Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Membabat Perizinan dengan OSS

Pemberlakuan perizinan berusaha sistem online single submission tertunda beberapa kali. Selain ketidaksinkronan data, kesiapan 500 lebih pemda berbeda-beda. Sosialisasi ke pelaku usaha pun minim.

Perizinan selalu diidentikan dengan birokrasi berbelit dan ongkos ekstra. Ambil contoh pada perizinan berusaha di daerah yang telah memiliki rencana detail tata ruang (RDTR). Untuk pendaftaran saja butuh enam persyaratan, di antaranya nomor induk perusahaan, nomor pokok wajib pajak, badan penyelenggara jaminan sosial, pengesahan badan usaha, dan rencana penggunaan tenaga kerja asing.

Lalu, ditambah dengan izin lokasi yang bisa memakan waktu hingga 12 hari, perizinan lingkungan, pengelolaan atau pemantauan lingkungan hidup, serta analisis mengenai dampak lingkungan hingga 115 hari, dan standar izin mendirikan bangunan 30 hari. Belum lagi izin usaha yang meliputi surat izin usaha perdagangan, SNI wajib/sukarela.

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII berisikan Reformasi Perizinan Berusaha dan Online Singgle Submission (OSS) melakukan pembenahan, Jumat, 18 Mei. Sejumlah prosedur dibabat. Ada prosedur di sektor usaha tertentu, sebanyak 94 dipangkas menjadi 49. Lalu perizinan yang berjumlah 9 dipotong menjadi 6. Begitu juga dengan total hari yang dibutuhkan. Jika sebelumnya 1.566 hari kini dipersingkat menjadi 132 hari.

Pada indikator memulai usaha misalnya, jika sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur yang memakan 47 hari dengan biaya Rp6,8 juta - Rp7,8 juta, ke depan mereka hanya melalui 7 prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp2,7 juta.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau OSS tadi. Rencananya, OSS diberlakukan pada 21 Mei, namun molor dan sampai kini masih belum jelas mulai berlakunya. Kini sistem OSS ini masih diselesaikan pemerintah. Dengan OSS ini diharapkan pengusaha dan investor akan lebih mudah mendapatkan izin berusaha.

Cara mengakses OSS cukup mudah. Investor pemohon izin hanya perlu membawa akta notaris ke pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ataupun kementerian/lembaga terkait yang sudah memiliki PTSP. Selanjutnya, pemohon dengan dipandu petugas PTSP mengisi data elemen dari akta notaris dan kolom administratif. Kemudian setelah itu, sistem akan mengonfirmasi data-data yang sudah dimuat secara online. "Sehingga tidak usah menunggu lagi dan investor tidak perlu bertemu langsung dengan pemda atau kementerian untuk perizinan," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat, 8 Mei, lalu.

Kebijakan menggunakan OSS itu direspons positif Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya). Ketua bidang Ekonomi Kreatif dan Telekomunikasi HIPMI Jaya, Arief Satria Kurniagung, mendukung kebijakan itu. "Inovasi ini sangat dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan adalah baik sistem maupun infrastrukturnya harus dipersiapkan dulu karena peluncuran OSS ini mundur dari jadwal yang ditetapkan," kata Arief kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA, Senin, 29 Mei.

Selain itu, kata Arief, sosialisasi masih diperlukan supaya pelaku usaha mengetahui secara detail program OSS itu. Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang mengundang pengusaha untuk mendiskusikan hal tersebut. "Sudah lumayan intensif diskusinya terutama dengan Kadis Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta Edy Junaedy dan Pak Menko Perekonomian Darmin Nasution juga mengundang asosiasi jika ada rapat kebijakan," katanya.

Menurut Arief, menilik pengalaman dan keluhan para pengusaha sebelum adanya sistem itu, kini perlu perbaikan pada PTSP. Seperti misalnya, beberapa bisnis yang tidak membutuhkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tapi tetap diminta untuk mengajukan izin itu. Juga soal peraturan Gubernur DKI Jakarta yang baru mengenai zonasi usaha.

Seperti Pasal 5 Pergub Nomor 30 tahun 2018 yang berisi kriteria modal izin usaha mikro dan kecil harus memiliki modal usaha maksimal, di luar tanah dan bangunan, Rp500 juta dengan omzet maksimal Rp2,5 juta serta jumlah tenaga kerja maksimal 19 orang dan izin usaha mikro dan kecil diberikan sesuai dengan bidang dan kegiatan usahanya.

Menurut Arief, pembebasan usaha tidak apa-apa tapi batasannya perlu diatur lagi lebih spesifik. Apakah usaha itu mengganggu ketertiban di lingkungan. "Misalnya, saya tinggal di suatu kompleks, saya juga tidak mau ada orang jualan material depan rumah saya. Beberapa poin sebaiknya diatur lebih spesifik, seperti jenis kegiatan usahanya," kata Arief.

