Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian: Enggak Bisa dari Buku Langsung Dituduhkan ke Saya

Tahun 2018 merupakan kurun waktu sibuk bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas pengamanan. Pada tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah dari tiga acara perhelatan internasional. Pertama ajang Asian Games pada Agustus lalu. Kompetisi olahraga antarnegara Asia ini digelar di tiga daerah, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Sebulan berselang, Jakarta menjadi tuan rumah Asian Para Games, kompetisi olahraga bagi para penyadang disabilitas dari negara-negara Asia.

Pada saat hampir bersamaan dengan Asia Para Games, Indonesia juga menjadi tuan rumah acara internasional Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group (WBG) 2018. Pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan WBG ini menghadirkan para pejabat ekonomi dari 189 negara. Selain itu, acara yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali pada 8 – 14 Okober lalu itu dihadiri para pelaku usaha serta pihak investor.

Selain bertugas mengamankan berbagai perhelatan besar, Polri juga menerjunkan ribuan personilnya dalam penanganan pasca-bencana. Mulai bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Juli lalu, hingga bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, yang terjadi akhir September lalu.

Di tengah kesibukan Polri tersebut, Kepala Kepolisan RI (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian justru menghadapi terpaan isu miring. Sejumlah media ramai memberitakan tulisan hasil investigasi Indonesialeaks yang menyebut dugaan Tito menerima uang suap dari Basuki Hariman, importir daging sapi yang juga terpidana kasus suap mantan hakim konstitusi Patrilis Akbar.

Di tulisan yang dikenal dengan skandal Buku Merah ini, Indonesialeaks memaparkan dugaan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, Roland Rolandy dan Harun, telah merobek beberapa lembar dari buku itu karena terdapat nama pejabat negara. Di antara nama itu termasuk Tito dan beberapa pejabat lain dari Bea dan Cukai. Meski namanya dituding menerima uang suap, Tito enggan bukan suara di media. Klarifikasi dari pihak Polri lebih banyak meluncur dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Setyo Wasisto. Namun, Tito secara ekslusif memberikan kesempatan kepada GATRA untuk mewacancarainya.

Selain menjelaskan kasus tudingan Indonesialeaks, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987 itu juga membeberkan upaya Polrimengungkap kasus berita hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Berikut kutipan wawancara Tito dengan Carry Nadeak, Hidayat Gunadi, Bambang Sulistyo, dan Sujud Dwi Pratisto dari GATRA, serta pewarta foto Drigo L. Tobing, yang berlangsung di rumah dinas Kapolri, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Ahad lalu.

Bagaimana polisi dengan cepat mengungkap bahwa berita penganiayaan Ratna Sarumpaet adalah hoaks?
Sebetulnya pada saat kasus tersebut terjadi, saya masih berada di Palu (dalam rangka mitigasi bencana). Saya merasakan bagaimana sulitnya di sana, lampu mati, HP tidak ada sinyal. Tiba-tiba saya mendapat informasi bahwa ada kasus Ratna Sarumpaet yang mengatakan dianiaya. Dan lagi ada semacam warning, ancaman atau apalah namanya, bahwa satu minggu tidak bisa diungkap, Kapolri harus dicopot.

Supaya ada sinyal, saya harus terbang ke Balikpapan. Karena di Palu, sinyalya on-off. Satu malaman di Balikpapan, saya meminta kepada Kapolda Jawa Barat (Irjen Polisi Agung Budi Maryoto), Kabareskrim Pak Arief (Komjen Polisi Arief Sulistyanto) untuk mengecek betul atatu tidak di Bandara Husein Sastranegara (Bandung, Jawa Barat) terjadi kasus pemukulan Ratna Sarumpaet. Cek rumah sakit. Ada 20-an lebih rumah sakit yang dicek, ternyata kata Kapoda Jawa Barat tidak ada.

