Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Regulasi Induk Infrastruktur Jokowi

RPJMN 2015–2019, pedoman bagi arah pembangunan masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Berisi agenda prioritas pembangunan nasional.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Terutama infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Satu di antara upaya tersebut adalah dengan menerbitkan regulasi. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Regulasi yang menjadi pedoman bagi arah pembangunan masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Boleh dibilang, isi RPJMN Tahun 2015–2019 merupakan penjabaran dari Nawacita atau sembilan program unggulan yang diusung Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden pada 2014 silam. “Selain untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, kepada GATRA.

Program Nawacita tadi dijabarkan ke dalam isu strategis yang bersifat lintas kementerian lembaga dan kewilayahan, serta dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional. Karena itu, selain memuat visi dan misi program Nawacita, Bambang melanjutkan, RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “Intinya, kita buat RPJMN secara teknokratis setelah Presiden terpilih,” kata Bambang.

Proses penyusunan RPJMN lumayan panjang. Diawali dengan penyunan draf oleh tim yang dibentuk Bappenas. Materinya berasal dari hasil evaluasi RPJMN sebelumnya, 2010–2014. Juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. “Kalau dari Bappenas, yang kami lakukan adalah membuatnya secara teknokratis berdasarkan evaluasi pembangunan yang sedang berjalan dan kajian pendahuluan,” kata Bambang.

Selanjutnya, draf dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) regional. Kemudian disempurnakan dalam forum Musrenbang Nasional. Setelah itu, draf RPJMN dibahas dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Rancangan awal RPJMN yang telah disepakati dalam Sidang Kabinet digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan RPJMN. Setelah dilakukan finalisasi, RPJMN disahkan melalui Perpres.

RPJMN disusun dalam tiga buku. Buku pertama berisi agenda prioritas pembangunan nasional periode 2015–2019. Buku kedua berisi program dan kegiatan seluruh bidang pembangunan. Terakhir, buku ketiga berisi penjabaran program-program dan kegiatan ke dalam dimensi wilayah. Misalnya, di buku pertama diuraikan sasaran pembangunan konektivitas nasional. Disebutkan, untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak dan membangun jalan-jalan baru.

Total ada lebih dari 45.500 kilometer jalan yang diperbaiki hingga 2019. Sementara itu, pembangunan jalan baru mencapai 2.650 kilometer. Tak ketinggalan dicantumkan pula target pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.000 kilometer. Proyek-proyek inifrastruktur tersebut tersebar di seluruh Nusantara, dari Sumatera hingga Papua.

Setiap akan menyusun regulasi terkait pembangunan infrastrutktur, RPJMN menjadi rujukan utamanya. “Semua [regulasi] menginduk di RPJMN,” kata Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Rainier Haryanto, kepada GATRA. RPJM juga menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis atau renstra institusinya yang disusun setiap tahun.

Tak itu saja, RPJMN juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Nantinya, RKP akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sujud Dwi Pratisto, Dara Purnama, dan Aulia Putri Pandamsari

++++

I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

Regulasi :

Perpres Nomor 2/2015 tentang RPJMN 2015 - 2019

Peran Penting RPJMN :

- Penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil pilpres 2014 (Pasal 1)

- Pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Pasal 2 ayat 3, huruf a)

- Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah (Pasal 2 ayat 3, huruf b)

- Pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (Pasal 2 ayat 3, huruf c)

- Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN

II. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Regulasi :

Perpres Nomor 122/2016
Tentang : Percepatan penyediaan infrastruktur prioritas

Permenko Nomor 5/2017
Tentang : Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas

Kepmenko Nomor 127/2015
Tentang : Tim Pelaksana KPPIP

III. Proyek Strategi Nasional

Regulasi :

Perpres Nomor 56/2018
Tentang : Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Inpres Nomor 1/2016
Tentang : Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategi Nasional

IV. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Regulasi :

Perpres Nomor 38/2015
Tentang : Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

PMK Nomor260/2016
Tentang : Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

PMK Nomor 190 /2015
Tentang : Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

PMK Nomor 170/2015
Tentang : Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Permendagri Nomor 96/2016
Tentang : Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur

V. Penjaminan Infrastruktur

Regulasi :

PP Nomor 13/2017
Tentang : Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

PMK Nomor 260/210
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

VI. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Regulasi :

PP Nomor 13/2017
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

VII. Pengadaan Tanah

Regulasi :

UU Nomor 2/2012
Tentang : Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres Nomor 56/2017
Tentang : Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

PMK Nomor 21/2017
Tentang : Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Kepala BPN Nomor 5/2011
Tentang : Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Telantar

VIII. Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi

Regulasi :

Perpres Nomor 78/2010
Tentang : Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

PMK Nomor 265/2015
Tentang : Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

IX. Peraturan Penugasan BUMN

Regulasi :

PP Nomor 79/2015
Tentang : Penyelenggaraan Jasa konstruksi

X. Rencana Umum Jalan Nasional

Regulasi :

Kepmen PUPR Nomor 205/2015
Tentang : Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

XI. Jalan Tol

Regulasi :

Perpres Nomor 117/2015
Tentang : Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Permen Perumahan Rakyat Nomor 03/2017
Tentang : Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

XIII. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau LRT

Regulasi :

Perpres Nomor 98/2015
Tentang : Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Perpres Nomor 55/2017
Tentang : Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

XIV. Ketenagalistrikan

Regulasi :

Perpres Nomor 14/2017
Tentang : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

PMK Nomor 130/2016
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sumber​​: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com