Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LINGKUNGAN

Sinergi Bersama Turunkan Emisi

Dampak perubahan iklim kian menjadi ancaman nyata. Cuaca makin ekstrem. Mencairnya kutub es yang berujung pada peningkatan permukaan air laut, serta dampak negatif lainnya perlu diantisipasi. Menanti kolaborasi pusat dan inisiasi daerah dalam mengurangi emisi.

Presiden RI Joko Widodo dalam penyampaian intended nationally determined contribution (INDC) menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 42% dengan bantuan internasional. Untuk membuat komitmen ini menjadi nyata, Indonesia memerlukan perencanaan dengan regulasi dan pendanaan yang terencana.

Maka, pada 25 September lalu, diadakanlah “Pre-Talanoa Dialogue” di Jakarta, sebuah diskusi untuk menjaring berbagai masukan dari multi-stakeholder menuju UN Climate Change Conference of the Parties (COP24) di Katowice, Polandia. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Dr. Ruandha Agung Sugadirman, mengatakan bahwa implementasi Paris Agreement ini membutuhkan komitmen tidak hanya dari para pihak (parties), melainkan juga non-party stakeholder (NPS) dari seluruh level.

Lebih lanjut, Ruandha mengatakan bahwa “Talanoa Dialogue” mencoba menjawab tiga pertanyaan terkait dengan kemajuan upaya pengendalian perubahan iklim saat ini: Ada di mana kita sekarang? Ke m na kita akan melangkah? Bagaimana kita menuju ke sana?

Talanoa merupakan ungkapan tradisional Fiji yang merefleksikan proses dialog inklusif, partisipatif, dan transparan melalui pertukaran ide, keterampilan, dan pengalaman dari keberhasilan program dan kebijakan. Nah, “Pre-Talanoa Dialogue” mengedepankan komitmen dan tanggung jawab bagi seluruh kementerian yang terlibat serta pemerintah daerah (parties), juga sektor swasta, NGO, masyarakat, hingga institusi finansial NPS. Sebelumnya, Indonesia telah menyerahkan para partisipan yang tergabung dalam NDC Implementation Strategy di Talanoa Sunday Dialogue pada 6 Mei lalu di Bonn, Jerman.

Kolaborasi menjadi kunci agar tujuan pengurangan emisi bisa maksimal. Meski demikian, Rhuanda Agung menilai pengendalian perubahan iklim baru sebatas langkah kementerian atau lembaga. “Banyak pemerintah caerah yang belum berkontribusi maksimal. Padahal, ada banyak potensi seperti pemanfaatan dana desa yang menitikberatkan penguatan daerah dengan konsep membangun dari pinggiran,” katanya. Di sisi lain, konsep ini punya kemampuan sinkronisasi komitmen pemerintah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan kesejahtaraan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Dana Desa bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dengan dana pengelolaan hingga Rp1 milyar. “Banyak peran dari pemda belum kita masukkan,” katanya.

Ada lima sektor yang menjadi fokus dalam pengendalian emisi. Yakni sektor lahan dan kehutanan, industri, pertanian, serta limbah. Dari kelima sektor itu, kehutanan dan energi merpakan yang terbesar. Salah satu langkah terkini yang dilakukan di sektor transportasi adalah penggunaan bahan bakar B-20 dan B-30 secara nasional. “Kalau energi misalnya dengan PLN, bagaimana untuk transportasi, bagaimana industri komunikasi dengan Gaikindo, supaya menghadirkan mobil ramah lingkungan,” katanya.

Begitu juga penerapannya pada bidang lain. Misalnya, penggunaan Dana Desa yang diaplikasikan ke program emisi lingkungan, di Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Pidie mengalokasikan dana desa (gampong) untuk perlindungan lingkungan dan hutan sebagai bagian dari inisiasi daerah mengendalikan perubahan iklim.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud, mengungkapkan, "Dana desa jangan hanya digunakan untuk membangun rumah ibadah, jalan, dan jembatan saja." Usulan itu bukan tanpa alasan. Pidie memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki intensitas bencana ekologis seperti banjir yang cukup tinggi. Tak hanya rawan banjir dan longsor, Pidie juga rawan konflik dengan satwa liar, seperti gajah yang kerap memdatangi rumah penduduk dan merusak tanaman atau kebun warga. Konflik ini berujung pada aksi perambahan hutan yang masif dalam waktu singkat.

Sementara itu, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mngendalikan perubahan iklim tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 lalu tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). “Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kuat dengan diterbitkannya Pergub ini,” kata Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Fitratunnisa, saat ditemui GATRA di kantornya pada Jumat, 21 September lalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan menurunkan emisi emisi GRK sebesar 30% pada 2030 atau setara dengan 35 juta ton CO2. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%. RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam bidang rumah tangga, transportasi, industri, komersial, lampu penerangan jalan umum, limbah baik padat maupun cair, serta sektor land use, land use change and forestry (LULUCF).

Data Dinas Lingkungan Hidup pada 2005 menunjukkan, emisi gas rumah kaca pada bidang industri sebesar 29%, transportasi 20%, rumah tangga 24%, komersial 15%, sampah 6%, limbah cair 2%, dan lainnya 4%. Total CO2 sebesar 113,94 juta ton. Adapun proyeksi pada 2030 meliputi: kadar CO2 sebesar 35,09 juta ton. Emisi gas rumah kaca yang terdiri dari industri diproyeksikan menjadi 13%, transportasi 24%, rumah tangga 27%, komersial 26%, sampah 2%, limbah cair 1%, dan lainnya sebesar 7%.

“RAD GRK menjadi acuan masyarakat dan pelaku usaha melakukan perencanaan dan pelaksanaan emisi gas rumah kaca, kami terus sosialisasikan,” kata Fitratunnisa –yang akrab dipanggil Fitri.

Pada 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4.786.327 ton CO atau sebesar 13.58% dari target 30% pada 2030. Ditargetkan, emisi pada sektor energi mampu menyumbangkan penurunan hingga 90%, sebanyak 8% dari limbah dan 2% dari sektor LLUCF.

Industri menjadi titik utama yang perlu dilakukan penanganan dengan target 10,8 juta ton, setara dengan karbondioksida disusul transportasi sebesar 9,8 juta ton setara karbondioksida. Untuk pengurangan efek gas rumah kaca telah tertuang dalam rencana aksi adaptasi perubahan iklim. "Termasuk bagaimana melibatkan masyarakat dalam melakukan antisipasi tadi seperti mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu, dan membagi sampah organik dan anorganik," Fitri menambahkan.

Sandika Prihatnala, Aulia Putri Pandamsari, dan M. Egi Fadliansyah

++++

Inisiasi Daerah Mengatasi Dampak Perubahan Iklim

Kabupaten Pidie
Daerah rawan bencana ekologis dan rawan konflik dengan satwa liar. Mengalokasikan dana desa untuk mengatasi perubahan iklim. Kini sedang mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai dasar hukum.

Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya sejak April menyediakan layanan bus unik, Bus Suroboyo. Para penumpang bus serupa Transjakarta, ini membayar ongkos dengan kupon hasil penukaran sampah gelas atau botol plastik.

DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberlakukan penerapan sistem ganjil genap guna memperbaiki kualitas udara Ibukota. Selain itu, ada program car free day, uji emisi gratis.

Jawa Barat
Melaksanakan Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai bagian dari program nasional dan bersinergi dengan pengembangan desa berbudaya lingkungan (ecovillage).

Cover Majalah GATRA edisi No.49 / Tahun XXIV / 4 - 10 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com