Apa yang mendorong Bapak sampai harus terbang ke Balikpapan untuk bekoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat dan Kabareskrim?
Saya enggak mungkin tenang, diam sendiri. Makin cepat kasusnya bisa diungkap, makin baik. Tuhan sangat baik. Ada yang memberikan informasi melalui sosial media bahwa dilihat dari wajahnya, luka di wajahnya bukan tipologi bekas luka penganiayaan. Tapi karena luka bekas operasi plastik. Ada lagi informasi yang lebih akurat, bilang itu di Rumah Sakit Bina Estetika (Jakarta).

Anggota (polisi) ke sana. Ketemu dokternya, ketemu bagian administrasinya. Ada catatan dokumen-dokumennya, ada rekaman kamera CCTV. Setelah itu disampaikan oleh Kadiv Humas (Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto) kepada publik. Setelah itu, kepada publik, Bu Ratna mengakui dan menyampaikan maaf. Saya kira saya cukup lega karena sudah selesai.

Tapi persoalannya ini persoalan hukum, ada laporan polisi. Ini kasus selain melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Juga melanggar UU KUHP, Pasal 14 dan 15. Barang siapa yang menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran, itu ada ancaman hukumannya. Banyak orang bilang, “Pak, kan enggak ada keonaran.” Saya jawab, Itu karena terungkap cepat. Kalau seandainya tidak terungkap cepat? Ini yang menyampaikan bukan main-main, figur-figur tokoh politik penting yang punya banyak pengikut.

Anda khawatir jika kasus hoaks ini tidak segera diungkap akan terjadi konflik horizontal?
Bisa saja terjadi demo sana, demo sini. Karena sudah ada suara-suara di ruang publik bahwa ini pelakunya dari kelompok pemerintah. Menkopolhukam (Wiranto) menelepon saya dan bilang, siapa pun pelakunya tangkap saja. Saya juga berpikir tadinya, dia dianiaya. Makanya, kita berpikir bagaimana mengungkapnya. Tapi untunglah tim dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan teknik intelijen, akhirnya bisa diungkap.

Kasus hoaks ini aroma politiknya sangat kental?
Ya, makanya kalau kasus ini tidak segera diungkap, terjadi kegaduhan. Bisa saja ada pihak ketiga bermain untuk mengacaukan keamanan. Pihak ketiga ini bisa saja dari dalam negeri atau dari luar negeri. Yang tujuannya untuk menyerang pemerintah.

Ada desakan agar polisi juga mengusut pihak-pihak yang ikut memublikasikan berita hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet. Tanggapan Anda?
Kita mengundang beberapa saksi ahli. Dari keterangan mereka, konstruksi hukumnya adalah Bu Ratna Sarumpaet tidak menyampaikan secara langsung kepada publik bahwa dia dianiaya, tapi yang terjadi dia memberikan fooding kepada beberapa orang dan orang-orang ini yang menyampaikan peristiwa “penganiayaan” yang menimpa Ratna Sarumpaet.

Yang jadi pelaku utama sebenarnya adalah yang menyebarkan kepada publik. Dan Bu Ratna bisa membantu atau turut serta karena saat press release dia iya-iya saja, tidak membantah. Padahal dia tahu bahwa itu tidak benar. Tapi sebaliknya juga, yang menyampaikan adalah orang-orang yang merupakan figur penting, yang kalau mereka ngomong ke publik, orang mendengar.

Selain itu, ini kan sebuah struktur dalam kontestasi politik. Di situ kan ada bagian hukum yang seharusnya bisa melakukan verifikasi, berita ini benar atau tidak. Tapi yang terjadi berita yang disampaikan Ratna itu ditelan mentah-mentah langsung diviralkan dan dibuatkan press release. Kalau menurut saksi ahli, itu bisa dikenakan pidana. Baik itu Ratna maupun yang menyampaikan kepada publik. Harusnya mereka memiliki dugaan apa ini benar atau tidak, karena punya dampak yang luas. Apalagi dalam dunia medsos, beberapa detik saja berita menyebar dengan cepat.

