Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Nasib Ojek Online Setelah Putusan MK

MK menyatakan usaha transportasi online tidak sesuai dengan UU LLAJ Tahun 2009. Pemerintah daerah dipersilakan menyiasati dengan peraturan daerah. Persoalannya bukan regulasi melainkan perbaikan nasib.

Dinda Okzandini masih setia dengan ojek online. Selama dua tahun ini ia menggunakan angkutan kendaraan bermotor daring untuk ke kantornya, di bilangan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Begitu pula ketika pulang ke tempat tinggalnya di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Transportasi yang sama digunakannya ketika hang-out pada waktu luang.
Content analyst, Traffic Strategy PT Lazada Indonesia itu memilih jenis angkutan tersebut karena harganya sudah disepakati antara penumpang dan pengemudinya. "Lebih murah dan transparan dibandingkan ojek konvensioanl yang tarifnya suka nembak gitu," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Namun, kenyamanan Dinda boleh jadi akan terganggu. Ini lantaran Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan kuasa hukum pemohon dari Komite Aksi Transportasi Online, M. Jamsari, Kamis pekan lalu. Permintaan agar Pasal 47 ayat (3) UU Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2009 dibatalkan karena dianggap inkonsitusional. "Atau paling tidak dibuat konstitusional bersyarat," kata Jamsari.

MK berpendirian bahwa Pasal 138 ayat (3) yang menyebutkan angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan "kendaraan bermotor umum". Majelis hakim MK juga menyebut bahwa UU tersebut bertujuan mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum.

Artinya, kata juru bicara MK, Fajar Laksono, dalam kaitan dengan sistem transportasi, angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan warga negara. "Pemohon belum memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bermasalah secara konstitusional," katanya.

Tentu saja, tak hanya pelanggan yang kecewa, para pengemudi online pun resah atas putusan MK. Sebenarnya sejak awal para pengemudi menginginkan status yang lebih adil dalam sistem bisnis transportasi online. Misalnya jika ada gugatan dari penumpang, pengojek online tidak mendapatkan perlindungan hukum dari provider untuk membelanya. Pengemudi tidak dianggap sebagai karyawan tetapi mitra.

Keluhan seperti itu memunculkan kesan, pengojek online merasa tidak mendapat hasil setimpal dari jerih payah mereka. Tak mengherankan bila mereka berunjuk rasa untuk menuntut perbaikan nasib. Hal itu pula yang salah satunya pendorong beberapa pengojek untuk mengajukan permohonan uji materi.

Salah satu contohnya Zaenal. Pengemudi Go-Jek asal Senayan, Jakarta Selatan, mengaku bersusah payah untuk mendapatkan uang dari bisnis ini. Untuk memperoleh penghasilan Rp250.000-300.000 per hari, ia harus mengangkut penumpang beberapa kali, bahkan hingga malam hari. Ia juga harus mengejar penghasilan hingga Rp300.000 dan poin banyak, untuk mendapatkan bonus.

Keluhan yang lain, penentuan harga tidak lagi berdasarkan jarak tempuh. "Sekarang berdasarkan banyaknya permintaan. Semakin banyak permintaan, harganya naik," katanya kepada Wartawan GATRA Annisa Setya Hutami. Akibatnya, jika sepi pelanggan, tarif per kilometer begitu murah hingga Rp1.500. Pria 46 tahun itu pun berharap, ke depan bisa ditingkatkan menjadi Rp3.000 per km.

Zaenal merasa pendapatan ojek pangkalan lebih baik ketimbang ojek online. Dari ojek konvensional, ia bisa membeli motor, membeli telepon seluler. Pendapatan ojek pangkalan bisa beberapa kali lipat dari penghasilan ojek online.

Toh, ia belum memutuskan untuk keluar dari ojek online. Ada beberapa pertimbangan. Misalnya, harga promo, sisa tambahan biaya dibebankan oleh kantor. Setelah menyelesaikan orderan, biaya langsung masuk ke provider, dan ditransfer ke rekening pengemudi. Ia pun bisa mendapatkan bonus besar bila mau bekerja keras.

