Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Mencegah Dolar Lari ke Luar Negeri

Kenaikan suku bunga The Fed terus memicu pelarian modal dari negara-negara Asia. Likuiditas dolar makin ketat. Indonesia harus makin mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan investasi portofolio.

Ibarat kembang desa merayu jejaka, dolar Amerika Serikat membuktikan diri sebagai primadona dalam urusan menggaet modal. Sekali dia melambai, para investor tergopoh-gopoh mendekat. Begitulah yang terjadi ketika bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuan dari 2% jadi 2.25% pada 26 September lalu.

Akibat rayuan maut itu, aksi pelarian modal (capital outflow) terjadi di beberapa negara Asia. Mengutip Reuters, Korea Selatan setidaknya kehilangan sekitar US$147 juta. Tapi mereka masih mendingan. Thailand lebih parah. Negeri Gajah Putih itu menyaksikan pelarian modal sampai US$213 juta. "Selama The Fed masih terus menaikkan suku bunga, maka dampaknya likuiditas dolar di Asia akan terus ketat," demikian rilis HSBC pada 9 Oktober seperti dilansir Reuters.

Indonesia pun terkena imbas pelarian modal akibat kenaikan suku bunga The Fed. Tapi, angka-angka pasti memang belum keluar. Namun yang jelas, menurut Reuters, dalam kurun tiga bulan terakhir--Juli sampai September--setidaknya, dana investor sebanyak US$1,8 miliar telah meninggalkan Asia, kembali ke AS. Dana yang pulang ke AS itu terutama berasal dari Indonesia, India, Thailand, Filipina dan Vietnam.

Respons negara-negara tersebut? Kurang lebih sama. Memang sulit untuk menang melawan pesona dolar si kembang desa. Tapi tidak berbuat apa-apa juga keliru. Bisa-bisa sepi ditinggal jejaka, eh investor.

Maka, sehari setelah pengumuman The Fed, Bank Indonesia pun menyusul menaikkan suku bunga acuan dari 5% menjadi 5,74%. Bank sentral Filipina juga ikut menaikkan dari 4%jadi 4,5%. Thailand sejauh ini masih percaya diri dengan bertahan di angka 1,5%. Tapi mereka juga sudah memberi sinyal akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Tujuan kenaikan suku bunga di negara-negara Asia itu untuk membendung capital outflow. Sebab pelarian modal akan berdampak negatif terhadap nilai tukar mata uang domestik. Nilai tukar rupiah, misalnya, terus melemah sejak The Fed makin agresif menaikkan suku bunga. Saat ini, nilai tukar rupiah sudah menembus angka Rp 15.000 per dolar.

Bagi negara yang masih banyak doyan impor seperti Indonesia, pelemahan mata uang domestik jelas akan menambah beban transaksi berjalan. Sebab, hampir semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dengan dolar. Pembayaran cicilan bunga utang juga akan makin berat karena menggunakan dolar. Karena itu, meski keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga tampak seperti karena terdesak dan tidak punya opsi lain, banyak ekonom menilai itu sebagai respons yang tepat.

Menteri Koordinator Perekonomian, Damin Nasution, misalnya mengatakan bahwa itu merupakan kebijakan yang "apa boleh buat, kalau enggak ya kita akan tertekan lagi". Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam keterangan resminya menggunakan bahasa yang lebih formal: "keputusan tersebut konsisten dengan upaya mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas aman."

***
Ada banyak faktor mengapa negara-negara Asia masih sangat tergantung pada arus dolar. Tapi yang menjadi sebab utama adalah investasi portofolio yang lazimnya berupa surat berharga yang diterbitkan pemerintah.

Banyak negara Asia masih mengandalkan investasi portofolio untuk mengandalkan pembiayaan. Padahal, investasi jenis ini sangat mudah keluar-masuk. Sifatnya volatil. Investasi jenis ini yang juga termasuk pertama kali kabur ketika The Fed menaikkan suku bunga.

Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menjelasan, investasi portofilio berkontribusi sekitar 20% dalam neraca pembayaran Indonesia (NPI). Dari total kontribusi itu, sampai 37% dipegang oleh investor asing, terdiri dari 31% investor hedge fund dan sisa 6% dibeli bank sentral asing atau pemerintah asing.

