Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Mencoba Menatap Laut

Empat tahun setelah diucapkan, komitmen memajukan sektor kemaritiman Indonesia sudah terlihat dan bisa dirasakan. Harus diimbangi dengan menggiatkan perekonomian di daerah.

“Kita sudah terlalu lama memunggungi laut,” kalimat itu merupakan petikan pidato perdana Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, empat tahun silam. Penegasan tersebut menunjukkan ada komitmen dari presiden ke-7 Republik Indonesia itu untuk memajukan sektor maritim kita.

Di tingkat pelaksanaan, gagasan itu salah satunya diwujudkan dengan program tol laut. Bila diterjemahkan, program ini adalah upaya untuk menyediakan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan laut. Bukan hanya memperbanyak jumlah armada kapal, melainkan juga meningkatkan frekuensi pelayaran serta merevitalisasi berbagai pelabuhan.

Pelaksana tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko. menjelaskan bahwa maksud dan tujuan program tol laut ini untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Tol laut juga menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tantangannya adalah membangun pelabuhan di setiap wilayah kabupaten atau provinsi, dan tidak mangkrak karena tidak ada kapal masuk,” kata Wisnu kepada Dara Purnama dari GATRA, beberapa waktu lalu.

Program tol laut sudah dimulai sejak akhir 2015 dengan tiga trayek dan 13 pelabuhan singgah. Operatornya saat itu masih PT Pelni sendiri. Alokasi anggaran dari APBN pada tahun itu mencapai sekitar Rp71,84 milyar. Pada 2016 berkembang menjadi enam trayek dengan 31 pelabuhan singgah dan operator yang masih sama, yakni PT Pelni dengan anggaran Rp218,99 milyar. Jumlah trayek itu pun berkembang lebih dari 2 kali lipat pada 2017 menjadi 13 trayek dan 40 pelabuhan singgah.

Operatornya juga tidak tunggal lagi. PT Pelni hanya menjalankan tujuh trayek dan dibantu oleh operator swasta untuk menjalankan enam trayek. Anggarannya menjadi Rp388,76 milyar. Sementara itu, pada tahun ini targetnya adalah 15 trayek dengan 58 pelabuhan singgah. Operatornya ada tiga, yakni PT Pelni enam trayek, PT ASDP dua trayek, dan swasta tujuh trayek. Anggaran untuk 2018 adalah Rp447,62 milyar.

“Sebetulnya tahun ini kita melebihi target ini, karena sudah 18 trayek,” kata Wisnu lagi.

Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, program tol laut ini ditargetkan bisa menjalankan 21 trayek. Tidak hanya itu, kapal-kapal baru yang dibangun diharapkan sudah bisa dioperasikan.

Sebab, selain memberikan subsidi kapal, ada juga program pembuatan 100 kapal. Rinciannya, 60 kapal perintis, 15 kapal kontainer, lima kapal ternak, dan 20 kapal rede atau kapal angkutan di pelabuhan. “Kurang-lebih ada 100 kapal yang sudah kita cicil mulai di awal pemerintahan Pak Jokowi. Nah, yang tahun tersisa 60 kapal kita prediksi akan jadi semua di bulan Desember ini,” kata Wisnu.

Tol laut bukan hanya urusan membangun pelabuhan, menambah jumlah kapal, dan meningkatkan frekuensi pelayaran. Tapi juga mendorong agar masing-masing daerah menggenjot aktivitas ekonominya.

Karena selama ini, kapal dari pelabuhan pangkal atau muat seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, atau Teluk Bayur selalu berangkat dengan muatan penuh. Tapi ketika mereka kembali, muatannya kosong. Kondisi ini, menurut Wisnu, membuat pihak swasta enggan melirik pelayaran itu. Karena tidak menguntungkan dari sisi komersial. “Jadi jangka pendek, kita program subsidi,” kata Wisnu.

Sambil berharap, ke depannya akan ada pertumbuhan perdagangan. Sehingga nanti tidak ada kapal yang kembali dalam kondisi kosong. “Saat ini, muatan balik yang terisi hanya rata-rata 5% hingga 10%,” kata Wisnu.

Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana program tol laut tentu tidak bisa sendiri. Mereka berhadap ada juga peran aktif dari pemerintah daerah atau lembaga negara terkait untuk memaksimalkan potensi industri dan ekonomi di suatu daerah. Sehingga ada faktor pendorong untuk lalu lintas laut. Misalnya, daerah di kawasan timur Indonesia yang punya tanah luas,bisa dijadikan sebagai areal perkebunan atau peternakan.

Menurut guru besar ilmu perikanan dan kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri, pemerintah Joko Widodo sudah berada di jalur yang benar dalam membangun infrastruktur tol laut. Kesimpulan itu ia tarik karena melihat pemerintah sudah merevitalisasi pelabuhan yang ada, membangun pelabuhan dan kapal pengangkut baru, serta membuat trayek.

Akan tetapi, pembangunan itu tidak akan langgeng bila hanya terjadi satu arah. Perlu juga diikuti dengan pembangunan industri dan aktivitas ekonomi. Khususnya di luar Pulau Jawa. Menurut Rokhmin, salah satu cara membangun industri dan aktivitas ekonomi itu adalah engan memberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan keringanan pajak. “Kalau tidak ada insentif, ya tidak ada pengusaha yang membangun di luar Pulau Jawa,” tutur Rokhmin kepada Riana Astuti dari GATRA.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyebutkan, meski pemerintah telah gencar membangun infrastruktur, hal itu belum maksimal karena belum dibarengi dengan pemerataan pembangunan industri dan aktivitas ekonomi. Ketimpangan terlihat dari kontribusi ekonomi di beberapa wilayah.

Pulau Jawa, yang luasnya 5,5% dari Indonesia, berkontribusi untuk 60% ekonomi nasional. Sumatera, yang luasnya 10% dari nasional, kontribusi ekonominya 25%. Bila dijumlah, 15% dari luas nasional berkontribusi untuk 85% ekonomi nasional. Sedangkan sisanya, dari Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, hingga Papua hanya berkontribusi 15% terhadap perekonomian nasional. “Itu kan jomplang sekali,” kata Rokhmin.

Bicara maritim tidak bisa lepas dari sektor perikanan. Dalam konteks ini, Rokhmin berharap agar ada lebih banyak lagi nelayan Indonesia yang menangkap ikan di perairan laut dalam, laut lepas, dan di zona ekonomi eksklusif. Dari data yang ia miliki, hanya 3.800 kapal tangkap ikan modern atau berkapasitas di atas 30 gross ton yang dioperasikan nelayan kita. Padahal total ada 640.000 kapal tangkap ikan. Artinya, hanya 0,06% kapal tangkap ikan yang bisa berlayar hingga laut dalam.

“Nah, seharusnya kapal-kapal asing yang bersalah secara hukum di pengadilan perikanan itu jangan ditenggelamkan, tetapi diberikan saja kepada nelayan,” ucapnya.

Di samping memberikan pelatihan dan kapal tadi, kawasan industri perikanan serta permukiman juga harus dibangun. Sehingga nelayan tidak hanya berjubel di kawasan Pantai Utara Jawa saja. “Sejak 1980, pantura Jawa sudah dinyatakan overfishing. Itu perlu pendekatan terintegrasi dan ekonomis,” ujar Rokhmin.

Tapi secara umum, Rokhmin mengakui bahwa kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor maritim sudah cukup bagus. Kalaupun ada kendala, menurutnya, adalah birokrasi dan kompetensi dari menteri yang menjabat. “Menterinya tidak tahu bidang yang ingin digarap, maka ya seperti layang-layang putus. Berselancar saja,” Rokhmin menambahkan.

Cavin R. Manuputty

++++

Perkembangan tol laut

2015 : 3 trayek dan 13 pelabuhan singgah
2016 : 6 trayek dan 31 pelabuhan singgah
2017 : 13 trayek dan 40 pelabuhan singgah
2018 : 15 trayek dan 58 pelabuhan singgah (target)
Pendukung tol laut
60 kapal perintis
15 kapal kontainer
5 kapal ternak
20 kapal rede
Sumber: Kementerian Perhubungan
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com