Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

INTERNASIONAL

Eropa Menolak Takluk pada Amerika

Uni Eropa berencana membentuk kendaran bisnis khusus untuk tetap bekerja sama dengan Iran, meski dihadang sanksi dari AS. Tingkat keberhasilannya masih diragukan.

Reputasi dan wibawa Amerika Serikat sebagai polisi dunia mulai diragukan. Di tengah tingginya intensitas sanksi ekonomi AS terhadap Iran, sejumlah negara seperti Uni Eropa, Cina, dan Rusia malah menyusun skema bisnis dengan Iran. Skema itu dirancang sedemikian rupa agar negara-negara itu terhindar dari efek samping sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

Rencana itu terungkap di sela-sela sidang umum PBB di New York, pekan lalu. Kepala staf Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Frederica Mogherini, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengajukan konsep “kendaraan bisnis khusus” (special purpose vehicle --SPV) agar bisa memfasilitasi kerja sama dagang dengan Iran. Dalam prakteknya nanti, diperkirakan SPV akan bisa memfasilitasi pembayaran barang-barang impor dan ekspor dari Iran, khususnya minyak.

“Kami harap, SPV ini nanti juga bisa dimanfaatkan orang lain. Bukan perusahaan dari Uni Eropa saja,” keta Frederica, seperti dilansir The Guardian.

Beberapa versi draf yang beredar memperlihatkan bahwa SPV akan dilaksanakan dalam bentuk barter. Sehingga terhindar dari sanksi Departemen Keuangan AS. Contohnya, Iran bisa mengapalkan minyak mentah ke perusahaan Prancis, dalam jumlah tertentu sehingga nilainya cukup untuk membayar impor barang dari perusahaan Italia yang dikirim ke Iran. Dengan cara demikian, diharapkan tidak ada aliran dana ke sistem keuangan atau perbankan Iran.

Berikutnya, akan ada semacam perantara keuangan yang didukung oleh negara-negara uni Eropa. Ia akan berfungsi menangani perusahaan-perusahaan yang punya minat bertransaksi dengan Iran atau ingin bermitra dengan iran. Transaksi keuangan di SPV itu juga tidak akan dalam bentuk dollar AS. Melainkan dalam mata uang euro dan poundsterling.

Rencana pembentukan SPV ini merupakan bagian dari statuta yang disepakati negara-negara Uni Eropa, Agustus lalu. Kesepakatan mereka itu –secara teoretis—agar perusahaan Uni Eropa tidak menjadi objek sanksi Amerika Serikat. Menurut kesepakatan tersebut, perusahaan Uni Eropa punya dasar hukum untuk meminta kompensasi dari Departemen Keuangan AS, karena menetapkan sanksi di luar wilayah kedaulatan AS. Sebagai catatan, kekuatan hukum dari statuta Uni Eropa ini belum diuji coba di pengadilan.

Sanksi ekonomi AS terhadap Iran ini bermula dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, Mei lalu. Menurut Trump saat itu, pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai kompensasi dari niat mereka menyetop perkembangan senjata nuklir adalah perjanjian terburuk yang pernah disepakati AS. Akan tetapi, tidak semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan nuklir dengan Iran setuju dengan langkah AS. Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Jerman tetap bertahan dalam perjanjian tersebut. Mereka juga tetap ingin membuka kerja sama ekonomi dengan Iran.

Sebagai tindak lanjut langkah mundurnya dari kesepakatan, AS memberlakukan beberapa sanksi terhadap Iran, misalnya untuk industri penerbangan, logam, dan juga otomotif. AS juga berusaha membatasi perdagangan emas serta dolar AS oleh Iran.

Sanksi AS terhadap itu Iran diberlakukan secara bertahap. Pada gelombang pertama, yang mulai berlaku 6 Agustus lalu, AS melarang siapa pun untuk berbisnis logam mulia dengan Iran. Ada juga sanksi bagi negara yang membeli/menjamin surat utang Iran. Sanksi serupa juga berlaku untuk penjualan mobil Iran. Tidak hanya itu, sanksi itu juga menghentikan pengiriman karpet dan makanan dari Iran ke Amerika Serikat.

