Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

WAWANCARA

Menko PMK, Puan Maharani: Jangan Ruwet Bicara Revolusi Mental

Bicara tentang revolusi mental adalah bicara mengenai budaya antre, tertib buang sampah, tanggap menangkal hoaks dan hal-hal sederhana yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Siapkah mental Puan Maharani jika didapuk PDI Perjuangan untuk menjadi cawapres pendaping Joko Widodo?

Apa yang telah dilakukan Puan Maharani selama hampir empat tahun menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI? Putri pasangan Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas (almarhum) ini mengaku terbiasa mendapat pertanyaan tersebut. Ia menjawabnya secara pribadi dan dengan program-program kerja kementeriannya.

Masalahnya, banyak di antara penanya itu kurang memahami bahwa sebagai menko, pekerjaannya adalah mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pekerjaan yang dilakukan delapan kementerian teknis yang ada di bawah naungannya. Sebab itu, Kemenko PMK tidak memiliki dan tidak menjalankan program-program teknis. Kalaupun ada terobosan teknis, bila memang bisa dianggap begitu, salah satunya adalah, ''Selama saya menjadi menko, enggak pernah ada menteri-menteri di bawah koordinasi saya yang bersilang pendapat, apalagi gaduh, di hadapan publik,''ujarnya.

Untuk memastikan konsetrasinya tercurah pada fungsi Kemenko PMK, Puan cuti dari jabatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan hasil Kongres PDI Perjuangan di Bali, 2015 lalu.

Bekerja membawahkan delapan kementerian teknis memberi gambaran kesibukannya sebagai menko. Namun di sela-sela kesibukan itu, pada Rabu, 2 Mei 2018 lalu, Puan meluangkan waktu untuk menerima wartawan GATRA Heddy Lugito, Hendri Firzani, Bambang Sulistiyo, Dara Purnama dan pewarta foto Ardi Widiansyah untuk wawancara di kantor Menko PMK, Jalan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat. Berikut petikannya:

Pembicaraan soal cawapres pendamping Joko Widodo kian ramai. Nama Anda juga masuk dalam daftar simulasi sejumlah lembaga survei. Tertarik mengambil kesempatan?
Sekarang kan saya menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (tersenyum)

Tapi Cak Imin, Gus Romy sudah mulai ''kampanye'' untuk itu. PDI Perjuangan sebagai penopang utama pencapresan Joko Widodo mestinya sudah menyodorkan nama?
Itu hak prerogratif Ketua Umum PDI Perjuangan

Ketua Umum belum menyodorkan nama-nama?
Belum. Tapi nama-nama kandidat sudah ada. Tidak mungkin partai sebesar PDI Perjuangan tidak punya usulan nama-nama.

Jika Anda dihadapkan pilihan untuk posisi cawapres, Ketua Umum PDI Perjuangan 2020, atau Ketua DPR RI 2019, mana yang paling berkenan?
Di PDI Perjuangan kita ada pembicaraan tertutup-terbatas-internal tentang urusan-urusan seperti itu, yang tidak orang ketahui. Tiba-tiba nanti keluar keputusannya. Biasanya yang sudah ditugaskan ya enggak bisa menolak. Harus langsung menjalankan. Kulturnya memang begitu. Atau kemudian seperti saat kita memutuskan Pak Jokowi maju capres tempo hari.
Enggak perlu pakai narasi-narasi, rakernas langsung diumumkan. Jadi, bukan berarti, seperti dugaan orang, PDI Perjuangan adalah partai yang sangat tertutup, tapi karena enggak perlu juga semua orang tahu.

Bagaimana koordinasi antara tim PDI Perjuangan yang merumuskan nama-nama itu dengan tim Pak Jokowi yang katanya juga bekerja menjaring nama-nama?
Saya tidak tahu Pak Jokowi sudah punya tim atau belum. Karena saya juga tidak pernah tahu apakah beliau sudah membentuk tim definitif atau belum.