Arief belum bisa memastikan estimasi penghematan jika OSS berlaku. "Semoga signifikan karena biasanya saja mengurus izin minimal mengeluarkan biaya operasional belum lagi pungli dan calo yang bertebaran. Tapi sejak adanya PTSP kejadian itu jadi nol," katanya.

Arief mengemukakan, HIPMI Jaya terdiri dari pengusaha yang berumur di bawah 41 tahun. Kebanyakan pemula dan 60% bergerak di bidang UKM. Setiap tahun, 300-an pengusaha-baru bergabung dan didominasi penggerak ekonomi kreatif. Karena banyaknya pemula, HIPMI Jaya bersama tim PTSP menjajaki jalur khusus dalam mengurus izin ke PTSP.

Sementara itu, Pemerintahan Provinsi Riau sudah sejak tiga tahun lalu membuat sistem sendiri untuk melayani perizinan. Evarefita, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau mengemukakan bahwa sistem yang dibuat pihaknya masuk dalam jajaran lima besar di Indonesia. Karena itu, begitu mendengar adanya OSS, pihaknya secara teknis siap menjalankannya.

"Akan tetapi, mestinya regulasi OSS ini di-fixed-kan dulu, sejalanlah dengan integrasinya. Sebab kalau enggak, bakal muncul sejumlah masalah," ujar perempuan berusia 46 tahun itu kepada GATRA, di ruang kerjanya, kompleks kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin sore lalu.

Sepengetahuan Eva, OSS adalah aplikasi yang memudahkan pengusaha dalam mengurus izin. Jadi, idealnya, kata Eva, semua persyaratan yang musti dipenuhi oleh pengusaha sudah masuk ke OSS. Jika izin sudah rampung, pengusaha tinggal ambil.

Namun yang jadi pertanyaan, apakah semua persyaratan yang diunggah oleh pengusaha tadi sudah bener, valid dan asli?. "Sebab segala syarat yang kita butuhkan untuk mengeluarkan izin, otomatis kita unggah dari OSS dan kemudian kami nanti yang tanda tangan. Nah kalau kemudian keabsahan syarat tadi dipertanyakan, pertanggungjawabannya seperti apa?" katanya.

Masalah berikutnya, kata Eva, tentang format. Misalnya saat pengusaha mengurus RUPL. Apakah format antara kabupaten serta provinsi satu dengan yang lain sudah sama? Di Indonesia ada lebih 500 DPMPTSP. "Kemampuan masing-masing daerah pasti beda. Kami bikin format musti mereka isi, tapi mereka saja masih kesulitan mengisinya," ujar Eva.
Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sejumlah kewenangan dari kabupaten dilimpahkan ke provinsi. Karena itulah, DPMPTSP Riau membikin sistem sendiri.

Salah satu sistem yang terformat secara digital itu adalah 176 jenis izin dan non perizinan, masing-masing punya standar operasional dan prosedur (SOP). "Jadi tiap izin ada SOP-nya, tidak global. Lalu kita menciptakan frontdesk dan tujuh konter pelayanan," kata Eva.

Pada sistem itu pengusaha yang mengurus izin bisa dengan gampang melihat syarat-syarat perizinan. Kalau ada syarat yang belum terpenuhi mereka enggak akan bisa masuk ke dalam sistem. "Lalu, tiap bidang yang menangani perizinan enggak akan pernah bisa mengintervensi sistem," katanya. Satu lagi yang menjadi andalan sistem itu, pengusaha yang mengurus izin bisa langsung komplain terhadap petugas front desk. Pengusaha tinggal tekan tombol yang terkoneksi dengan monitor pengawas.

Lalu, si pengurus izin tidak akan pernah ketemu lagi dengan petugas yang sudah dijumpainya. Terus, petugas tidak boleh menerima berkas di luar jam kerja. "Ini kita lakukan biar tidak ada permainan oleh penerima kuasa pengurusan izin," kata Eva. Bagi Ade Firdaus, pemberlakuan OSS dipastikan menuntun konsekuensi penambahan personel. "Sebab nanti aka nada tiga layanan, yakni berbantuan, mandiri dan prioritas. Ini yang akan bertambah," ujar IT Support DPMPTSP Provinsi Riau ini kepada GATRA. Lelaki 29 tahun ini mengaku baru saja kelar mengikuti pelatihan IT tentang OSS itu.

G.A. Guritno dan Abdul Aziz (Pekanbaru)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.36 / Tahun XXIV / 5 - 11 Juli  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com