Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Tekan Pedal PPh, Menjegal Impor

Pemerintah pilih instrumen PPh 22 untuk mengerem laju impor. Mayoritas komoditas yang disasar kenaikan tarif PPh masuk kategori barang konsumsi. Momentum pemain nasional berkibar di pasar lokal

Hening Hapsari sebenarnya tak terlalu peduli dengan urusan kebijakan ekspor impor pemerintah. Tapi aturan kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor yang baru diteken pada Rabu, 5 September lalu, mau tak mau menarik perhatian dosen di sebuah perguruan tinggi negeri itu. Beleid itu mendongkrak pajak barang-barang impor. Ujung-ujungnya, harganya bakal terkerek naik juga. Padahal, Hening mengaku berbagai produk perawatan tubuh, kosmetik, dan parfum kegemarannya hampir 90% barang impor.

Kepastian kenaikan tarif tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Sebanyak 1.147 produk terkena penyesuaian.

Beleid ini lahir pasca-rapat terbatas pada 31 Juli lalu di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas dua agenda penting: memacu ekspor dan mengerem impor untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan pelemahan rupiah akibat faktor eksternal.

Para menteri ekonomi bekerja cepat merespons instruksi presiden. Pertengahan Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi 500 komoditas impor untuk dikenakan penyesuaian tarif. Seleksi dilakukan Kemenkeu bersama Kementerian Perindustrian serta Perdagangan. Seminggu berselang, angkanya naik menjadi 900 produk.

Pemerintah akhirnya rampung merumuskan kebijakan pengendalian impor lewat instrumen fiskal berupa PPh 22 terhadap 1.147 komoditas. Kenaikannya beragam, mulai 2,5% hingga10%. Rinciannya, 210 item yang masuk kategori barang mewah seperti mobil utuh dan motor besar dikenai tarif PPh dari 7,5% menjadi 10%.

Sebanyak 218 yang masuk kategori barang konsumsi yang mayoritas telah diproduksi dalam negeri, seperti barang elektronik, kosmetik, peralatan memasak, dan ubin lantai, naik dari 2,5% menjadi 10%. Lalu, 719 jenis barang naik dari 2,5% menjadi 7,5%, di antaranya produk tekstil, olahan makanan dan minuman, serta sayuran dan buah. Meskipun didominasi barang perintilan, nilai ekspornya cukup besar.

“Nilai impornya tahun 2017 dari 1.147 item ini adalah US$6,6 milyar, sedangkan sampai Agustus 2018 saja sudah US$5 milyar. Makanya ini mau kita kendalikan, karena sudah terlampau tinggi,” kata Menkeu.

Sri menilai, situasi ini peluang bagus bagi industri nasional untuk menggeser produk impor. Mahalnya harga dolar, ditambah dengan kenaikan tarif Pph, membuat barang impor kurang berdaya saing. “Barang impor sekarang relatif lebih mahal 15%-20%. Ini yang kita anggap pemihakan pada industri dalam negeri,” ujarnya.

Industri nasional yang tengah menggeliat adalah kosmetik. Kementerian Perindustrian melaporkan, pertumbuhan industri kosmetik nasional cukup tinggi, yakni 6,35%. Angka tersebut naik menjadi 7,36% di triwulan I 2018. Rapor kinclong ini lantaran besarnya permintaan tinggi dari pasar domestik dan ekspor. Tren saat ini, masyarakat memperhatikan produk perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama.

“Artinya, kinerja sektor ini mampu di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan kami perkirakan sepanjang tahun 2018 bisa tembus hingga 7%, sejalan dengan pertumbuhan startup dan kebutuhan konsumen yang kian berkembang,” kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, pertengahan Agustus lalu.

Industri kosmetik menjadi sektor andalan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Tahun lalu ada 153 perusahaan yang tercatat, dan bertambah menjadi lebih dari 760 perusahaan pada 2018. Dari total tersebut, sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah, sisanya pemain skala besar.

Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai US$516,99 juta, naik dibandingkan dengan 2016 yang sebesar US$470,30 juta. Beberapa industri skala menengah dan besar telah mengekspor produknya ke luar negeri, seperti ke ASEAN, Afrika, dan Timur Tengah.

Pelaku industri tekstil menyatakan, revisi PPh 22 sudah lama dinanti. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memuji pilihan pemerintah memakai instrumen PPh untuk menghindari protes negara lain melalui World Trade Organization. “Ini sesuatu yang bagus, karena hilirnya dikenai 7,5% sehingga akan memicu penggunaan produk dalam negeri,” kata Ketua Umum API, Ade Sudrajat.

Selama ini, produk tekstil dari Hong Kong, Jepang, dan Eropa banyak beredar di pasar domestik. Model busana yang sudah ketinggalan zaman di negara-negara empat musim dijual ke Indonesia dengan harga miring.

Soal daya saing melawan produk impor, Ade curhat produksi lokal dikenai banyak pungutan. Harga semakin tidak kompetitif akibat tingginya biaya logistik dan sistem upah wilayah. ”Jawa Tengah dan Jawa Barat di industri yang sama tidak bisa bersaing, karena upahnya berbeda,” katanya.

Industri makanan dan minuman merespon PMK 110 dengan catatan. Untuk produk jadi, kebijakan fiskal ini memang meningkatkan daya saing produk lokal karena produk luar dikenai Pph 7,5%. produk mamin impor banyak berasal dari Asia Tenggara, terutama Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Di sisi lain, kenaikan tarif ini juga mencakup bahan baku impor. Pangkal masalahnya adalah ada beberapa bahan baku yang punya kode HS (harmonized system) sama dengan barang konsumsi. Contoh komoditasnya adalah kopi dan teh. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) meminta pemerintah segera membuat pembeda antara bahan baku dan industri.
wae
“Ini yang perlu dibahas, supaya tidak memengaruhi di bahan baku industri. Akan menambah beban bagi industri yang bahan bakunya impor. Sekarang saja beban industri sudah cukup berat, terutama dengan pelemahan rupiah ini,” kata Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) setuju dengan langkah pengendalian impor untuk membenahi neraca perdagangan. Dengan catatan, jangan sampai langkahnya itu kontraproduktif dan malah menimbulkan imported inflation atau inflasi akibat peningkatan harga impor. Seleksi komoditas harus hati-hati.

“Barang kebutuhan pokok seperti kedelai enggak usah disentuh. Yang perlu dikenai, barang sekunder. Kemarin sudah benar luxury. Kita amati dalam setahun terakhir impor tinggi ban dan beras. Itu yang harus ditertibkan,” kata Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

Moga-moga saja upaya itu berhasil, karena masih banyak faktor yang berpengaruh. Sebabnya, ikhwal membeli barang tak hanya tentang harga, kualitas, dan pajak, tetapi juga rasa. Contohnya Hening tadi. Sudah telanjur cinta, kebijakan kenaikan PPh barang impor itu itu tak membuatnya beralih ke produk lokal. Ia setia memakai merek langganan dari Eropa.

Maka belanja di negara tetangga adalah caranya menyiasati harga tinggi. “Opsinya pasti itu. Sempat ngobrol sama teman-teman, mereka tidak akan beralih juga karena itu cocok-cocokan,” katanya.

Putri Kartika Utami
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.46 / Tahun XXIV / 13 - 19 Sep 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com