Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Ayo #GenjotEkspor Demi Rupiah!

Defisit transaksi berjalan hingga 3% dari PDB nasional menjadi faktor utama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mengapa pemerintah lebih memilih untuk fokus pada reformasi struktural, jaminan investasi, menaikkan ekspor, dan memangkas impor?

Lepas dari perang tagar #JokowiLagi dan #2019PrabowoPresiden menjelang pilpres 2019, negeri ini agaknya perlu tagar yang lebih penting: #GenjotEkspor. Betapa tidak, gerakan itu perlu segera digalakkan untuk menopang rupiah yang terus melemah hampir menembus level Rp 15.000.

"Fundamental ekonomi kita lemah sekali. Bohong pemerintah katakan fundamental kuat!" kata Anwar Nasution di sebuah diskusi di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu, 8 September lalu. Menurut ekonom senior Universitas Indonesia ini, pemerintah harus mampu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan neraca pembayaran.

Menurut Anwar, masih lemahnya ekspor menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya rupiah. Untuk jangka pendek, ia pun mendorong agar para eksportir menyimpan devisanya (devisa hasil ekspor --DHE) di dalam negeri, sambil terus menggenjot ekspor. "Dipaksa itu para eksportir sementara di Indonesia, supaya rupiah mereda. Baru secara perlahan ekspor juga ditingkatkan," katanya.

Anwar juga menunjuk sisi rasio penerimaan pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah sebagai indikator lemahnya fundamen ekonomi Indonesia. Sudah 73 tahun merdeka namun tax ratio hanya 10%. Sementara itu, negara berkembang lain tax ratio-nya sudah 20%.

Rendahnya penerimaan dari pajak membuat pemerintah harus menerbitkan surat utang untuk menambal defisit APBN. Kini, surat utang tersebut hampir 40% dipegang oleh asing. Tingginya kepemilikan asing di obligasi negara tersebut rentan jika terjadi gejolak karena investor dapat mengalihkan dananya ke negara yang lebih menarik.

Selain itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ini melanjutkan, Indonesia juga harus mampu meredam gejolak eksternal oleh menguatnya dolar Amerika Serikat. Awalnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi AS yang lebih kuat, sedangkan Eropa, Cina, dan Jepang melemah.

Kebijakan perang dagang Presiden Donald Trump terhadap Cina, dan menyusul kepada negara-negara Eropa dan Jepang, efektif menggenjot perekonomian dalam negeri dan memancing investor untuk masuk kembali ke AS. Kegairahan ekonomi yang berimbas pada perkasanya dolar AS juga disokong oleh kenaikan berturut-turut suku bunga acuan atau Fed Fund Rate sebanyak dua kali, yang masih berpeluang untuk naik dua kali lagi hingga Desember 2018.

Deputi Senior BI, Mirza Adityaswara, mengatakan gejolak kurs sudah dialami negara emerging markets sejak 2013 lalu. Dipicu oleh suku bunga acuan AS yang meningkat dari 0,2% hingga sekarang 2%. "Dan kemungkinan akan ada peningkatan lagi," katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Bagi investor, kenaikan suku bunga acuan membuat instrumen berbasis dolar AS menjadi menarik. Selain itu, masalah perdagangan antara AS dan beberapa negara, karena naiknya tarif impor kepada sejumlah produk strategis, telah memicu gejolak keuangan dan menambah risiko ekonomi Turki dan Argentina.

Perhatian dan kekhawatiran investor pun kini tertuju kepada negara-negara emerging markets, di mana Indonesia yang masuk di dalamnya tidak luput dari sorotan para investor global. Muncul dampak menular (contagion effect) ke negara berkembang lain yang mata uangnya dinilai lemah.

Sorotan investor biasanya terarah pada sejumlah unsur pokok pembentuk fundamental ekonomi. Apakah ekonomi suatu negara rentan terhadap gejolak dari krisis ekonomi global. Sampai berapa lama, suatu negara bisa bertahan dari tekanan menguatnya dolar AS. Nah, di sini kepercayaan investor diuji. Masih amankan Indonesia bagi investasi dan penanaman modal asing.

