Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Seperangkat Regulasi Memacu Infrastruktur

Pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi guna menerabas segala kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur. Terdapat 21 Proyek Strategis Nasional yang dicoret dari daftar karena berbagai alasan.

Di tahun keempat pemerintahannya, Presiden Joko Widodo kian memacu pembangunan infrastruktur. Maklum, masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hanya tersisa satu tahun lagi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur belum begitu mulus. Masih ada sejumlah proyek infrastruktur, terutama yang termasuk kelompok infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), belum rampung pengerjaannya. Padahal di tahun pertama pemerintahannya, Jokowi menargetkan seluruh proyek PSN harus kelar pada 2019.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur PSN. Satu di antaranya dengan menerbitkan regulasi. Regulasi yang menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

“Selain untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, kepada GATRA.

Berbagai regulasi pendukung RPJMN juga dibuat. Juli lalu, Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Ini kali kedua, Jokowi merevisi regulasi terkait PSN. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Sebelum itu, ada Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Menurut Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Rainier Haryanto, kemungkinan terbesar Perpres terakhir ini terkait dengan PSN. “Perubahan kedua ini hanya mengubah lampiran daftar PSN yang ada,” kata Rainier kepada Dara Purnama dari GATRA.

Di beleid sebelumnya (Perpres Nomor 58/2017) jumlah PSN yang tercantum di daftar mencapai 248 PSN, sedangkan di Perpres yang baru jumlahnya hanya 227 PSN. Artinya ada 21 PSN yang dicoret dari daftar dengan beragam alasan. Di antaranya, PSN tersebut diprediksi tidak akan selesai pada 2019.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa hingga Oktober ini tercatat sudah ada 32 PSN yang tuntas pembangunannya. Tahun ini, dua PSN bisa diselesaikan. “PSN yang telah rampung pada periode Januari–Oktober 2018, yakni jalur ganda Kereta Api Prabumulih–Kertapati (Sumatera Selatan) dan Bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur),” ujar Wahyu. Selain itu, Wahyu mengungkapkan, akan menyusul lagi 10 PSN yang selesai pengerjaannya pada akhir tahun ini.

Rainier mengatakan, ketika suatu Perpres direvisi maka akan melihat kebutuhan di banyak sisi. Seringkali, suatu proyek yang akan dijalankan ternyata malah terbentur oleh regulasi. Rainer mencontohkan kasus yang berkaitan dengan instrumen keuangan untuk menjalankan suatu proyek.

Rainier menjelaskan, instrumen keuangan dari waktu ke waktu selalu berkembang. Jika memakai instrumen yang baru dan tidak ada regulasinya, maka orang yang menjalankan proyek akan terbentur dengan lembaga hukum. “Sehingga harus dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut,” katanya.

Merujuk Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyedian Infrastruktur Prioritas, KPPIP diberi sejumlah mandat untuk “mengawal” percepatan pembangunan infrastruktur. Mulai melakukan pendampingan, memfasilitasi, mengoordinasikan, hingga memberikan rekomendasi untuk merevisi regulasi atau menerbitkan regulasi yang terkait dengan penyedian infrastruktur. “Beberapa kegiatan dilakukan KPPIP dalam menyusun revisi regulasi atau membuat regulasi baru, termasuk berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait,” ujar Rainier.

Khusus untuk Perpres Percepatan Pelaksanaan PSN, Rainier melanjutkan, KPPIP ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan. Selanjutnya, setiap tahun KPPIP memberikan rekomendasi terhadap penambahan atau pun pengurangan proyek PSN. Pengurangan atau pun penambahan daftar PSN sangat tergantung kondisi mayoritas dalam perekonomian. “Mana kita prediksi Amerika akan menyebarkan trade war? Hal-hal seperti ini juga akan memengaruhi beberapa proyek sehingga tidak bisa dimulai sekarang,” ia menerangkan.

Regulasi memang memiliki peran penting dalam memuluskan target pembangunan infrastruktur. Hal ini pula yang dirasakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Menurut Putranta Nugraha, Kepala Biro Hukum KemenPUPR, produk hukum merupakan bagian dari sistem hukum, dan sistem hukum itu bagian dari substance, structure, dan culture. “Maka produk hukum itu sendiri penting sebagai arah dan dasar dalam pembangunan infrastuktur,” ujar Putranta kepada Riana Astuti dari GATRA.

Putranta mencontohkan kasus pembangunan infrastruktur yang sempat terhambat namun dapat dikebut pengerjaan pembangunannya setelah dikeluarkannya regulasi. Yakni, pembangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi di Sumatera Barat. Pasar tradisional ini hancur karena terbakar beberapa waktu lalu. Agar KemenPUPR memiliki pijakan hukum yang kuat, diterbitkanlah Perpres Nomor 64 Tahun 2018.

