Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

MUKADIMAH

Ikon Kerja Jokowi-JK

Pembaca yang baik. Sejak Oktober 2015, majalah kesayangan Anda ini telah memulai sebuah “tradisi” kecil untuk memaparkan dan mengukur hasil kerja pemerintahan dengan pendekatan jurnalistik. Objek pertama proyek ini adalah pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dipilih secara konstitusional oleh masyarakat Indonesia lewat pilpres 2014.

Setiap tahunnya, proyek tersebut kami kemas dalam sebuah terbitan edisi khusus yang berisi catatan-catatan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan lainnya. Dan pada masing-masing tahun, kami selalu tetapkan sebuah kata dan atau frasa yang menjadi semacam tema sebagai benang merah dari satu catatan ke catatan lainnya.

Pada tahun pertama, Jokowi-JK mengemban mandat rakyat, kami memilih kata “transisi” untuk menggambarkan periode pemerintah menyelesaikan pelbagai persoalan yang dihadapi. Polarisasi politik dua kutub (Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih) pasca-pilpres 2014 menyebabkan minimnya dukungan terhadap pemerintah di parlemen, ekonomi dunia yang lesu, dan desain APBN warisan pemerintahan masa lalu direspons lewat sejumlah langkah penyesuaian dan konsolidasi.

Tahun kedua, proses transisi dilewati, dengan pelbagai catatan kelebihan dan kekurangannya. Kendala-kendala politik mulai menemukan solusi, terobosan-terbosan di bidang ekonomi mulai dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satunya, dan yang cukup banyak diperbincangkan publik adalah rangkaian kebijakan tax amnesty. Kami menilai pemerintahan Jokowi-JK mulai melangkah ke arah “kerja nyata”.

Tahun ketiga adalah saat untuk memeriksa pencapaian target kerja nyata dengan memaparkan kemungkinan adanya kesenjangan antara harapan atau target dengan realisasi di berbagai bidang. Kami menyebut tahun itu sebagai tahun “pembuktian”.

Oktober ini, genap empat tahun pasangan Jokowi-JK memimpin. Dalam kalender politik, tahun terakhir (tahun kelima), seringkali dinilai sebagai tahun yang tidak efektif untuk mengukur kerja-kerja pemerintahan. Agenda pemilihan presiden menjadi salah satu penyebabnya.

Tantangan itu juga akan dihadapi pemerintahan Jokowi-JK tahun depan. Pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan mengadakan pemilu presiden dan pemilu legislatif berbarengan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal pemungutan suara untuk pemilu serentak pada 17 April 2019. Sedangkan masa kampanye calon angota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan mulai 23 September 2018 lalu hingga 13 April tahun depan.

Ada enam menteri teknis dan satu menteri koordinator yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pileg 2019. Selain nyaleg, lima dari menteri-menteri itu bersama 10 menteri lainnya di Kabinet Kerja juga terdaftar dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Tanpa bermaksud mengabaikan upaya-upaya setiap kepala pemerintahan untuk mempertahankan konsentrasi dan profesionalitas kerja kabinetnya di tahun terakhir pemerintahan, kami mengambil risiko untuk memilih tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK sebagai semacam periode puncak, untuk mengukur keberhasilan program kerjanya. Dan berbeda dengan metode pengukuran tahun-tahun sebelumnya yang meliputi berbagai indikator, tahun ini kami memilih satu indikator yang dinilai ikonik sebagai benang merah kerja pemerintahan selama lima tahun. Yaitu, infrastruktur.

Ditilik dari sejumlah sudut pandang, tertangkap pesan kuat upaya pemerintahan Jokowi-JK menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai tonggak sejarah penting bangsa Indonesia di era kiwari. Dari sisi anggaran, terjadi kenaikan alokasi belanja infrastruktur dalam APBN sejak 2014 hingga 2019. Dari sisi realisasi, misalnya, sejak 2015 hingga 2018 setidaknya telah diresmikan penggunaan lebih dari 355 kilometer jalan tol baru di berbagai daerah. Bandingkan dengan realisasi jalan tol periode 1987–2014, yang sekitar kurang dari 700 kilometer.

