Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LINGKUNGAN

Menguji Sawit sebagai Komoditas Lestari

Sawit telah menjadi komoditas unggulan dunia karena bernilai tinggi. Di sisi lain dituding punya efek negatif terhadap lingkungan karena memicu deforestasi. Perlu komitmen dan konsistensi pemerintah untuk membuktikan sawit sebagai komoditas lestari.

Minyak sawit telah menjadi komoditas penting dunia. Tanaman ini bisa diproduksi menjadi produk pangan dan non-pangan. Turunannya bisa menjadi margarin, sereal, bubuk pembersih, sabun, kosmetik, dan biodiesel. Indonesia, sebagai penghasil minyak sawit sekitar 35 juta ton per tahun, juga menghasilkan biomassa sawit (tandan kosong, serabut, cangkang, dan lainnya) sekitar 176 juta ton bahan kering per tahun.

Sayang, sawit punya reputasi kurang baik di mata sejumlah pihak. Eropa, misalnya, menyebut sawit menyumbangkan peningkatan laju deforestasi. Itulah sebabnya, parlemen Eropa menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.

Namun, pemerintah bersikeras bahwa komoditas ini bukan faktor utama deforestasi dan bisa berdampingan dengan upaya pelestarian lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pembukaan International Conference on Palm Oil and Environment ke-6 di Denpasar, Bali, akhir April lalu, menyebut sains dan teknologi menjadi kunci untuk kelapa sawit berkelanjutan. Budi daya tanaman ini bisa dilakukan asalkan dengan kaidah ilmiah, sesuai dengan etika, dan tidak bias.

Program peremajaan sawit kemudian dipilih sebagai solusi mencegah pembukaan lahan baru yang biasa dilakukan dengan merambah hutan dan merusak lingkungan. Langkah ini juga guna meningkatkan produktivitas petani Indonesia yang terbilang rendah, yaitu berkisar 2-3 ton per hektare per tahun.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu pekan lalu, di lahan perkebunan rakyat seluas 15.000 hektare dan melibatkan 5.000 petani swadaya. Peresmian kali ini merupakan tahap ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada September 2017, dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada November 2017.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry H.C. Ernaputra, mengungkapkan bahwa luasan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau ada sekitar 2,4 sampai 2,7 juta hektare. Akan tetapi, 52% di antaranya merupakan kebun rakyat. Dari 52% tadi, sebanyak 50% tanamannya sudah berumur di atas 25 tahun ke atas. ''Sehingga, tanaman rakyat harus diremajakan. Ini yang menjadi tugas besar kita,'' katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA. Khusus untuk Kabupaten di Rokan Hilir, ada 3.200-an hektare yang akan diremajakan. Dinas Perkebunan Provinsi Riau, ia melanjutkan, terus meyakinkan kepada dunia internasional bahwa tata kelola sawit di Riau dijalankan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan dan sustainable.

Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Herdrajat Natawidjaja mengatakan, program peremajaan sawit rakyat, ditujukan bagi petani pemilik lahan di bawah 4 hektare. Selain untuk meningkatkan jumlah produksi, secara umum, dia menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. ''Melalui peningkatan produktivitas dengan luas lahan yang sama, program peremajaan ini juga diharapakan dapat mencegah pembukaan lahan baru melalui perambahan hutan dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan,'' katanya.

Konsep sawit berkelanjutan bermula dari forum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2004. Kegiatan sebagai respons atas tantangan industri sawit melalui kewajiban pemberlakukan minyak sawit berkelanjutan, bermula dari pasar Eropa. Belanda memulainya dengan pemberlakuan 100% minyak sawit berkelanjutan. Belgia, Inggris, Prancis, dan Jerman menyusul dengan membentuk implementasi komitmen nasional. Standar umum itu kemudian diterima di komunitas internasional.