Cuma kita melihat ini ada kontestasi pilpres. Kita sekarang menerapkan sistem demokrasi. Ciri khas utama demokrasi adalah adanya election atau pemilihan. Karena pemilihan itu melibatkan semua anggota masyarakat yang memiliki hak pilih. Kemudian adanya supremasi hukum. Kita melihat ada supremasi hukum di sini, tapi ada juga aspek politis, election. Maka, kami harus menangani kasus ini dengan wise, hati-hati. Bagaimana proses demokrasi pilpres tetap berjalan, tapi proses hukum Ratna bisa berjalan. Oleh karena itu, kasus ini tetap akan kita proses tapi kita juga harus menghitung dampaknya jangan sampai menggangu proses demokrasi.

Jadi menurut Anda, dalam kasus ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak perlu diperiksa sebagai saksi?
Kita lihat konstruksi hukumnya. Kalau kasus Ratna ini dianggap cukup dengan keterangan beberapa saksi tanpa perlu memeriksa Bapak Prabowo dan Sandiaga, kita harus hormati. Pak Prabowo itu capres. Pak Sandiaga itu cawapres. Sepertinya tak elok juga kalau seandainya beliau berpotensi menjadi tersangka. Nanti terjadi diskualifikasi. Nanti dianggap polisi dimanfaatkan sebagai instrumen politik. Supaya ada kotak kosong.

Beberapa kasus penipuan ada yang modusnya mencatut nama Anda selaku Kapolri. Apa saja kasus-kasusnya?
Memang kasus-kasus yang mengatasnamakan Kapolri, beberapa kali saya alami. Misalnya, kasus saat saya menjadi Kapolda Papua (2013). Itu kasus yang kita tangani yang melibatkan anggota polisi Labora Sitorus. Kemudian ada cacatan di buku keuangan, ada empat kali aliran dana untuk Kapolda Papua. Ada media memuatnya bahwa Tito Karnavian menerima uang. Saya merasa keberatan karena saya tidak melakukan itu.

Di catatan buku itu, uang yang diberikan empat kali, periodenya Januari, Juni, Agustus, dan September 2012. Saya sendiri baru menjadi Kapolda pada 25 September 2012. Jadi mana mungkin saya menerima apa-apa, saya saja belum ada di Papua. Ada lagi catatan pada Februari 2013 yang ternyata uang itu mengalir ke Kapolres Raja Ampat. Setelah saya ketahui, perwira itu saya copot dari jabatan Kapolres. Saya pindahkan ke posisi demosi. Sehingga clear itu masalah.

Kedua, tahun lalu, ada kasus yang ngaku keponakan Kapolri. Orang percaya. Minta uang untuk urus rekrutmen polisi, ada korban yang tertipu sampai Rp 1,7 miliar. Setelah ditangkap dan diproses hukum, pelaku enggak kenal sama saya.

Ketiga, terbaru, dua minggu lalu. Dia ngaku sebagai sespri (sekretaris pribadi) saya. Namanya Rahmat. Dia punya foto-fotonya bersama saya. Dia datangi beberapa pengusaha dan menjanjikan bisa mempertemukan pengusaha dengan Kapolri. Dia minta imbalan Rp 1 miliar. Setelah uang diserahkan ternyata, dia tidak pernah bisa mempertemukan pengusaha itu dengan saya. Pengusaha itu lapor ke Polda (Polda Metro Jaya). Lalu pelaku ditangkap oleh Polda.

Keempat, ini lebih sistematis. Ada seseorang membuat Surat Keputusan (Skep) Kapolri. Ada tanda tangan saya yang isinya memberikan rekomendasi kepada pelaku bernama Habel Yawa untuk mengurus, menjual segala macam besi dan aki eks Freeport (PT Freeport Indonesia). Dan agar semua pihak memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Dengan surat palsu ini, dia datang ke Jawa Timur yang banyak pedagang besi bekas, dia menipu korban-korbanya. Ada korban yang mengalami kerugian mencapai Rp32 milyar. Mungkin total semua korban lebih dari Rp40 milyar. Coba kalau enggak bisa ditangkap, nama saya bisa tercemar.

Di surat palsu yang dibuat pelaku, banyak perbedaan yang mencolok dengan surat resmi yang digunakan Polri. Kop surat sudah berbeda. Di surat palsu, kop suratnya tertulis Mabes Polri, tidak ada alamatnya. Kita tidak pernah menulis seperti ini. Surat kita yang asli tertulis “Markas Besar” dan ada alamatnya.