Bonusnya memang lumayan, meski tiap kota berbeda-beda besarannya. Menurut situs go-jek.com, pengojek di Padang Sidempuan dan Sabang, tidak mendapat bonus apa pun. Sedangkan di Palembang, Surabaya, Gresik, setiap 30 poin sehari mendapat bonus maksimal Rp140.000. Di area Jabodetabek setiap 30 poin mendapat maksimal bonus Rp200.000.
Zaenal mengakui bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan UU. "Kalau roda dua, menurut UU, tidak bisa. Yang kesana (yang mengajukan uji materi) orang konyol aja," ujarnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiadi, mengaku masih mempelajari putusan MK. Menurutnya, keinginan mereka sebenarnya lebih ke arah perbaikan aspek pendapatan ketimbang aspek regulasi. Maka, pemerintah meminta provider transportasi online untuk menutup pendaftaran baru mitranya.

Lantas, Budi juga memfasilitasi pertemuan antara asosiasi dan aplikator dengan melibatkan beberapa lembaga. Dari pertemuan itu, ada benang merah: posisi pengemudi memang sangat lemah. Ini disebabkan nota kesepahaman (MoU) hanya lewat aplikasi, tak perlu tanda tangan di atas kertas bermeterai. Tanpa membaca detail isi MoU, calon pengemudi biasanya mengeklik tanda setuju.

Dari pertemuan tersebut pula, tercetus ide untuk melibatkan Kementerian Hukum dan HAM untuk meninjau kerja sama yang dilakukan aplikator dengan pengemudi. "Kerja sama ini sudah masuk ranah hukum perdata," ujar Budi.

Perihal legalitas ojek online, Budi telah berkirim surat kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar membuat peraturan daerah (perda) soal angkutan berbasis online. Hal tersebut dilakukan karena tak semua daerah menginginkan adanya ojek online. Ia menunjuk Provinsi Gorontalo, Kota Depok, Balikpapan, dan Solo yang sudah membuat Perda.

"Ada celah regulasi dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2004," ujarnya kepada Wartawan GATRA Riana Astuti. Dalam Pasal 65 disebutkan, sepanjang untuk kepentingan ketertiban dan keamanan, gubernur, bupati bisa membuat perda.

Bagaimana komentar para provider? Kedua provider ojek online tidak banyak berbicara. Mereka juga menutup rapat mengenai data mitra perusahaannya. Vice President Corporate Communications Go-jek, Michael Say, mengatakan bahwa sebagai warga usaha yang baik, Go-Jek menghargai dan menghormati keputusan MK. "Kami percaya, pemanfaatan teknologi merupakan cara yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat Indonesia meningkatkan kesejahteraannya," katanya melalui pesan tertulis kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA, Selasa sore lalu.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengaku baru mengetahui keputusan MK melalui informasi dari media massa. "Masih kita review. Banyak aspek yang harus dilihat dulu. Terima kasih." Demikian isi pesan singkatnya pada Selasa sore lalu.

Lebih lanjut, terkait data-data dan perkembangan jumlah pengemudi ojek online di Indonesia, Go-Jek dan Grab, seperti biasa, tidak mau membeberkan data tersebut. Meskipun demikian, diperkirakan jumlah pengojek online menembus angka lebih dari 1 juta yang tersebar di 50-an kota di Indonesia.

Meski penumpang dirugikan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung putusan MK. Ketua YLKI Tulus Abadi, menyebut motor merupakan kendaraan yang tidak aman. "Ojek online dan ojek konvensional sama bahayanya bagi penumpang. Yang membedakan teknologinya," ujarnya.

Begitu pula Hendra Edi Gunawan, peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya, selain tidak diatur UU LLAJ, ojek online tidak memiliki fitur passive safety (berbagai sistem keamanan berkendara) dan tidak mencegah keparahan korban, jika terjadi kecelakaan. "Motor sebagai angkutan umum juga mengancam keberadaan angkutan umum masal sebagai program prioritas pemerintah," katanya.

Mengenai pemerintah daerah yang diberikan wewenang, sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Justru memindahkan "bola panas" ke daerah. Sebab, menurut Pasal 5 ayat (1), UU LLAJ, negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Aries Kelana, Andhika Dinata, dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta).
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com