Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Melepas Sumbat Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan ketat agar tidak terjerat korupsi. Kecelakaan kerja mulai diatasi. Reformasi fiskal, institusional, dan regulasi untuk menghilangkan hambatan.

Pembangunan infrastruktur menghadapi banyak kendala. Di antaranya adalah kasus korupsi, kecelakaan kerja, dan penyiapan lahan. Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2016 sampai semester I tahun 2018, setidaknya ada 353 kasus korupsi dalam proyek yang merugikan negara. Nilai kerugiannya hingga Rp2,5 trilyun.

Wana Alamsyah, staf Divisi Investigasi ICW, mengatakan bahwa pada 2016 ada 133 kasus, pada 2017 ada 157 kasus, dan hingga semester I tahun 2018 ada 63 kasus. Yang paling banyak terjadi korupsi adalah sektor transportasi seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jembatan. Selanjutnya menyusul anggaran desa, kesehatan, dan pendidikan.

“Modus yang dominan adalah markup anggaran, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang,” kata Wana kepada Dara Purnama dari GATRA, Jumat pekan lalu. Mayoritas temuan ICW, Wana menambahkan, adalah korupsi infrastruktur di daerah, bukan proyek skala nasional.

Infrastruktur dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah mempercepat realisasi proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah menginisiasi mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 diberi mandat untuk melakukan seleksi daftar PSN serta memberikan fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek. Pada 2017 dan 2018 dilakukan evaluasi dan seleksi atas proyek dengan perubahan, seperti termaktub dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

Pada 2016 tercatat ada 225 PSN, selanjutnya 2017 direvisi menjadi 248 dan pada Juni 2018 menjadi 223 proyek, plus tiga program. Untuk PSN, hingga saat ini, kata Wana, ICW belum melihat ada proyek yang tersandung kasus korupsi.

Pengawalan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) Kejaksaan, menurut Wana, bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung PSN tidak tersandung korupsi.

Wana mengatakan belum ada kasus korupsi mungkin, karena BPK dan BPKP sudah menelisik dari segi penganggaran, sehingga proyek harus sesuai dengan kaidah keuangan negara. “Lalu TP4P dan TP4D juga mencoba untuk mengawasi bagaimana proses ini tidak sampai masuk ke dalam ranah hukum yang berpotensi korupsi,” ia menerangkan.

***

Sejumlah kejadian insiden kecelakaan kerja sempat mengganggu pembangunan infrastruktur. GATRA mencatat, dari Agustus 2017–Maret 2018 ada 11 kecelakaan konstruksi. Sebagian besar terjadi di proyek infrastruktur yang melibatkan BUMN Karya. Penyebabnya beragam, dari kelalaian manusia, faktor curah hujan tinggi, hingga faktor teknis konstruksi.

Berdasarkan identifikasi, kebanyakan kecelakaan kerja berupa insiden girder (balok beton penyangga) yang jatuh sebanyak lima kali, crane jatuh tiga kali. Lalu sisanya berupa konstruksi ambruk, beton ambruk dan pekerja jatuh dari ketinggian.

Untuk mencegah terulangnya kasus kecelakaan konstruksi, pemerintah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2). Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Syarif Burhanudin didampuk sebagai ketuanya. Komite yang dibentuk akhir Januari lalu itu bertugas memantau, mengevaluasi proyek dan menginvestigasi kecelakaan yang terjadi.

Laporan Komite K2 menjadi rekomendasi untuk Menteri PUPR untuk memberikan sanksi. Pelaku jasa konstruksi bagi kontraktor dan sub kontraktor yang melanggar ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi akan dikenai sanksi.

''Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pembekuan izin, pencantuman dalam daftar hitam, dan pencabutan izin,'' kata Syarif kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Menurut Chali –panggilan akrab Syarif—beberapa upaya dilakukan untuk memperkecil hambatan dalam eksekusi proyek infrastruktur, yakni dengan pemenuhan readiness criteria, peningkatan kapasitas penyelenggara konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), penggunaan produk dalam negeri, mendorong proyek KPBU, dan penyiapan rantai pasok.