Atau sudah ada yang merasa menjadi tim bentukan Pak Joko Widodo?
Atau merasa jadi tim atau mengklaim dirinya sudah terdaftar. Tapi yang pasti yang kami harapkan adalah menjelang pendaftaran capres dan cawapres nanti pasti ada pembicaraan antara Presiden dan Ibu Ketua Umum. Dan tentu saja Presiden sudah berbicara dengan para ketua umum [partai politik] yang lain dalam koalisi pendukung. Dan, mungkin saja Ibu Ketua Umum PDIP juga akan berbicara dengan ketua umum partai lain untuk menyatukan pandangan. Kita lihat nanti sampai Agustus 2018. Masih lama.

Tapi dalam sejumlah kesempatan, Anda mengatakan bahwa kriteria cawapres itu sudah dirumuskan?
Ya pasti. Sudah ada kriterianya. Misalnya, tidak saja membantu elektabilitas capres, namun salah satunya dengan mempertimbangkan unsur populasi pemilih untuk mendatangkan kemenangan di 2019. Kriteria lainnya dapat juga ditetapkan berdasarkan dinamika politik.

Ada klausul persyaratan cawapres pendamping Joko Widodo nanti harus ketua umum partai, misalnya?
Sampai sekarang tidak ada persyaratan khusus semacam itu. Persyaratan dari undang-undang kan warga negara Indonesia yang berusia di atas 40 tahun. Itu saja kriteria yang paling mendasar.

Menjelang tahun politik 2019, kita melihat ada peningkatan gesekan antara dua kelompk berbeda: pendukung Joko Widodo dan yang anti-Joko Widodo. Apakah ada pekerjaan khusus yang diberikan kepada Menklo PMK terkait dengan aspek mentalitas di balik perseteruan itu?
Tupoksi di Kemenko PMK itu berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Jadi masalah sosial. Soal gesekan dalam masyarakat terkait pilihan politik lebih tepat masuk bidang keamanan.

Artinya, di Kemenko Polhukam, tempatnya Pak Wiranto. Akan tetapi, tentu saja, dari tupoksi kami dapat mengambil aspek pendidikan karakter bangsa yang menjadi tanggung jawab teknis delapan kementerian yang ada di bawah Kemenko PMK, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial.

Jika pendidikan karakter bangsa menjadi bagian solusi preventif atas masalah sosial itu, apa yang telah dilakukan Menko PMK?
Saya telah mendorong dan memastikan agar pendidikan bisa menyentuh sampai ke rakyat bawah. Misalnya dengan mengawal salah satu program prioritas dari Pak Jokowi, pemberian kartu sakti. Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, tentu saja tidak semuanya bisa kemudian kita beri payung dalam artian memberikan kesejahteraan. Melalui Kartu Indonesia Sehat untuk bidang kesehatan masyarakat dan Kartu Indonesia Pintar untuk sektor peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan. Dan lain sebagainya.

Juga program revolusi mental?
Juga revolusi mental. Sekarang ini banyak orang bertanya, apa dan kapan target revolusi mental? Saya selalu mengatakan bahwa selama Republik ini ada, seharusnya program revolusi mental itu tetap dijalankan. Kita enggak punya target satu, dua, atau tiga tahun karena yang menjadi cita-cita founding father itu ya bukannya hanya satu tahun atau dua tahun, tapi bagaimana kemudian itu secara bertahap dan berkesinambungan tetap dilakukan.

Apa contoh target yang hendak dicapai oleh program revolusi mental?
Revolusi mental itu bisa menyasar ke berbagai aspek yang terkait dengan mentalitas kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Contohnya, kesadaran budaya antre, buang sampah, menyikapi dan menangkal hoaks, serta bagaimana menjalin toleransi dalam perbedaan pendapat. Saya selalu bilang bahwa kalau bicara revolusi mental jangan ruwet-ruwet, jangan yang berat-berat. Akan tetapi bagaimana kemudian masyarakat itu secara konkret bisa mengimplementasikan hal tersebut ke kehidupan sehari-hari.