***

Terkait dengan defisit APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR-RI, Senin, 10 September lalu, mengatakan untuk 2018 hingga 31 Agustus 2018 defisit APBN mencapai Rp150 trilyun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 lalu sebesar Rp220 trilyun.

Defisit anggaran yang membaik tersebut disebabkan pendapatan negara sampai akhir Agustus lalu, yang tumbuh 18,4% secara tahunan menjadi Rp1.152,7 trilyun. Realisasi pendapatan negara ini setara dengan 60,68% dari target dalam APBN 2018, sebesar Rp1.894,7 trilyun.

Selain di APBN, ketimpangan juga tercermin dari makin melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit --CAD). Current account merupakan neraca yang menggambarkan arus devisa dari perdagangan barang dan jasa. Dalam sorotan investor, status devisa dari transaksi berjalan memperlihatkan kekuatan riil yang dapat menopang nilai tukar dalam jangka panjang. Devisa jenis ini berbeda dari portofolio di sektor keuangan dan pasar modal yang mudah keluar-masuk.

Ternyata, sejak 2011, neraca transaksi berjalan Indonesia selalu defisit. Lebih sedikit devisa hasil ekspor barang dan jasa yang masuk ketimbang devisa hasil impor barang dan jasa yang keluar. CAD pada kuartal II tahun 2018 mencapai US$8,03 milyar atau 3% terhadap PDB.

Angka itu membengkak dari CAD kuartal I 2018 sebesar US$5,7 milyar atau 2,2% terhadap PDB. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, CAD kuartal II 2018 merupakan yang terparah dalam empat tahun terakhir, atau sejak kuartal II 2014 sebesar 4,3% terhadap PDB.

Kondisi CAD tersebut kini menjadi barometer bagi investor global, karena kekeringan portofolio pasar modal dan keuangan karena tersedot ke AS. Turki dan Argentina, dengan CAD masing-masing -55% dan -4,8% dari PDB-nya pada 2017, saat ini terjungkal nilai mata uangnya oleh keperkasaan dolar AS. Sampai akhir pekan lalu, lira Turki sudah turun 73,3% dan peso Argentina menukik tajam 100,9% secara year to date (ytd).

Sementara itu, negara yang memiliki surplus transaksi berjalan seperti Singapura sebesar 19,5% dan Thailand 10,6% dari PDB-nya tetap mengalami depresiasi mata uangnya namun tidak separah rupiah. Dolar Singapura -3,09% dan bath Thailand -0,86%.

Di Indonesia defisit CAD jelas tercermin dari neraca perdagangan yang timpang. Rilis Badan Pusat Statistik pada Juli 2018 memperlihatkan ekspor tembus US$16,24 milyar atau tumbuh 19,33% secara tahunan (year on year), sedangkan impor naik 31,56% yoy menjadi US$18,27 milyar. Akibatnya, defisit neraca perdagangan bulan Juli mencapai US$2,03 milyar. Secara komulatif, sepanjang tahun ini, dari Januari-Juli 2018, defisit neraca perdagangan sudah mencapai US$3,1 milyar.

Nilai impor melesat, karena tingginya impor bahan konsumsi yang naik 60,75% yoy, seperti beras, apel, daging, dan beberapa jenis obat-obatan. Sedangkan untuk impor barang modal dan bahan baku meningkat sebesar 24,81% yoy dan 30,07% yoy. Total impor sepanjang Januari-Juli tahun ini menjadi US$107,32 milyar atau naik 24,48%.

Secara lebih rinci, tingginya impor barang modal dan bahan baku karena kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan di industri. Kenaikan itu diwakili oleh impor mesin-mesin dan mekanik, serta alat listrik, bahan kimia, kendaraan dan bagiannya, serta tekstil.

Sementara itu, kinerja ekspor yang loyo tidak bisa lepas dari lemahnya produk sektor manufaktur akibat deindustrialisasi. Ternyata, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin turun. Pada 2017, kontribusinya di angka 20,16%, turun drastis dibandingkan dengan kontribusi sektor itu pada 2008, yakni sebesar 27,81%, dan pada tahun 2002 yang sebesar 31,95% terhadap PDB nasional.

