Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Dosis Trilyun Anti-Defisit Demi Kesembuhan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp16,5 trilyun. Pemerintah suntikan dana dan terbitkan berbagai kebijakaan untuk menuntup defisit. Sejak awal laporan keuangan selalu merah. Apakah layak dipertahankan?

Ironis. Lembaga yang seharusnya mempertahankan kesehatan bangsa ini ternyata harus berjuang menyelamatkan urat nadi sendiri. Begitulah kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang panas-dingin gara-gara diserang penyakit defisit keuangan menahun.

Sepanjang awal September, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk BPJS Kesehatan secara maraton menggelar pertemuan. Agendanya apalagi kalau tidak membahas solusi menutup defisit arus kas BPJS Kesehatan. Setelah tiga kali rapat di kantor Kementerian Keuangan dan sekali pada rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pekan lalu, akhirnya pemerintah menyetujui pemberian dana suntikan untuk BPJS. Nilainya Rp4,9 trilyun.

Tak butuh waktu lama, sepekan kemudian, tepatnya Senin lalu, Kemenkeu mencairkan dana bailout tersebut. Bagi BPJS Kesehatan, suntikan dana dari pemerintah menjadi obat pahit untuk sedikit mengatasi defisit perusahaan yang membengkak. Terutama untuk membayar utang jatuh tempo ke sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit (RS) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. “Sudah masuk Senin kemarin. Kami segera membayarkan ke RS,” kata Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA, Selasa lalu.

Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi IX DPR dan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin pekan lalu, terungkap BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp10,9 trilyun. Angka tersebut merupakan prognosis atau ramalan defisit 2018 menurut hasil review BPKP.

Angka prognosis versi BPJS Kesehatan lebih seram lagi. Kondisi BPJS Kesehatan diperkirakan bakal terus meriang sehingga defisit mencapai Rp16,5 trilyun! Komposisinya, defisit 2018 sebesar Rp12,1 trilyun dan carry over 2017 sebesar Rp4,4 trilyun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengungkapkan bahwa munculnya perbedaan angka defisit yang dihitung BPJS Kesehatan dengan BPKP karena metode yang digunakan berbeda. “Kami sudah bersurat ke Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] bahwa ini ada beda metodologi dan asumsi,” kata Fachmi saat ditemui GATRA di ruang kerjanya, Kantor BPJS Kesehatan, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Terlepas dari apakah yang benar angka defisit versi BPKP atau versi BPJS Kesehatan, menurut Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, persoalan defisit perlu segera dicari solusinya. Di dunia bisnis, perusahaan yang defisitnya mencapai trilyunan rupiah berarti perusahan tersebut tidak sehat. Kalau perusahaan tidak sehat, harus segera diperbaiki manajerialnya. “Saya sampaikan ke BPJS di rapat (Senin pekan lalu), kalau mereka tidak sanggup, lambaikan tangan saja,” kata politikus dari Partai Demokrat ini saat ditemui GATRA di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin lalu.

***

Boleh dibilang, defisit merupakan penyakit sistemik BPJS Kesehatan. Sebab, sejak mendapat mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2014 silam, laporan keuangan BPJS Kesehatan lebih sering menunjukkan arus kas defisit melulu ketimbang surplusnya. Pernah sekali di laporan keuangan 2016, arus kas memperoleh surplus Rp550 milyar. Itu karena pendapatan dari premi lebih besar dari beban pengeluaran.

Kala itu, pendapatan preminya mencapai Rp67,797 trilyun dan pengeluarannya Rp67,247 trilyun. Sayangnya, BPJS Kesehatan tidak bisa mempertahankan posisi surplus. Pada tahun berikutnya, 2017, BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit. Bahkan nominalnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, yakni menyentuh Rp10 trilyun. Untuk mengatasi defisit 2017, BPJS Kesehatan menerima dana bailout dari pemerintah. Angkanya Rp3,9 trilyun. Fulus cair pada November tahun lalu. Seperti bailout 2018, BPJS Kesehatan juga memanfaatkan dana bailout 2017 untuk membayar utang ke faskes yang sudah jatuh tempo.