“Kita berharap kecelakaan konstruksi tidak ada lagi. Yang kami lakukan adalah memberikan langkah preventif, evaluasi, dan pemantauan setiap saat. Kami memberkan surat, mengingatkan supaya tidak terulang kembali. Ini sudah memasuki bulan ke-10. Harapannya tidak terjadi lagi,” kata Chali.

***

Sementara itu, dalam pembebasan lahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan tidak terdapat kesulitan ketika membebaskan lahan untuk proyek infrastruktur. Dimulai dari pemetaan, lalu sosialisasi, disusul appraisal untuk menilai, dan pengukuran. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN mengecek harga bangunan dan tanah dan ke tahap pembayaran oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menurutnya pembangunan proyek tol yang dikerjakan oleh BUMN cenderung mudah prosesnya. Ini karena mereka telah melewati proses bridging terlebih dahulu. Bila tahapan ini sudah disepakati, maka tidak akan terjadi sengketa atau hal yang tidak diinginkan.

“Secara umum tidak menjadi hambatan. Kendala biasanya teknis. Bridging oleh BUMN itu cepat. Begitu sepakat. Bila sudah sampai appraisal, mereka tidak bisa menolak,” katanya kepada Anisa Setya Hutami dari GATRA, Kamis pekan lalu.

Dari 51 juta bidang tanah yang terdaftar, masih ada sekitar 8.000-an sengketa tanah. “Untuk itu, kita sedang siapkan undang-undang pertanahan sengketa dengan sistem sertifikat positif yang tidak dapat diganggu gugat. Kalau salah, negara yang akan bayar,” ucap Sofyan.

Menurut Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin, kawasan yang mengalami kesulitan dalam hal pembebasan lahan yaitu kehutanan. Kedua, tanah kas desa, dalam rangka izin pelepasannya dan mencari tanah pengganti. Ketiga, tanah wakaf karena telah ada regulasi izin yang semula oleh Menteri Agama menjadi cukup Kepala Kantor Wilayah Agama. Meski demikian, masih ada keterbatasan kesiapan Nazir atau pengelola wakaf untuk memproses pelepasan tanah wakaf.

Keempat, aset instansi pemerintah dan BUMN/BUMD masih memerlukan koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan Menteri Keuangan atau Menteri BUMN. Kelima, lokasi yang menjadi objek berbentuk rawa (tergenang air) atau tanah gambut, dan aset instansi pemerintah yang dikuasai atau digarap oleh pihak ketiga (warga masyarakat) serta tanah hak milik yang di atasnya terdapat penguasaan atau penggarapan pihak ketiga.

Adanya proyek yang terhambat karena persoalan lahan, menurut Arie, lebih disebabkan tanahnya masih dalam perkara atau proses konsinyasi di pengadilan negeri. Selanjutnya, tanah yang akan dibebaskan dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai bukti garapan atau penggarap liar. “Lainnya adalah aset tanah instansi pemerintah yang belum mendapat izin pelepasan dari pejabat yang berwenang,” katanya.

***

Berdasarkan 327 isu yang masuk ke KPPIP per Juni 2018 pada 223 proyek dan tiga program, secara kategori ada lima isu strategis yang teridentifikasi dan menjadi kendala dalam penuntasan pembangunan infrastruktur. Kelima isu itu adalah perencanaan dan penyiapan proyek (38%), pengadaan lahan (36%), konstruksi (12%), pembiayaan (8%), dan perizinan (6%).

Lalu berdasarkan Perpres Nomor 56/2018, ada 14 proyek yang dikeluarkan sebagai PSN. Proyek tersebut dikeluarkan karena masih mengalami hambatan dan berdasarkan kajian dari KPPIP dianggap tidak dapat memenuhi kriteria operasional dan championing. Misalnya, konstruksi sebuah proyek seharusnya sudah dapat dimulai paling lambat sebelum kuartal III tahun 2019 atau setidaknya mencapai financial close.

