Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Lahan Baru untuk Petobo dan Balaroa

Pemerintah tengah menata ulang kawasan bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Skenario relokasi diperkuat dengan penyediaan 320 hektare lahan pengganti. Petobo-Balaroa hanya cocok untuk kawasan terbuka hijau.

Nosarara Nosabatutu. Dengan bersama kita satu. Ungkapan itu tepat menggambarkan kondisi pasca-gempa yang mengguncang Bumi Tadulako penghujung September lalu. Lebih dari sepekan bencana melanda Palu, Sigi, serta Donggala dan sekitarnya, masyarakat kini berbenah. Puing-puing bangunan mulai dibersihkan, lalu lintas kendaraan di Kota Palu berangsur pulih. Rutinitas warga perlahan menggeliat setelah bencana gempa bumi dan tsunami meluluhlantakkan roda ekonomi masyarakat di jantung Sulawesi Tengah tersebut.

Di sisi lain, duka belum berakhir. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban di dua wilayah Palu yang terdampak cukup parah: Petobo dan Balaroa. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan diperkirakan masih terdapat 5.000 warga korban gempa yang tertimbun di wilayah Petobo dan Balaroa, dua wilayah yang mengalami likuefaksi (“pencairan” tanah akibat beban getaran gempa).

“Jumlah itu menurut informasi yang disampaikan kepala desa. Tapi masih belum terverifikasi,” ujar Sutopo dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Ahad lalu.

Sebagian besar pemukiman warga wilayah Balaroda dan Petopo tertimbun lumpur. Menurut catatan BNPB, terdapat 1.445 unit rumah yang rusak di Balaroa. Sementara itu, di Kampung Petobo diperkirakan kerusakan mencapai 2.050 unit rumah. Kondisi bangunan yang rusak, permukaannya rata dengan tanah.

Sutopo menyebutkan proses pencarian korban terus dilakukan dengan bantuan tujuh unit alat berat dan ekskavator. Ia menyebut evakuasi tersebut ditargetkan rampung pada Kamis, 11 Oktober ini. Kalau [korban] tidak ditemukan, nanti akan dibahas bersama. “Apalagi tanggal 11 itu sudah dua pekan sehingga sudah dinyatakan hilang,” jelasnya.

Merujuk pada data terakhir yang dikeluarkan BNPB per Senin, 8 Oktober lalu, jumlah korban jiwa akibat gempa bumi Sulawesi Tengah bertambah menjadi 1.984 orang, 835 orang dilaporkan hilang. Dari jumlah korban tersebut, sebanyak 879 jenazah dimakamkan massal, sementara 1.059 jenazah dimakamkan sendiri oleh pihak keluarga. Selanjutnya, korban luka sebanyak 10.679 orang serta warga yang diungsikan sebanyak 74.444 orang. BNPB memperkirakan, total kerusakan rumah akibat bencana gempa ini taksirannya mencapai 65.733 unit.

***

Dalam kunjungannya ke wilayah Petobo, Kota Palu, Rabu pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah sudah menyiapkan opsi relokasi warga yang terkena dampak gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah. Opsi itu sudah dibicarakan juga dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola serta kepala daerah setempat. “Kita sudah siapkan lokasinya, meskipun lokasinya 20 kilometer dari sini. Tapi itu tempat-tempat yang dalam jangka panjang itu aman,” kata Presiden Jokowi.

Relokasi menjadi pilihan karena permukiman penduduk tersebut sudah rata dengan tanah, lumpur pun menutupi reruntuhan bangunan. Sehingga tidak layak dibangun kembali. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 320 hektare sebagai tempat relokasi para korban terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Relokasi tersebut, kata Puan, ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, rawan likuefaksi, dan potensi ancaman bencana lainnya. Untuk menentukan lokasi yang tersedia, Puan mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Bahkan menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, rencana relokasi warga korban terdampak gempa di Balaroa dan Petobo sudah dalam tahap finalisasi. Kementerian ESDM, Kementerian PUPR dan, Badan Geologi sedang merampungkan masterplan tata ruang baru kawasan di wilayah tersebut. BNPB, kata Willem, juga telah melakukan identifikasi daerah yang rawan bencana. Identifikasi tersebut diperlukan dalam perencanaan pembangunan areal permukiman baru bagi warga.