Para invesor hedge fund yang memegang obligasi pemerintah RI inilah yang sangat mudah memindahkan uang mereka. Caranya dengan menjual kembali obligasi tersebut ke pasar ekuitas. Menurut Reuters, sepanjang September menjelang pengumuman kenaikan suku bunga The Fed, di pasar ekuitas banyak obligasi pemerintah dari negara Asia berstatus net sell, alias dijual. Ini yang menyebabkan pelarian modal sampai US$1,8 milyar dalam kurun waktu Juli-September.

David menilai, pemerintah seharusnya mulai memikirkan langkah antisipasi agar kepemilikan obligasi negara tidak terkonsentrasi di tangan investor hedge funds. Pembeli obligasi dari bank sentral atau pemerintah asing adalah tipe pembeli yang lebih aman, karena mereka tidak mudah memindah-mindahkan uang.

"Kalau saya menyarankan, porsi [kepemilikan bank sentral asing] yang 6% itu diperbesar, karena [dana] enggak gampang keluar masuk. Kalau mau roadshow ke investor luar, sebaiknya jangan investor hedge fund saja, tapi juga ke investor pemerintah asing," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

David termasuk yang mengapresiasi langkah BI menaikkan suku bunga acuan menyesuaikan kenaikan The Fed. Menurutnya, kenaikan suku bunga itu memang dalam rangka mempertahankan investasi portofolio yang sudah ada agar tidak semuanya kabur. Dampak lainnya juga untuk mempertahankan stabilitas rupiah sehingga defisit transaksi berjalan tidak makin lebar.

Meskipun menurutnya, dari segi defisit transaksi berjalan, Indonesia relatif lebih baik dibanding beberapa negara Asia lainnya. Defisit transaksi berjalan Indonesia--sesuai amanat UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003--selalu dipertahankan untuk maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Turki defisitnya mencapai 6%, Argentina 5%, Afrika Selatan 5%, dan India 4%.

Menghadapi tekanan eksternal dari The Fed yang terus menaikkan suku bunga, David menganalogikan perekonomian Indonesia seperti mobil yang masih relatif bagus kondisinya. Cuma cuaca di luar berkabut dan butuh keandalan si sopir untuk mengantisipasi seandainya cuaca di luar makin buruk hingga tekanan terhadap mobil makin besar.

"Kita enggak tahu apakah kabutnya cuma jadi akan hujan gerimis atau badai, karena selain The Fed, masih ada perang dagang dan resiko kenaikan harga minyak. Mobil harus tetap butuh perbaikan supaya kalau nanti yang terjadi hujan badai, mesin tetap bisa jalan," katanya. Apakah "cuaca berkabut" yang dibuat The Fed mulai makin menekan perekonomian nasional? Tanda-tanda mulai ada.

David menjelaskan, meski kenaikan suku bunga BI adalah untuk merespons kondisi eksternal, perbankan nasional akan ikut melakukan penyesuaian. Bank-bank akan ikut menaikkan suku bunga pinjaman kredit. Ia memprediksi, pertumbuhan kredit pada 2019 akan turun dan hanya mencapai 10%. "Penyesuaian suku bunga pinjaman di perbankan sudah mulai disesuaikan sejak bulan lalu, tahun depan baru terasa dampaknya," katanya.

Di atas kertas, bila suku bunga pinjaman kredit naik, penyaluran kredit juga akan turun, yang berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi. Di sisi lain masyarakat juga akan lebih terdorong untuk menyimpan uangnya hingga ada risiko mengurangi tingkat konsumsi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi pun akan melambat.

***

Skenario perlambatan ekonomi di atas memang tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tapi juga banyak negara Asia lain. Pekan lalu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), misalnya, juga menurunkan prediksi pertumbuhan global dunia untuk 2018-2019 menjadi 3,7%. Angka itu turun dibanding prediksi yang mereka buat pada Juli lalu yang sebesar 3,9%.

Dalam pembaruan rilis resmi tentang World Economic Outlook Selasa lalu, IMF menyebutkan setidaknya tiga faktor yang memicu mereka untuk mengoreksi asumsi pertumbuhan tersebut, yaitu perang dagang AS-Cina, keringnya likuiditas dolar di banyak negara, dan capital outflow.

IMF bahkan juga mencontohkan beberapa negara yang dipaksa untuk menaikkan suku bunga mereka untuk menekan dampak pelarian modal, antara lain Indonesia, Argentina, Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan Meksiko.