Anda adalah menteri dari kubu pendukung Joko Widodo, bagaimana menjamin bahwa program-program Kemenko PMK tidak berat ke sisi rakyat pendukung?
Saya mengarahkan agar program-program dari kementerian-kementerian yang ada di bawah koordinasi saya tidak berat ke kanan atau ke kiri. Semua program untuk rakyat. Kita berikan kepada rakyat tanpa terkecuali, tanpa disortir latar belakangnya. Benar bahwa sekarang ini adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Tapi, tidak lantas pemerintah tidak mengurusi rakyat yang tidak memilih Pak Jokowi. Semua rakyat, Insya Allah, harus kita berikan hak-haknya.

Seperti apa repotnya mengoordinasikan pekerjaan delapan kementerian di bawah Kemenko PMK?
Saya bilang seru. Ini perlu saya sampaikan. Orang-orang suka bertanya, "Apa yang sudah dilakukan Puan Maharani sebagai Menko PMK?" Sebagai menko, saya bertugas mengkoordinasi, menyinkronisasi, dan sesuai dengan Kepres sekarang ada tugas pengendalian. Jadi, kita bukan kementerian teknis. Kita tidak punya program, enggak bisa mengeksekusi semua program.

Atau apa contoh langkah terobosan yang sudah lakukan sebagai menko?
Namanya menteri koordinator, jadi tidak bersinggungan dengan terobosan teknis. Mungkin kalau saya boleh menyebutnya sebagai terobosan adalah, alhamdulillah, selama saya menjadi Menko enggak pernah ada menteri-menteri di bawah koordinasi saya yang bersilang pendapat, apalagi gaduh, di hadapan publik. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kita coba selesaikan di dalam rapat koordinasi. Sehingga keluarnya itu tidak terjadi kesalahpahaman antarmenteri. Memang awalnya bukan suatu hal yang mudah.

Ada problem ego sektoral kementerian tertentu?
Pasti ada. Tapi, alhamdulillah, secara perlahan kita mempunyai chemistry dan kita semua saling memahami.

Dari delapan kementerian, mana yang ego-nya paling tinggi dan bandel?
(Tertawa). Dinamika seperti itu ada, tapi tidak sampai menganggu program dan tugas, tupoksinya. Kalau kemudian saya mengoordinasikannya lagi, yang bersangkutan akan bisa memahami dan menjalankan sama-sama.

Ada pendapat yang mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintahan Joko Widodo ke pembangunan infrastruktur, bagaimana dengan pembangunan manusia?
Data pembangunan kesejahteraan manusia menyebutkan bahwa pada gini ratio (tingkat kemerataan pengeluaran penduduk) Indonesia adalah 0,41 dan pada 2017 turun menjadi 0,39. Kemudian kemiskinan pada 2014 adalah 10,96%, sekarang turun menjadi 10,12%. Indeks pembangunan manusia, (IPM) naik dari 68,9 (2014) menjadi 70,81 (2017). Bahkan sekarang Indonesia masuk jajaran negara dengan pertumbuhan IPM tinggi.

Pencapaian itu terjadi, salah satunya, mungkin karena program-program kesejahteraan dan program sosial itu cukup tepat sasaran. Contoh lain adalah Program Keluarga Harapan, yang pada 2014 menyasar 2,6 juta keluarga, tahun lalu meningkat jadi 6 juta, dan tahun ini menyasar target 10 juta keluarga. Jumlahnya terus naik karena kita percaya bahwa program ini menjadi salah satu faktor untuk menurunkan angka kemiskinan.

