Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Di Balik Pesta Ekonomi Dunia di Bali

Bloomberg bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara nomor 6 yang paling rentan di dunia. Jadi tidak ada hasil sama sekali dari reformasi struktural sebagai resep IMF tahun 1997 itu.

Oleh:
Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF

Gelaran pesta akbar yang melibatkan 189 Negara di Bali baru saja usai. Banyak puja dan puji berkaitan dengan kesuksesan acara dari sisi teknis. Namun, gemerlap pesta di Nusa Dua tampaknya menyimpan banyak hal yang patut dikritisi secara substansi. Rapat tahunan bukan sekadar datangnya delegasi-delegasi ke Bali yang membawa devisa pariwisata. Lebih dari itu dalam ruang-ruang rapat, didiskusikan dan diputuskan aneka kebijakan penting terkait situasi global saat ini yang berimplikasi ke Indonesia.

Dalam kesempatan di rapat tahunan IMF World Bank, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menganologikan kondisi ekonomi dalam film Game of Thrones. Semua kagum akan narasi ala milenial yang tidak biasa dalam forum resmi, setelah sebelumnya Presiden mengutip film The Avengers. Bagi pelaku pasar responnya bukan decak kagum, namun justru memberi isyarat segera terjadinya gejolak yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. “Winter is Coming” adalah sinyal petaka dari perang dagang yang berkecamuk antara AS dan Cina, normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS, dan perang ekonomi antar Negara itu menciptakan korban bagi Negara berkembang terkecuali Indonesia.

Nouriel Roubini, pakar ekonomi AS yang sering dijuluki Dr. Doom karena tepat memprediksi krisis, memprediksi pada 2020 akan terjadi krisis yang lebih besar daripada 2008, atau disebut perfect storm (badai sempurna), yang berpotensi melibas ekonomi negara berkembang. Saat pesta IMF-World Bank di Bali tengah berlangsung, di atmosfer yang lain, Turki, Argentina, dan Venezuela sedang berduka karena perfect storm sedang mengobrak-abrik tatanan ekonomi negara tersebut.

Paradoks dalam pesta juga bisa tercium disaat Direktur IMF, Christine Lagarde, dalam beberapa kesempatan tampak mengapresiasi kinerja ekonomi pemerintah saat ini. Sementara itu, di sesi yang lain, pejabat dan tim ekonomi IMF tengah berkumpul. Saat itu pembacaan World Economic Outlook per Oktober 2018 di hadapan awak media tengah dilakukan. Puja-puji IMF harus ditutup dengan turunnya proyeksi ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5,1% di tahun ini. Kondisi di tahun 2019 pun tak berubah, ekonomi Indonesia mengalami stagnasi di 5,1%. Bahkan di tingkat ASEAN rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, menandakan performa ekonomi Indonesia mengecewakan.

Pertanyaan berikutnya jika “Winter is Coming” tiba, apakah Indonesia kembali meminta bantuan IMF? Saat ini, Indonesia memang tidak sedang berurusan utang-piutang dengan IMF. Sejak 2006, pinjaman rehabilitasi krisis ekonomi tahun 1998 ke IMF sudah lunas. Namun, di tengah kondisi global yang sulit diprediksi dan beberapa indikator ekonomi Indonesia tengah memburuk kewaspadaan terhadap krisis ekonomi perlu dibangkitkan. Pelaku pasar sudah mencium adanya ketidakberesan, aliran modal keluar, khususnya di pasar modal, telah menyentuh Rp57,1 trilyun sejak awal 2018, dan imbal hasil surat utang pemerintah bertenor 10 tahun hampir 9%. Belum lagi bicara fundamental ekonomi defisit transaksi berjalan tahun ini bisa tembus 3%, dibarengi oleh naiknya harga minyak mentah, dan lesunya ekspor karena dihambat sana sini oleh Negara sahabat. Rupiah 15.200 per dolar bukan titik keseimbangan baru, pelemahan bisa berlanjut hingga tahun depan.

Jadi bukan tidak mungkin krisis ekonomi bakal mengguncang Indonesia, dan di beberapa negara memang sudah terjadi. Opsi meminjam ke IMF biasanya muncul dari elite ekonom liberal ketika kondisi ekonomi terjepit. Padahal, efek syarat pinjaman IMF berupa privatisasi di sektor strategis BUMN, liberalisasi kebijakan pangan, dan lalu lintas devisa yang terlalu liberal merugikan Indonesia hingga saat ini. Dua dekade pasca-krisis, ekonomi Indonesia mengalami stagnasi di 5%, defisit transaksi berjalannya 3%, dan struktur ekonomi yang rapuh dengan merosotnya industrialisasi di berbagai sektor.

