Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Dirut INALUM, Budi Gunadi Sadikin: Papua Bisa Jadi Center of Excellent

Raut wajah Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum), Budi Gunadi Sadikin, begitu semringah ketika awak GATRA berkunjung ke kantornya, di lantai 26 Energy Building, SCBD, Jakarta. Pasca-penandatanganan sales purchase and agreement (SPA) dengan Freeport McMoran, Budi mengaku bisa tidur nyenyak. “Ini perasaannya, lega,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Setahun menjabat sebagai sebagai bos Inalum, pemerintah akhirnya berhasil mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia hingga menjadi pemegang saham mayoritas. Menurut bankir itu, ada beberapa orang yang terlibat sebagai penghubung untuk memuluskan komunikasi antara pemerintah dan Freeport McMoran. Hanya saja, Budi merahasiakan namanya. “Tapi yang penting gue menjalanninya dengan business friendly, sehingga orang nyaman,” katanya.

Selama satu setengah jam, Budi menjawab pertanyaan awak GATRA Carry Nadeak, G.A. Guritno, Hendry Roris Sianturi, dan fotografer Adi Wijaya. Beberapa jawaban bersifat off the record. Berikut petikan wawancaranya:

Sejak kapan sebenarnya Anda terlibat dalam negosiasi RI-Freeport ini?
Sebenarnya sejak akhir 2014, waktu itu jadi Dirut Mandiri, diminta [untuk mengurus itu]. Saya ingat waktu itu dalam proses mau kasih kredit akuisisi Newmont. Lalu diminta, coba dilihat dong, bisa enggak [ambil Freeport]. Kamu kan bankir. Jadi mulainya di situ. Ketika itu masih Dirut Mandiri. Terus begitu saya lihat, oh ternyata sedih juga lihat history-nya dia (Freeport). Jadi saya terpanggil. Habis dari situ, beberapa kali ketemu, dipanggil, sudah bisa structure-nya kira-kira seperti apa, bagaimana holding-nya mesti jadi, ya sudah, menghadap [kepada Menteri BUMN Rini Soemarno]. Kita cobalah, bisa enggak.

Apa waktu itu Anda memang punya bayangan, harus holding dulu baru bisa mengakuisisi Freeport?
Salah satu reason kenapa holding jadi adalah, karena memang kita harus punya balanced sheet yang cukup untuk transaksi. Ibu Rini melihat, holding itu secara BUMN, salah satu yang dia inginkan. Tapi karena ini (akuisisi Freeport) jadi dipercepat. Karena pas juga dibutuhkan untuk dukungan transaksi. Karena, sejak Pak Tanri Abeng (Menteri BUMN 1998-1999) sampai sekarang, sudah direncanakan holding, tapi melaksanakannya yang susah. Jadi sebenarnya, kerjanya sejak 2014 akhir.

Bagaimana tarik-menarik menuju ke SPA (sales and purchase agreement)?
Memang itu terjadi tarik-menarik. Cuma, tarik-menariknya sudah mulai dari 2017. Begitu ditunjuk (September), kita mulai ketemu [Richard Adkerson] pertama kali kira-kira November. Jadi itu pertama kali Richard tahu ada saya. Sebelumnya enggak tahu. Pada Desember sudah mulai intens [komunikasinya]. Kalau enggak salah Desember itu sudah ada tanda tangan juga (Kementerian BUMN secara resmi menugaskan Inalum untuk membeli saham PTFI pada 18 Desember). Ada beberapa prinsip yang ditandatangan. Pada Juli 2018 sudah diformalkan (heads of agreement –HoA). Jadi sebenarnya yang dikerjakan sudah banyak. Jauh lebih banyak daripada normal term sheet. Kalau kita kan akuisisi, ada term sheet, baru SPA, baru closing. Prinsipnya kita agree dulu, baru detailnya.

