Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Biaya Infrastruktur Bebani APBN

Pembiayaan infrastruktur mulai membebani APBN. Meski rating surat utang tetap positif, beban bunga dan cicilan makin berat. Peran swasta harus diperbesar.

Antara setuju campur waswas. Begitulah bila melihat ambisi Presiden Joko Widodo dalam soal pembangunan infrastruktur. Banyak yang setuju dengan visi itu, tapi banyak juga yang waswas dengan biayanya. Maklum, Indonesia bukan negara kaya. Sedangkan pembangunan infrastruktur butuh banyak biaya. Dari mana lagi dananya, bila bukan utang?

Mengacu pada rilis APBN Kita oleh Kementerian Keuangan pertengahan Oktober lalu, posisi utang pemerintah per September sudah mencapai Rp4.416,37 trilyun.

Dulu, pada kuartal III-2014, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kursi presiden, posisi utang pemerintah adalah Rp2.601,72 trilyun, yang setara dengan 24,74% produk domestik bruto (PDB).

Ini berarti, selama empat tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo telah menambah utang sebesar Rp1.814,65 trilyun. Angka itu setara dengan 30,47% PDB.

Pemerintah memang sering mengatakan bahwa rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio) sebesar 30,47% itu masih relatif aman. Sebab, banyak negara, termasuk negara maju di Eropa, memiliki rasio bahkan sampai 60% terhadap PDB.

Itu memang benar. Tapi cara pandang itu juga bisa menyesatkan. Sebab, utang seharusnya dibandingkan dengan pendapatan. Ibarat orang mencicil rumah , definsi “aman” menurut bank adalah ketika cicilan KPR per bulan tidak mencapai 30% dari pendapatan.

Lantas, berapa persen definisi aman untuk APBN? Tidak ada kriteria pasti. Yang jelas, saat ini rasio pembayaran bunga utang dibandingkan dengan pendapatan pemerintah (debt-to-revenue ratio) terus meningkat.

Di akhir pemerintahan SBY pada 2014, sekitar 11% dari APBN habis hanya untuk membayar bunga utang. Sedangkan pada 2017 lalu, rasionya sudah meningkat menjadi 16%. Alokasi pembayaran bunga utang bahkan sudah melampaui alokasi untuk belanja modal (capital expenditure). Jadi wajar bila mulai ada yang waswas.

***

Untuk apa utang sebanyak itu? Terutama untuk infrastruktur. Pemerintahan Jokowi memang ambisius dalam hal ini.

Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan sekitar Rp5.500 trilyun untuk pembangunan infrastruktur. Bila angka itu dibagi per tahun, maka tiap tahun pemerintah rata-rata harus membelanjakan sekitar Rp1.000 trilyun hanya untuk infrastruktur. Setidaknya begitulah rencananya.

Di atas kertas, rencana itu memang mustahil terlaksana bila hanya mengandalkan APBN. Saat ini, penerimaan negara di APBN 2018 saja cuma dipatok Rp1.894,7 trilyun. Tidak mungkin bila sampai Rp1.000 trilyun per tahun dialokasikan untuk infrastruktur. Bisa-bisa pemerntah kehabisan uang untuk membayar gaji pegawai negeri (PNS) dan kebutuhan lainnya.

Secara realistis, pemerintah hanya bisa mengalokasikan Rp200 trilyun–Rp 400 trilyun per tahun untuk belanja infrastruktur. Sisanya mengandalkan utang luar negeri, BUMN, atau partisipasi swasta.

Atau, opsi terakhir, pembangunan infrastruktur sebagian ditunda karena tidak ada dana. Inilah yang sekarang terjadi.

September lalu, akibat pelemahan mata uang rupiah dan tekanan terhadap defisit transaksi berjalan, pemerintah pun akhirnya mulai menyusun daftar proyek infrastruktur yang bisa ditunda.

Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, saat ini terdapat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah dua program, yaitu program kelistrikan dan industri pesawat terbang. Targetnya, semua proyek itu bisa selesai pada 2019.

Namun rencana itu berubah. Usai rapat terbatas di Istana yang membahas pelemahan rupiah, awal September lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan bahwa pemerintah sudah membuat daftar proyek infrastruktur yang kemungkinan akan ditunda. “Sudah ada list-nya. Memang belum kita putuskan dari list itu mana yang ditunda dan berapa lama,” katanya.

Sayang, Darmin menolak menyebutkan proyek mana saja yang akan ditunda. “Saya enggak mau menjawabnya, tapi list-nya agak banyak,” katanya.

Ambisi pembangunan infrastruktur pada akhrinya memang harus realistis, juga menghitung kemampuan dana.

