Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Geliat Palu Koro, Duka Kita

Kombinasi gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kawasan Donggala dan Palu, menyebabkan jatuh banyak korban jiwa. Peringatan dini tanpa mitigasi dan edukasi masyarakat akan percuma saja.

Nuri Hamid Adam ingin bersantai di teras rumahnya, Jumat sore, 29 September, itu. Rumah pensiunan pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu berjarak sekitar 3 kilometer dari Pantai Talise, objek wisata utama di Kota Palu. Belum jenak ia bersantai, lewat pukul 18.00 WITA, Nuri merasakan rantai rumahnya bergoyang tak keruan. Gempa bumi.

Dalam kepanikan, Nuri menimbang gempa sekuat itu mungkin akan disusul tsunami. Karena merasa rumahnya tidak jauh dari pantai, ia berinisiatif lari mencari dataran lebih tinggi. Tidak berapa lama, benar saja, sesudah gempa, ombak besar menghantam rumahnya. Dan tak hanya rumah, mobilnya yang terparkir di garasi juga terseret bersama puing yang tersapu ombak.

“Untung saya tidak luka,” kata Nuri kepada Flora Libra Yanti dari GATRA. Kini, Nuri terpaksa bermalam di tenda yang ia dirikan di depan rumahnya. Ia khawatir barang-barangnya dijarah orang.

Lindu yang mengguncang rumah Nuri itu berkekuatan 7,4 pada skala Richter. Gempa juga menyebabkan tsunami yang terjadi di Pantai Palu, Donggala dan Mamuju dengan ketinggian gelombang jauh lebih tinggi daripada yang diprediksikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Gempa Jumat petang itu dipicu oleh aktivitas sesar atau patahan Palu-Koro. Bencana tersebut menimbulkan korban yang cukup banyak, karena diikuti juga dengan fenomena likuifaksi, atau pencairan tanah. Akibat likuifaksi itu, satu kampung di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, hampir tenggelam dalam lumpur karena tanah tempat bangunan berpijak mencair.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa pukul 13.00 WIB, 2 Oktober lalu, jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa tersebut mencapai 1.234 orang. Mayoritas korban meninggal itu disebabkan karena tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami. Selanjutnya, korban luka berat sebanyak 799 orang dan tengah dirawat di rumah sakit. Angka korban tersebut diperkirakan akan terus bertambah, karena masih ada 99 orang yang dinyatakan hilang, dan sekitar 152 orang dianggap masih tertimbun di bawah reruntuhan.

Banyaknya jumlah korban tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan Indonesia dalam hal mitigasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, mengatakan bahwa sejak 2012 Indonesia tidak lagi memiliki buoy (pelampung di laut) untuk mendeteksi dini potensi tsunami. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono. “Di laut itu sudah tidak ada buoy. Sudah hilang, kebanyakan dicuri,” katanya kepada Dara Purnama dari GATRA.

Buoy adalah pelampung suar dengan sensor untuk mengukur ketinggian permukaan air laut, dan memberikan informasi peringatan dini tsunami ke institusi terkait.
Rahmat tidak mau pihaknya sepenuhnya disalahkan atas ketiadaan bouy-buoy itu. Karena, menurutnya, alat pendeteksi dini potensi tsunami itu bukanlah milik BMKG. Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Selanjutnya, data dari buoy tersebut di-support oleh BPPT ke BMKG. “Sudah terpasang bouy itu, tapi memang belum terintegrasi dengan BMKG. Sudah keburu hilang,” kata Rahmat.
Kendati tidak ada buoy, Rahmat mengaku BMKG tetap melakukan peringatan dini tsunami. Caranya dengan sistem modelling berdasarkan parameter gempa. Misalnya dengan membuat berbagai skenario tsunami yang ditimbulkan oleh magnitude gempa. Dari situ peringatan dini dikeluarkan. “Tanpa buoy kami masih mampu memberikan warning. Cuma kan kalau ada [buoy], itu akan lebih baik,” katanya.

