Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Menakar Belanja Pajak

Pemerintah menerbitkan laporan belanja pajak.Upaya transparansi kebijakan fiskal sekaligus transparansi kebijakan insentif pajak. Bermanfaat untuk merumuskan kebijakan perpajakan ke depan.

Sebuah terobosan penting yang terkait dengan pajak berhasil dilakukan pemerintah. Awal Oktober lalu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan merilis Laporan Belanja Perpajakan (tax expenditure report). Laporan itu menghitung belanja perpajakan untuk periode 2016 dan 2017.

Apa itu tax expenditure report? Itu adalah laporan yang menghitung berapa banyak pajak yang hilang karena adanya kebijakan pajak yang berbeda dari kebijakan pajak yang umum berlaku.

Misalnya, saat ini pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan adalah 25% dari laba. Tapi April lalu, untuk menarik investasi, pemerintah menerapkan kebijakan diskon pajak sampai 0% untuk PPh. Syaratnya, investor bersangkutan harus menginvestasikan antara Rp500 milyar-Rp1 trilyun selama minimum lima tahun. Selama lima tahun itulah perusahaan akan menikmati tarif PPh 0%. Baru di tahun keenam, tarif PPh 25% kembali berlaku.

Penghapusan PPh karena kebijakan diskon pajak inilah salah satu bentuk tax expenditure. Ada pajak yang “hilang” karena pemerintah menerapkan kebijakan pajak berbeda.

Karena itu, tidak mengherankan bila tax expenditure juga sering disebut sebagai subsidi tersembunyi (hidden subsidy). Dengan kata lain, laporan tax expenditure adalah laporan yang memuat total estimasi pajak yang hilang karena kebijakan “subsidi” pemerintah, yakni diskon pajak, pembebasan pajak, dan sebagainya.

Itulah laporan yang dirilis BKF awal Oktober lalu. Sejak Indonesia merdeka, 73 tahun silam, inilah pertama kalinya laporan tax expenditure diterbitkan.

Indoneisa bisa dibilang terlambat dalam hal ini, karena negara-negara maju, misalnya negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), sepert Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara Eropa, sudah rutin menerbitkan laporan tax expenditure sejak tahun 1980-an. Laporan itu biasanya menjadi lampiran dalam nota keuangan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Setidaknya dari laporan setebal 158 halaman yang dirilis BKF tersebut –dan bisa diunduh gratis di situs BKF—masyarakat bisa tahu ke mana saja selama ini subsidi pajak untuk tahun 2016 dan 2017 mengalir.

Jawabannya cukup memuaskan. Sebagaimana tercantum di laporan, subsidi pajak untuk tahun 2016-2017 itu terutama mengalir untuk sektor kesejahteraan umum dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Sebagai gambaran, laporan belanja perpajakan itu menghitung pajak yang hilang dari empat jenis pajak, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), serta bea masuk dan cukai.

Dari laporan itu, terungkap bahwa pada 2016 sebanyak Rp143,6 trilyun potensi perpajakan telah hilang akibat kebijakan tax expenditure. Angka itu setara dengan 1,16% dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan pada 2017, besaran nilai pajak yang hilang karena kebijakan “subsidi tersembunyi” ini meningkat jadi Rp154,7 trilyun, meski secara persentase turun menjadi 1,14% dari PDB.

***

Ditemui di kantornya, Suahasil Nazara, Kepala BKF, menjelaskan bahwa laporan belanja perpajakan pada dasarnya memang bertujuan untuk meningkatkan transparansi fiskal. Agar masyarakat bisa lebih mengetahui bagaimana negara menerapkan kebijakan fiskal.

Tapi ada manfaat lagi di samping transparansi, yaitu juga memberikan pegangan kepada pemerintah apakah selama ini kebijakan subsidi pajak sudah berjalan tepat sasaran.

Menurut Suahasil, kalau cuma dilihat dari definisinya, maka laporan belanja perpajakan memang terkesan seperti laporan penerimaan pajak yang hilang. Ada penerimaan pajak yang di atas kertas seharusnya masuk, tapi tidak ada karena ada kebijakan khusus pemerintah.

Tapi menurut Suahasil, penerimaan pajak itu sebenarnya tidak hilang, melainkan tetap di masyarakat, cuma sudah berubah bentuk menjadi subsidi. Dengan menghitungnya di laporan belanja perpajakan, maka salah satu manfaat praktis dari laporan ini, pemerintah akan mendapat gambaran lebih utuh tentang kebijakan subsidi pajak. “Jadi kebijakan pembebasan pajak itu bisa ditelisik lagi apa sudah tepat atau belum? Jadi pemberian insentifnya bisa diarahkan,” katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Suahasil mencontohkan kebijakan tarif PPN10%. Tarif ini aslinya dikenakan terhadap semua barang, tapi pemerintah kemudian menerapkan kebijakan khusus, sehingga ada barang-barang yang terbebas dari tarif PPN, misalnya bahan pokok, beras yang tidak dikenai pemotongan PPN.