Pada tahap berikutnya, 4 November, AS akan menerapkan sanksi gelombang kedua. Objeknya adalah pelabuhan dan sektor perkapalan, ekspor minyak dan produk petrokimia, industri keuangan dan bank sentral, asuransi dan reasuransi, reksadana, serta sektor energi Iran.

Pada 5 November, AS juga akan melarang perusahaan asing yang dimiliki AS untuk berbisnis dengan Iran. Beberapa individu/orang tertentu berkewarganegaraan Iran juga akan dilarang berbisnis di AS atau dengan perusahaan asal AS. Meski demikian, nama-nama itu belum diumumkan hingga saat ini.

Ketika berpidato di Dewan Umum PBB, Presiden Iran Hassan Rouhani menekankan bahwa negaranya akan tetap berkomitmen menjalankan perjanjian nuklir. Terlepas dari tekanan AS terhadap negara-negara lain.

“Menyerang multilateralisme bukanlah tanda dari kekuatan. Melainkan, itu adalah gejala kelemahan intelektual,” kata Hassan, seperti dilansir oleh kantor berita Associated Press.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengungkapkan bahwa dirinya kecewa dengan rencana Uni Eropa membentuk SPV nanti. “Ini adalah langkah yang paling tidak produktif. Tidak bisa terbayang dampaknya bagi keamanan dan perdamaian di tingkat regional maupun global,” kata Pompeo.

Beberapa kalangan sudah meragukan keberhasilan rencana SPV Uni Eropa ini menghindari sanksi dari AS. Richard Nephew, mantan staf Presiden Barack Obama, mengatakan bahwa banyak perusahaan Eropa yang memperkerjakan staf dari AS. Perusahaan Eropa juga banyak yang buka cabang di AS. Karena itu, SPV, yang katanya akan didukung oleh perusahaan-perusahaan Eropa, bakal sangat rentan terpapar oleh sanksi. Selain itu, ia berpendapat bahwa sanksi AS juga akan bisa berlaku pada barang yang diperdagangkan. “Hanya sedikit perusahaan yang mau ambil risiko itu. Mungkin ada perusahaan skala kecil atau menengah yang mau,” kata Richard lewat akun Twitter-nya.

Berikutnya, Jarret Blanc, yang juga pernah menjadi staf Presiden Obama dalam urusan perjanjian dengan Iran, merasa bahwa rencana SPV itu hanya untuk menunjukkan iktikad baik dari Uni Eropa. “Yang penting adalah, apakah Cina, India, dan Turki akan ikut?” tanya Jarret.

Ketiga negara yang disebutnya itu merupakan penyerap terbanyak minyak dari Iran. Dengan kata lain, merekalah yang punya peran cukup penting untuk keberlangsungan ekonomi Iran. Seandainya tiga negara tadi berhenti membeli minyak Iran, maka ekonomi “negeri para mullah” ini akan semakin rentan seiring berkurangnya pendapatan.

Menurut data dari Eurasia Group, penjualan minyak dari Iran ke Cina pada periode Mei hingga Agustus kemarin sudah menunjukkan tren penurunan hingga 21%. Memang terjadi pengurangan, tapi belum ada kepastian mengenai tren itu akan berlangsung atau tidak.

Sampai saat ini, masih terbuka peluang negara seperti Cina, India, dan Turki tidak akan takut oleh sanksi dari AS. Karena bisa saja mereka menunjukkan pada khalayak dunia bahwa AS-lah yang melanggar perjanjian dengan Iran. Karena itu, mereka tidak akan khawatir, selama bukan Iran yang melanggar perjanjian.

Cavin R. Manuputty
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.49 / Tahun XXIV / 4 - 10 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com