Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Lampu Kuning Likuiditas Perbankan

Likuiditas perbankan mengalami pengetatan. Pertumbuhan kredit tidak diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbankan butuh relaksasi instrumen moneter.

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh CEO perbankan nasional pada Maret lalu akan terealisasi tahun ini. Jokowi meminta, target pertumbuhan kredit sebesar 12% tahun 2018 tercapai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim, pertumbuhan kredit tahun ini mencapai 13%. Lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 8,4%. Hanya saja, instruksi tadi, tidak diikuti dengan kenaikan dana pihak ketiga (DPK).

Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan DPK hingga akhir tahun hanya 8-10% secara tahunan (year on year). Bahkan bisa lebih lambat dari tahun lalu yang mencapai 9,4%. Akibatnya, loan to deposit ratio (LDR) perbankan, rasio kredit terhadap DPK, terus meningkat.

Sampai September tahun ini, LDR perbankan berada di angka 93%. Meningkat sekitar 90% dari bulan yang sama tahun lalu. Di buku I dan II, malah lebih tinggi, lebih dari 100%. Padahal dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/ 2015, BI mengatur batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas pada tingkat 92%.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah menekankan bahwa tidak semua perbankan mengalami pengetatan likuiditas. Pasalnya, masih banyak likuiditas bank yang longgar. ''Kita perlu lebih objektif dalam melihat persoalan likuiditas, karena sektor perbankan kita sangat segmented,'' kata Nanang kepada wartawan GATRA, M. Egi Fadliansyah.

Bank memang tidak hanya mengandalkan pendanaan dari DPK untuk meningkatkan DPK. Tapi bank dapat mencari dana di pasar uang antarbank (PUAB). Nanang meyakini akan ada perbedaan likuiditas antarbank, sehingga memungkinkan bank yang mengalami tekanan likuiditas, mencari dana seperti surat berharga atau PUAB.

Nanang mengatakan, BI selalu menjamin ketersediaan likuiditas jangka pendek di pasar uang. Tujuanya agar tidak kekurangan atau kelebihan. ''Selain itu, harus dibedakan konteks kondisi likuiditas di pasar uang (money market), dibandingkan kondisi untuk pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) perbankan,'' ujarnya.

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti mengatakan bahwa LDR perbankan umum saat ini 93%-94%, yang berakibat semakin ketatnya likuiditas bank. Kondisi ketatnya likuiditas perbankan terjadi sejak 4 bulan terakhir. ''Kita seharusnya merespons supaya menaruh dana di bank tetap menarik,'' ujarnya kepada wartawan GATRA, Annisa Setya Hutami.

Periode 13 September 2018 hingga 12 Januari 2019, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan untuk rupiah di bank umum menjadi 6,5% dan untuk valas 2%. Tujuannya, agar semakin meningkat jumlah masyarakat yang menyimpan uangnya di dalam negeri. LPS menilai, terdapat rentang yang sangat jauh antara suku bunga valas di perbankan dan deposit BI.

Menurut Destry, kondisi perbankan umum masih relatif kuat. Posisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/ CAR) bank masih di level 23%. Indikator keuangan perbankan lain juga masih solid. ''NPL di data terakhir menunjukkan penurunan di level 2,7 persenan. Masih relatif aman. Memang likuiditas ini yang bank sedang concern,'' ujarnya.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengatakan bahwa kondisi likuiditas perbankan tahun ini lebih ketat dibandingkan tahun 2017. Bahkan, dari awal tahun 2018 sampai sekarang, trennya semakin mencekik. ''Kalau kita lihat, ekses likuiditas yang biasanya ditempatkan di instrumen bank Indonesia, itu cenderung menurun dari awal tahun. Kemarin sempat Rp 500-an trilyun, sekarang Rp 300-an trilyun,'' ujarnya kepada GATRA.

Menurut Josua ada beberapa penyebab ketatnya likuiditas. Pertama, karena peningkatan konsumsi masyarakat yang berakibat pada peningkatan permintaan kredit. Di satu sisi, kata Josua, peningkatan konsumsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, akan memengaruhi likuiditas perbankan. ''Apalagi tahun ini pemerintah bisa menjaga inflasi dan stabilitas harga dengan tidak menaikkan harga BBM (bahan Bakar Minyak) dan listrik,'' ujarnya.

Kedua, kata Josua, perbankan dan pemerintah saling rebut dana di pasar. Perbankan gencar menawarkan obligasi, sementara pemerintah dengan surat berharganya. Menurut Josua, di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pendanaan lain, ketimbang berutang, pemerintah dituntut berinovasi dalam mencari pendanaan, termasuk menerbitkan surat berharga negara (SBN) ritel. ''Itu memang ada faktor saling rebut pasar,'' katanya.

Ketiga, aliran modal asing menurun. Menurut Josua, BI berpotensi menaikan kembali BI 7-day reverse repo rate (BI 7DRR) sebesar 25 bps untuk menahan keluarnya dana-dana dari dalam negeri. Terakhir BI sudah menaikan 25 bps menjadi 5,75%. ''Untuk membuat pasar ekonomi kita lebih atraktif. Era suku bunga rendah sudah berakhir. Suku bunga global cenderung meningkat,'' ujarnya.

Josua juga mengusulkan BI agar merelaksasi giro wajib minimum (GWM) rupiah bank umum yang saat ini masih bertengger 6,5% dan GWM valas 8% dari dana pihak ketiga (DPK). Paling tidak, kata Josua, bisa berkurang 1% dari GWM semula. ''Itu efektif untuk melonggarkan likuiditas. Opsi itu masih terbuka,'' katanya.

Hosua mencontohkan, bank sentral Cina (People's Bank of China/PBOC) yang memangkas GWM-nya sebesar 1%, untuk melonggarkan likuiditasnya. ''Dengan menurunkan tingkat GWM, meskipun suku bunga naik, itu namanya bauran kebijakan,'' ujarnya.

Chief Economist BCA, David Sumual, mengatakan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga acuan BI pada September lalu memicu kondisi likuiditas semakin ketat. Itu diperparah oleh terjadinya capital outflow dari investasi portofolio yang mengakibatkan defisit transaksi perdagangan. ''Defisit transaksi perdagangan ini akhirnya ikut memengaruhi likuiditas domestik,'' katanya ketika dihubungi wartawan GATRA, Aulia Putri Pandamsari, selasa lalu.

David menyarankan BI agar melakukan operasi moneter atau melonggarkan GWM. Agar kebijakan ini tidak memengaruhi kurs rupiah, perlu dilakukan dengan hati-hati. ''Instrumen BI kan juga terbatas. BI juga perlu mendorong aliran modal dari investasi portfolio kembali masuk dengan imbal hasil yang menarik,'' katanya.

Menurut David, bank buku I dan buku II adalah korban pertama likuiditas yang mengetat. Agar tidak kolaps, ia menyarankan, bank buku I dan II melakukan aksi merger atau diakuisisi agar dapat meningkatkan permodalan. ''Saya juga sudah dengar sih kalau ada persoalan soal likuditas terutama di bank menegah kecil,'' katanya.

Hendry Roris P. Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.50 / Tahun XXIV / 11 - 17 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Lain-lain
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com