***

Sebenarnya memang ada alasan khusus mengapa pemerintahan Jokowi ngotot dengan program inrastruktur.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menjelaskan bahwa kondisi daya saing infrastruktur Indonesia sangat rendah. “Yaitu di peringkat ke-52 dari 137 negara menurut kajian IMF dan World Economic Forum,” katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Ia lalu menjelaskan bahwa salah satu kriteria untuk mengukur daya saing infrastruktur adalah rasio stok infrastruktur (infrastructure stock ) terhadap PDB. Stok infrastruktur adalah valuasi dari total nilai infrastruktur negara tersebut.

Saat ini, berdasarkan studi firma McKinsey, rata-rata negara di dunia memiliki rasio stok infrastruktur 70% terhadap PDB. Jepang, yang paling maju, bahkan dikategorikan sebagai overinvestor alias berlebihan oleh McKinsey.

Bagaimana dengan Indonesia? Sialnya, Indonesia termasuk rendah. Wismana menjelaskan bahwa pada 1995, stok infrastruktur Indonesia sempat mencapai 49% dari PDB. Tapi karena krisis ekonomi pada 1999, pembangunan infrastruktur mandek. Akibatnya stok infrastruktur menurun. Pada 2012 lalu, stok infrastruktur Indonesia drop menjadi hanya 38% terhadap PDB. “Ada kesenjangan stok infrastruktur sebesar 32% dari PDB,” katanya.

Karena itu, pembangunan infrastruktur memang harus digenjot. Terkait dengan pembiayaan, Wismana menjelaskan bahwa sejak awal pembahasan RPJMN 2015-2019, Bappenas sudah menetapkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur selama lima tahun itu akan dibagi tiga, yaitu pemerintah, BUMN, dan swasta, dengan tiap-tiap porsi 41,3% (pemerintah), 22,2% (BUMN), dan 36,5% (swasta).

Sedangkan mengenai utang, Kennedy Simanjuntak, Deputi Pendanaan Pembangunan, menjelaskan bahwa di blue book Bappenas 2015-2019 sebanyak 84% pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai proyek infratstruktur. Blue book (buku biru) adalah istilah populer untuk dokumen perencanaan Bappenas tentang pinjaman luar negeri.

Penjelasan lebih detil mengenai utang disampaikan Leonard Tampubolon, Deputi Ekonomi Bappenas. Ia menjelaskan, ada beberapa kritera yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan utang, yaitu rasio utang terhadap PDB, yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun, rasio utang terhadap aset, keseimbangan primer, dan peringkat utang (credit rating).

Sejauh ini menurut Leonard, berbagai indikator itu masih menunjukkan tanda aman. Berdasakan UU Keuangan Negara, rasio utang dibatasi maksimum 60% terhadap PDB. Dengan rasio saat ini yang masih berada di kisaran 30%, maka utang Indonesia masih tergolong aman.

Untuk yield (bunga) SUN tenor 10 tahun, juga masih di kisaran 8%. Bunga SUN adalah bunga yang ditawarkan pemerintah kepada investor swasta. Makin tinggi bunga SUN, berarti makin tinggi beban pembiayaan (cost of fundi) pemerintah. Bunga yang terlalu tinggi juga secara tidak lagsung menunjukkan bahwa SUN yang dijual negara itu sebenarnya berisiko.

Meski demikian, menurut Leonard, yield SUN tenor 10 tahun yang diterbitkan pemerintah masih relatif rendah, misalnya dibandingkan dengan yield SUN Pemerintah Afrika Selatan (8,72%), Brasil (9,8%), atau Turki (11,32%). “Indonesia masih memiliki yield yang lebih baik,” katanya.

Sedangkan terkait dengan peringkat utang, Leonard menjelaskan bahwa peringkat ini –yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Standard and Poor's, Fitch, Moody's, dan sebagainya—mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang. Makin tinggi peringkat, berarti Indonesia dinilai memiliki kemampuan besar untuk membayar.

Peringkat surat utang biasanya juga terkait dengan besaran yield SUN. Bila peringkat tinggi, Indonesia bisa memberikan yield rendah. Sebaliknya bila peringkat rendah, Indonesia terpaksa harus memberikan yield tinggi, atau Surat Utang tidak akan laku alias tidak mendapat peminjam (lender).

Saat ini, peringkat utang Indonesia berad di level BBB. Naik dibandingkan dengan 2016 yang cuma BBB-. “Ini menunjukkan pengakuan lembaga internasional bahwa kemampuan pembayaran utang pemerintah makin baik,” kata Leonard.

