Meski tidak disampaikan terang-terangan, sinyal yang dikirimkan AS mengenai ketidaksukaan mereka terhadap kebijakan Made in China 2025 bisa dilihat. Dari 1.300 produk yang dikenai tarif 25% oleh Trump pada awal April lalu, lebih dari 50% di antaranya merupakan produk berbasis teknologi tinggi.

Apakah Cina akan berdiam diri saja konsep Made in China 2025 mereka ditarget? Banyak yang berpendapat, tidak. "Made in China 2025 adalah bottom line. Kami bisa bernegosiasi atau saling menyusahkan, tapi bila AS menyentuh fondasi gagasan ini, akan ada perang dagang besar," kata Ye Tan, ekonom independen di Shanghai kepada The Guardian.
Seandainya Amerika Serikat benar-benar berusaha merusak gagasan Made in China 2025, misalnya menghambat masuknya teknologi baru di Cina atau menghalangi akuisisi Cina terhadap perusahaan-perusahaan teknologi, terbuka peluang Cina ganti akan menggunakan kartu as mereka, yaitu surat utang AS.

Cina merupakan pemegang terbesar surat utang AS, dengan total nilai mencapa US$1,8 trilyun atau hampir 20% dari total utang luar negeri AS. Cina bisa merusak pasar finansial AS dengan cara menjual sebagian surat utang itu hingga tercipta kondisi excess supply. Dampaknya, bunga (yield) surat utang AS akan naik untuk mengatasi kondisi itu hingga tetap menarik di mata investor.

Kenaikan bunga surat utang ini akan berdampak sistemik pada sektor finansial. Bunga kredit juga akan naik. Berbagai perusahaan di AS harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk berutang sehingga membuat perekonomian AS melambat. Jadi, bukan cuma ekspor produk AS yang diserang, melainkan lebih mendalam lagi, perekonomian mereka. Opsi ini kerap disebut 'opsi nuklir', yang sejauh ini masih disimpan rapat oleh Cina dan banyak yang meragukan bahwa Cina akan mengambil opsi "senekat" itu.

Setidaknya, itu tercermin dari pernyataan Xi Jinping, Selasa lalu, di Boao Forum for Asia 2018 (Asia Davos). Pernyataan yang banyak ditunggu para analis. Xi, tanpa menyebut nama, memang menyindir Trump. Ia bicara soal "mentalitas arogan" ala perang dingin. Tapi ia juga memberi isyarat bersedia bernegoisasi dengan AS agar perang dagang ini tidak makin membesar, antara lain dengan memberi konsesi berupa janji akan menurunkan tarif impor produk otomotif tahun ini--meski belum jelas spesifik waktunya.

"Arogan dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tidak akan membawa orang ke mana-mana. Hanya pengembangan secara damai dan kerjasama yang bisa membawa hasil win-win," kata Xi.

***

Apa dampak perang dagang ini terhadap Indonesia? Dari segi industri, beberapa pengamat menilai, dampaknya tidak akan sangat membahayakan. Pasalnya, perang dagang terutama berdampak pada negara-negara yang memiliki banyak titik di rantai pasok global (global supply chain). Ini terutama terjadi di negara-negara pengekspor. Indonesia bukan negara pengekspor. Karena itu, Indonesia tidak akan terlalu terkena dampak signfikan dari perang dagang.

Pendapat ini, misalnya, disampaikan oleh Bank Commonwelth Indonesia dalam rilisnya kepada GATRA. "Indonesia sebagai negara yang tidak mengandalkan ekspor pada perekonomiannya memiliki risiko yang lebih kecil terjebak dalam risiko perang dagang. Berdasarkan data Bank Dunia 2016, ekspor Indonesia memberikan kontribusi 19% terhadap PDB, relatif kecil dibandingkan dengan Malaysia (68%) dan Thailand (69%)."

Tapi, itu dari segi industri. Dampak lain yang juga harus diperhatikan adalah dampak terhadap sektor finansial di Indonesia. Ini terutama bila Cina memilih strategi menyerang pasar finasial AS.

Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Aset Manajemen, menyatakan bahwa ada risiko dana asing keluar dari Indonesia (capital outflow). Skenario ini bisa terjadi seandainya Cina menahan pembelian surat utang AS sebagai balasan dan AS terpaksa menaikkan bunga obligiasi (yield) mereka untuk tetap mencari pembeli. "Tapi, itu bila dengan embel-embel pemerintah AS memberikan kupon yang lebih tinggi," katanya.