Tidak mengherankan jika publik memberikan apresiasi positif atas kinerja pembangunan infrastruktur Jokowi-JK. Setidaknya, begitu menurut temuan beberapa lembaga survei yang dipublikasikan Oktober tahun lalu. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendapati 74% responden menilai pembangunan jalan umum mengalami kemajuan dan 59% responden menilai pembangunan sarana transportasi semakin baik di era Jokowi-JK. Sementara itu, survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mendapati 77,6% responden setuju Jokowi serius menggarap pembangunan tol laut, pelabuhan, dan bandar udara.

Pemeriksaan GATRA terhadap kinerja pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi-JK pada edisi khusus kali ini tidak disusun berdasarkan sejumlah tinjauan. Pertama, soal regulasi yang menjadi landasan awal kebijakan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK.

Regulasi yang menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Selain untuk menjamin realisasi visi dan misi pemerintahan, RPJMN digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Berbagai regulasi pendukung RPJMN juga dibuat. Juli lalu, Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini kali kedua, Jokowi merevisi regulasi yang berkaitan dengan PSN. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Sebelum itu, ada Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Tinjauan kedua adalah memeriksa daftar proyek-proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK. Baik proyek infrastruktur yang telah dimulai presiden sebelumnya (dan mangkrak) namun direalisasikan dan diselesaikan di pemerintahan Jokowi, proyek baru yang dimulai dan diselesaikan di era Jokowi-JK, maupun yang dimulai di era Jokowi-JK namun diselesaikan di era pasangan presiden dan wakil presiden selanjutnya.

Bedasarkan Perpres Nomor 56 tahun 2018, ada 223 PSN dan tiga sektor program yang akan direalisasikan. Data per Oktober 2018 yang dikeluarkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebut ada 32 PSN yang rampung. Jumlahnya ditambah 10 PSN lagi yang ditarget rampung pada akhir 2018. Dan hingga kuartal ke-3 tahun 2019, pemerintah menargetkan penyelesaian 93 PSN dan dua program pemerintah.

Tinjauan ketiga menyangkut sumber pendanaan dalam skenario pembiayaan proyek infrastruktur. Nilai investasi untuk total keseluruhan PSN diperkirakan sebesar Rp4.150 trilyun. Rincian pembiayaannya Rp428 trilyun bersumber dari APBN/APBD, lalu sebesar Rp1.273 trilyun dari BUMN/BUMD. Sementara itu, kontribusi terbesar diberikan pihak swasta dengan estimasi pembiayaan sebesar Rp2.449 trilyun.

Ada regulasi, ada proyek, ada investasi, maka seharusnya ada hasil yang relevan. Bagian keempat dari paparan edisi khusus kali ini akan memeriksa sebesar apa dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan harga komoditas dan hasil pembangunan, serta pengaruhnya terhadap kelancaran distribusi logistik dan penyerapan tenaga kerja.

Adalah mustahil membayangkan perencanaan dan realisasi program kerja pemerintahan sekompleks proyek infrastruktur tanpa ditemukan tantangan dan hambatan. Sejak penyusunan regulasi, penetapan proyek strategis, hingga prakarsa pembiayaan, pada setiap tahapan selalu ada tantangan yang muncul Di luar itu semua, pada bagian kelima edsus ini diketengahkan juga sejumlah tantangan khas pada proses realisasi proyek infrastruktur. Terutama yang terkait dengan kecelakaan kerja dan upaya pembebasan lahan.

Terakhir, untuk memberikan gambaran seimbang atas kerja prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK sejak awal memerintah, kami juga mengukur pencapaian kerja pada sektor lain yang pada beberapa bagian tertentu memiliki kekerabatan kuat dengan infrastruktur. Tinjauan kami jatuh pada realisasi dan tantangan pencapaian program pembangunan maritim Indonesia, ketahanan pangan dan kemandirian energi.

Kami berharap, pilihan dapur redaksi untuk menyajikan informasi seputar realisasi dan tantangan pembangunan infrastruktur pada edisi khusus kali ini dapat melengkapi begitu banyak indikator-indikator lain, untuk mengukur kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Selamat membaca.

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com