Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS II

Senandung Komitmen Syariah IMF-WBG dari Nusa Dua

Pertemuan di Nusa Dua selain menghasilkan 12 butir Bali Fintech Agenda dan 29 Waqf Core Principles, juga menghimpun dana investasi infrastruktur senilai Rp202 trilyun dan komitmen dana US$1 milyar untuk bantuan bencana alam. Promosi efektif Indonesia di bidang diplomasi, pariwisata dan target investasi.

Hanya di Indonesia untuk pertama kalinya topik ekonomi dan keuangan syariah dibahas sebagai salah satu agenda penting dunia dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia (IMF-WBG) 2018 di Nusa Dua Bali, pada Minggu siang, 14 Oktober lalu. "Syariah" dan "wakaf" menjadi senandung kor yang kerap dikumandangkan para pemimpin ekonomi, ketua, dan aktivis perekonomian dalam berbagai pembahasan formal maupun informal.

Selain menjadi tuan rumah, Indonesia juga menjadi titik sentral perwujudan perekonomian syariah. Komitmen Indonesia menjadi pusat utama pengembangan ekonomi syariah itu ditandai dengan peluncuran 29 Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf (Waqf Core Principle) dan Wakaf Uang Barbasis Sukuk (Cash Waqf-Linked Sukuk) bareng Islamic Development Bank (IDB),

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam sambutan pembukaannya mengatakan bank sentral Indonesia terus berupaya mendorong peran ekonomi dan keuangan syariah untuk mencapai 17 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals –SDGs). Kemampuan itu ada pada ekonomi dan keuangan syariah karena prinsip-prinsipnya yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kesetaraan.

Apalagi, ekonomi syariah tak hanya merambah instrumen komersial, melainkan juga mengelaborasi instrumen non-komersial seperti zakat dan wakaf sebagai keuangan sosial syariah. “Instrumen-instrumen tersebut bisa berperan dalam mendukung berbagai aktivitas produktif, redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu, dan mendukung pencapaian SDGs,” kata Perry.

Struktur regulasi dan tata kelola yang efektif merupakan pendukung penting untuk terwujudnya ekonomi dan keuangan syariah yang sehat. Untuk itu, pada hemat Perry, ketersediaan standar peraturan yang diterapkan secara efektif, dalam hal ini Waqf Core Principles dan Cash Waqf-Linked Sukuk, sangat esensial dalam menciptakan praktik keuangan syariah secara global yang sehat serta mampu menumbuhkan kepercayaan publik.

Peluncuran 29 Waqf Core Principles ini adalah tonggak strategis lanjutan setelah Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Zakat (International Zakat Core Principles) yang meluncur pada 2016, dengan tujuan meningkatkan tata kelola dan integritas lembaga-lembaga zakat yang lebih baik ketika memberikan layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada kesempatan itu digelar pula diskusi internasional bertema “Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives: Another Formidable Pillars in Promoting SDGs” yang membahas peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai panelis, Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, menyampaikan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pertama, menyediakan pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi riil. Kedua, bergantung pada pembagian laba dan rugi, hal ini akan menggantikan penekanan dari kelayakan kredit peminjam dengan penciptaan nilai dan kelayakan ekonomi investasi, sekaligus mencegah spekulasi. Ketiga, memfasilitasi redistribusi kesejahteraan dan peluang.

Hal-hal tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan, dan mencapai kemakmuran. “Ekonomi dan keuangan syariah pun dapat berfungsi sebagai pilar tangguh untuk mengatasi tantangan ekonomi nasional serta menghadapi inisiatif global dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Dody.

Wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan SDGs. Sumber pendanaan tanpa bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun ekonomi yang adil dan memungkinkan suatu negara keluar dari middle income trap. Sistem keuangan syariah tentunya membutuhkan implementasi yang efektif dan tata kelola internal yang baik, dalam hal ini tentunya standar internasional yang berlaku global.