Untuk ekspor, Indonesia masih bertumpu pada impor barang modal dan bahan baku untuk produksi, karena masih rendahnya nilai tambah produk ekspor. Sedangkan ekspor masih mengandalkan pada ekspor komoditas unggulan yang harganya bisa anjlok sewaktu-waktu, tergantung kondisi pasar.

Minyak sawit mentah (crude palm oil --CPO) pada kuartal II tahun 2018 turun 4%, padahal CPO menyumbangkan hampir 11% dari total ekspor. Lalu, karet juga turun mendekati 4%, sehingga neraca perdagangan non-migas ikut terpuruk.

***

Bank Indonesia mencatat, cadangan devisa Januari 2018 sebesar US$131,9 milyar. Tiap bulan terus mengalami penurunan. Sampai Agustus 2018, cadangan devisa mencatat sebesar US$117,9 milyar. Terkait dengan usulan agar eksportir segera menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri, tampaknya pemerintah bersikap hati-hati.

Menurut Deputi III Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari, Presiden Joko Widodo belum mau merevisi rezim devisa bebas. Pemerintah saat ini memberikan keleluasaan bagi eksportir untuk menarik DHE ke dalam negeri atau tidak. Denni menilai banyak eksportir masih membutuhkan dolar untuk operasional perusahaan, terutama untuk pembelian bahan baku industri.

Denni mengungkapkan, Jokowi memahami dampak rezim devisa bebas bagi stabilitas rupiah dan peningkatan cadangan devisa. Hanya saja, permasalahan DHE bukan cara membuat rupiah stabil dalam jangka panjang. Karena itulah, belum ada instruksi yang berkaitan dengan pemberian insentif kepada eksportir agar mau menarik DHE ke dalam negeri. Dalam menjaga stabilitas rupiah, menurut Denni, pemerintah lebih memilih untuk fokus pada reformasi struktural, jaminan investasi, menggenjot ekspor, dan mengurangi impor.

Terkait dengan penundaan proyek strategis nasional (PSN) guna menekan barang impor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sedang dalam proses review. Namun, menurut dia, pemerintah tidak mematok PSN mana yang akan ditunda. Ia mengisyaratkan, PSN yang ditunda adalah yang masih dalam tahap persiapan atau belum sampai financial close.

Mantan Dirjen Pajak itu mengatakan, pemerintah tidak membatalkan PSN, melainkan menunda proses konstruksinya. Jangka waktu penundaan berbeda-beda. "Ada yang mungkin dua tahun atau tiga tahun, nanti kita jelaskan semuany. Ini kan belum selesai bahasannya," kata Darmin kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA, Senin lalu.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan PSN yang di bawah Kementerian PUPR tidak ada yang ditunda karena tidak banyak menggunakan komponen impor.

Untuk proyek di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), menurut Wahyu, sesuai dengan arahan Menko Ekonomi akan dilihat apakah proyek itu masih dibutuhkan oleh daerah tersebut. Adapun kriteria yang masuk penundaan dilihat dari kebutuhannya. "PLN akan mengecek," katanya kepada GATRA, Senin lalu. Meski begitu, menurutnya, yang terpenting tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) harus lebih ditingkatkan.

Untuk proyek kilang migas, misalnya, Wahyu mengungkapkan bahwa pemerintah inginnya tidak menunda. Tapi berdasarkan kajian, proyek kilang tinggi kandungan komponen impornya, sehingga saat ini sedang dicarikan solusi untuk meningkatkan komponen lokalnya. Lalu untuk sektor perhubungan juga akan dilihat, karena kereta api kandungannya tinggi. "Itu juga mau kita review, tapi yang sudah konstruksi tetap dijalankan, seperti LRT dan MRT di Jakarta," katanya.

Langkah menunda proyek infrastruktur yang belum dimulai, menurut Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara, menjadi salah satu kunci CAD yang harus dikurangi. Tahun lalu, Mirza menyebutkan defisit current account sebesar US$17 milyar dan tahun 2016 juga US$17 milyar. "Sedangkan semester satu kita sudah US$13,5 miyiar. Itu harus dikurangi, defisit ditutupnya dari PMA dan portofolio yang masuk," katanya.