Yang juga terlihat berbeda, nomor surat. Di surat yang palsu tertulis nomor surat: Kep/168/IXX/2017. Ada angka romawi yang artinya angka 19, padahal dalam surat itu angka romawi menunjukkan bulan, mana ada bulan 19? Sementara itu, surat itu tanggalnya 8 Agustus 2017, seharusnya angka romawinya VIII.

Sepekan terakhir, media ramai memberitakan hasil investigasi IndonesiaLeaks yang menyebut ada dugaan Anda menerima uang suap dari Basuki Hariman. Komentar Anda?

Sama dalam kasus Basuki Hariman juga seperti itu. Yang keluar itu buku catatan keuangan tulisan tangan, bukan buku bank, beda. Buku catatan ini disita KPK. Keluar kepada publik dan kemudian langsung dianalogikan, diidentikan bahwa Kapolda, saya, Tito, menerima uang karena ada nama saya di buku catatan itu. Ini kan harus memiliki nilai yang divalidasi.

Ini analoginya sama dengan kasus di Sanggau (Kalimantan Barat). Ada dari Propam Polri mendapat informasi dari anggota Polres Sanggau bahwa ada pemotongan anggaran oleh Kapolres Sanggau. Lalu dari Propam Mabes Polri mendatangi Polres Sanggau. Tim melakukan interview sejumlah pihak. Yang pertama di-interview, petugas pencatat keuangan.

Dalam buku catatan dia, ada yang menarik, ada tulisan bawa pada 23 Juni 2017, Mabes Rp100 juta. Kita tanya ke petugas pencatat, dia bilang betul dia yang mencatat. Ditanya lagi betul atau tidak dia keluarkan uang Rp100 juta itu, dia bilang betul. Dia ditanya lagi, uangnya dikasih ke siapa, dia bilang uangnya dikasih ke Kapolres. Dia ditanya lagi, apa uang itu mengalir betul ke Mabes, orang itu bilang dia enggak tahu. Jadi poin terpentingnya, bagian keuangan ini hanya mencatat.

Jadi yang perlu ditanya kapolresnya. Kapolresnya ditanya, apa betul dia terima uang Rp100 juga dari bagian keuangan, dia bilang iya. Si kapolres ditanya lagi, apa uang itu dia serahkan ke orang Mabes. Si kapolres itu ngaku, uang tidak diserahkan ke orang Mabes tapi digunakan untuk kepentingannya sendiri. Jadi tidak ada aliran uang ke orang Mabes. Kalau sekarang buku catatan ini keluar ke publik, kira-kira publik akan menganggap eh, ini orang Mabes terima duit.

Dalam kasus Basuki, di buku ini (buku merah) memang kebetulan tertulis ada nama kapolda. Kita sudah tanyakan ke orang yang mencatat (Kumala Dewi, staf Basuki Hariman), Anda tahu enggak uangnya sudah mengalir ke kapolda. Dia bilang tidak tahu, dia hanya disuruh atasannya untuk mencatat. Lalu atasannya ditanya, apa betul dia yang menyuruh mencatat? Dia bilang betul. Ditanya lagi, apa dia mengeluarkan uang sebesar itu? Dia bilang betul. Dia ditanya lagi, uangnya diserahkan ke siapa. Dia bilang diserahkan ke Basuki Hariman.

Akhirnya kita tanya ke Basuki Hariman. Dia ditanya apa kenal dengan Tito Karnavian? Dia bilang secara personal tidak kenal, tapi sering lihat di ruang publik. Dia ditanya, apa betul dia pernah serahkan uang itu ke Tito Karnavian? Dia bilang tidak pernah. Ditanya lagi kenapa nama Tito dicatat di situ? Dia bilang untuk menyakinkan staf-stafnya bahwa dia punya power, jaringan kenal dengan pejabat, sekaligus untuk ada pembukuan bahwa dia bisa menarik uang. Ditanya lagi uang itu untuk apa? Dia bilang uangnya untuk keperluan pribadi dia sendiri, urusan ke luar negeri. Ini bagi saya simpel, saya enggak pernah terima. Enggak bisa dari buku langsung dituduhkan ke saya.