Dalam praktik terbaik internasional, IMF juga mengadopsi standar Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam hal penerapan Islamic Financial Sector Assesment Program (IFSAP). Hal itu dilakukan agar setiap negara menerapkan prinsip keuangan syariah yang mengadopsi standar regulasi yang produktif.

***

Selain mengangkat ekonomi dan keuangan syariah di pentas global, Indonesia bersama IMF juga berhasil menelurkan Bali Fintech Agenda. IMF memberikan komitmen yang besar terhadap financial technology (fintech) alias teknologi finansial (tekfin) untuk mendorong dinamika ekonomi dan ikut membantu mengurangi angka kemiskinan.

“Terutama dengan menyediakan akses layanan keuangan untuk 1,7 milyar orang yang kini tidak memiliki akses perbankan,” kata Managing Director IMF, Christine Lagarde, dalam Plenary Meeting Session, Jumat, 12 Oktober lalu. Agar langkah memperkuat inklusi keuangan berhasil, menurut Lagarde, harus disertai stabilitas dan keamanan keuangan yang baik di setiap negara, serta kerja sama multilateral yang baik, karena ekonomi digital bersifat global.

IMF dan seluruh bank sentral akan berusaha mewujudkan 12 poin yang disepakati dalam Bali Fintech Agenda, sebagai kerangka kerja bagi negara-negara dunia dalam merumuskan kebijakan terkait teknologi finansial yang tumbuh sangat cepat (lihat infografis).

Kemajuan teknologi digital untuk mendorong ekonomi Asia yang lebih kuat, inovatif, inklusif, dan stabil juga menjadi komitmen bank sentral negara-negara di Asia. Harus diakui bahwa teknologi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Asia.

Model bisnis dan sektor industri akan berubah cepat oleh inovasi dan implementasi dari robotika, kecerdasan buatan, machine learning algorithms, internet of things, dan 3D-printing. Di bidang keuangan, e-commerce, blockchain, distributed ledger technology, dan big data mampu memperluas pasar keuangan menjangkau ke usaha kecil dan startup.

Meskipun memiliki banyak peluang, ekonomi digital juga memiliki banyak risiko terhadap stabilitas dan keamanan ekonomi. Karena itu, BI bersama Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) mengingatkan pula negara-negara di Asia untuk memitigasi sejumlah potensi risiko dari implementasi Fintech, seperti penipuan siber, kebocoran data, perlindungan privasi pengguna, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Agar peluang dari ekonomi digital bisa maksimal dan bermanfaat, maka setiap negara harus bekerjasama mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi yang produktif, dan sekaligus juga mencegah efek negatifnya agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

***

Tema besar lain yang menonjol dalam Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 adalah mengenai blended finance atau “keuangan campuran”. Blended finance adalah strategi pembiayaan pembangunan dengan penggunaan dana filantropi dan memobilisasi aliran modal swasta ke pasar-pasar keuangan yang baru dan terdepan dengan tujuan memberikan hasil positif bagi investor dan masyarakat.

Pada Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan pada Juli 2015, untuk pertama kali blended finance diakui sebagai solusi untuk kesenjangan pendanaan, karena dapat berkontribusi untuk meningkatkan pembiayaan dari swasta. Saat ini, untuk mencapai SDGs masih dibutuhkan tambahan US$2,5 trilyun dari pembiayaan swasta dan publik. Sementara itu, untuk pelaksanaan kesepakatan iklim COP21 Paris dibutuhkan tambahan US$13,5 trilyun.

Potensi skema keuangan campuran untuk penutup kesenjangan pendanaan cukup besar. Survei yang dilakukan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) mengidentifikasi 74 dana dan fasilitas gabungan dalam wujud aset keuangan campuran senilai US$ 24,4 miliar yang bisa memberi manfaat pada 177 juta jiwa lebih.

Blended finance menawarkan kemungkinan untuk meningkatkan pembiayaan komersial bagi negara berkembang dan menyalurkan pembiayaan tersebut ke arah investasi dengan dampak pengembangannya. Pada Pertemuan Pemimpin ASEAN di Bali pada hari Kamis, 11 Oktober, Presiden Joko Widodo mengatakan program keuangan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) akan mengambil peran yang signifikan.