Merujuk data BPJS Kesehatan, total faskes, dari puskesmas hingga RS, yang menjadi mitra sebanyak 27.534 faskes. Tak sedikit faskes yang mengeluh karena BPJS Kesehatan belum juga membayar utang yang sudah jatuh tempo. Padahal, uang tersebut mereka butuhkan untuk biaya operasional. Karena itu, tak mengherankan jika ada beberapa pihak faskes yang kecewa dan berniat tidak lagi melanjutkan kemitraannya dengan BPJS Kesehatan. “Sempat menunggak tiga bulan,” kata Saraswati Chasanah, pengelola salah satu RS swasta yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Saraswati menceritakan, rumah sakitnya sudah empat tahun bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tahun pertama hingga tahun ketiga, BPJS Kesehatan selalu membayar tagihan dengan lancar dan tepat waktu. Namun, pada awal tahun ini, BPJS mulai menunggak tagihannnya. Bahkan menunggak hingga tiga bulan. Meski akhirnya BPJS Kesehatan membayar semua tunggakannya, Saraswati mengungkapkan, pihak rumah sakit masih belum memutuskan apakah akan memperpanjang kotrak kemitraan dengan BPJS Kesehatan atau tidak. “Kontrak kita memang sudah habis, tapi saya juga bingung mau melanjutkan lagi atau tidak,” ujarnya.

Tak hanya rumah sakit swasta, rumah sakit milik pemerintah daerah juga limbung akibat BPJS Kesehatan yang sering telat membayar utangnya. Di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang di Cilacap, Jawa Tengah. Faskes yang dikelola Pemerintah Kabupaten Cilacap ini memiliki tagihan utang jatuh tempo yang belum dibayar BPJS Kesehatan. Total tagihannya Rp9,4 milyar.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Majenang, Nur Cahyo Anggoro Jati, mengatakan bahwa dana sebesar itu merupakan tunggakan klaim sejak Juni, Juli dan Agustus tahun ini. Pada Juni, klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp3,07 milyar, Juli Rp3,1 milyar dan Agustus sebesar Rp3,2 milyar. Menurut Nur, tanda-tanda kusutnya klaim udah terasa sejak akhir 2017. Saat itu, klaim BPJS Kesehatan yang dilayangkan rumah sakit baru terbayarkan pada Februari tahun ini. Situasi sempat membaik ketika Maret, BPJS Kesehatan membayarkan tunggakan klaim dua bulan. “Namun, di bulan berikutnya, BPJS Kesehatan kembali menunggak,” Nur menerangkan.

Akibat ada tunggakan yang belum dibayar, Nur melanutkan, RSUD Majenang mesti membuat skala prioritas untuk mengakali seretnya pemasukan yang tak sebanding dengan pengeluaran. Salah satu yang diprioritaskan adalah belanja rutin, seperti listrik, air bersih, makanan pasien, dan gaji tenaga honorer. Di luar itu, RSUD bernegosiasi dengan rekanan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang tak ditentukan. “Kita bulan ini sudah sangat kritis. Bulan depan kalau tidak cair, RSUD terancam kolaps,” kata Nur.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengaku tak menutup mata ada keluhan dari pihak faskes, lantaran tagihannya belum dibayar. Menurut Fachmi, pada prinsipnya pihak rumah sakit tidak perlu khawatir, sebab pemerintah dan BPJS Kesehatan memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi seluruh tagihan. BPJS Kesehatan juga telah menawarkan solusi untuk pihak faskes terkait tagihan yang belum dibayar. “Kita memberikan jalan keluar, yaitu supply chain financing dari pihak ketiga seperti perbankan,” ia menerangkan.