Ketika head of agreement sempat muncul keraguan dan kritikan?
Saya yang waktu itu sebenarnya lebih suka low profile. Cuma kan stakeholder membutuhkan juga [penjelasan ke masyarakat]. Karena ini bukan aspek bisnis saja, ada aspek politik juga, segala macam. Kaget juga waktu melihat pemberitaan. Terus terang, nangkis-nya agak berat juga waktu itu. Tapi kita relatively bisa cover. Kalau sekarang, sudah lebih siap kalau ada serangan. Tapi serangannya mana? Malah kurang ramai dibandingkan dengan serangan kemarin (saat HoA). Orang nyerang-nya juga susah mungkin. Capek sih kerjanya.

Kejadian pelukan Jonan dan Richard kemarin membuat hubungan Freeport dan pemerintah semakin baik?
He, he... iya kan hubungan sekarang relatif jadi lebih baik. Sebelumnya, yang namanya CEO Freeport mana mau kalau enggak ketemu presiden. Ini kok sama Budi Sadikin, ha, ha, ha....

Sebenarnya, Freeport McMoran dapat apa sehingga akhirnya sepakat?
Richard selama ini enggak pernah ketemu orang Indonesia nge-deal kayak kita. Bukan hanya saya, ke Bu Sri Mulyani juga. Dia ini kaget karena susah diatur, he, he, he.... Aku dengarnya, dari petinggi Freeport, Kathleen Quirk. Dia bilang, “Saya, to be honest ya, sama kamu capek.” Tapi buat kita, this is the professional deal. The history of fifty years in Indonesia. Karena enggak ada motif. Benar-benar bisnis, taruh di atas meja semua. Banyak yang bilang Indonesia lebih nasionalistik soal sumber daya alamnya sekarang.

Lalu apa respons Anda?
Gue bilang, yang saya lakukan itu ada di konstitusi gue. Konstitisui saya bilang, harus 51%. Harus dijalani, masak ngelanggar konstitusi. Cuma gue menjalanin-nya dengan business friendly, sehingga akibatnya orang nyaman. Memang hukumnya dia begitu. I have a professional business partner. Akan memberikan saya payung hukum. Si Richard senangnya sama kita kenapa? Itu kan akan memberi dia insurance. Karena kita government. Karena dia enggak akan ngalami yang aneh-aneh, karena ada kita. Itu yang diomongin ke pemegang sahamnya.

Hasil negosiasi ini merupakan win-win solution?
Richard mau, pertama ini kayak insurance buat dia karena bisnisnya dia akan sustain jangka panjang. Karena kalau partner sama lu (Inalum), enggak mungkin diganggu-ganggu orang. Enggak ada peraturan-peraturan di mata dia yang enggak bagus, yang akan diberlakukan. Mining itu bisnisnya 30 tahun. Jadi kalau kata dia, kita kalau ada apa-apa di tengah jalan ini, bisa enggak balik investasinya. Dengan dia kongsi sama kita, politically, mereka akan aman selama jadi partner. Dan dia merasa senang, karena timnya profesional.

Bagaimana menjamin kesepakatan agar sesuai track?
Pakai perjanjian pemegang saham. Yang kemarin perjanjiannya ada tiga jenis. Pertama, SPA PT Freeport Indonesia. Ini benar-benar transaksi overall-nya seperti apa, di dalamnya ada right issue seperti apa, kita beli Rio Tinto kan PI (participating interest)-nya sampai 2023. Itu semua masuk ke sana. PT Freeport Indonesia investment agreement antara kita dan Freeport. Perjanjian ini akan selesai begitu transaksi closing. Karena ini kan yang ngomongi transaksi. Begitu close, perjanjian ini selesai.

Perjanjian kedua, shareholder agreement. Nah, ini perjanjian antara kita dan Freeport yang akan survive sampai 2041. Jadi perjanjian pertama, transaksi habis, perjanjian kedua sampai 2041. Perjanjian ketiga, SPA dengan Rio Tinto. Jadi dari tiga perjanjian, dua dengan Freeport dan satu dengan Rio Tinto.