Masih ada risiko lain di samping perlambatan ekonomi, yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek. Ini misalnya juga disampaikan Bank Dunia dalam rilisnya Selasa pekan lalu. Sama seperti dalam rilis IMF, nama Indonesia juga disebut.

Dalam rilis berjudul "East Asia and Economic Update" itu, Bank Dunia mengingatkan Indonesia dan Thailand menghadapi risiko kesulitan debt financing akibat mengeringnya likuiditas dolar. Indonesia dan Thailand disebut karena kedua negara ini memiliki utang jangka pendek yang cukup besar, yaitu US$50 milyar dan US$63 milyar.

Debt financing adalah upaya menegosiasikan utang lama yang jatuh tempo dengan cara menarik utang baru, tapi biasanya dengan tempo dan bunga pinjaman berbeda. Ini cara yang lazim ditempuh banyak negara ataupun korporasi.

Hanya, di tengah ketatnya likuiditas dolar, mencari deb financing tidak mudah. Apakah itu berarti Indonesia tidak sanggup membayar utang jatuh tempo (solvency risk)? Tidak juga. Rilis Bank Dunia itu menyebutkan, tidak ada solvency risk baik untuk Indonesia dan Thailand.

Menurut ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, peringatan Bank Dunia itu lebih berarti bahwa Indonesia harus membayar lebih utuk melakukan debt financing. "Sebenarnya masih bisa [untuk debt financing], tapi biayanya lebih mahal," katanya kepada Annisa Setya Utami dari GATRA.

Lana menjelaskan, ketika pemerintah RI hendak menerbitkan surat utang baru, ada beban untuk berani memberika kupon (bunga) obligasi yang lebih mahal kepada investor, menyesuaikan dengan kekuatan nilai tukar.

Saat ini, menurut Lana, obligasi di AS dengan tenor 10 tahun memiliki bunga 3,2%. Bila memasukkan komponen nilai tukar rupiah, obligasi RI untuk tenor 10 tahun harus berani memberikan bunga sebesar 12,2%. "Saat ini [bunga obligasi 10 tahun] Indonesia baru 8,5%. Untuk mencapai 12,5% itu kan tinggi sekali," katanya.

Solusinya, kata Lana, Indonesia memang sebaiknya tidak lagi melakukan lelang umum obligasi di tengah depresiasi nilai tukar rupiah, melainkan private placement s ke investor. "Pemerintah bisa mengajak beberapa investor, langsung negosiasi, bisa enggak imbal hasilnya segini saja," katanya.

Bila pemerintah memberi sinyal berani memberikan imbal hasil di atas 8,5% untuk obligasi 10 tahun, menurut Lana, itu akan memberi sinyal bahwa pemerintah berani bayar lebih mahal. "Dan, itu mungkin bisa menarik kembali uang-uang investor asing tadi," katanya.

***

Sebenarnya, tetap ada solusi menghadapi kenaikan suku bunga The Fed dan semua dampak negatifya. Menurut Lana, Bank Indonesia dapat memerintahkan Peruri untuk mencetak rupiah dengan tujuan mengubah utang dolar ke rupiah. Misalnya ada sebuah korporasi yang berutang US$1 juta dolar atau kurang lebih setara Rp 15 milyar, maka korporasi dapat meminjam Rp 15 milyar baru kemudian menukarnya ke dolar. Di sinilah peran BI dan Peruri untuk menjamin likuiditas rupiah cukup sesuai kebutuhan.

Menurut ekonom lain, Bhima Yudhistira Adhinegara, Indonesia harus lebih banyak melakukan perjanjian local currency settlement (LCS) dalam ekspor-impor. Pasalnya, transaksi ekspor-impor yang sudah diikat dengan perjanjian LCS bisa langsung dilakukan dalam mata uang lokal masing-masing, tidak perlu menggunakan dolar. Sayangnya, selama ini perjanjian LCS baru ada dengan Thailand dan Malaysia.

Untuk jangka panjang, Indonesia memang harus mengurangi ketergantungan terhadap investasi portofolio dan makin memperbesar porsi foreign direct investment (FDI). Ini misalnya disampaikan David Sumual. "FDI kita masih sekitar2%, sedang Vietnam sudah 6%," katanya.