“Indonesia akan terus mendorong sumber-sumber pembiayaan inovatif seperti keuangan campuran,” kata Jokowi dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Nusa Dua, Bali.

G.A. Guritno (Nusa Dua)

++++

Isu Utama yang Disuarakan Indonesia

* Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara untuk memulihkan ekonomi global dan mengatasi ketidakpastian global
* Penguatan pembiayaan infrastruktur Indonesia tidak hanya dari APBN namun juga pihak swasta domestik dan internasional
* Memanfaatkan ekonomi dan keuangan digital untuk inklusi keuangan
* Mendorong implementasi ekonomi dan keuangan syariah yang baik secara domestik dan global.

++++

Hasil Pencapaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018

-29 Waqf Core Principle, terdiri atas lima bidang utama Prinsip Pokok Wakaf, yakni: landasan hukum, pengawasan wakaf, tata kelola nazir yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

-Peluncuran Wakaf Uang Barbasis Sukuk (Cash Wagf-Linked Sukuk)

-12 butir Bali Fintech Agenda

-Forum Investasi Indonesia 2018

-Blended Financing untuk Pembiayaan Infrastruktur

-Multilateralisme baru untuk bidang moneter-fiskal dan pembangunan yang mencakup ketidaksetaraan, kesenjaangan, pemanfaatan teknologi, dan keberlanjutan.

-19 komitmen investasi senilai Rp 202 triliun (US$ 13,6 miliar) untuk proyek infrastruktur

-Komitmen dana senilai US$ 1 miliar dari Bank Dunia untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam jika Indonesia meminta

++++

Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018 dalam Angka

-8 hari pelaksanaan dengan 2.995 pertemuan, di antaranya 325 even besar dan 301 side dan paralel event

-16 venue utama dan 53 ruangan untuk pertemuan bilateral dan privat

-rata-rata dua jam pertemuan per event

-8 topik utama fokus Indonesia seperti ekonomi digital, urbanisasi, human capital, pembiayaan dan asuransi untuk risiko bencana, perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, penguatan moneter internasional, dan ekonomi syariah.

-Sekitar 14.097 partisipan dari 189 negara di luar negeri

-8 besar partisipan asing: 738 Amerika Serikat, 517 Inggris, 330 Jerman, 258 Jepang, 245 Prancis, 231 Singapura, 228 Australia, 211 Cina.

-21.620 penyelenggara dan panitia domestik

-1.500 jurnalis dari dalam dan luar negeri

-Anggaran awal Rp1,1 trilyun, namun disetujui APBN 2017 Rp 45,4 miliar, APBN 2018 810,1 miliar total alokasi Rp 855,5 miliar. Yang baru terpakai Rp566,9 milyar.

-28 komentar positif dari delegasi asing karena acara yang terkoordinasi dengan rapi dan tepat waktu

-Indonesia berhasil menjadi tuan rumah pertemuan terbesar IMF-WBG sepanjang sejarah

-PDB Bali dari 5,7% per tahun diprediksi naik menjadi 6,6%

-Dampak langsung pengeluaran peserta Rp 943,5 miliar (95,2% mancanegara dan 4,8% domestik). Rincian: Akomodasi Rp 569,9 miliar, makanan dan minuman Rp 190,5 miliar, transportasi Rp 36,1 miliar, hiburan Rp 57 miliar, sovenir Rp 90,2 miliar

-Rp4,9 trilyun konstruksi pendukung untuk penambahan apron bandara Bali, underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Teknologi pengolahan sampak Suwung.

++++

12 Kesepakatan Bali Fintech Agenda

• Menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan,
• Memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan,
• Mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji,
• Mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan.
• Memonitor perkembangan secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi,
• Mengadaptasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil,
• Menjaga integritas finansial,
• Memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif,
• Memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan.
• Mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan,
• Mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi,
• Mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.51 / Tahun XXIV / 18 - 24 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com