***

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah lebih banyak mengambil utang dalam bentuk menjual SUN ke investor daripada ke lembaga donor. Menurutnya, ini sangat berisiko di tengah kondisi pelemahan rupiah. Sebab, ketika suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) naik, risikonya bunga 8% yang ditawarkan pemerintah tidak lagi menarik bagi investor. “Ada risiko bahwa pemerintah terpaksa mencari utang dengan bunga di atas 8%. Ini memberatkan,” katanya kepada Annisa Setya Utami dari GATRA.

Bhima menambahkan bahwa memang ada pinjaman lunak baik dari segi bunga maupun tenor, biasanya dari Pemerintah Cina. Tapi menurutnya, pemerintah harus waspada dengan pinjaman Cina. Sebab, pinjaman lunak Cina mengandung jebakan (debt trap), seperti yang terjadi pada Pelabuhan Hambatonta di Sri Lanka. “Dikhawatirkan bila terjadi masalah pembiayaan, infrastruktur kita justru dapat berpindah tangan ke Cina,” katanya.

Sekadar catatan, kasus Pelabuhan Hambatonta di Sri Lanka memang terkenal, dan sering dijadikan sebagai contoh jebakan utang Cina. Pada Desember 2017, Pemerintah Cina secara resmi mendapat hak pengelolaan Pelabuhan Hambatonta, mencakup 6.000 hektare tanah di sekeliling pelabuhan, dari Pemerintah Sri Lanka selama 99 tahun.

Serah-terima pelabuhan dalam kontrak sewa (lease) itu terjadi karena Pemerintah Sri Lanka memiliki utang sebesar US$8 milyar ke Cina dan kesulitan membayar. Dengan Pelabuhan Hambatonta diserahkan ke Cina, maka Pemerintah Sri Lanka mendapat dana sebesar US$1,1 milyar. Tinggal US$ 6,9 milyar lagi yang harus dilunasi.

Kontrak sewa selama 99 tahun itu dikecam keras di Sri Lanka karena dianggap menggadaikan kedaulatan negara. Tapi apa boleh buat, namanya pengutang memang tidak bisa berbuat banyak.

Apakah Indonesia akan bernasib seperti Sri Lanka? Belum tentu. Saat ini memang berbagai indikator utang belum memperlihatkan tanda-tanda rawan. Peringkat surat utang masih baik. Dan kondisi infrastruktur di Indonesia memang sudah ketinggalan hingga harus digenjot. Tapi harus tetap waspada.

Basfin Siregar

++++

- Indonesia berada di peringkat ke-52 dari 137 negara berdasarkan daya saing infrastruktur.

- Proyek infrastruktur menambah beban utang hingga menjadi mencapai 30,47% dari PDB per September 2018.

- Pelemahan rupiah membuah beban biaya infrastruktur terhadap APBN mulai terasa.

----------Kutipan: ------------

“Ada kesenjangan stok infrastruktur sebesar 32% dari PDB.”
Wismana Adi Suryabrata

“Ada risiko bahwa pemerintah terpaksa mencari utang dengan bunga di atas 8%. Ini memberatkan.”
Bhima Yudhistira Adhinegara

------Infografis 2 hal -----------

Kebutuhan Dana Infrastruktur

Total kebutuhan dana infrastruktur 2015-2019: Rp 5.500 trilyun
Pemerintah 41,3%
BUMN 22,2%
Swasta 36,5%

Total proyek infrastruktur 2015-2019
Proyek Strategis Nasional (PSN): 245 proyek ditambah 2 program

Alokasi dana infrastruktur dari APBN
2014: Rp178 trilyun
2015: Rp290 trilyun
2016: Rp317 trilyun
2017: Rp400,9 trilyun
2018: Rp410,4 trilyun
2019: Rp420,5 trilyun

Total utang pemerintah 2009-2018
2009: Rp1.590,7 trilyun (setara 28,3%PDB)
2010: Rp1.681,7 trilyun (24,5% PDB)
2011: Rp1.809,9 trilyun (23,1% PDB)
2012: Rp1.977,7trilyun (23% PDB)
2013: Rp2.375,5 trilyun (24,9% PDB)
2014: Rp2.608,7 trilyun (24,7% PDB)
2015: Rp3.165,1 trilyun (27,4% PDB)
2016: Rp3.515,7 trilyun (28% PDB)
2017: Rp3.995,1 trilyun (29,2% PDB)
2018: Rp 4.416,37 trilyun (30,47% PDB) per September

ALokasi Pembayaran Bunga Utang 2012-2017
2012: 9.95% dari APBN
2013: 9,94%
2014: 11,09%
2015: 13,19%
2016: 15,84%
2017: 16,81%
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com