Regulasi ini berisi tentang pemberian mandat kepada KemenPUPR untuk membangun dan merevitalisasi sejumlah infrastruktur strategi. Di antaranya Pasar Atas Bukittinggi. “Dikebut pengerjaannya, setelah dikeluarkan produk hukum (Perpres),” kata Putranta.

Di tingkat KemPUPR, menurut Putranta, ada sejumlah produk hukum yang telah diterbitkan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Di antaranya, Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2017. Yakni, simplikasi aturan mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) Gedung yang sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang online single submission, sehingga memudahkan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan.

Berikutnya, pada tahun ini, terbit Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2018. Regulasi ini mengatur tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) untuk konstruksi bidang pekerjaan umum. Tujuan diterbitkan beleid ini adalah untuk melakukan mitigasi bila terjadi kecelakaan kerja.

Regulasi ini memberikan mandat dibentuknya komite keselamatan konstruksi. Sebelumnya, pembangunan infrastruktur sempat terhenti lantaran ada beberapaa proyek infrastruktur yang mengalami kecelakaan kerja. “Sehingga program percepatan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan aman,” kata Putranta.

Pembebasan tanah juga seringkali menjadi penghambat jalannya proses pembangunan proyek infrastruktur. Di sini, relagulasi kembali menjadi “dewa penolong”. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin, mengatakan bahwa untuk mendukung pembebasan tanah, Kementerian ATR/BPN sejak 2012 melakukan tahapan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

Ada pula sejumlah regulasi pelaksananya, di antaranya regulasi yang mengatur tentang biaya operasional, biaya pendukung, dan tim panitia pengadaan tanah. Selain itu, terdapat aspek perizinan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah baik tanah wakaf ataupun tanah instansi pemerintah atau tanah kas desa. “Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan,” ujar Arie kepada GATRA.

Arie mengatakan, berbagai hambatan dalam pembebasan tanah oleh pemerintah dapat diantisipasi dengan melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai UU Nomor 2/2012. Yakni, instansi pemerintah yang memerlukan tanah harus menyusun dokumen pelaksanaan secara baik dan lengkap. Selain itu, pemerintah daerah melakukan tahapan persiapan secara baik, sehingga mendapatkan persetujuan dari warga yang tanahnya akan digusur. Tim pelaksana pengadaan tanah bekerja secara profesional, dibantu oleh aparat desa dan appraisal yang profesional. “Para penegak hukum juga dapat memahami regulasi di bidang pengadaan tanah,” Arie menerangkan.

Menurut Arie, saat ini target pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur mencapai kisaran 90%. Contohnya, pada proses pembangunan tol Kunciran–Serpong (Banten). Proses pengadaan tanah Tol Kunciran–Serpong sudah 99%. Sisa pembebasan tanah lima bidang. Rinciannya dua bidang tanah menunggu penyelesaian fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), dua bidang tanah direkolasi. “Satu bidang akan dibayar,” kata Arie. Selain itu, keberhasilan juga dirasakan dalam pembangunan tol trans-Jawa. Namun untuk pembangunan tol trans-Sumatra, pembebasan tanahnya masih di bawah 90%.

Regulasi juga dibutuhkan dalam kaitan pembiayaan proyek infrastruktur. Misalnya, proyek infrastruktur perumahan rakyat yang juga menjadi prioritas Jokowi. Dirjen Penyediaan Perumahan Rakyat KemePUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan bahwa penyediaan perumahan dan pembiayaan perumahan terkait satu sama lain, dan tidak bisa terpisah secara sektoral.

Untuk itu, sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 1 Tahun 2011, Khalawi melanjutkan, pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Juga memfasilitasi penyedian perumahan dan permukiman bagi masyarakat,” katanya kepada GATRA.

Dalam hal regulasi, pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan ataupun melakukan penyesuaian regulasi yang sudah ada. Dilakukan pula upaya penyusunan regulasi baru guna mengoptimalkan program sejuta rumah agar terealisasi sesuai target RPJMN. “Kita juga mengajak pelaku pembangunan untuk terus membangun rumah yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR,” kata Khalawi.

Selain diperkuat dengan berbagai regulasi, proses percepatan pembangunan inftrastruktur ternyata mendapat pengawalan dan aparat penegak hukum. Agar dalam proses pengerjaannya tidak tersadung kasus hukum, pemerintah menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawal pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Kejaksaan memiliki Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). “TP4 ini bentuk peran serta penegak hukum terhadap proses percepatan pembangunan agar tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Jan S. Maringka, kepada GATRA.

Sujud Dwi Pratisto, Aulia Putri Pandamsari, Annisa Setya Hutami, dan M. Egi Fadliansyah
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com