Supply chain financing atau SCF merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan. Caranya melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Invoice tagihan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan ini dapat digunakan oleh pihak faskes untuk dijadikan sebagai agunan pinjaman ke bank. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan sudah mengandeng 13 institusi perbankan dan dua perusahaan multifinace bersedia menerima invoice BPJS Kesehatan sebagai agunan pinjaman.

Nantinya, pihak bank akan memberikan pinjaman dengan bunga super-rendah, hanya 0,8 % per bulan dan tenor selama enam bulan. Sedangkan, jika BPJS Kesehatan telat membayar utang yang sudah jatuh tempo, maka BPJS Kesehatan dikenakan sanksi penalti sebesar 1% per bulan. “Semua solusi itu kami siapkan. Tapi kami harap juga pihak rumah sakit jangan pasif, jangan sampai dokter dan perawat yang bekerja di sana tidak dibayar,” ujar Fachmi.

***

Bailout Rp4,9 trilyun untuk BPJS Kesehatan bukan satu-satunya langkah pemerintah untuk menekan defisit. Jurus-jurus lain juga disiapkan pemerintah untuk menyehatkan BPJS Kesehatan. Apalagi, saat ini defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,9 trilyun. Tentu dana bailout tidak cukup untuk menambal defisit, jadi perlu ada sumber dana lain untuk menutupi seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Bersamaaan dengan disetujuinya dana bailout, Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Isi Perpres yang ditandatangani Jokowi pada Senin pekan lalu itu memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk mengatasai persoalan defisit BPJS Kesehatan. Di antaranya, perbaikan manajemen klaim faskes, mitigasi kecurangan atau fraud dalam pengajuan klaim, dan penggunaan sebagian dana pungutan cukai rokok untuk membiayai BPJS Kesehatan.

Dari sekian kebijakan dalam Perpres tadi, kebijakan pungutan cukai rokok yang paling banyak menyedot perhatian publik. Mekanismenya, pajak cukai rokok yang selama ini diterima pemerintah daerah, paling sedikit 50% dialokasikan untuk mendanai program kesehatan di daerah dan 50% lagi untuk anggaran pembangunan daerah. Dengan adanya beleid ini, nantinya 75% dari 50% jatah untuk program kesehatan daerah disetorkan ke kas BPJS Kesehatan.

Tahun ini, diperkirakan pendapatan dari cukai rokok secara nasional sebesar Rp 148 trilyun. Sebanyak 10% merupakan pajak untuk daerah atau Rp14 trilyun. Lalu, 50% atau Rp7 trilyun di antaranya untuk program kesehatan daerah. Nah, yang digunakan untuk BPJS Kesehatan adalah 75% dari Rp7 trilyun atau Rp5 trilyun per tahun. Selama ini, masih ada daerah yang tidak optimal mengalokasikan dana cukai rokok untuk program kesehatan. “Tapi ada catatan juga di daerah itu kalau misal daerahnya sudah punya Jamkesda dan uang itu sudah dipakai, tidak bisa digunakan lagi,” kata Fachmi.

Meski Perpres tersebut dibuat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, isinya tidak mengutak-atik besaran premi BPJS Kesehatan. Pemerintah masih tetap mempertahankan biaya premi yang ada saat ini. Termasuk mereka yang masuk katagori penerima bantuan iuran (PBI), yakni peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibayar penuh oleh pemerintah. Premi PBI adalah Rp 23.000 per bulan. Padahal, merujuk perhitungan aktuaria yang disusun DJSN, premi PBI adalah Rp 36.000 per bulan. Jadi ada selisih Rp 10.000. “Memang ada gap di situ, tapi Presiden Joko Widodo menyampaikan ke kami jangan dinaikkan dulu [premi PBI],” kata Fachmi.

