Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Jamu Manis Penahan Rupiah

Selain ketidakpastian ekonomi global, defisit neraca berjalan membuat kurs rupiah berlama-lama terbenam oleh penguatan dolar. Sri Mulyani akan memperketat impor.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis-Jumat lalu menghangat setelah terjadi perubahan eksternal yang sangat cepat. Pada hari kedua rapat tersebut, Bank sentral Cina, PBoC, mengumumkan akan menurunkan rasio cadangan wajib sejumlah bank sebesar 0,5% mulai 5 Juli. Sementara itu, bank sentral Uni Eropa, ECB juga mulai menurunkan pembelian aset bersih.

Ini artinya, menurut Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, Cina ingin menurunkan nilai yuan, dan bank sentral Eropa sedang berancang-ancang mengetatkan kebijakan moneternya. "ECB segera menaikkan tingkat suku bunga," kata Mirza.

Perekonomian global memang sedang mengalami ketidakpastian. Perang dagang Amerika-Cina, kenaikan harga minyak, juga klaim bank sentral Amerika Serikat yang akan menaikkan suku bunga acuannya hingga empat kali tahun ini dan dua kali tahun depan tentu berefek besar terhadap perekonomian dunia.

Pasar keuangan bergejolak menjadikan mata uang negara-negara berkembang melemah, termasuk rupiah. Ini yang membuat Bank sentral pun memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-day repo rate 50 basis poin sebagai hasil dari rapat tadi.

Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, keputusan menaikkan suku bunga acuan hingga 50 bps ini juga didasarkan atas perhitungan kenaikan suku bunga di beberapa negara yang berkarakter sama dengan Indonesia, seperti India.

Selain itu, keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan tersebut juga merupakan langkah front loading. Artinya, kenaikan bunga acuan memperhatikan waktu yang lebih awal dari tekanan yang akan timbul. "Keputusan kenaikan suku bunga ini konsisten dengan kebijakan yang pre-emptive, front loading, dan ahead the curve, juga untuk membuat daya saing pasar keuangan Indonesia menarik," kata Perry.

Sebenarnya, untuk menjaga stabilitas keuangan dalam negeri, BI sudah mulai melakukan pengetatan kebijakan beberapa bulan lalu. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Mei lalu sampai dua kali menaikkan suku bunga acuan. Pertama kali BI menaikkannya pada pertengahan Mei. Saat itu, suku bunga acuan dinaikkan 25 basis poin (bps) menjadi 4,5%. Itu merupakan kenaikan pertama setelah sekian lama BI mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,25%. Pada RDG tambahan pada 30 Mei, BI memutuskan menaikkannya lagi sebesar 25 bps, membuat suku bunga acuan menjadi 4,75%. Hasilnya, rupiah beberapa saat memang menguat.

Namun, selepas libur panjang Lebaran lalu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah. Selasa lalu misalnya, perdagangan rupiah dibuka di angka 14.397 per dolar. Sesaat kemudian rupiah kembali tertekan hingga ke level 14.429 per dolar.

Selain pengaruh dari luar yang sangat kuat, pelemahan rupiah yang berkepanjangan juga diyakini akibat kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kurang mendukung. Defisit neraca berjalan atau current account defisit masih menjadi salah satu penyebab. Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, defisit neraca berjalan selalu menjadi permasalahan saat terjadi guncangan ekonomi global.

Menurutnya BI dan pemerintah perlu memikirkan solusi yang lebih permanen untuk mengatasi kelemahan tersebut. "Kita mengalami capital outflows sehinga dolar benar-benar bukan lagi terbatas, tapi berkurang supply-nya dan berujung pada pelemahan nilai tukar rupiah," kata Piter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju bila persoalan yang perlu dibereskan untuk menghadapi fenomena ekonomi global saat ini adalah defisit transaksi berjalan. Berbagai cara bakal ditempuh untuk mengecilkan defisit tersebut, seperti membuat kemudahan ekspor hingga selektif dalam mengkaji kebutuhan impor. "Apakah kebutuhan (impor) itu betul-betul sesuatu yang dibutuhkan perekonomian Indonesia atau tidak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan fokus pada impor yang mampu menunjang produksi. Selain dorongan ekspor dan pengetatan impor, menurut Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Denni Puspa Purbasari, pemerintah juga sedang mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata, yaitu dengan membangun 10 destinasi wisata prioritas.

Menurut Denni, hal itu juga merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan devisa. "Itu juga tujuannya supaya kita punya pasokan dolar yang cukup dari dalam negeri, dengan menjual keindahan pariwisata kita," katanya kepada Hendry Roris P. Sianturi dari GATRA.

Menanggapi kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian dalam negeri akibat pelemahan rupiah yang berlarut-larut, Perry Warjiyo menyatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih terkendali. "Pelemahan rupiah yang sekarang ini masih manageable (terkendali), secara tahun berjalan juga manageable, sehingga tidak perlu panik," katanya.

Mengenai dampak kenaikkan suku bunga acuan agar tidak membuat pasar keuangan menjadi kering, selain memberi jamu pahit dengan kenaikan BI 7-day repo rate, otoritas moneter juga mengimbanginya dengan memberi jamu manis ke pasar. Kebijakan jamu manis itu adalah dengan memberikan pelonggaran loan to value ratio (LTV) sektor properti. Pelaksanaan relaksasi LTV dilakukan lebih cepat dari Oktober menjadi 1 Agustus 2018 untuk menahan dampak kenaikkan suku bunga acuan.

Selain LTV, BI juga merelaksasi perhitungan rata-rata Giro Wajib Minimum (GWM) untuk pengelolaan likuiditas perbankan dari 1,5% menjadi 2%. Relaksasi tersebut akan berlaku mulai 16 Juli sehingga perbankan masih bisa punya ruang menata keuangannya. "Jadi sebelum terasa pahitnya, jamu manisnya sudah kami berikan," kata Perry.

Bila semua itu dilakukan, tetapi kondisi nilai tukar tetap melemah, apakah perekonomian domesti akan memburuk? Otoritas moneter melihat kondisi masih tetap baik bila dilihat dari indikator ekonomi dalam negeri, seperti pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren perbaikan.

Mirza mengakui, defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar US$1,52 milyar dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5%, meski tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto pada kuartal kedua tahun ini.

Soal impor yang masih besar, sebenarnya dalam impor Januari-Mei tahun ini ada impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang. Antara lain untuk pembangunan infrastruktur senilai US$4 milyar, impor sektor pertahanan US$1,1 milyar, dan beras US$ 400 juta. Bila komponen impor infrastruktur yang bersifat jangka panjang dikeluarkan, neraca perdagangan Indonesia sebenarnya masih surplus.

Mirza mengatakan dengan asumsi itu, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum panas.

Di sisi lain, bila pemerintah sudah mulai ekstra-hati-hati dalam menghadapai gejolak belakangan ini, pihak swasta disarankan melakukan hal yang sama. Sektor swasta juga perlu melakukan langkah-langkah seperti penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. "Sehingga perekonomian bisa meng-absorb shock ini secara lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak," kata Sri.

Mukhlison S. Widodo, Fitri Kumalasari, dan Putri Kartika Utami
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com