Jadi terkait buku merah ini, pihak polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Kumala dan Basuki Hariman?
Iya, mereka diperiksa karena ada kaitannya dengan kasus di Bea dan Cukai. Pemeriksaan (oleh Penyidik Polda Metro Jaya) sudah setahun lalu.

Yang jadi pembicaraan publik, ada sejumlah halaman di buku merah yang hilang karena dirobek?
Iya, katanya ada halaman buku yang dirobek yang dituduhkan dilakukan dua anggota polisi. Tapi dalam pemeriksaan awal di KPK, tidak ada bukti perobekan. Yang ada di rekaman CCTV itu, menunjukkan dia meminjam dan membaca. Kemudian ketika diperiksa di polisi, dua orang ini mengatakan dia tidak pernah melakukan perobekan. Dia memang meminjam dan membaca buku itu karena dia termasuk dalam kelompok penyidik kasus Basuki Hariman. Kita juga periksa saksi-saksi lain, tidak ada itu bukti-bukti pengrobekan. Makanya, kasus dihentikan. Selesai.

Soal ada catatan nama Anda yang sengaja ditutup cairan pengoreksi?
Enggak ada, itu. Di CCTV dan pemeriksaan saksi-saksi, tidak ada.

Dalam tulisan hasil investigasi IndonesiaLeaks, ada pengakuan dari Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut memang benar ada perobekan beberapa lembar halaman buku merah?
Ya, mungkin saat itu pak ketua yang tidak tahu ada perobekan, mencurigai dua orang ini. Tapi dua orang ini sejak awal menyatakan tidak pernah (melakukan perobekan). Di rekaman CCTV, sama sekali tidak tergambar adanya peristiwa pengrobekan, tidak ada peristiwa pen-Tipp-Ex-an. Ini diperkuat saksi-saksi yang ada di ruang itu. Kita sudah komunikasikan temuan kita kepada KPK. Tapi kalau nanti ada versi yang berbeda, kita lihat saja.

Kasus buku merah ini sudah ramai jadi pemberitaan media sejak beberapa pekan lalu, tapi kenapa Anda tidak sesegera mungkin mengeluarkan statemen ke publik?
Saya melihat bahwa yang pertama, saya harus fokus ke hal-hal yang lebih penting. Isu ini muncul bersamaan saat ada kasus Ratna Sarumpaet, yang kalau tidak saya tangani dengan hati-hati akan muncul dampak negatif kepada publik maupun Polri sendiri. Kedua ada Asian Para Games dan acara annual meeting IMF-WBG di Bali. Jadi saya berpikir isu ini biarkan saja, ditangani Kadiv Humas Polri. Karena ini bukan sekali saya mengalami seperti ini.

Soal Roland Rolandy dan Harun yang setelah keluar dari KPK dan ditarik kembali ke Polri, keduanya justru mendapat promosi jabatan?
Enggak juga. Propam menyatakan dua orang itu tidak terbukti, maka otomatis hak-haknya dipulihkan. Harun itu kan ahli di bidang reserse, makanya ditempatkan di Serse Polda Metro Jaya. Sedangkan Roland ini memiliki master dari Australia, dia sempat ditempatkan di bagian intel internasional, lalu ada informasi dia ini angkatan 2000, teman-temannya sudah banyak yang menjadi kapolres. Saya tempatkan dia sebagai kapolres. Artinya, ini bukan promosi, tapi memang sudah waktunya menjadi kapolres.

Bagaimana penilaian Anda terhadap IndonesiaLeaks?
Saya enggak mau berandai-andai. Biarlah publik melihat sendiri. Ini kan sudah kita tangani tahun lalu, tapi baru muncul sekarang menjelang tahun politik pilpres. Kapolri adalah salah satu figur penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Bagi saya, yang penting tetap saja bekerja. Fokus saja karena masih banyak urusan perkerjaan.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.51 / Tahun XXIV / 18 - 24 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com