Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Agar Mandiri di Sektor Energi

Program keadilan energi Jokowi tidak diikuti dengan kemandirian. Akibat beban keuangan tinggi, Pertamina terancam tekor. Sektor energi menjadi penyumbang terbesar PNBP, sekaligus defisit neraca dagang.

Seperti buah simalakama, Presiden Joko Widodo gamang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus premium pada 10 Oktober lalu. Padahal, jika harga BBM, khususnya jenis premium, dinaikkan harganya, maka impor BBM lebih terkontrol. Hanya saja, kebijakan itu menciptakan gejolak harga kebutuhan masyarakat dan inflasi. Masalah ini bisa berimbas pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, dengan pilihan seperti sekarang, harga premium tidak dinaikkan, defisit transaksi berjalan semakin melebar karena pemerintah harus terus mengimpor BBM. Hal itu diperparah dengan kondisi harga minyak mentah (Indonesia Crude Price –ICP) yang mengalami tren peningkatan. Akibatnya, semakin banyak lagi dolar Indonesia yang keluar.

Boleh dibilang, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia belum bisa mandiri di sektor energi, termasuk penyediaan BBM untuk negara sendiri. Agresivitas di sektor hulu untuk mencari sumur baru masih belum memuaskan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, target lifting (produksi siap jual) minyak dan gas (migas) pada asumsi APBN 2018 tidak tercapai. Hingga posisi September lalu, lifting nasional minyak hanya sebesar 774.000 barel per hari (bph), meleset dari asumsi 800.000 bph. Sedangkan lifting gas mencapai 1,14 juta barel setara minyak per hari (bsmph), sedangkan asumsi sebesar 1,2 juta bsmph.

PT Pertamina (Persero) sendiri hanya mampu memproduksi migas sebesar 911.000 bsmh, pada September ini. Dengan rincian, produksi minyak 383.000 bph dan gas 3.059 kaki kubik per hari (mmscfd). Hasil ini masih di bawah target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018, yakni sebesar 930.000 bsmph.

Pemerintah sudah memberikan blok Mahakam, salah satu kilang terbesar di Indonesia, kepada Pertamina secara “gratis”. Namun, sebagai operator, produksi Pertamina tidak mencapai target di Mahakam. Per Agustus, produksi gas blok Mahakam masih tertahan di angka 957 juta mmscfd. Padahal, target di RKA Pertamina sebesar 1.008 mmscfd. Pertamina hanya mampu memproduksi minyak sebesar 44.000 bph, lebih rendah daripada target dalam RKA Pertamina sebesar 46.000 bph dan target di APBN 2018 sebesar 48.000 bph.

Untuk memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meneken Peraturan Menteri ESDM tentang kewajiban Pertamina untuk membeli minyak bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Kebijakan ini akan memangkas impor minyak mentah nasional. Jonan mem proyeksi, impor minyak dapat berkurang sebesar 200.000 bph–300.000 bph. Di samping itu, dengan penjualan minyak mentah kepada Pertamina, pemerintah juga bisa meraup pajak dari KKKS.

Di sektor midstream, Indonesia belum mampu membangun kilang pengolahan minyak baru sejak tahun 1994. Padahal pangkal permasalahan BBM adalah minimnya kilang minyak. Pasalnya, sebanyak apa pun minyak mentah yang diproduksi, tetapi jika tidak bisa diolah menjadi BBM maka Indonesia akan terus mengimpor produk BBM dari luar negeri.

Megaproyek yang telah dirancang Pertamina, sampai saat ini, belum mengalami perkembangan signifikan. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, pembangunan megaproyek kilang Pertamina terkendala modal dan asumsi perhitungan. “Kita akan evaluasi seperti kendala Isac 8 dan cashflow,” katanya.

Ada empat kilang yang masuk ke engembangan megaproyek, yaitu Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit kilang V Balikpapan, Unit Kilang VI Balongan, Unit Kilang IV Cilacap, dan Unit Kilang II Dumai. Sementara itu, dua kilang baru akan dibangun, yaitu New Grass Root Refinery (NGRR) di Tuban dan Bontang. Jika megaproyek rampung pada 2025, produksi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia diprediksi meningkat menjadi 2 juta bph.

Total minyak yang bisa dihasilkan seluruh kilang nasional sampai saat ini sebanyak 720.000 bph produk BBM dengan mengolah sekitar 1 juta barel per hari (bph) minyak mentah. Lalu, ada sekitar 351.000 barel per hari minyak mentah, harus diimpor. Sementara itu, per Agustus rata-rata permintaan BBM harian sebesar 1,157 juta bph. Jika megaproyek terealisasikan, maka Indonesia bisa mandiri karena menggunakan BBM sendiri dan menghapus impor yang selama ini membebani defisit neraca perdagangan dan cadangan devisa.