Bloomberg bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara nomor 6 yang paling rentan di dunia. Jadi tidak ada hasil sama sekali dari reformasi struktural sebagai resep IMF tahun 1997 itu. Berbeda dengan Thailand, yang meskipun dibantu IMF, tetap bisa menunjukkan independensi kebijakannya. Thailand punya kebijakan devisa yang terkendali mewajibkan eksportir menahan devisa hingga 12 bulan sesuai dengan Currency Exchange Act. Alih-alih defisit transaksi berjalan, Thailand justru mencatat surplus sebesar 8%. Kemungkinan Indonesia salah minum obat.

Jika tak mau cerita masuk ke lubang IMF yang sama terulang, maka Indonesia harus menyiapkan jaket berbulu tebal dalam menghadapi musim dingin yang panjang. Persiapan menghadapi gejolak di tahun 2019 harus lebih matang karena faktor pemilu juga membuat situasi bertambah kompleks.

Persiapan memasuki musim dingin bisa dimulai dari menata utang luar negeri pemerintah, termasuk memikirkan kembali untuk menerima pinjaman dari Bank Dunia dengan kedok bantuan bencana alam. Setiap dolar pinjaman asing yang diterima Indonesia, akan menguras devisa karena Pemerintah perlu mengkonversi rupiah ke dolar setiap pembayaran cicilan, bunga dan jatuh tempo. Menjaga diri untuk tidak terlalu dekat dengan lembaga multilateral yang berkedok pinjaman tentunya penting setelah acara Bali selesai.

Persiapan berikutnya adalah menghemat amunisi untuk berperang menghadapi liarnya dolar. Amunisi yang ada makin terbatas, cadangan devisa kini berada di posisi US$114,8 milyar dibandingkan dengan PDB angkanya tergolong rendah bahkan di tingkat ASEAN. Rasio cadev terhadap PDB Indonesia hanya 11,3%, Thailand dan Filipina masing-masing 58% dan 28%. Sedangkan sejak awal 2018, cadev sudah terkuras US$17,1 milyar. Jadi harus ada opsi lain untuk menstabilkan rupiah. Bunga acuan juga tak melulu bisa diandalkan, kenaikan lebih dari 125 basis poin hanya mampu menahan depresiasi rupiah secara temporer.

Jika jaket berbulu moneter faktanya tipis, sudah saatnya bantalan fiskal atau APBN yang bekerja. Konsep kebijakan APBN yang counter cylical pastinya efektif untuk membalik keadaan di saat ekonomi sedang lesu. Relaksasi perpajakan penting bukan sekedar membagi-bagi insentif fiskal bagi investasi yang baru mau masuk ke Indonesia. Bentuk relaksasi perpajakan beragam, usulannya yang paling riil adalah penghapusan seluruh PPN ekspor jasa menjadi 0%. Jika ekspor barang tidak bisa diandalkan untuk menggenjot devisa, maka ekspor jasa masih berpotensi besar. Ekspor jasa meliputi bisnis pariwisata, jasa IT atau digital, jasa profesional, jasa keuangan dan lainnya. Dengan PPN ekspor jasa 0%, peluang bisnis IT yang sekarang booming bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Usulan lain adalah segera memulangkan devisa hasil ekspor sebagai bantalan krisis. Sekadar imbauan kepada para pengusaha tidaklah cukup, perlu langkah-langkah yang riil. Sebagai contoh memberikan kurs preferensial tertentu bagi pengusaha ekspor yang mengkonversi dolarnya ke rupiah, kemudian memberikan bonus pajak deposito, dan layanan khusus devisa hasil ekspor di bank pemerintah. Per Juni 2018, jumlah devisa hasil ekspor (DHE) yang dihasilkan adalah US$69,8 milyar. Sementara itu, DHE yang dikonversi ke rupiah hanya US$8,62 milyar atau 13,3% dari total DHE.

Jadi alih-alih berbangga dengan pidato Presiden yang membuat para hadirin, termasuk Madame Lagarde, tersenyum, justru di saat ini kita harus merenungi tanda-tanda “Winter is Coming”, dan kembali bertanya: apakah Indonesia sudah siap menghadapi musim dingin ekonomi yang segera tiba?

Cover Majalah GATRA edisi No.51 / Tahun XXIV / 18 - 24 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com