BMKG memang cukup banyak mendapat sorotan pasca-terjadinya bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah kemarin. Salah satunya adalah karena BMKG mencabut peringatan dini tsunami, sekitar 35 menit setelah terjadinya gempa. Padahal, sekitar 20 menit setelah pencabutan status peringatan tsunami itu, ombak besar malah menerjang kawasan pesisir Donggala hingga Palu.

Menurut penjelasan Rahmat, pencabutan peringatan dini tsunami yang dilakukan BMKG sudah sesuai dengan standard operational procedure (SOP). Jika ancamannya sudah tidak signifikan, maka peringatan itu harus segera diakhiri. Tujuannya, agar bantuan bisa segera datang ke lokasi bencana. Apalagi tsunami sudah terjadi bukan datang belakangan. Kalau kelamaan malah banyak yang tewas. “Kalau kami akhiri dua atau tiga jam, bahkan lima jam kemudian, nanti siapa yang menolong di Palu? mana ada yang mau masuk ke lokasi,” ujarnya.

BMKG adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan peringatan dini tsunami pasca-gempa Palu. BMKG memberikan warning untuk 28 negara di dunia yang berada di Samudra Hindia. Peringatan yang diberikan pun akurat. Menurut Rahmat, ada beberapa lembaga monitoring tsunami di kawasan seperti Pasific Tsunami Warning Centre (PTWC) atau Japan Meteorological Agency (JMA), namun tidak ada satu pun yang mengeluarkan peringatan akan terjadinya tsunami di Palu. “Justru dengan keterbatasan, kita memberikan warning,” kata Rahmat.

Sebagai daerah yang terletak di pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia yang bergerak saling menumbuk, gempa adalah ancaman yang selalu mengintai. Termasuk tsunami yang ditimbulkan setelahnya. Bahkan, menurut BMKG, hampir semua wilayah di Indonesia rentan terkena tsunami. Wilayah yang pernah diterjang pun juga berpontensi untuk diterjang kembali.

Kalau sudah terjadi tsunami, mungkin 50-100 tahun atau lebih, bisa terjadi lagi, kata Rahmat. Alasannya, butuh gempa dengan kekuatan yang besar hingga terjadi tsunami. Oleh karena itu, perlu waktu yang lama pula untuk menyimpan energi sebelum akhirnya meledak.

Agar bencana tidak terlalu banyak memakan korban, nenurut Rahmat, harus ada penguatan pada sistem peringatan dini tsunami. Selain instrumen peringatan tersebut, pemerintah juga harus mempersiapkan infrastruktur untuk evakuasi. Masyarakat juga harus diedukasi terkait cara untuk menghadapi gempa dan tsunami. Harus dilengkapi kesadaran bersama. Kalau cuma informasi warning BMKG ya percuma. “Ini harus dari hulu ke hilir,” kata Rahmat.

Pada kesempatan berbeda, pakar geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Danny Hilman Natawidjaja, menyebut bencana yang terjadi di Palu dan Donggala kemarin dalam klasifikasi unik. Karena sesar atau patahan Palu-Koro yang bergeser itu harusnya tidak menimbulkan tsunami yang besar. Namun kenyataannya, gelombang kemarin terbilang cukup besar dan berdampak luas. Keunikan berikutnya adalah terjadi kombinasi bencana berupa likuifaksi yang menenggelamkan satu kampung di Petobo.

Danny berpendapat, bahaya likuifaksi sebenarnya bisa diminimalkan dengan pemetaan. Yakni berupa penelitian geoteknika, baik itu oleh badan geologi, dinas pekerjaan umum, atau siapa pun pihak yang ingin mendirikan bangunan di suatu kawasan. “Harusnya diperhitungkan likuifaksinya,” katanya.