Mirza melihat ada US$15 milyar proyek infrastruktur yang belum mulai dan akan dijadwal ulang. Dengan sejumlah langkah yang telah diambil pemerintah, akan dilihat efek positifnya. Ia memprediksi begitu suku bunga acuan AS tidak naik lagi dan perang dagang dapat mereda pada tahun 2019, maka tekanan eksternal akan berkurang. "Sedangkan CAD di tahun 2019 diharapkan bisa dijaga di bawah 3% dari PDB," katanya.

Melihat sejumlah langkah yang diambil pemerintah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, mengingatkan bahwa impor yang terlalu besar ketimbang ekspor harus diperhatikan. "Bahkan untuk jasa-jasa saja kita kebanyakan ngimpor, dari asuransi perkapalan, jasa profesional, sehingga kita tekor," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari di ruang kerjanya pada Sabtu, 8 September lalu.

Kondisi saat ini berbeda dengan kejadian tahun 2012, di mana waktu itu harga komoditas sedang naik sehingga membantu current account. Hal itu membuat investor asing mau beli saham dan surat utang negara, karena percaya dengan perekonomian Indonesia yang baik. Saat ini, terjadi CAD yang membuat investor global harus bersikap hati-hati.
Saat ini, beberapa langkah pemerintah seperti menahan laju barang impor dan mendongkrak ekspor, menurut Ari, sudah dibaca oleh pasar dan direspons positif dengan menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Namun langkah jangka pendek yang bisa lebih efektif meningkatkan devisa, menurut Ari, adalah melalui pariwisata.

Data 2017 menunjukkan, pemasukan dari wisatawan mancanegara (travel export) sebesar US$12,5 milyar, sedangkan wisatawan Indonesia yang ke luar negeri (travel import) sebesar US$8,3 milyar. Dengan sejumlah inovasi, peningkatan kualitas hotel, penerbangan dan jasa rumah sakit serta perawat, Ari menyebutkan potensi sektor pariwisata bisa mencapai US$3 milyar-US$4 milyar.

Potensi lain adalah melalui tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang bisa menjadi penggerak devisa dalam waktu pendek. Service export tahun 2017 mencapai US$24,6 milyar dengan remiten sebesar US$8,78 milyar. "Tapi harus diperhatikan uang dari TKI harus masuk dan ditampung di perbankan dalam negeri, sehingga dananya bisa masuk Indonesia," katanya.

G.A. Guritno dan Hendry Roris P. Sianturi

****

Defisit Transaksi Berjalan (CAD) Indonesia (%)
Q2 2014 -4.3
Q2 2015 -2.0
Q2 2016 -2.4
Q2 2017 -1.9
Q2 2018 -3.0
Sumber: BPS

****

Ekspor Januari-Juni 2018 (US$87,99 miliar) Nilai juta US$ Peranan (%)
Migas 8.598,3
- Minyak mentah 2.588,2 30,11
- Hasil minyak 829,9 9.65
- Gas 5.180,1 60,25
Nonmigas 79.395,5
- Pertanian 1.580,4 1,99
- Industri pengolahan 63.025,2 79,38
- Tambang dan lainnya 14.790,0 18,63
Sumber: BPS, Agustus 2018

****

Impor Januari- Juni 2018 (US$89,05 miliar)
Nilai juta US$ Peranan (%)
Bahan makanan dan binatang hidup 7.546,1 8,47 Minuman dan tembakau 407,6 0,46 Bahan baku dan hasil tambang 4.838,0 5,43 Minyak dan bahan bakar mineral 14.904,9 16,74 Minyak nabati dan hewani 94,9 0,11 Bahan Kimia dan produknya 12.414,6 13.94 Barang-barang buatan pabrik 14.685,7 16,49 Mesin dan alat angkutan 28.391,9 31,88 Lainnya 5.767,9 6,48
Total Impor 89.051,6 100,00
Sumber: BPS, Agustus 2018
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.46 / Tahun XXIV / 13 - 19 Sep 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com