Hunian di areal relokasi, sementara didesain seperti barak-barak. Untuk membangunnya dibutuhkan waktu sekitar dua bulan. Sedangkan lahannya akan disiapkan oleh pemprov dan pemkab terkait. Selain itu, saat ini tim gabungan juga aktif melakukan pendataan kembali penduduk di wilayah bencana likuefaksi tersebut. Menurut informasi yang dihimpun BNPB banyak aparatur sipil negara (ASN) yang turut menjadi korban bencana gempa tersebut.

”Sekarang yang diperlukan adalah kita melayani kebutuhan mendesak, seperti puskesmas, kelurahan, dan kecamatan juga sudah melayani pendataan penduduk. Misalnya 5.000 orang yang diperkirakan hilang di Petobo dan Balaroa. Itu kan harus didata,” kata Willem kepada Riana Astuti dari GATRA.
,
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM), Rudy Suhendar, membenarkan skenario relokasi yang tengah disiapkan pemerintah itu. Saat ini, menurut Rudy, pihaknya bekerja sama dengan kementerian terkait ada dalam tahap menentukan kawasan yang akan menjadi target relokasi warga korban gempa, tsunami dan likuefaksi.

Badan Geologi, Rudy melanjutkan, sudah mempunyai backup data yang cukup seperti peta kerawanan bencana gempa bumi, peta kerawanan gempa dan tsunami, peta likuefaksi, serta peta geologi teknik di Sulawesi Tengah. Data tersebut akan menjadi input bagi pemangku kepentingan untuk menentukan wilayah yang akan menjadi lokasi permukiman baru. Setelah kejadian [gempa], tim Badan Geologi melakukan pemetaan kembali daerah yang masih rawan terhadap gempa-tsunami-likuefaksi berdasarkan kerusakan yang terjadi,” ia memaparkan.

Masukan dan kajian dari Badan Geologi akan dieksekusi oleh Kementerian ATR untuk perumusan zonasi dan tata ruang baru wilayah, sementara bagi Kementerian PUPR hal tersebut bermanfaat untuk rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bila dilihat dari struktur geologi pasca-gempa, menurut Rudy, sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pembangunan fisik di Petobo dan Balaroa. Terutama untuk pola konstruksi sederhana seperti rumah-rumah hunian. “Kalaupun hendak dilakukan pembangunan di dua tapak itu, perhitungannya harus melalui proses engineering yang tinggi seperti terhadap bangunan-bangunan tinggi (high building). Fondasinya harus melewati dulu lapisan yang hancur ini. Dan ongkos konstruksinya sangat mahal,” ujarnya.

Untuk itu, Rudy menyarankan agar lahan yang ada di daerah likuefaksi tersebut dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti untuk ruang terbuka hijau (RTH), kawasan persawahan, dan perladangan. ”Sebaiknya ke depan daerah yang terdampak kuat, daerah likuefaksi yang rawan, tidak dijadikan lagi permukiman,” Rudy menambahkan.

Mengenai kawasan yang akan dijadikan sebagai target relokasi, Rudy menyebutkan pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencari lahan baru yang jauh dari kawasan zona merah atau kawasan dengan kerawanan bencana gempa bumi tinggi. Selain itu, daerah hunian baru tersebut juga harus aman dari potensi bencana lainnya, semisal banjir dan longsor.

Kriteria wilayah relokasi melingkupi daerah dengan kawasan rawan bencana gempa bumi rendah, kawasan rawan bencana gempa bumi menengah, kawasan jauh dari radius tsunami, serta bukan kawasan yang rawan longsor tinggi. “Yang jelas kami akan mencari lahan yang relatif stabil karena berdasarkan sejarah, gempa di wilayah yang sama masih dimungkinkan,” ucap Rudy.

Andhika Dinata dan Arief Koes Hernawan

++++

Karakteristik Kebencanaan Geologi di Palu

Sumber gempa bumi :
Sesar Palu-Koro (mendatar-mengiri) dan Subduksi di utara Sulawesi

Litologi (jenis batuan penyusun) :
Tersier dan kuarter berupa alluvium dan sedimen yang bersifat lepas dan mudah longsor

Kondisi tanah permukaan :
Batuan lunak (kelas D dan E) yang akan memperkuat goncangan gempa bumi. Amplifikasi 2-4 kali.

Zonasi kawasan rawan gempa bumi :
Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi.

Zona kerentanan gerakan tanah :
Zona kerentanan gerakan tanah tinggi

Potensi Tsunami :
Tinggi gelombang tsunami yang pernah terjadi 10 meter (catatan sejarah)

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM, 2018
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.50 / Tahun XXIV / 11 - 17 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Lain-lain
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com