Soal lapangan pekerjaan, yang didengungkan sekarang adalah lapangan kerja yang semakin sempit. Apa ada perbaikan desain tenaga kerja?
Soal tenaga kerja, tupoksinya ada di Menko Perekonomian. Tapi saya bisa jawab yang ada hubungannya dengan Kemenko PMK. Misalnya yang terkait dengan Perpres Tenaga Kerja
Asing yang banyak diributkan itu. Konteks Perpres TKA bukanlah membatasi peluang kerja orang Indonesia dan membuka seluas-luasnya untuk TKA masuk ke Indonesia. Ini semua ada batas-batasannya. Konteksnya, kita ingin memberikan kesempatan pertukaran pengetahuan dengan TKA dan ada batasannya. Saya tidak akan setuju jika kita tidak memberikan peluang kepada rakyat Indonesia terlebih dahulu. Di sisi lain, enggak mungkin juga pertukaran pengetahuan itu tidak kita lakukan, misalnya menyangkut kerja suatu alat dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Soal penyelenggaraan dan target prestasi Asian Games 2018, seperti apa perkembangannya saat ini?
Sosialisasi sudah kita lakukan sejak tiga tahun lalu. Kalau dinilai belum terlalu masif, itu disebabkan situasi bahwa Asian Games ini seharusnya bukan melulu gawean pemerintah, melainkan pekerjaan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat juga perlu terlibat dan dilibatkan sebagai stakeholder. Ini yang tentu saja coba kita dorong bagaimana caranya untuk membangkitkan masyarakat Indonesia agar bisa bersemangat untuk bisa ikut menyosialisasikan.

Saya juga berharap dukungan dari semua kepala daerah. Hanya saja, banyak daerah sedang sibuk pilkada, serta menganggap Asian Games sebagai gawean Jakarta dan Palembang saja. Padahal, atlet-atletnya kan datang dari seluruh daerah di Indonesia. Kesadaran itu yang terus harus kita sampaikan.

Tentang venue, sejauh mana kesiapannya?
Alhamdulillah, semua venue itu sudah selesai. Hanya beberapa venue yang masih dalam proses. Insya Allah, akhir Juni kita targetkan semuanya venue sudah selesai dan kita komit untuk bisa menyelesaikan hal tersebut.

Bagaimana dengan target prestasi, merujuk pada penurunan prestasi atlet Indonesia di SEA Games lalu?
Hampir 41 cabang olahraga yang dipertandingkan, 30 cabor itu sudah try out semua ke luar negeri. Nah, ini persiapan untuk menuju prestasi. Kita juga mengantisipasi dari sisi anggaran pembinaan cabor. Saat ini sudah 70% dari semua kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan anggaran cabor, anggaran pengadaan alat, dan lain-lain sudah kita distribusikan. Untuk cabor yang belum menerima, penyebabnya, biasanya, terkait dualisme kepengurusan dan lainnya. Jadi, tinggal soal administrasi.

Nama Anda disebut Setya Novanto (Setnov) dalam persidangan kasus korupsi proyek KTP elektronik. Apakah menganggu konsetrasi dan pekerjaan sebagai menko?
Alhamdulillah masalah itu sudah selesai. Orang yang dikatakan Pak Setnov bertemu saya dan memberi uang, sudah menyanggahnya dan mengatakan tidak pernah bertemu dengan saya dan tidak pernah membahas soal proyek e-KTP dengan saya. Saya tegaskan bahwa sebagai ketua fraksi dan sebagai anggota DPR, saat itu, saya tidak pernah membahas masalah E-KTP.

Pada hari itu, saat nama Anda disebut di persidangan, bagaimana reaksi Anda?
Kebetulan, waktu itu saya lagi di Singapura. Ada minister meeting summit KTT ASEAN yang berkaitan dengan budaya. Saya tidak menghidar dari media, karena keesokan harinya, sepulang dari Singapura, saya langsung memberi klarifikasi.

Cover Majalah GATRA edisi No.29 / Tahun XXIV / 17 - 22 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ikon
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com