Selama ini, belum pernah ada penghitungan berapa besar penerimaan pajak yang hilang karena tidak ada PPN untuk beras. Di laporan ini mulai dihitung. Selain bisa mengukur berapa penerimaan yang hilang karena tidak ada PPN untuk beras, laporan itu juga bisa jadi acuan bagi pemerintah untuk mengukur apakah subsidi PPN yang diberikan untuk beras terlalu besar, terlalu kecil, dan sebagainya. Jadi, dengan laporan belanja perpajakan itu, pemerintah bisa dibilang telah memiliki alat evaluasi yang lebih terukur sekaligus memadai untuk merumuskan kebijakan subsidi pajak ke depannya.

Dari laporan itu akhirya memang terlihat, bahwa subsidi PPN untuk barang kebutuhan pokok strategis seperti beras, gula, daging dan sebagainya, merupakan komponen utama dalam laporan belanja perpajakan. Komponen lain yang juga cukup memberikan kontribusi besar adalah keringanan pajak bagi UMKM.

Apakah besar belanja perpajakan yang mencapai 1,14% pada 2016 lalu ideal, atau terlalu besar? Menurut Suahasil, itu juga salah satu diskusi yang ia harapkan bisa muncul dari penerbitan laporan ini.

Saat ini, misalnya, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 11%. Muncul pertanyaan, apakah besar belanja perpajakan 1,14% pada 2016 masih perlu ditingkatkan lagi? “Nah, itu justru pendapat yang ingin kita dengar, apakah ketinggian, terlalu rendah? Bisa jadi diskusi untuk memberikan masukan,” kata Suahasil.

***

Pendapat yang kurang-lebih sama disampaikan Bawono Kristiaji, peneliti pajak dari kantor konsultan pajak DDTC. Ia menjelaskan bahwa penerbitan Laporan Belanja Perpajakan bukan cuma bermanfaat dari segi transparansi kebijakan fiskal, melainkan juga sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan.

Bawono menjelaskan bahwa tidak ada rumusan pasti berapa besar tax expenditure yang ideal. Beberapa negara OECD, misalnya, memiliki besar belanja perpajakan yang berbeda-beda. Hanya lazimnya, semakin besar nilai belanja perpajakan suatu negara, itu bisa dimaknai bahwa pemerintah negara bersangkutan makin murah hati pada rakyatnya. Ini karena belanja perpajakan juga mencerminkan subsidi. “Kalau belanja perpajakannya besar, bisa dimaknai bahwa pemerintah itu generous,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa dalam Laporan Belanja Perpajakan yang dirilis kemarin, dari angka 1,16% untuk 2016 dan 1,14% untuk 2017, bisa dilihat bahwa ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang dilakukan melalui sistem subsidi pajak.

Masih ada sisi positif lain. Menurut Bawono, angka itu juga bisa dilihat dalam konteks berbeda, yaitu adanya tax gap (kesenjangan pajak). Tax gap adalah prinsip yang mengitung besarnya potensi penerimaan pajak berbanding nilai penerimaan pajak yang riil diperoleh.

Selama ini dalam literatur pajak, laporan belanja perpajakan masuk ke dalam salah satu komponen tax gap. Masih ada komponen lain seperti praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan kelemahan kebijakan.

Dengan penerbitan laporan itu, maka setidaknya kini pemerintah memiliki acuan yang lebih terukur untuk menghitung tax gap.

Namun, menurut Bawono, idealnya penerbitan Laporan Belanja Perpajakan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. “Sebab selama ini kita selalu luput mengevaluasi tax gap yang berasal dari belanja pajak,” katanya. Tapi lagi-lagi, memang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

***

Penerbitan Laporan Belanja Perpajakan ini juga disambut positif oleh aparat pajak daerah. Selama ini pajak memang dibagi menjadi dua, ada yang dipungut oleh pusat, ada yang ditarik daerah. Untuk pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak hotel dan restoran.

Menurut Hayatina, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, idealnya berbagai keringanan perpajakan dapat dihitung hingga bisa menjadi alat masukan bagi pemerintah daerah. Hanya memang selama ini daerah belum melakukan penerbitan laporan belanja perpajakan seperti yang dilakukan pemerintah pusat.