Dari hasil pemetaan tersebut, bisa diketahui tingkat kerentanan suatu kawasan terhadap potensi likuifaksi. Sebetulnya di Palu kemarin juga harusnya sudah dipetakan. “Cuma mungkin follow up mitigasinya yang kurang,” ujar Danny. Ia berbicara dalam konteks prediksi mengenai gempa di Palu yang menurut beberapa pemberitaan sudah pernah diperkirakan sejak 2017 lalu.

Fenomena likuifaksi juga sudah diprediksi bisa terjadi di kawasan tersebut. Mengingat karakter kawasan tersebut berupa lembah yang ada di antara patahan Palu-Koro. Artinya, tanah di kawasan itu sudah pasti mengandung air yang cukup banyak dari cekungan teluk, ditambah lagi ada peluang guncangan dari aktivitas sesar.

Ketika ada potensi likuifaksi di suatu daerah, menurut Danny, masyarakat juga harus diberi pemahaman mengenai antisipasi bila bencana itu terjadi. Selain itu, tata ruang juga disesuaikan. Misalnya, jangan ada bangunan atau infrastruktur yang terlalu besar –kalaupun dibangun harus dengan teknik khusus.

Dalam catatan Danny, ada banyak wilayah di Indonesia yang rentan terkena tsunami. Hampir semua daerah berpotensi terkena tsunami, kecuali pantai timur Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, dan wilayah pantai barat hingga Timur pulau Kalimantan.

Tapi di luar itu, tsunami berpotensi melanda dari pesisir barat Sumatera, Selat Sunda, pesisir selatan Jawa dari Pangandaran, Yogyakarta, Pasuruan, hingga Banyuwangi. Lalu kawasan Bali utara juga sama rentannya, karena ada celah dari Selat Lombok. Nusa Tenggara juga rentan, baik itu dari kawasan laut di utara maupun di selatannya. Maluku dan Papua juga tidak luput dari potensi bahaya tsunami.

Di kawasan timur Indonesia, dari Ambon hingga Sorong di Papua, juga rentan terkena tsunami dengan skala besar. Menurut penelitian Danny, pernah terjadi tsunami besar di kawasan Ambon pada 1674 dan menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa. “Bayangkan bila itu terjadi sekarang. Korbannya pasti lebih banyak,” kata Danny.

Potensi tsunami bisa dideteksi dari sejarah bahwa daerah itu dahulu juga pernah terkena gelombang tsunami. “Itu terlihat dari endapan atau sedimen yang terbawa akibat tsunami,” kata Danny.

Meski banyak daerah yang rawan terkena tsunami, bukan berarti wilayah itu tidak bisa dihuni. Menurut Danny, perlu ada pemetaan atau zonasi mengenai daerah yang rawan dan kurang rawan. Berikutnya, dibuat peta atau petunjuk mengenai jalur evakuasi bila sewaktu-waktu ada peringatan akan terjadi tsunami. Petunjuk-petunjuk itu bisa ditemui di kawasan pantai dan sekitarnya. Selain itu, bangunan di kawasan atau zona tsunami dirancang tahan gempa atau setidaknya cukup kuat. “Sehingga, ketika diterjang gelombang tidak langsung rubuh. Jadi hidup kita bisa damailah,” Danny menambahkan.

Antisipasi bencana di tingkat masyarakat sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan. Contohnya di kota Padang. Setelah gempa bumi melanda pesisir pantai Sumatera Barat, September 2009 lalu, masyarakat setempat mulai sadar dengan potensi bahaya yang mengintai mereka. Sejak saat itu, institusi pemerintah hingga lembaga pendidikan kerap melatih kesiapan bencana mereka. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, ada program sekolah siaga bencana yang menyiapkan siswanya bila terjadi bencana. Di situ mereka diajari cara bersikap tetap tenang, mencari tempat berlindung, atau mengevakuasi diri ke lokasi yang lebih tinggi.

Cavin R. Manuputty
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.49 / Tahun XXIV / 4 - 10 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com