Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Kocok Ulang Skema Pensiun

Pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun aparatur sipil negara. Besaran pensiun bertambah, tapi potongan gaji juga bertambah. Demi mengurangi beban keuangan negara.

Pegawai negeri sipil kini harus siap-siap menerima potongan gaji lebih besar. Pasalnya, pemerintah tengah menyiapkan skema baru dana pensiun. Skema itu direncakan akan mulai berlaku pada 2020.

Informasi itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi (PAN-RB), Asman Abnur, seusai rapat terbatas di kantor Presiden, 26 Juni lalu. Rapat yang juga dihadiri beberapa menteri, di antaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, itu bertema "Reformasi Program Pensiun" dan khusus membahas opsi-opsi program pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kepada para awak media, Menteri PAN-RB menjelaskan, selama ini program pensiun ASN menggunakan skema pay as you go, yang berarti pensiun langsung dibayar setelah ASN memasuki usia pensiun.

Asman menjelaskan, tiap bulan para ASN dipotong gaji sekitar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Dana itu lalu dikelola oleh PT Taspen (Persero). Khusus untuk anggota TNI dan Polri, pengelola dana pensiunnya adalah PT Asabri (Persero).

Ketika ASN pensiun, iuran dari potongan gaji 4,75% itu dikembalikan dalam bentuk dana pensiun. Namun, potongan haji 4,75% itu sebenarnya terlalu rendah, tidak mampu menutupi pembayaran dana pensiun PNS yang mencapai 75% dari gaji pokok. Kekurangan itu kemudian ditanggung negara lewat APBN.

Itulah yang mulai dirasa membebani keuangan negara. Menurut Asman, pada 2017 lalu, misalnya, APBN menggelontorkan Rp100-an trilyun untuk membayar dana pensiun.

Kementerian PAN-RB pun lalu mengusulkan skema berbeda, yaitu sistem fully funded. Dalam sistem ini, iuran pensiun diambil dari porsi potongan gaji yang lebih besar. Memang belum ada kepastian besaran persentase potongan gaji ASN. Apakah pemerintah ikut menanggung atau sepenuhnya ditanggung iuran pensiun ASN. Kementerian PAN-RB pernah mewacanakan pemotongan gaji ASN sebesar 10%-15% untuk iuran pensiun.

Menurut Asman, dengan skema fully funded ini beban APBN akan berkurang. Selain itu, yang juga lebih penting, ASN akan lebih sejahtera ketika mereka pensiun. Dalam hitungan pemerintah, dengan skema itu, ASN eselon 1 yang menerima dana pensiun Rp 4-5 juta per bulan, bisa memperoleh sampai Rp 20 juta.

Banyak kalangan yang bereaksi terhadap rencana tersebut. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan bahwa secara prinsip ia menyetujui skema pensiun PNS diubah. "Dengan sistem pay as you go, PNS hanya membayar iuran pensiun sekitar Rp 75.000 per bulan," katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

Menurut Lina, iuran pensiun senilai itu terlalu rendah. Iuran pensiun serendah itu ada kaitannya dengan sejarah. Dulu, gaji PNS sangat kecil. Benefit utama PNS adalah adanya sistem pensiun. Tapi, kini situasinya sudah berbeda. Gaji PNS sudah lebih besar setelah adanya konsep remunerasi dan berbagai tunjangan. "Sudah saatnya move on dari sistem pay as you go," katanya.

Hanya, ia tidak sepakat bila pemotongan gaji untuk iuran pensiun mencapai 15%. Apalagi bila pemotongan itu disamaratakan. Menurut Lina, pemotongan gaji sampai 15% akan sangat memberatkan PNS baru. Pemerintah seharusnya membuat sistem pemotongan gaji secara berjenjang (grading) sesuai dengan golongan/kepangkatan PNS.

Idealnya kata Lina, makin tinggi golongan PNS, harus makin besar pula potongan gaji iuran pensiun. Ini karena gaji PNS yang golongannya tinggi juga lebih besar. "Tidak bisa disamaratakan, harus menyesuakan grading," katanya.

Menurut Lina, sebenarnya model pay as you go di mana pemerintah mengambil dana APBN untuk membayar pensiun ASN sudah tidak dipakai di negara mana pun. Kebanyakan negara sudah menggunakan sistem fully funded.

Ada negara yang bahkan sudah mengaplikasikan konsep time bank, misalnya di Jepang. Di negara itu para anak muda bekerja sukarela mengurusi para pensiunan. Setelah tua, mereka akan dibayar dengan cara diurusi berdasarkan waktu yang mereka habiskan bersama para pensiuan ketika muda. Jadinya waktu dibalas waktu. Menurut Lina, Indonesia masih jauh dari sistem ini. "Bila [time bank] ingin diimplementasikan, perlu melalui berbagai rangkaian," katanya.

Saat ini berbagai detail tentang sistem fully funded memang belum semuanya dibuka ke publik. Bahkan soal wacana potongan gaji 10%-15% yang belum diputuskan. "Mengenai potongan [gaji] 15%, hal itu belum ditentukan, masih kemungkinan berubah," kata Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB.

Pihak lain yang juga akan terkena dampaknya bila skema fully funded resmi diberlakukan pada 2020 adalah PT Taspen (Persero). Pasalnya sistem fully funded akan membuat dana yang dikelola PT Taspen makin besar. Hal ini diakui Iqbal Latanro, Direktur Utama Taspen. Mereka bahkan sudah memiliki prediksi angka. "Bisa mencapai Rp3.000 trilyun pada 2050," kata Iqbal. Sekadar gambaran, dana pensiun yang dikelola PT Taspen saat ini Rp130 trilyun.

Menurut Iqbal, pemerintah mengharuskan PT Taspen berubah bila skema fully funded ini mulai diterapkan. Selama ini PT Taspen memang lebih mencari laba dan melakukan investasi yang tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan ASN.

Dari segi bisnis, kata Iqbal, kinerja PT Taspen bagus. Tapi bila sistem fully funded diterapkan, salah satu poin yang juga masuk dalam reformasi ini adalah reformasi pengelolaan dana pensiun. Taspen akan berubah menjadi semacam BUMN khusus yang tugasnya mengelola dana pensiun sekaligus berbisnis demi benefit bagi pensiunan. "Misalnya kerja sama dengan bank untuk KPR dan ada bantuan berupa uang muka. Contoh lain, pensiunan bisa dapat keringanan berbelanja," katanya.

Iqbal menyambut baik penerapan sistem fully funded. Menurutnya, negara terbebani bila terus-menerus mengeluarkan dana APBN untuk membayar uang pensiun. "Dengan sistem baru, dia (ASN) membiayai sendiri, itulah yang disebut fully funded," katanya.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 4,5 juta orang yang berstatus sebagai ASN. Sebanyak itulah yang akan terdampak skema baru dana pensiun ini.

Basfin Siregar dan Putri Kartika Utami
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com