Meski demikian, Hayatina melanjutkan, pada prinsipnya daerah juga memiliki kebijakan yang sama, yaitu memberikan kebijakan keringanan pajak. Ini misalnya dilakukan pada pajak kendaraan bermotor lewat pemutihan. Dampaknya terasa, keringanan pajak seperti itu mampu meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat. “Hasilnya cukup optimal dalam menstimulus kepatuhan masyarakat untuk taat pajak,” katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

***

Sebetulnya masih banyak yang bisa dikritisi dari laporan belanja perpajakan itu. Soal angka, misalnya, sifatnya masih estimasi. Ini karena sangat sulit menghitung secara pasti berapa potensi pajak yang hilang karena diberlakukannya kebijakan subsidi pajak lewat tax expenditure.

Tapi yang jelas ini terobosan. Menurut Suahasil, dengan laporan ini makin terang dan terbuka sektor mana saja yang memang didukung oleh pemerintah. Dukungan itu tidak lagi terselubung karena terungkap jelas dalam kebijakan belanja pajak.

Suahasil juga menjelaskan bahwa OECD memuji penerbitan laporan ini. Pasalnya, di seluruh dunia, baru sekitar 15 negara yang sudah menerbitkan laporan belanja perpajakan. “Jadi kita sekarang dianggap negara elite,” katanya.

Basfin Siregar

++++

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Suahasil Nazara: Kita Sekarang Dianggap Negara Elite

Penerbitan Laporan Belanja Perpajakan merupakan salah satu terobosan penting dalam transparansi kebijakan fiskal. Untuk mengetahui secara lebih mendalam soal itu, Aulia Putri Pandamsari dari GATRA mewawancarai Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Berikut petikannya:

Apa yang dimaksud dengan Laporan Belanja Perpajakan?
Ini laporan tentang pajak yang tidak kita ambil karena ada kebijakan khusus. Misalnya PPh (pajak penghasilan) Badan kan harusnya 25%, tapi ada kebijakan seperti tax holiday dan tax allowance. PPN (pajak pertambahan nilai) juga begitu, ada insentif tertentu.

Mengapa harus dihitung?
Karena angka yang hilang itu seharusya jadi penerimaan pajak. Tapi tidak menjadi penerimaan karena pemerintah yang menanggung, jadi spending-nya pemerintah. Saat ini, tax ratio kita kan diklaim kecil, hanya 11% dari PDB (produk domestik bruto). Nah, itu belum menghitung tax expenditure yang ternyata sampai 1,14% dari PDB. Jadi kalau dijumlahkan, tax ratio kita jadi 12,4%, enggak rendah-rendah amat. Tax ratio kita rendah karena seharusnya yang diterima pemerintah berubah jadi insentif untuk masyarakat.

Apa manfaat praktis dari laporan ini?
Arti pentingnya untuk transparansi fiskal. Kalau enggak dihitung, kita enggak bakal tahu. Kita juga bisa lihat sektor ekonomi mana saja yang mendapat pembebasan pajak Itu bisa ditelisik lagi apakah sudah tepat, sudah optimal? Jadi pemberian insentifnya bisa diarahkan..

Misalnya apakah ada yang perlu diubah? Apakah sektor manufaktr perlu lebih banyak insentif, misalnya. Harusnya kebijakan insentif perpajakan kita mengarahnya ke mana? Kita enggak punya pengetahuan soal itu kalau tidak bikin laporan tax expenditure, dan bikinnya itu pun harus reguler.

Rencana pemerintah selanjutnya setelah laporan ini?
Ya, kami harap makin lama bisa semakin menghitungnya, ini kan belum semua komplet. Menghitung tax expenditure itu bukan sesuatu yang simpel. Australia saja butuh waktu 40 tahun. Ini bukan sesuatu yang sederhana, karena membutuhkan estimasi, pengalaman, serta pengecekan di lapangan. Australia saja untuk bisa menerbitkan laporan tax expenditure yang sangat detil butuh waktu puluhan tahun. Posisi kami, kita terbitkan dulu laporan tax expenditure, tapi juga memberi tahu pelaporannya masih banyak yang bisa diperbaiki.

Jadi angka di laporan ini masih estimasi?
Sifatnya estimasi. Kalau baca judulnya kan pakai kata estimasi. Bukan angka persis.

Mengapa baru sekarang laporannya dikeluarkan?
Ya, di seluruh dunia saja kurang-lebih baru 15 negara yang sudah bikin. Jadi kita ini sekarang diangap negara elite. Biasanya yang menerbitkan kan negara-negara anggota OECD. Kita bukan anggota OECD, tapi kita terbitkan laporan tax expenditure. Kemarin kami ketemu dengan Dirjen OECD, dan mereka memuji kita, padahal kami enggak ngomong soal laporan ini. Tapi laporan kita ternyata sudah ada di radar mereka.

Cover Majalah GATRA edisi No.51 / Tahun XXIV / 18 - 24 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com