Keberadaan RSPO berperan dalam membentuk respons dan strategi politik industri menjawab tantangan global. Tiga tahun berdiri, lebih dari 13% produksi sawit dunia tersertifikasi. Nah, pada Maret 2011, Kementerian Pertanian (Kementan) luncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang dikenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO bertujuan memastikan bahwa aturan perundang-undangan perkebunan sawit berjalan baik dan mendukung komitmen pemerintah mengurangi emisi karbon.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengakui ada berbagai hambatan. Salah satunya, soal kesepahaman. Petani pun, menurutnya, punya pemahaman yang terbatas soal pola tanaman kelapa sawit yang baik. Kondisi tersebut sudah luput dari pantauan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan di sisi lain, petani sawit terus berkembang secara jumlahnya.

Kebanyakan usia pohon kelapa sawit rakyat, menurut Bambang, juga sudah lebih dari 30 tahun. Program peremajaan kebun kelapa sawit diharapkan menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan pekebun. Selain itu, diharapkan pekebun mendapat sertifikat ISPO agar mampu meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia. ''Sekaligus mempersiapkan sertifikasi ISPO untuk masyarakat petani,'' ujarnya.

Hingga saat ini sudah ada sekitar 15.000 hektare lahan petani kelapa sawit rakyat yang telah mendapatkan rekomendasi, dan lahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari BPDPKS sekitar 3.000 hektare. Tahun ini ditargetkan program replanting sebesar 185.000 hektare dengan cakupan 20 provinsi penghasil sawit. Meski begitu, menurut Bambang, realisasinya tergantung kesiapan di setiap daerah.

Director of Policy, Sustainability and Transformation WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai pengembangan komoditas berbasis lahan seperti kelapa sawit, karet, tambang, dan lainnya harus berdasarkan pertimbangan matang yang mengedepankan kesesuaian tanah, iklim, kondisi lingkungan, tipologi, termasuk keberadaan satwa, keanekaragaman hayati fungsi jasa lingkungan, dan juga kondisi kultural dan sosial masyarakat.

Kemudian hal itu diejawantahkan dalam rencana tata ruang wilayah dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai amanat UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ''KLHS ini menjadi pedoman pemberian perizinan,'' katanya kepada GATRA.

Sayangnya, kebanyakan KLHS masih sebagai pelengkap administrasi dan tidak dijadikan sebagai rujukan pemerintah di lapangan. Sehingga, ia melanjutkan, pemerintah punya banyak pekerjaan rumah untuk memasikan sawit jadi komoditas yang lestari.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia tentang sawit, menurutnya, masih berkutat pada penegakan hukum perambahan, pembukaan hutan, dan lahan gambut ilegal. Bahkan di antaranya masuk ke dalam taman nasional seperti Tesso Nilo dan berbagai kawasan konservasi lainnya.

Maka, sikap penolakan Eropa, menurutnya, menjadi perhatian pemerintah agar konsisten pada intensifikasi lahan sawit dengan menerapkan teknologi pertanian yang mumpuni, dibandingkan dengan ekstensifikasi lahan untuk peningkatan produksi. Untuk bisa mengejar gap itu, kuncinya adalah penggunaan bibit yang baik, pemeliharaan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. ''Dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan yang mencapai belasan trilyun tiap tahun lebih baik dikonsentrasikan pada upaya pembinaan petani daripada memberikan subsidi biodiesel kepada perusahaan raksasa,'' ia menjelaskan.

Petani yang makin paham dan sadar intensifikasi ketimbang perambahan lahan baru inilah yang menjadi solusi keberlanjutan produk sawit Indonesia. Poin penting lainnya, soal penegakan hukum jadi kunci. Indonesia harus menekan pembukaan lahan kebun di areal hutan. Manfaatkan areal lahan yang sudah terdegradasi, dan pastikan rantai pasokannya bersih dari sumber ilegal. ''Stick and carrot-nya harus jalan,'' katanya lagi.

Sandika Prihatnala dan Fitri Kumalasari

Cover Majalah GATRA edisi No.29 / Tahun XXIV / 17 - 22 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ikon
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com