Efek dari skenario itu, bila terjadi, maka Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus menaikkan yield surat utang negara (SUN) meski hal itu berisiko memperbesar nilai utang. "Kalau misalnya yield di AS naik, kita juga harus naik, ini untuk menjaga agar minat terhadap obligasi Indonesia tetap menarik," katanya.

Tekanan terhadap pasar obligasi itu dikhawatirkan berdampak pada nilai rupiah. Pasalnya, nilai rupiah memang masih ditopang oleh dana asing di obligasi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh utang pemerintah yang kebanyakan berbentuk obligasi, dan hampir 40% di antaranya dipegang asing.

Sekadar contoh, pelemahan rupiah terjadi pada Maret lalu setelah para pemegang obligasi Indonesia melakukan aksi net sell (menjual). Ketika itu, aksi net sell dipicu oleh pengumuman Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga. Rupiah terdepresiasi ke level Rp13.750 karena pengumuman itu.

Luky Alfirman, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa memang ada net sell (aksi penjualan) terhadap obligasi Indonesia akibat pengumuman itu. Namun, sekarang kondisi sudah kembali stabil. "Itu fenomena di akhir Maret. Di awal April, itu asing sudah masuk lagi," katanya.

Menurut Luky, pemerintah memang terus memperhatikan fenomena perang dagang ini terhadap stabilitas sistem keuangan. Ia juga menambahkan, tekanan terhadap sektor finansial itu tidak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terhadap berbagai negara berkembang lain. "Bukan hanya emerging market di Indonesia, melainkan emerging market di seluruh dunia juga mengalami tekanan," katanya.

Yang jelas, menurut Luky, pemerintah sudah memiliki instrumen manajemen krisis seandainya pasar obligasi Indonesia tertekan.

Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, melihat memang ada risiko bahwa pemilik SUN Indonesia akan menjual seandainya Cina melakukan aksi jual obligasi AS. Bagi Indonesia, ini berarti pemerintah harus menaikkan yield untuk menahan investor agar tidak kabur, meski dengan risiko menggerus cadangan devisa.

Menurut Reza, risiko ini sebenarnya masih bisa dimitigasi apabila investor mendapat kepastian mengenai arah perekonomian Indonesia. Sebab, kepastian itu akan meningkatkan kepercayaan diri investor atas investasi mereka di Indonesia. "Pemerintah diharapkan bisa menggelar rencana jelas perekonomian Indonesia ke depan seperti. Kejelasan ini penting bagi pelaku pasar," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Tri Winarno, peneliti senior Bank Indonesia. Menurutnya, meski Cina menyerang pasar finansial AS, belum tentu yield obligasi AS akan naik sehingga menimbulkan efek berantai ke pasar obligasi negara berkembang. Pasalnya, AS baru saja mendapat aliran dana setelah Trump melakukan reformasi pajak korporasi pada akhir 2017 lalu.

Menurut Tri, reformasi pajak itu menyebabkan AS mendapat aliran dana masuk sampai US$2,5 trilyun atau setara dengan Rp34.359 trilyun. "Sepertinya yield tidak akan dinaikkan karena arus US$2,5 trilyun itu," katanya. Hanya, menurut Tri, seandainya Cina memang benar-benar menyerang pasar finansial AS, maka perang dagang ini akan bertransformasi menjadi perang mata uang (currency war). "Trade war akan semakin parah bila dilanjutkan dengan currency war. Bisa terjadi krisis," katanya.

Namun, tidak berarti hanya ada dampak buruk. Tri juga melihat, sebenarnya ada celah positif dari perang dagang ini, yaitu Indonesia bisa mengambil kesempatan dengan cara mengambil alih permintaan ekspor untuk barang yang diganjal masuk. Itu bisa dilakukan untuk 1.300 produk Cina yang diganjal AS, sekaligus 120 produk AS yang diganjal Cina.
Dengan kata lain, Indonesia bisa jadi pemasok alternatif ke kedua belah pihak. Jadi, "Gajah lawan gajah, pelanduk makin hebat," katanya.

Basfin Siregar, Hendry Roris P. Sianturi, Fitri Kumalasari, dan Putri Kartika Utami.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com