Penyelesaian permasalahan proyek penyediaan infrastruktur sangat tergantung jenis permasalahan yang dihadapi. Adapun pemerintah dalam penyelesaian masalah telah menerbitkan kebijakan-kebijakan berupa kebijakan fiskal, tata kelola kelembagaan, serta reformasi regulasi dan prosedur.

“Pemerintah sudah tidak menunggu lagi, sudah aktif. Daripada menunggu saja, ada upaya pendekatan ke masyarakat juga ke pemerintah daerah untuk membantu, karena pada prinsipnya pembiayaannya ada. Kalau soal perbedaan harga tanah, ya kita selesaikan dengan kesepakatan juga sosialisasi,” ujar Chali.

Dikeluarkannya proyek itu, kata Chali, berdasarkan ketentuan dari KPPIP. “Namun tidak berarti proyek dibatalkan, melainkan ditunda pelaksanaannya sampai ada kejelasan dan kesepakatan seluruh stakeholder untuk menyelesaikan masalah di proyek itu,” katanya.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, pihaknya memiliki empat kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional.

Kriteria pertama adalah kriteria dasar, yang mencakup rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencanan tata ruang wilayah, dan proyek dengan landasan hukum yang jelas. “Kriteria kedua adalah peran strategis proyek dalam pembangunan ekonomi wilayah serta keselarasan hubungan antar-sektor,” kata Wahyu kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Yang ketiga adalah operasional. KPPIP hanya memilih proyek yang nilainya di atas Rp150 milyar dan disertai studi prakelayakan. Keempat, Wahyu melanjutkan, adalah champion, yakni proyek sudah jelas dukungan administrasi dan penanggung jawabnya.

Keseluruhan proyek memiliki estimasi nilai investasi Rp4.150 trilyun. Untuk pembiayaan investasi proyek, Wahyu mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana Rp428 trilyun dari APBN/D, dari BUMN/D Rp1.273 trilyun, dan porsi besar pihak swasta dengan nilai investasi mencapai Rp2.449 trilyun.

“Pemerintah berupaya mencarikan solusi pembiayaan infrastruktur melalui skema-skema pembiayaan kreatif, agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu bergantung kepada APBN/D dengan memberikan peluang yang besar kepada pihak swasta untuk berinvestasi,” katanya

G.A. Guritno

++++

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Wahyu Utomo

KPPIP Ditugasi Menghilangkan Hambatan

Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah menghadapi berbagai kendala. Beberapa isu muncul seperti perencanaan dan penyiapan, pembebasan lahan, konstruksi, pendanaan, serta perizinan.

“Rentetan isu inilah yang KPPIP terus carikan jalan keluarnya, agar tidak menghambat kemajuan proses penyediaan PSN,” ia menjelaskan. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, pemerintah melakukan sejumlah terobosan seperti stimulasi fiskal serta reformasi institusional dan peraturan.

Untuk melihat lebih dalam langkah KPPIP, berikut petikan wawancara Aulia Putri Pandamsari, M. Egi Fadliansyah, dan G.A. Guritno dari GATRA dengan pria kelahiran Jakarta peraih gelar doctor of philosophy (PhD) di Cornell University, Amerika Serikat, 2002, yang juga menjadi Ketua Tim Pelaksana KPPIP itu.

Apa urgensi persoalan infrastruktur dibahas di Pertemuan Tahunan Dana Monter Internasional-Bank Dunia (IMF-WB) 2018 di Bali?
Infrastruktur merupakan hal yang banyak dibahas dalam pertemuan penting ini, karena pemerintah sangat mengharapkan agar infrastruktur ini segera diselesaikan. Infrastruktur berperan besar dalam memperkuat ekonomi dan program pengembangan wilayah lainnya. Selain dari pemerintah, dukungan kuat juga muncul dari BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BUMN (badan usaha milik negara), serta minat yang tinggi dari perbankan dan investor.