Sebagai pemegang saham mayoritas, harusnya Inalum bisa menentukan arah kebijakan korporasi?
Ini yang harus dijelaskan dengan hati-hati. Karena nanti dibilang, nih 51% jadi harus berkuasa. Ini (tambang) terlalu besar. Kita akan jalanin ini partnership pure. Pilih direksi bareng-bareng deh. Jadi ini kayak kawinan. Tapi kalau kita nikah, trust-nya enggak ada, susah juga mempertahankan.

Konsultan mana saja yang digunakan untuk valuasi, menghitung pajak, dan aspek tambang?
Behre Dolbear Australia dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB untuk mengkaji cadangan, lingkungan, dan operasional tambang PTFI. Mereka konsultan tambangnya. Yang menghitung harga, aku pakai luarnya Morgan Stanley. Kemudian di dalamnya pakai Danareksa. Tapi di-double check sama PwC dan BPKP.

Bagaimana masa depan hilirisasi tambang di Freeport?
Aku bilang ke Ibu Rini dan Ibu Ani, “Bu, ini bukan hanya jadi pusat ekonomi Papua.” Ada manfaat yang enggak pernah dihitung. Papua bisa menjadi center of excellence atau pusat teknologi R&D, buat tambang bawah tanah. Ini will be the biggest and the most complicated tambang. Saya sudah mikir, buat company institute, ambil dosen-dosen ITB yang jago, dan ini bukan research yang pure science. Ini terapan, empirik. Enggak ada orang yang mengalami sekompleks ini, kecuali orang Indonesia. Kalau diambil, itu menjadi IP (intellectual property) rakyat Indonesia di perguruan tinggi Indonesia, di semua paper Indonesia, itu harus dimanfaatkan. Jadi enggak hanya pusat ekonomi. Ini akan menjadi long-term intellectual property di Indonesia. Kedua, ini kan jual konsentrat sama jual proses, bisa [beda] lima kali sampai tujuh kali.

Bagaimana caranya?
Tambang mineral kontribusinya terhadap GDP (gross domestic product) antara 8%-12%. Indonesia GDP -nya US$1 triluun. Jadi kalau 10% saja, berarti US$100 billion itu dari tambang. Tambang itu kalau diturunin, kayak misalnya bauksitnya Antam diproses saja jadi alumina, itu naiknya enam sampai tujuh kali untuk tahun yang sama. Bauksit itu US$30 per ton. Alumina itu mungkin US$700 per ton. Tiga bauksit jadi satu alumina. Jadi untuk US$700 per ton alumina, kita butuh tiga dikali US$30, jadi sekitar US$90 sampai US$100. Jadi bisa untung tujuh kali. Jadi konsep multiplikasi dari ekonomi ini, gue ingin dorong ke Ibu (Rini Soemarno). Artinya, kalau tambang US$100 billion tadi, jika ore enggak kita ekspor dan ekspor nilai tambah, itu US$100 billion bisa jadi US$700 billion. Jadi bukan hanya dilihat dari royalti, pajak.

Bagaimana status izin usaha pertambangan khusus (IUPK) nanti?
Ini seperti chicken and egg. Pak Jonan bilangnya, kalau mau jadi IUPK, lu mesti resmi dulu 51%. Kan mesti tunggu closing. Closing-nya ini kan, biasanya adminstrasi dokumen, adminisitrasi izin, sama bayar. Biasanya paling lama itu bayar, tapi ini bisa cepat. Paling telat November masuk. Cuma begitu kita lihat administrasinya, izinnya itu satu yang lama. Izin anti-trust Cina. Lu sebelum merger, minta izin ke gue. Gila tuh orang Cina pintar. Jadi dilihat yang beli. Lu banyak jual ke Cina ya dan lu nguasai dominan, ekspor ke gue. Lu harus approval dari gue, kalau enggak lu enggak bisa jual.

Apa hambatan ini muncul waktu di negosiasi?
Munculnya waktu di ujung kan, condition precedent. Izinnya apa saja, dokumennya apa saja, bayarnya kapan. Di situ keluar. Lalu butuh ini, butuh ini, mana yang paling lama, IUPK gampang, perubahan AD/ART gampang, terus masuk ke izin itu (anti-trust).