Fachmi mengungkapkan, defisit BPJS Kesehatan adalah “defisit yang terencanakan”, sangat tergantung jumlah peserta. Semakin banyak jumlah peserta, maka defisit yang ada akan semakin lebar. Hal ini karena ada ketimpangan antara nilai premi per orang per bulan dan biaya kesehatan per orang per bulan. Misalnya, biaya premi per orang per bulan Rp 30.000, padahal biaya kesehatan per orang per bulan Rp 50.000. “Ada gap Rp20.000. Kalau pesertanya semakin banyak, tentu defisitnya akan semakin lebar,” ia mengungkapkan.

Karena tak memiliki kewenangan menaikan biaya premi, BPJS Kesehatan, Fachmi melanjutkan, berupaya menutup defisit dengan menggenjot perolehan pendapatan premi. Saat ini masih ada peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran preminya. Akibatnya, pendapatan dari premi tidak maksimal. Tunggakan juga datang dari pemda, baik itu provinisi, kabupaten, maupun kota. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, tunggakan pemda secara nasional mencapai Rp1,3 trilyun. Tunggakan tersebut di antaranya dari sebagian iuran premi pegawai pemda yang pembayarannya menjadi tanggung jawab pemda. “Yang nunggak, ini iuran wajib pemda,” kata Fachmi.

Untungnya, soal tagihan tunggakan pemda, BPJS Kesehatan mendapat dukungan penuh di pemerintah pusat. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2017 telah melakukan intersep dengan memotong langsung Dana Alakosi Umum (DAU) bagi pemda yang menunggak iuran premi BPJS Kesehatan. Dana hasil pemotongan itu oleh pemerintah disetorkan ke kas BPJS Kesehatan. “Pemda yang tidak bayar akan otomatis terpotong. Iuran dari pemda sudah mulai bersih,” kata Fachmi.

BPJS Kesehatan juga berupaya mengatasi defisit dengan memberikan aturan khusus ke beberapa jenis penyakit yang dinilai klaimnya memboroskan anggaran. Awal tahun, BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Kesehatan tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medis.

Toh, belakangan beleid ini dikritik banyak pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), karena dianggap telah menghapus layanan kesehatan yang menjadi hak peserta. Sekretaris Jenderal IDI, Adib Khumaidi, mengatakan telah mengingatkan BPJS untuk berhati hati dalam mengeluarkan peraturan. Terutama mengenai pelayanan kesehatan karena akan membawa dampak tersendiri. “Jadi kalau alasannya pembiayaan, jangan mengobarkan manfaat yang akan diberikan kepada pasien. Ini bisa merugikan pasien,” kata Adib kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA di Jakarta, Senin lalu.

Ketika dikonfirmasi GATRA, Fachmi mengaku enggan berpolemik tentang beleid ini. “Kita clear-kan, [Perdirjampel] ini tidak untuk menghilangkan, tidak untuk mengurangi dampak, tetapi kita atur,” kata Fachmi. Contohnya, untuk penyakit katarak membutuhkan Rp2,6 trilyun setahun dan cuci darah yang butuh Rp2,3 trilyun per tahun. “Bukan membandingkan, tetapi paling tidak kita prioritaskan yang cuci darah. Tetapi untuk katarak, tetap kami lakukan tetapi dijadwalkan,” Fachmi melanjutkan.

Terkait dengan anggaran operasional, BPJS Kesehatan juga dikritik karena dianggap terlalu royal. Berdasarkan laporan keuangan 2017, total biaya operasional perusahaan mencapai Rp4,04 trilyun. Sekitar Rp2,06 trilyun untuk gaji pimpinan dan karyawan. Fachmi memberikan klarifikasi tentang hal ini. “BPJS tidak semena-mena membuat standar gaji dan menaikan gaji. Kita mengikuti perubahan undang-undangnya saja,” katanya. Menurut Fachmi, besar atau kecilnya gaji sangat relatif. “Jika dibandingkan antara gaji Dirut Bank Mandiri dan gaji Dirut BPJS Kesehatan, ya jauh berbeda,” ujarnya.

Sujud Dwi Pratisto. Putri Kartika Utami, dan M. Ridlo Susanto (Cilacap)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com