"Perbedaan antara kalau kita impor (produk olahan) dengan produk kilang (sendiri) ini mencapai 5%. Kalau dihitung dari harga produk RON 92 di kisaran US$72–US$74 per barel, maka spread-nya sekitar US$3,5 per barel, sehari kira-kira US$3 juta, atau sekitar US$1 milyar setahun. Jadi, kalau mau bikin kilang atau impor, ya [pilih] kilang," ujar Arcandra.

Selama empat tahun kepemimpinan Jokowi, pemerintah memprioritaskan sektor energi pada aspek keadilan. Misalnya saja kebijakan BBM satu harga. Jokowi berencana membangun 160 titik BBM satu harga di kawasan 3T (terpencil, terluar, dan terdepan). Seluruhnya akan rampung pada 2019. Sejak diluncurkan dua tahun lalu, pemerintah sudah meluncurkan BBM satu harga di 121 titik pangkalan hingga semester I tahun 2018. Sisanya akan dibangun pada semester II tahun 2018 dan 2019.

Di samping itu, pemerintah membangun jaringan gas kota untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga hingga Rp90.000 per bulan. Sepanjang semester I tahun 2018, saluran pipa gas yang telah dibangun yaitu 10.827 kilometer dengan target tahun 2018 sepanjang 11.226 kilometer. Tahun ini, Kementerian ESDM juga akan membangun jargas sebanyak 78.315 sambungan rumah (SR).

Alokasi gas domestik yang sudah terealisasikan hingga semester I tahun 2018 sebesar 60%. Menteri Jonan mengatakan, pembangunan jaringan gas sesuai dengan asas pemerataan. Sudah seharusnya pula sumber daya alam yang ada digunakan untuk kemakmuran rakyat. “Salah satu programnya adalah jargas di permukiman atau di daerah di mana sambungan gas atau sumber gasnya tersedia,” kata Jonan.

Program energi berkeadilan lainnya adalah menjamin ketersediaan lisrik di seluruh daerah. Realisasi semester I tahun 2018, rasio elektrifikasi nasional sebesar 97,13%, meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 95,3%. “Diharapkan tahun 2018 mencapai target, dan mudah-mudahan bisa lebih,” kata Direktur Jenderak Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noor Saman Someng, kepada GATRA.

Meski demikian, masih ada ribuan desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum teraliri listrik. Berdasarkan data Kementerian ESDM semester pertama 2018, elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih 60,82%. Pemerintah pun berjanji seluruh daerah di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, semua desa akan teraliri listrik. “Akhir 2019, sekitar 1.200 desa di Nusa Tenggara Timur yang kini masih gelap akan mendapatkan aliran listrik,” ujarnya.

Karena itu, untuk menggenjot elektrifikasi, pemerintah akan membangun pembangkit listrik. Sampai semester I tahun 2018, kapasitas terpasang pembangkit mencapai 62.000 MW. Sedangkan target tahun 2018 sebesar 665.000 MW. Untuk bauran energi primer, per semester I tahun 2018, masih didominasi batu bara (58,64%), gas bumi (22,48%), EBT (12,71%), serta BBM dan BBN (6,18%).

Kapasitas terpasang pembangkit EBT juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data semester I tahun 2018, kapasitas pembangkit panas bumi, meningkat menjadi 1.948,5 MW dan total kapasitas terpasang PLTS, PLTMH, serta PLTB sekitar 300 MW. Lalu, total kapasitas terpasang pembangkit bioenergi (biomassa, biogas, PLTSa, dan biofuel) menjadi 1.857,5 MW.

Program 35.000 megawatt juga mengalami perkembangan di empat tahun pemerintahan Jokowi. Sempat ditunda karena biang kerok defisit perdagangan, Pemerintah akhirnya melanjutkan proyek 35.000 megawatt. Alasannya, karena dianggap tidak berpengaruh terhadap pelemahan rupiah. “Pembangunan pembangkit listrik tetap dilanjutkan karena tidak berpengaruh terhadap kurs rupiah,” ujarnya.

Berdasarkan data kementerian ESDM semester I tahun 2018, 6% atau 2.278 MW dari progres proyek 35.000 MW sudah bisa beroperasi. Sementara itu, 47% (16.523 MW) masih proses konstruksi. Sebesar 38% (13.481 MW) masih kontrak/PPA, 6% (2.130 MW) masih tahap pengadaan, dan 3% (1.007 MW) masih dalam tahap perencanaan.