Kalau pembayaran denda karena diduga mencemari lingkungan?
Itu kan kita sudah tahu, keluarnya kapan. Itu enggak persoalan. Tanya ke Pak Ilyas Kementerian LHK, di kesimpulan BPK enggak ada sebenarnya. Itu opini. Bukan temuan. Jadi itu, di laporan BPK meminta, Kementerian LHK memverifikasi apakah ini sudah sesuai dengan aturan. Cuma itu dipolitisasi.

Bagaimana dengan hitungan dendanya?
IPB ada rumus-rumusnya yang harus di-confirm oleh KLHK berdasarkan metodologi tertentu. Jadi yang paling lama itu anti-trust. Jadi tetap kita mau paksain akhir tahun ini.

Siapa saja 11 bank sindikasi yang memberikan pembiayaan akusisi Freeport?
Itu enggak boleh (diberikan). Begitu keluar satu, marah mereka. Malah kita enggak dikasih duit, ha, ha, ha.... Overseas semua, dari Eropa dan Jepang, karena bunganya rendah.

Skema pelunasannya bagaimana?
Kita punya dividend policy, semua free cashflow dibagi. Kita butuh US$3,85 milyar. Let say kita bilang US$5 milyar deh, karena nanti sekali tarik (dari 11 bank sindikasi). Bunga 5%. Kalau bunga 5% dikali US$5 milyar, setahun US$250 juta. EBITDA-nya Inalum, US$1,1 milyar-US$1,3 milyar. Jadi bisa US$185 juta dari Bukit Asam. Inalum US$100 jutaan juta. Jadi cukup dari cashflow Inalum sama Bukit Asam. Cashflow dari Freeport, Timah, Antam, itu bonus. Bisa dipakai buat lain. Makanya bank cepat. Itu sebabnya holding harus jadi, supaya kita punya cashflow power untuk melakukan transaksi.

Bagaimana soal global bond?
Kan bunga naik terus. Saya opsi funding ada tiga. Saya punya cash US$1,5 milyar sekarang. Saya punya line of credit yang saya bisa tarik, at any time US$3,8 milyar. Nah, kalau pakai cash enggak ada bunga. Pinjaman itu bagusnya cepat, bunganya rendah. Cuma dia variabel jeleknya itu bank. Bisa bunga naik terus. Jadi tadinya bank sajalah, aman. Tapi kita pikir-pikir, kalau bunga naik terus, risiko buat kita. Kalau bond kan fixed bunganya, walaupun lebih tinggi daripada bank bunganya, tapi biasanya fixed 10 tahun. Nah, ini kita lagi pikir-pikir mau ambil mana. Cuma opsi itu ada, punya waktu sampai closing. Bond, equity cash, atau pinjaman.

Bagaimana kelanjutan pembangunan smelter?
Itu harus dibangun. Harganya smelter, US$2 billion-lah. Lima tahun itu bangunnya. Jadi setahunnya butuh US$400 juta. Harus dibuat begitu keluar IUPK, harus.

Di Gresik atau di Papua?
Itu masih debat. Di Gresik bagusnya, Petrokima Gresik, sama Semen Gresik sudah ada. Jeleknya, tanahnya enggak bagus, dan yang mesti nanggung PTFI 100%. Kalau di Lombok, bagusnya pelabuhan sudah ada, lahan sudah ada, AMMAN mau join. Ngurangi 50%. Dari US$2 billion kita jadi US$1 billion. US$1 billion bagi lima cuma US$200 juta. AMMAN mau join, dan tanahnya lebih bagus.

Cuma jeleknya di AMMAN enggak ada pabrik pupuk, enggak ada pabrik semen. Enggak ada listrik. Kalau bangun di Papua, ada listrik, kalau Ibu Rini bangun pabrik pupuk sama pabrik semen, bagus. Cuma mesti ada komitmen. Karena logistiknya pertama kali pasti mahal. Biaya konstruksi jadi lebih mahal. Tapi FS sudah selesai, dan saya sudah lihat.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.49 / Tahun XXIV / 4 - 10 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com