Pemerintah memang sudah berusaha meningkatkan FDI dengan cara menaikkan peringkat ease of doing bussiness (indeks kemudahan berusaha). Tapi, efeknya belum terasa. "Birokrasi masih sulit, pungutan liar masih banyak, kepastiaan hukum, udah kontrak tapi di tengah jalan bisa berubah. Ini masalah klasik," katanya.

Namun, berbagai solusi itu memang harus ditempuh, karena "cuaca berkabut" masih lama. The Fed memperkirakan suku bunga masih akan naik hingga 2018, setidaknya mencapai angka ideal yang mereka proyeksikan, yaitu 3,25% pada akhir 2019.

Dengan suku bunga The Fed yang barusan naik menjadi 2,25% saat ini dan kecenderungan untuk naik tiap 25 basis poin, maka pada 2019 setidaknya masih ada empat kali lagi kenaikan suku bunga The Fed. Indonesia harus waspada.

Basfin Siregar

***

Yang Bertahan dan Yang Kepanasan karena The Fed

Filipina
Filipina menaikkan suku bunga acuan dari 4% jadi 4,5% merespons kebijakan The Fed. Mata uang peso terus terdepresiasi sampai 7,39% sepanjang 2018. Inflasi meningkat sampai 6,7%, tertinggi di kawasan Asean. Inflasi Filipina diperkirakan akan melewati angka 7% pada Desember 2018.

Presiden Duterte terpaksa membolehkan impor beras tanpa tarif untuk melawan inflasi pangan. Sebelumnya impor beras dari kawasan ASEAN dikenai tarif 35% dan dari non-ASEAN berlaku tarif 180%. Untuk sementara tarif dilonggarkan. Likuiditas masih relatif terjaga dengan tingkat LDR (loan to deposit ratio) perbankan berada di angka 77%.

India
Mata uang rupee terus terdepresiasi sampai 14,5% sepanjang 2018, salah satu yang terburuk di Asia. India, Indonesia (terdepresiasi 9%) dan Filipina adalah tiga negara Asia yang paling tergerus mata uangnya akibat pelarian modal. Bank sentral India membuat kejutan dengan menolak menaikkan suku bunga menyesuaikan The Fed. Tetap bertahan di angka 6,5%, langkah yang bertentangan dengan rekomendasi IMF. Namun Bank Sentral India yakin masih memiliki ruang untuk bermanuver, mengingat inflasi yang masih berada di bawah angka 4%. Selain itu likuiditas di India masih berlebih, dengan LDR yang baru mencapai 75,64%.

Thailand
Thailand termasuk salah satu best perfomer di ASEAN. Mereka tetap mempertahankan suku bunga di angka 1,5%, tidak berubah sejak 2015, meski bank sentral Thailand mulai mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga pada akhir 2018 atau 2019.

Sepanjang 2018, mata uang baht hanya terdepresiasi 0,2% terhadap dolar. Penyebabnya karena Thailand adalah negara eksportir yang kuat, tidak banyak mengimpor.

Vietnam
Juga salah satu best performer di ASEAN. Kenaikan suku bunga The Fed tidak berpengaruh banyak pada Vietnam, karena utang luar negeri dalam bentuk dolar hanya mencapai 8%. Kekuatan Vietnam terutama ditunjang oleh FDI yang tinggi, dipicu oleh sektor elektronik yang banyak menjadikan Vietnam sebagai basis manufaktur untuk pasar ASEAN. Mata uang Vietnam Dong hanya terdepresiasi 3% sepanjang 2018.

Turki
Salah satu yang paling terpuruk akibat kenaikan suku bunga The Fed. Mata uang lira terdepresiasi sampai 40% sepanjang 2018, dengan 20% di antaranya terdepresiasi hanya dalam waktu tiga hari. Penyebabnya karena Bank Sentral tidak mau menaikkan suku bunga karena memang sudah terlalu tinggi. Saat ini suku bunga acuan Turki mencapai 24%.

Argentina
Juga salah satu worst performer. Suku bunga acuan Argentina saat ini bertengger di angka 60%. Baik Turki maupun Argentina tidak mampu mempertahankan nilai mata uang mereka karena cadangan devisa yang terlampau sedikit, tidak mampu membendung arus pelarian modal.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.50 / Tahun XXIV / 11 - 17 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Lain-lain
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com