Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

PENDIDIKAN

Antara Vokasi Inovatif dan Fakultas Usang

Presiden Jokowi meminta meminta fakultas usang di perguruan tinggi dihapus dan digantikan dengan prodi yang moderat dan inovatif. Apa kriteria fakultas usang?

Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi bergegas melakukan perubahan bila ingin menggenjot mutu pendidikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan kampus untuk merespons persaingan dan perubahan global. Di antaranya dengan menghapus fakultas atau program studi yang lawas alias ketinggalan zaman. Presiden mengaku, perihal tersebut telah disampaikannya berulang kali namun mentah di level eksekusi.

”Sekali lagi, saya juga tidak mau mendengar perguruan tinggi tidak mau menghapus fakultas atau prodi yang sudah usang. Ganti yang baru. Sudah 40 tahun, 50 tahun, fakultas, prodi, itu-itu saja,” kata Presiden Jokowi di hadapan para pimpinan perguruan tinggi serta pejabat eselon Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, pertengahan Oktober lalu.

Presiden tidak membeberkan fakultas atau prodi usang yang ia maksud. Menurutnya, para rektor telah memiliki catatan tersendiri soal itu. Namun Presiden Jokowi mencontohkan sejumlah perguruan tinggi berskala internasional yang merespons perubahan global dengan inovasi dalam penyusunan prodinya.

Seperti, University of Southern California, Amerika Serikat, yang membuka program studi khusus game yang biasa digandrungi oleh kalangan muda dan generasi milenial. Dunia game dewasa ini memiliki serapan pasar yang lumayan besar di dunia industri. Itu jelas membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengolahnya dalam bentuk kurikulum pendidikan. “Kita harus mengerti, sekarang ini anak-anak muda senang e-sport, senang Mobile Legend, dan itu mendatangkan income yang besar,” Presiden Jokowi menjelaskan.

Contoh lainnya adalah Kent State University di Ohio, Amerika Serikat, yang menyediakan program manajemen perhotelan dan pariwisata di tingkat master. Seperti diketahui, jenjang pendidikan tinggi yang tersedia untuk jurusan tersebut baru setingkat sarjana atau S1 dan vokasi.

Berangkat dari inovasi semacam itu, Presiden mengutarakan ide pendirian fakultas kopi di perguruan tinggi, mengingat besarnya pangsa pasar global terhadap komoditas kopi. Indonesia terang Jokowi memiliki kekayaan dan pasokan kopi melimpah. Di negara lain, Presiden menambahkan, studi mengenai kopi tidak hanya diakukan di tingkat fakultas melainkan terlembaga ke dalam sebuah institusi. Ini sebuah studi multidisiplin dan mengelola omzet ekonomi kelas dunia yang besar. “Jangan dipikir ini pekerjaan mudah, sulit sekali,” ujarnya.

Menristekdikti Mohamad Nasir menyebutkan pihaknya akan segera merespons permintaan Presiden tersebut. Kemenristekdikti, menurutnya, sudah mempermudah aneka regulasi guna menghapus fakultas yang usang tersebut. Namun penolakan, Nasir menerangkan, kerap muncul dari para guru besar hingga dosen di kampus. “Mereka (dosen) takut tidak bisa mengajar lagi kalau prodi yang lama itu dihapus dan diganti yang baru,” kata Nasir.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignyo menjelaskan tiga konsep pendidikan di perguruan tinggi. Yaitu, perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi vokasi, dan pendidikan profesi. “Pertumbuhan prodi baru di perguruan tinggi akademik seringkali lebih lamban dibandingkan dengan pertumbuhan prodi baru, yang umumnya berasal dari ranah vokasi. Sebab, munculnya ilmu baru pada perguruan tinggi akademik itu tidak secepat munculnya job title (pekerjaan) yang harus direspons oleh perguruan tinggi vokasi atau teknik,” ujarnya kepada wartawan GATRA Riana Astuti.

Karena itu, Patdono menilai prodi kopi sebagaimana yang diusulkan Presiden lebih tepat dibuat di perguruan tinggi politeknik untuk menghasilkan tenaga terampil di bidang kopi, bukan dari perguruan tinggi akademik. ”Tujuan Pak Presiden itu untuk kita mengembangkan ketrampilan, menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi,” ia menambahkan.

Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi, menurut Patdono, telah mengakomodasi kebutuhan prodi di bidang vokasi yang bersentuhan langsung dengan dunia pekerjaan. Sementara itu, terhadap fakultas atau prodi yang uzur telah dilakukan penyesuaian dari tahun ke tahun. “Coba bandingkan transkrip fakultas ekonomi dulu dengan sekarang. Saya yakin pasti beda. Namanya belum berubah tapi kontennya berubah,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jimmy Paat, menilai pernyataan Presiden soal penghapusan prodi usang di perguruan tinggi cukup bernada cukup keras kepada bawahannya. Ia menangkap yang diinginkan oleh Presiden Jokowi adalah kampus yang peka terhadap perubahan, kreatif. dan inovatif. Serta tidak dikerangkeng lagi oleh peraturan administrasi yang rumit. “Yang diinginkan Pak Presiden itu [kampus] yang multidisiplin, terbuka, dan tidak kaku,” ujarnya.

Jimmy mencontohkan ide tentang prodi kajian kopi yang dilontarkan Presiden, sebagai inovasi untuk tidak melulu mempelajari kopi sebagai komoditas, melainkan juga ilmu ekonomi yang berhubungan dengan rantai pasok, serta teknologi yang berkaitan dengan proses dan machining. “Ilmu itu tidak bicara satu unsur saja, tetapi berkaitan dengan pengetahuan yang lain,” kata Jimmy.

Andhika Dinata

Cover Majalah GATRA edisi No.51 / Tahun XXIV / 18 - 24 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com