Peran KPPIP mendorong sekuat mungkin agar PSN (Proyek Strategis Nasional ) yang sudah direncanakan oleh pemerintah bisa cepat dimulai dan diharapkan sampai kuartal III 2019 sudah sampai pada taraf konstruksi semua. Termasuk bagaimana infrastruktur ini dimanfaatkan lagi untuk sumber pembiayaan yang lain, dan percepatan proses melalui creative financing lainnya.

Apa hal paling penting terkait dengan terobosan regulasi?
Pertama kali adalah persiapan, lalu komitmen. Proyek infrastruktur membutuhkan perencanaan matang. Dari infrastruktur juga memunculkan value for money, karena infrastruktur juga me-leverage sumber-sumber pembiayaan yang lain. Tidak bergantung APBN yang terbatas, namun juga meningkatkan peran serta sumber pembiayaan yang lain sehingga dana APBN bisa dipakai untuk proyek lain yang lebih mendesak.

Dengan terobosan fiskal, kelembagaan dan regulasi, bagaimana respon swasta?
KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) adalah kerangka makro dari kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Keterlibatan swasta itu mulai meningkat. Tantangannya terletak pada bagaimana kita bisa lebih fleksibel, lebih terbuka, lebih inovatif dalam mengajak investor swasta terlibat. Ini menuntut perubahan pada peraturan-peraturan untuk mewadahi sisi di mana swasta lebih terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Konkretnya seperti apa?
Kami di pusat ada kantor bersama atau joint office antara Kementerian Keuangan, Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional), Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan BUMN-BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) SMI serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PII. Intinya, di kantor bersama itu bisa melihat dan menyelesaikan permasalahan itu secara komprehensif dan terintegrasi. Sehingga siapa pun yang ingin meminta solusi jika ada persoalan ini dipusatkan, agar ada satu kata dalam menyelesaikannya.

Apa contoh terobosan dalam hal regulasi?
Ada beberapa seperti Peraturan Pemerintah mengenai Tanah Wakaf, Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Tanah Kas Desa, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, di antaranya mengatur uang kerohiman. Lalu ada peraturan terkait bidang keuangan seperti penjaminan, lalu ada SMI, PII, dan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), yang semuanya dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Juga ada Keppres yang terkait dengan penugasan dari Presiden kepada BUMN untuk membangun infrastruktur. Itu semua ditampung dan dikompilasi. Semua peraturan itu digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti pembangunan yang terkait dengan tata ruang. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Apakah banyak persoalan karena regulasi yang belum lengkap?
KPPIP dalam memandang suatu persoalan juga me-review regulasinya. Regulasi apa yang harus kita perbaiki dalam rangka mempercepat infrastruktur. Tugas kami tidak hanya menyelesaikan di lapangan, tapi juga menyelesaikan peraturan yang menghambat proses pembangunan infrastruktur, baik yang sektoral maupun yang lintas sektor.

Dengan adanya PSN, KPPIP ditugasi dalam hal debottlenecking (menghilangkan hambatan) dan juga mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada, serta membantu Kementerian dan Lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas dan melalui outline business case (OCB). Jadi ini penting dalam hal proses penyiapan.

Bagaimana peran OCB tersebut?
Kita membuat contoh outline business case yang telah kita buat pada 2017, misalnya Bontang (kilang minyak), Yogyakarta-Bawen (jalan tol), serta Bitung dan Kuala Tanjung (pelabuhan). Tugasnya adalah memfasilitasi agar lancar dan membantu mempercepat proses-proses di KPBU.

Pembangunan infrastruktur itu men-trigger kita untuk me-review banyak peraturan agar mempercepat infrastruktur. Regulasinya, financial sceme-nya, kelembagaannya, support seperti pengadaan lahan, human resource-nya, dan lain-lain. Kendala ini ditemukan ketika mau m
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com