Sommeng mengklaim, proyek 35.000 MW tidak akan ditunda-tunda lagi. Pasalnya, kebutuhan listrik mendesak untuk masyarakat. Menurutnya, ada sambungan listrik yang disubsidi untuk 2,4 juta pelanggan. “Jadi 2,4 juta pelanggan ini bisa berkontribusi sebanyak 1,7 % terhadap rasio elektrifikasi. Jadi kalau 97,75 ditambah 1,7%, sudah 99% kan?" ujarnya.

Menurut pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, salah satu kebijakan yang dapat menciptakan kemandirian energi Jokowi adalah pengalihan pengelolaan blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. “Pertamina akan semakin pede (percaya diri) mengambil lahan migas dari kontraktor asing, sehingga semakin meningkatkan akumulasi kapabilitas Pertamina dalam pengelolaan Lahan Migas,” katanya kepada GATRA.

Fahmy menilai, program keadilan energi lebih mendominasi daripada menciptakan kemandirian. Salah satu indikatornya yaitu defisit transaksi berjalan meningkat. Hal ini, kata Fahmy, disebabkan oleh faktor eksternal seperti harga minyak dunia yang terus meningkat dan pelemahan rupiah. Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menyarankan agar pemerintah segera merampung kilang pengolahan.

Menurut catatan Fahmy, Pertamina masih setengah hati membangun kilang. Fahmy juga menyarankan agar Pertamina lebih ekspansif menggarap sumur-sumur baru untuk dieksploitasi. “Upaya jangka panjang yang harus dilakukan adalah membangun kilang dan mulai masuk ke sumur-sumur baru untuk memperkecil defisit perdagangan,” ujarnya.

Sementara itu, strategi jangka pendek untuk memangkas defisit neraca perdagangan adalah dengan melaksanakan mandatori B20 dan menunda proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW. “Harus dilakukan secara utuh dan serius, dan tidak parsial,” katanya.

Hendry Roris Sianturi, M. Egi Fadliansyah, Aulia Putri Pandamsari

++++

Naik-Turun Harga BBM subsidi dan Penugasan era Pemerintahan Jokowi:
1. Tanggal 18 November 2014 (yang diumumkan Presiden Jokowi)
Harga Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500
Harga Solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500

2. Tanggal 1 Januari 2015 (yang diumumkan Menteri ESDM Sudirman Said)
Harga premium turun dari Rp8.500 menjadi Rp7.600
Harga solar turun dari Rp7.500 menjadi Rp7.250

3. Tanggal 19 Januari 2015 (yang diumumkan Jokowi)
Harga premium turun dari Rp7.600 menjadi Rp6.600
Harga solar turun dari Rp7.250 menjadi Rp6.400

4. Tanggal 1 Maret 2015 (yang umumkan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman)
Harga premium naik dari Rp6.700 menjadi Rp6.900 (Jamali/ Jawa, Madura, Bali)
Harga premium naik dari Rp6.600 menjadi Rp6.800 (Luar Jamali)

5. Tanggal 28 Maret 2015 (yang umumkan Plt Dirjen Migas, Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja)
Harga Premium naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.300 (luar jamali)
Harga Premium naik dari Rp6.900 menjadi Rp7.400 (Jamali)
Harga Solar naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900

6. Tanggal 10 Oktober 2015 (Diumumkan Kementerian ESDM)
Harga solar turun dari Rp6.900 menjadi Rp6.700

7. Tanggal 5 januari 2016 (Diumumkan Kemneterian ESDM)
Harga solar turun dari Rp6.700 menjadi Rp5.650
Harga Premium turun dari Rp7.300 menjadi Rp6.950 (luar jamali)
Harga Premium turun dari Rp7.400 menjadi Rp7.050 (Jamali)

8. Tanggal 1 April 2016 (Diumumkan Menteri ESDM Sudirman Said)
Harga Premium turun dari Rp6.950 menjadi Rp6.450 (luar jamali)
Harga Premium turun dari Rp7.500 menjadi Rp6.550 (Jamali)
Harga solar turun dari Rp5.650 menjadi R 5.150
*Harga per liter

---NERACA MIGAS ESDM (dalam US$ milyar)---------------

Uraian 2010 2015 2017 2018 (Januari-Agustus)
EKSPOR 27,122 15,965 13,260 9,904
IMPOR 24,271 23,114 20,967 17,235
BALANCE (%) 2,85 -7,15 -7,71 -7,33
Sumber: Kementerian ESDM

---PNBP Sektor Energi---

Tahun 2015: Rp117,8 trilyun
Tahun 2016: Rp79,1 trilyun
Tahun 2017: Rp120,5 trilyun
Tahun 2018 Semester 1: Rp86,5 trilyun

*Sumber Kementerian ESDM

---Lifting migas—(Sumber: Kementerian ESDM)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com