Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Pengawasan Ketat Uang Elektronik

Bank Indonesia akhirnya memberikan izin kepada lima perusahaan uang elektronik berbasis server. Perkembangan transaksi uang elektronik terus meningkat pesat tiap tahun. BI memperketat kontrol.

Ustad Yusuf Mansur akhirnya bisa bernapas lega. Senin lalu, Bank Indonesia resmi mengeluarkan izin penggunaan uang elektronik untuk aplikasi Paytren yang dikembangkan perusahaannya. "Alhamdulillah sudah kantongi izin BI," katanya. Konfirmasi juga disampaikan oleh Onny Widjanarko, Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI.

Onny menjelaskan ada lima perusahaan penyelenggara uang elektronik yang sudah keluar izinnya. "Salah satunya Paytren," katanya. Sedang empat perusahaan lainnya adalah BukaDompet (BukaLapak), TokoCash (Tokopedia), ShopeePay (Shopee), dan GrabPay (Grab).

Ini jelas kabar baik bagi kelima perusahaan tersebut. Pasalnya, sejak Oktober 207 BI memang memblokir fasilitas isi ulang (top-up) di lima aplikasi tersebut. Dampaknya, konsumen pun tidak bisa lagi melakukan isi ulang. Konsumen hanya bisa menghabiskan uang elektronik yang sudah dibeli sebelum BI melakukan pemblokiran.

Mengapa diblokir? Gubernur BI waktu itu, Agus Martowardoyo, menjelaskan bahwa BI mewajibkan penerbit uang elektronik yang mengumpulkan dana di atas Rp1 milyar untuk mendapat izin dari BI. Lima perusahaan yang diblokir fasilitas isi ulangnya tersebut kebetulan memang sukses mengumpulkan dana di atas Rp1 miyar. "Tujuan blokir ini untuk melindungi konsumen. Kami mau memastikan institusi yang menghimpun dana masyarakat bisa menjalankan bisnis sesuai aturan," kata Agus ketika itu.

Setelah izin resmi dari BI keluar, Yusuf Mansur menggelar syukuran pada Kamis lalu. "Sekalian relaunching Paytren," katanya.

***

BI memang terlihat bersikap ketat mengendalikan industri uang elektronik. Selain memblokir penerbit yang tidak mengajukan izin, awal bulan ini BI juga menerbitkan peraturan terbaru yang berkaitan dengan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia bernomor 20/6/PBI/2018 itu berisi penyesuaian aturan tentang uang elektronik. Ada banyak poin penting dari PBI tersebut. Tapi secara garis besar, penerbit uang elektronik dibagi ke dalam dua kategori, yaitu bank dan lembaga selain bank (LSB).

Aturan untuk LSB jauh lebih rumit sekaligus lebih ketat dibandingkan dengan bank. Bila LSB hendak menerbitkan uang elektronik, institusi tersebut harus memiliki modal minimum Rp3 milyar. Selain itu, yang juga menarik, BI membuat aturan ketat mengenai status saham LSB. Bagi LSB yang menerbitkan uang elektronik, ada ketentuan bahwa 51% saham mereka harus dikuasai domestik, dan asing hanya menguasai maksimum 49%.

Ketika aturan ini terbit awal Mei lalu, Onny Widjanarko juga menyampaikan bahwa dari sekitar 20 LSB yang mengajukan izin ke BI, ada lima LSB yang sahamnya sudah dikuasai asing lebih dari 49%. Tapi penurut Onny, ini tidak berarti mereka harus melepas sahamnya, karena peraturan BI tidak berlaku surut.

Hanya menurut Onny, kepemilikan asing di LSB itu akan diatur kembali oleh BI seandainya mereka melakukan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan komposisi pemegang saham, menerbitkan produk uang elektronik baru dan mengajukan izin baru. "Soal itu sudah kami sampaikan kepada para penerbit bersangkutan," kata Onny dalam paparan di gedung BI awal Mei lalu.

Mengapa kepemilikan asing dibatasi di penerbit uang elektronik LSB? Jawaban BI adalah agar industri lokal uang elektronik bisa tetap tumbuh dan bersaing dengan asing. "Pengaturan ini sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan daya saing industri uang elektronik lokal," kata Onny.

BI memang terlihat sangat ketat mengontrol penerbit uang elektronik dari LSB lewat PBI Nomor 20/6/2018. Ini bisa dimengerti, mengingat tidak seperti uang elektronik perbankan, jaminan keamanan di uang elektronik LSB relatif lebih rawan. Selain itu, bisnis uang elektronik bisa dibilang berkembang sangat cepat. Pertumbuhan bisnis ini selalu naik signifikan. Tidak mengherankan bila banyak LSB seperti belomba-lomba menerbitkan uang elektronik sendiri.

Dari data BI, pada 2017, misalnya, transaksi yang menggunakan uang elektronik sudah mencapai Rp11,5 trilyun, atau meningkat 64% dari 2016. Pertumbuhan pada 2017 itu bahkan dua kali lipat bila dibandingkan dengan pertumbuhan dari 2015 ke 2016, yang cuma 33,7%. Dengan industri yang sepesat itu, dan banyak pemain yang berlomba-lomba masuk. Wajar bila BI bersikap ketat.

Bahkan sampai timbul kesan bahwa BI terlalu ketat mencengkeram LSB penerbit uang elektronik. Pasalnya, BI juga menerapkan aturan holding period terhadap aksi akuisisi korporasi. "Penyelenggara lembaga selain bank itu dilarang melakukan aksi korporasi, minimal lima tahun setelah penerbitan izin," kata Ida Nuryanti, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI.

Aturan holding periode lima tahun ini secara tidak langsung mengganjal rencana Go-Jek. Pasalnya, Go-Jek --untuk membesarkan Go-Pay-- sudah berencana mengakuisis tiga perusahaan fintech di bidang jasa pembayaran, yaitu Kartuku, Midtrans, dan Mapan. Informasi soal itu bahkan sebelumnya sudah diumumkan secara resmi oleh Go-Jek di situs mereka.

Tapi kini akuisisi itu terancam molor, karena harus ada ketok palu tanda setuju terlebih dahulu dari BI. Sampai saat ini, status akuisisi oleh Go-Jek itu masih dalam proses. CEO Gojek Nadiem Makarim juga tidak mau menjawab pertanyaan soal rencana akuisisi itu. "Maaf saya tidak bisa menjawab," katanya sambil tersenyum ketika hadir di acara festival kuliner Go-Food di kompleks Gelora Bung Karno, awal Mei lalu.

Namun, ketatnya BI dalam mengatur industri uang elektronik oleh LSB ini memang karena industri uang elektronik masih sangat tumbuh. Selain itu nilai transaksi tiap tahun juga makin besar. Padahal, LSB bukan bank tidak berada di bawah UU Perbankan. Tapi setelah menerbitkan uang elektronik, LSB pun harus sadar bahwa tidak mudah menarik dan mengumpulkan dana masyarakat.

Sebuah penegasan menarik disampaikan Onny ketika menjelaskan mengapa pengaturan dari BI terhadap LSB sedetail itu, sampai mengatur di mana uang elektronik itu harus ditempatkan, yaitu 70% di BI atau di SBN (Surat Berharga Negara) dan 30% di giro rekening Bank Buku IV. "Jadi, meski perusahaan uang elektroniknya itu bangkrut, uang elektronik masyarakat yang ditempatkan di sana tetap aman," katanya.

Basfin Siregar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.36 / Tahun XXIV / 5 - 11 Juli  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com